Perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus sedang melakukan audiensi dengan Walikota dan Ketua DPRD Kota Pekalongan menolak kenaikan harga BBM. Foto:AbdulHakim

Pekalongan – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus se-Kota Pekalongan menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Demo digelar di halaman gedung DPRD Kota Pekalongan, Kamis (15/9/2022).

Pantauan eranasional.com, mereka menggelar orasi dan membentangkan spanduk maupun poster bertuliskan protes kenaikan harga BBM. Aksi itu mendapatkan pengawalan Polisi.

Setelah 10 menit berorasi, perwakilan mahasiswa dipersilakan memasuki ruang kerja Ketua DPRD beraudiensi dengan pimpinan DPRD dan Walikota Pekalongan. Mereka ditemui Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir dan Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid.

Koordinator Aliansi CipayungPlus Kota Pekalongan, Rino Respati Hakim, mengatakan kenaikan harga BBM berimbas ke berbagai sektor. Salah satunya harga kebutuhan pokok ikut-ikutan naik. Lantaran hal itu, mereka menuntut harga BBM segera diturunkan.

“Ada 4 poin yang kami sampaikan. Menolak kenaikan harga BBM. Mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok imbas dari kenaikan BBM,” jelasnya.

Pihaknya juga meminta pemerintah pusat untuk menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung dan urgent untuk masyarakat Indonesia, seperti proyek Ibukota Negara (IKN).

“Dan terakhir, mendesak Pemkot  untuk memperbaiki data-data kesejahteraan sosial (dtks) karena data penerima bansos yang sudah-sudah carut marut tidak tepat sasaran,” katanya.

Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid berjanji akan menampung dan menyampaikan aspirasi para mahasiswa melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) terkait empat poin tadi.

“Kita sudah tangkap poinnya, dan akan kita sampaikan ke APEKSI terkait aspirasi dari teman-teman. Karena kita tidak bisa menyampaikan hal tersebut secara sendiri, jadi kita perlu wadah melalui asosiasi ini,” kata Aaf, sapaan akrab Walikota.

Terkait bansos yang tidak tepat sasaran, Aaf akan berkoordinasi dengan Lurah dan RT untuk mendata warga yang belum tertampung dan layak mendapat bantuan.

“Bagi yang belum dapat dan layak, nanti kita anggarkan dari APBD. Kami juga meminta agar mahasiswa turut berperan aktif dalam pembangunan Kota Pekalongan. Bila perlu, nanti kita adakan diskusi santai. Ngopi bareng pemkot dan mahasiswa membahas Kota Pekalongan,” pungkasnya.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir, mengaku kenaikan harga BBM memang berdampak pada berbagai sektor. Namun, dia menjelaskan pemerintah pusat sudah mengucurkan sejumlah paket bantuan sebagai dampak kenaikan BBM, seperti bantuan langsung tunai (BLT).

“BLT BBM ini merupakan penguatan bantalan sosial saat kenaikan harga komoditas yang bisa mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Kalau tadi pak Wali akan menyampaikan ke APEKSI, kami juga akan menyampaikan aspirasi teman-teman ke ADEKSI,” tandasnya. (em-aha)