Kapolres menegaskan, perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti sebatas pada upacara, tabur bunga, atau lantunan penghormatan setiap 10 November. Semangat pengorbanan tersebut harus terus hidup dan diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam memberikan manfaat bagi sesama.

Lebih lanjut dijelaskan, pengabdian sejati tidak selalu ditunjukkan lewat tindakan besar. Ia mengajak seluruh personel Polri menjadikan nilai-nilai perjuangan pahlawan sebagai landasan moral dalam bertugas, memperkuat integritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Menjadi anggota Polri bukan sekadar mengenakan seragam, menjalankan kewenangan, atau menegakkan hukum. Lebih dari itu, ada tanggung jawab besar untuk melindungi kehidupan, memberikan rasa aman, dan hadir sebagai bagian dari solusi atas persoalan masyarakat,” ujar Kapolres.

Polisi harus hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan, memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, serta menjaga rasa aman di tengah kehidupan sosial.

“Semangat kepahlawanan harus tercermin dalam sikap dan perilaku setiap personel—mulai dari kejujuran, kedisiplinan, keberanian menegakkan kebenaran, hingga kesediaan membantu masyarakat tanpa membeda-bedakan,” ucapnya.

Menurutnya, pengabdian tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kebersamaan dan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

“Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, melainkan hasil dari kepedulian dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan tidak hanya dirasakan saat terjadi gangguan keamanan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari,” harap AKBP Febri Nurzam.

Polres Purwakarta terus memperkuat komitmen membangun kedekatan dengan masyarakat melalui prinsip “Polisi Bersama Masyarakat”.

Membangun komunikasi, mendengarkan aspirasi, memberikan bantuan, serta menumbuhkan kepercayaan publik merupakan bagian penting dari pengabdian Polri.

“Meneladani para pahlawan bukan berarti harus melakukan sesuatu yang luar biasa di mata banyak orang. Justru, perjuangan dapat diteruskan melalui tanggung jawab dan profesi masing-masing dengan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” jelasnya.

Jika para pahlawan dulu mengorbankan jiwa dan raga demi merebut serta mempertahankan kemerdekaan, maka perjuangan hari ini diwujudkan dengan menjaga persatuan, merawat kerukunan, menegakkan keadilan, dan menciptakan lingkungan yang aman serta damai,” tegas Kapolres penuh makna.

“Momentum Hari Pahlawan mengukur sejauh mana pengabdian benar-benar dirasakan masyarakat. Kehormatan sebuah institusi tidak hanya dibangun melalui kewenangan, tetapi juga melalui kepercayaan dan ketulusan dalam melayani,” pungkasnya.

Pemberhentian tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil penelusuran dan pemeriksaan pihak Sudin LH Jakarta Selatan terhadap laporan masyarakat terkait dugaan praktik pungli yang dilakukan petugas di lokasi tersebut.

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) Sudin LH Jakarta Selatan, Kamil Salim, mengatakan keputusan pemberhentian diambil setelah pihaknya menemukan adanya pelanggaran berat yang dilakukan petugas bersangkutan.

Menurut Kamil, praktik pungutan di luar ketentuan tidak dapat ditoleransi karena bertentangan dengan aturan dan prinsip pelayanan kebersihan kepada masyarakat.

“Tindakan tegas ini kami ambil atas pelanggaran berat yang dilakukan bersangkutan. Kami tidak membenarkan segala bentuk pungutan di luar ketentuan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kebersihan,” ujar Kamil, Senin (9/11/2026).

Selain melakukan pungutan liar, petugas PJLP tersebut juga diketahui tidak menjalankan kewajibannya sebagai petugas lapangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan meninggalkan tugas tanpa keterangan resmi selama kurang lebih satu bulan.

Kamil menegaskan, pemberhentian tersebut menjadi bentuk komitmen Sudin LH Jakarta Selatan dalam menjaga kedisiplinan, profesionalitas, dan integritas seluruh personel di lapangan.

“Tindakan tegas ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas pelayanan kebersihan sekaligus memastikan seluruh petugas menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang, Sudin LH Jakarta Selatan juga akan memperketat pengawasan terhadap petugas di seluruh TPS dan titik operasional pelayanan kebersihan lainnya.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap personel bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta tidak menyalahgunakan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Kamil menyebut evaluasi dan koordinasi secara berkala akan terus ditingkatkan guna menjaga kualitas pelayanan kebersihan agar berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan.

Ia juga meminta masyarakat, termasuk petugas pengangkut sampah mandiri maupun pengelola gerobak swadaya, untuk berani melaporkan apabila menemukan indikasi pungli atau pelanggaran prosedur yang dilakukan petugas di lapangan.

“Peran aktif dan pengawasan dari masyarakat sangat kami harapkan. Jika ada oknum yang meminta imbalan di luar ketentuan, segera laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup agar bisa langsung kami tindak lanjuti,” pungkasnya.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, puluhan ribu personel TNI dari sejumlah daerah disebut-sebut disiapkan untuk bergerak ke Jakarta.

Pengerahan pasukan tersebut melibatkan prajurit TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Bahkan, sejumlah satuan pasukan khusus dari ketiga matra dikabarkan turut disiagakan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan keamanan di Ibu Kota.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan, kedatangan personel TNI ke Jakarta merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Nas, pengerahan pasukan bukan sesuatu yang luar biasa dalam pelaksanaan tugas TNI.

“Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan,” kata Nas kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Ia menjelaskan, langkah deteksi dini dan kesiapsiagaan merupakan bagian dari tugas TNI dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, termasuk kemungkinan gangguan keamanan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

“Karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI,” ujar Nas.

Pasukan dari Tiga Matra Dikabarkan Merapat ke Jakarta

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber, seluruh satuan TNI AD, AL, dan AU disebut telah mengumpulkan personel untuk disiapkan menuju Jakarta.

Pergerakan pasukan tersebut dikabarkan melibatkan sejumlah satuan dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta sebagian wilayah Sumatra.

Tak hanya pasukan reguler, satuan khusus dari masing-masing matra juga disebut masuk dalam daftar kekuatan yang disiagakan untuk mengantisipasi potensi ancaman keamanan.

Langkah tersebut dikaitkan dengan upaya pengamanan Ibu Kota dari kemungkinan terjadinya kerusuhan maupun gangguan ketertiban masyarakat.

Informasi yang beredar menyebutkan, terdapat sejumlah pihak yang berencana menggelar demonstrasi besar pada 10 November 2026. Aksi tersebut dikhawatirkan berpotensi berkembang menjadi kericuhan. [SF]

Rumor yang berembus sejak Senin (2/11/2026) malam itu langsung menjadi perbincangan hangat. Bukan perkara biasa, kabar tersebut menyeret nama para jenderal di institusi kepolisian. Jika benar terjadi, tentu menjadi salah satu peristiwa serius yang menyita perhatian publik.

Namun, di tengah ramainya informasi yang beredar, muncul satu pertanyaan besar: apa sebenarnya yang sedang terjadi di internal Polri?

Mabes Polri sejauh ini belum memberikan penjelasan gamblang. Kabar penangkapan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi, sementara bantahan tegas juga belum disampaikan.

Situasi semakin mengundang rasa penasaran setelah Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir memberikan respons yang terbilang tidak biasa ketika ditanya wartawan.

Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026), Isir mengaku memahami kegaduhan yang berkembang di kalangan jurnalis.

“Saya paham rekan-rekan lagi (kasak-kusuk membicarakan sesuatu),” ujar Isir sambil tersenyum.

Pernyataan singkat tersebut justru memunculkan tanda tanya baru. Isir tampak mengetahui isu yang tengah ramai diperbincangkan, tetapi belum mengungkap secara terbuka informasi yang sebenarnya.

Bukannya menjawab secara detail, ia justru meminta awak media bersabar menunggu waktu pengumuman.

“Nanti ada saatnya, ya. Mungkin ndak lama lagi, ya. Oke, makasih ya,” katanya.

Jawaban tersebut sontak membuat rasa penasaran semakin besar. Apa yang dimaksud dengan ‘ada saatnya’? Apakah Polri sedang menyiapkan pengumuman penting atau ada sesuatu yang masih dalam proses penanganan internal?

Brimob Disebut Menggeruduk ke Mabes Polri

Bukan hanya kabar penangkapan para jenderal yang menjadi sorotan. Informasi mengenai pergerakan personel Brimob ke kawasan Mabes Polri juga ikut memperkeruh suasana.

Sejumlah wartawan mengaku melihat personel Brimob mendatangi kawasan Mabes Polri sejak sore hingga malam hari sebelumnya.

Kedatangan personel bersenjata dan memiliki kemampuan khusus tersebut disebut tidak seperti aktivitas pengamanan pada umumnya. Situasi itu kemudian memunculkan dugaan adanya operasi tertentu di lingkungan internal kepolisian.

Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai tujuan kedatangan personel Brimob tersebut. Belum diketahui pula apakah pergerakan itu memiliki kaitan dengan rumor pengamanan sejumlah jenderal.

Penyadapan, Judi Online hingga Korupsi Ikut Disebut

Di tengah belum adanya penjelasan resmi, spekulasi mengenai perkara yang diduga menyeret para jenderal mulai bermunculan.

Sejumlah informasi liar mengaitkan rumor tersebut dengan dugaan kasus penyadapan. Ada pula isu yang menyeret praktik judi online (judol) hingga dugaan tindak pidana korupsi.

Namun, berbagai dugaan tersebut masih sebatas rumor dan belum terverifikasi. Belum ada pernyataan resmi yang memastikan perkara apa yang sebenarnya sedang ditangani.

Identitas para jenderal yang disebut-sebut diamankan, jumlah personel, hingga lokasi penahanan juga masih menjadi tanda tanya.

Publik kini menunggu penjelasan Mabes Polri. Sebab, ketika kabar sebesar ini sudah telanjur menjadi konsumsi publik, jawaban yang ditunggu bukan sekadar meminta semua pihak bersabar.

Pertanyaannya sederhana: siapa yang diamankan, apa kasusnya, dan benarkah ada operasi internal di tubuh Polri?

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi yang memastikan kebenaran rumor penangkapan sejumlah jenderal tersebut. (FY)

Desakan tersebut disampaikan menyusul dugaan ketidakkooperatifan para tersangka yang disebut tidak pernah memenuhi panggilan penyidik sejak perkara dilaporkan hingga penetapan tersangka.

Kuasa hukum korban, Basri Sastro, mengatakan kasus tersebut bermula dari laporan Mustamir melalui kuasa hukumnya ke Polda Jambi pada 5 Desember 2025.

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/420/XII/2025/SPKT Polda Jambi. Dalam perkara tersebut, Asrul Sani Rotam selaku Direktur Utama PT Baduo Samudra Energi menjadi salah satu pihak yang dilaporkan.

Perusahaan tersebut diketahui bergerak di bidang pemasok dan transportir BBM jenis solar.

Setelah melalui proses penyelidikan, perkara ini kemudian naik ke tahap penyidikan pada 27 Maret 2026. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi selanjutnya menetapkan Asrul Sani Rotam bersama sejumlah pihak terkait sebagai tersangka.

Penetapan tersebut tertuang dalam surat bernomor S.Tap.TSk/130/X/RES.1.11/2026/Ditreskrimum tertanggal 14 Oktober 2026.

Para tersangka disangkakan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Basri menyebut, sejak laporan dilayangkan hingga penetapan tersangka, pihak yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan penyidik.

“Dari pelaporan sejak Desember 2025 sampai pada penetapan tersangka 14 Oktober 2026, saudara tersangka Asrul Sani Rotam tidak pernah kooperatif dari panggilan-panggilan penyidik,” ujar Basri saat dikonfirmasi, Selasa (3/11/2026).

Ia mengatakan pihaknya meminta kepolisian mengambil langkah tegas apabila para tersangka kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan.

Menurutnya, penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan upaya penangkapan perlu dipertimbangkan guna memastikan proses hukum berjalan dan memberikan kepastian hukum bagi korban.

Video yang diunggah melalui akun Instagram @monica_suci94 itu berisi pengakuan Wiwin terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami anak perempuannya selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polres Metro Jakarta Barat.

Dalam video tersebut, Wiwin mengungkapkan bahwa anaknya memutuskan pergi dari rumah setelah diduga mendapatkan perlakuan tidak baik dari suaminya. Persoalan tersebut kemudian dilaporkan anaknya ke Propam Polda Metro Jaya.

Namun, menurut pengakuan Wiwin, setelah laporan tersebut disampaikan ke Propam, suami anaknya justru mendatangi rumahnya.

Ia menuding anggota polisi tersebut datang bersama adiknya yang bernama Muhammad Yusuf, yang disebut bekerja di lingkungan Kemendagri.

Dalam kedatangannya itu, Wiwin mengaku mengalami makian dan ancaman. Bahkan, ia menyebut keduanya diduga merusak sejumlah barang hingga isi rumahnya.

Atas kejadian tersebut, Wiwin mengaku telah membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Timur.

“Saya memohon perlindungan hukum kepada Kapolri, Kapolda Metro, bahkan Kapolres serta Kemendagri. Saya terpaksa membuat video ini karena takut akan keselamatan saya dan anak saya,” ungkap Wiwin dikutip dalam video tersebut, Senin (2/10/2026).

Ia mengaku merasa ketakutan dan kebingungan menghadapi persoalan tersebut. Terlebih, pihak yang dilaporkannya merupakan anggota kepolisian, sementara orang yang disebut turut terlibat merupakan pegawai Kemendagri.

“Saya mohon, walaupun saya rakyat biasa, agar mendapat keadilan,” tuturnya.

Melalui video tersebut, Wiwin berharap pimpinan Polri dan Kemendagri memberikan perhatian terhadap persoalan yang dialaminya serta memastikan dirinya dan anaknya mendapatkan perlindungan hukum.

Ia juga berharap laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian dapat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Sementara itu, redaksi ERANASIONAL.COM telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, terkait dugaan kasus yang viral tersebut.

Menanggapi permintaan konfirmasi, Budi Hermanto menyampaikan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Polres Metro Jakarta Barat dan Propam Polda Metro Jaya untuk menanyakan persoalan tersebut.

” Mohon waktu, saya komunikasikan dengan Polres Jakbar dan Propam,” ujar Budi Hermanto melalui pesan singkat, Senin (2/11/2026).

Hingga berita ini ditulis, redaksi masih menunggu keterangan lebih lanjut dari Polda Metro Jaya maupun pihak-pihak yang disebut dalam video tersebut. (SF)

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 13 warga negara asing (WNA) yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian.

Dua lokasi yang menjadi sasaran pemeriksaan yakni Apartemen Margonda Residence 1 dan 2 serta Apartemen Saladdin Mansion. Dari hasil operasi, petugas menemukan sembilan WNA di kawasan Margonda Residence 1 dan 2, sementara empat WNA lainnya berada di Apartemen Saladdin Mansion.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Irvan Triansyah, menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

“Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban serta memastikan setiap WNA mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian,” tegas Irvan dalam keterangannya di Depok, Jumat (30/10/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan sejumlah dugaan pelanggaran keimigrasian. Di antaranya penyalahgunaan izin tinggal, dugaan investor fiktif, ketidaksesuaian alamat tempat tinggal, tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan, hingga pelanggaran izin tinggal berupa overstay atau melebihi batas waktu yang diberikan.

Irvan menjelaskan, operasi gabungan tersebut tidak hanya bertujuan melakukan pemeriksaan dokumen, tetapi juga memastikan keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Kota Depok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Operasi gabungan ini menjadi wujud komitmen Kantor Imigrasi Depok dalam memperkuat koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum serta instansi pemerintah daerah setempat,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi lintas instansi diperlukan agar pengawasan terhadap orang asing dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau berbagai aspek yang berkaitan dengan keberadaan maupun aktivitas mereka.

“Melalui kolaborasi dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Depok diharapkan dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

Selain pemeriksaan keimigrasian, petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok juga melakukan tes narkoba secara acak terhadap enam WNA. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, seluruhnya dinyatakan negatif narkoba.

Operasi pengawasan orang asing ini melibatkan BNN Kota Depok, Polres Metro Depok, Kodim 0508/Depok, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok, serta Polsek Sukmajaya.

Sebanyak 13 WNA yang diamankan selanjutnya dibawa ke Kantor Imigrasi Depok untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan meliputi pendataan, wawancara, pemeriksaan administrasi, hingga pemeriksaan badan sebagai bagian dari proses penanganan dugaan pelanggaran keimigrasian.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Depok, Shalahuddin Al Ayubi, mengatakan dalam pelaksanaan operasi tersebut petugas dibagi menjadi empat tim untuk melakukan pemeriksaan di dua lokasi sasaran.

Pembagian tim dilakukan untuk mendukung kelancaran pemeriksaan di masing-masing lokasi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga profesionalitas petugas selama menjalankan operasi pengawasan.

“Seluruh rangkaian operasi harus dilaksanakan secara profesional dan humanis dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Shalahuddin.

Irvan menambahkan, Kantor Imigrasi Depok berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan keimigrasian secara terukur dan berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Kami akan terus meningkatkan pengawasan keimigrasian serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketertiban dan menegakkan hukum keimigrasian di wilayah Kota Depok,” ujarnya.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Kota Depok.

“Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antarinstansi dalam meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Kota Depok,” pungkasnya.

Menariknya, Beranda Imigrasi Senayan City menjadi satu-satunya unit layanan keimigrasian di Indonesia yang menyediakan fasilitas pencetakan paspor berbahan polikarbonat.

Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Bismo Surono, mengatakan perubahan nama unit layanan tersebut merupakan bagian dari kebijakan penyeragaman nomenklatur layanan keimigrasian di luar kantor induk.

Penyeragaman ini bertujuan memudahkan masyarakat mengenali sekaligus mengakses berbagai lokasi pelayanan paspor.

“Untuk saat ini hanya Beranda Senayan City yang menyediakan pencetakan paspor berbahan polikarbonat,” kata Bismo Surono, Kamis (29/10/2026).

Ia menjelaskan, paspor polikarbonat memiliki sejumlah keunggulan, terutama dari sisi keamanan data pribadi pemegang paspor.

Material polikarbonat yang digunakan membuat data pada paspor lebih sulit dipalsukan. Sebab, proses pencetakan data tidak menggunakan tinta seperti paspor pada umumnya, melainkan memanfaatkan teknologi laser.

“Bisa dikatakan paspor berbahan polikarbonat sangat efektif menghindari risiko pemalsuan atau duplikasi dokumen,” ujarnya.

Syarat Membuat Paspor Polikarbonat di Senayan City

Lebih lanjut, Bismo menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin mengajukan permohonan paspor polikarbonat di Beranda Imigrasi Senayan City tidak perlu memenuhi persyaratan tambahan khusus.

Bagi pemohon yang sudah pernah memiliki paspor, dokumen yang perlu dibawa cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sementara itu, pemohon paspor baru wajib menyiapkan KTP, Kartu Keluarga (KK), serta salah satu dokumen pendukung berupa akta kelahiran, ijazah, atau buku nikah.

“Persyaratan pembuatan paspor polikarbonat ini sama persis dengan paspor biasa tanpa ada tambahan syarat khusus,” jelas Bismo, mantan Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Kolaborasi Imigrasi dan Senayan City

Bismo juga menyampaikan apresiasi kepada manajemen Senayan City yang menyambut positif kolaborasi dengan pihak Imigrasi.

Menurutnya, kerja sama tersebut memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, terutama dalam mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

Bagi Imigrasi, kehadiran Beranda Imigrasi di pusat perbelanjaan menjadi salah satu upaya memperluas jangkauan pelayanan dan memudahkan masyarakat dalam mengurus paspor.

Sementara bagi Senayan City, keberadaan layanan keimigrasian di dalam mal diharapkan dapat menjadi daya tarik tambahan untuk meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat.

“Untuk kami dari pihak Imigrasi, yakni mendekatkan diri dengan para pemohon paspor. Kemudian untuk pihak Senayan City tentu menjadi daya tarik menambah pengunjung,” pungkas Bismo. (SF)

Kebijakan ini berlaku bagi 254 titik layanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Penyeragaman nama tersebut bertujuan memudahkan masyarakat mengenali dan menemukan lokasi pelayanan imigrasi, terutama yang berada di pusat perbelanjaan, kampus, serta kawasan pelayanan publik lainnya.

Dengan kebijakan ini, berbagai unit layanan yang sebelumnya menggunakan nama dan istilah berbeda kini akan menggunakan identitas yang sama, yakni Beranda Imigrasi.

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi, sebanyak 254 titik layanan tersebut terdiri dari 156 Mal Pelayanan Publik (MPP), 33 Unit Layanan Paspor (ULP), 20 Immigration Lounge, 16 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), 15 Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK), 13 Ultima I’m SeZ, serta satu Immigration Corner.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan penyeragaman nama ini dilakukan untuk mengurangi kebingungan masyarakat akibat beragamnya istilah dan singkatan yang selama ini digunakan untuk menyebut unit pelayanan imigrasi di luar kantor.

“Selama ini masyarakat mungkin familiar dengan istilah ULP, UKK, atau Immigration Lounge. Dengan menghadirkan nama tunggal Beranda Imigrasi, kami ingin masyarakat dari berbagai kalangan dapat langsung mengenali tempat pelayanan imigrasi dengan mudah di mana pun mereka berada,” ujar Hendarsam, Rabu (28/10) di Jakarta.

Cara Mencari Lokasi Beranda Imigrasi di Google Maps

Perubahan nama tersebut juga berdampak pada pencarian lokasi pelayanan keimigrasian melalui Google Maps dan aplikasi M-Paspor.

Setelah penyeragaman nama diberlakukan, masyarakat dapat mencari lokasi pelayanan imigrasi di luar kantor dengan menggunakan format kata kunci “Beranda Imigrasi” diikuti nama wilayah atau lokasi yang dituju.

Sebagai contoh, lokasi yang sebelumnya bernama “Immigration Lounge Senayan City Mall” kini menggunakan nama “Beranda Imigrasi Senayan City Mall”.

Dengan format pencarian tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah menemukan titik pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, tanpa harus menghafal berbagai istilah atau singkatan unit layanan.

Filosofi Nama Beranda Imigrasi

Hendarsam menjelaskan, pemilihan nama Beranda Imigrasi tidak sekadar untuk menyeragamkan identitas layanan, tetapi juga memiliki filosofi yang mencerminkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, beranda merupakan titik temu terdepan sebuah rumah sebelum seseorang melangkah ke tempat yang baru. Filosofi tersebut menggambarkan kehangatan, keramahan, dan keterbukaan Imigrasi Indonesia dalam mendampingi masyarakat memulai perjalanan.

“Gagasan utamanya adalah menghadirkan area layanan berkonsep ramah dan bersahabat yang mengikis kesan kaku birokrasi, namun tetap menjunjung tinggi ketertiban administratif dan profesionalisme. Kami ingin masyarakat merasa dekat, nyaman, dan terlayani dengan cepat setiap kali berkunjung ke Beranda Imigrasi,” lanjutnya.

Ia menambahkan, keberadaan Beranda Imigrasi di berbagai ruang publik merupakan bagian dari upaya Ditjen Imigrasi mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Lokasi pelayanan tersebut banyak terintegrasi dengan pusat keramaian, seperti mal, kampus, hingga kawasan terpadu. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan keimigrasian tanpa harus selalu mendatangi gedung kantor imigrasi.

“Dengan mengusung semangat pelayanan yang dekat, hangat, dan ramah, Beranda Imigrasi siap menjadi sahabat masyarakat dalam mempersiapkan dokumen perjalanan menuju berbagai penjuru dunia,” pungkas Hendarsam Marantoko. [SF]

Penunjukan tersebut menjadi babak baru bagi LBH Ilumni FH Unpar dalam menjalankan peran pendampingan hukum di tengah masyarakat. Tidak hanya menangani persoalan hukum, lembaga ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga serta memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Noverizky bukan nama baru di bidang hukum. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2003 itu memiliki rekam jejak pendidikan dan profesional yang mencakup pengalaman di dalam maupun luar negeri.

Ia pernah menempuh pendidikan di Gulf International Institute, Houston, Texas, Amerika Serikat, kemudian meraih gelar Master of Advanced Studies Master of Laws (LL.M Adv) dari Leiden University, Belanda. Noverizky juga memperoleh beasiswa dari European Law Students’ Association (ELSA) untuk mengikuti program International Economic Law and Policy di University of Barcelona, Spanyol.

Karier profesionalnya turut mencakup pengalaman sebagai Legal Associate di Calehr and Associates, Houston. Di Indonesia, ia mendirikan kantor hukum AM Oktarina dan menjadi Founding Partner dengan fokus pada bidang hukum komersial dan korporasi.

Berbekal pengalaman tersebut, Noverizky diharapkan mampu membawa LBH Ilumni FH Unpar semakin profesional, independen, dan responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.

Kawal Dugaan Kekerasan terhadap Anak

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian awal LBH Ilumni FH Unpar di bawah kepemimpinan Noverizky adalah dugaan kekerasan terhadap seorang anak di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam perkara tersebut, perhatian lembaga tidak hanya tertuju pada proses hukum, tetapi juga pada aspek perlindungan korban dan keluarganya. Pasalnya, keluarga korban mengaku menghadapi ancaman dari pihak keluarga terduga pelaku.

Situasi itu menunjukkan bahwa penanganan perkara, khususnya yang melibatkan anak, membutuhkan pendekatan menyeluruh. Selain memastikan dugaan tindak pidana diproses sesuai ketentuan, perlindungan terhadap korban dan keluarganya juga perlu menjadi perhatian.

LBH dapat berperan mendampingi korban untuk memahami hak-haknya, memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, serta mengetahui langkah perlindungan yang tersedia melalui mekanisme hukum.

Meski demikian, seluruh dugaan dalam perkara tersebut tetap perlu ditangani secara objektif berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Bagi Noverizky, keberadaan lembaga bantuan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang menghadapi hambatan dalam memperjuangkan haknya.

“LBH harus hadir sebagai ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pendampingan dan memperjuangkan hak-haknya. Kami ingin memastikan bahwa setiap orang, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan, mendapatkan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang semestinya,” ungkap Noverizky melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Akses Bantuan Hukum Masih Menjadi Tantangan

Secara konstitusional, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip tersebut menjadi salah satu fondasi negara hukum yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi.

Jaminan bantuan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Regulasi tersebut mengatur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima yang memenuhi persyaratan, khususnya orang atau kelompok orang miskin.

Bantuan hukum dalam ketentuan tersebut mencakup perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik melalui proses pengadilan maupun di luar pengadilan.

Namun, keberadaan regulasi belum otomatis menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses keadilan dengan mudah. Hambatan ekonomi, keterbatasan informasi, kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum, hingga tekanan sosial masih dapat mempersulit seseorang ketika menghadapi persoalan hukum.

Menurut Noverizky, sebagian masyarakat belum memahami hak-hak yang dimilikinya. Tidak sedikit pula yang baru mencari pendampingan setelah persoalan berkembang menjadi konflik serius, ketika bukti perlu segera diamankan atau saat muncul kekhawatiran terhadap keselamatan diri dan keluarga.

“Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan akses keadilan bukan semata-mata tentang ada atau tidaknya aturan, melainkan juga tentang bagaimana hak yang dijamin oleh hukum dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” kata dia.

Dalam kondisi tersebut, LBH memiliki peran strategis untuk membantu masyarakat memahami kedudukan hukumnya, menyiapkan dokumen dan bukti yang relevan, menentukan langkah yang sesuai prosedur, serta berkomunikasi dengan lembaga terkait.

Pendampingan juga diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui proses hukum utama.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok lain yang berpotensi menghadapi hambatan tambahan akibat keterbatasan akses informasi maupun ketimpangan relasi kuasa.

“Mereka dapat menghadapi hambatan tambahan, baik karena ketimpangan relasi kuasa, keterbatasan akses informasi, maupun risiko tekanan dari pihak lain,” ujarnya.

Karena itu, bantuan hukum tidak semestinya dipandang sebatas pendampingan ketika seseorang berhadapan dengan pengadilan. Lebih dari itu, layanan tersebut menjadi sarana untuk membantu masyarakat menggunakan haknya, mencegah berlanjutnya pelanggaran, dan memastikan persoalan ditangani melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dorong Pendampingan Profesional dan Edukasi Hukum

Dalam menjalankan kepemimpinannya, Noverizky ingin memperkuat LBH Ilumni FH Unpar sebagai lembaga yang mengutamakan profesionalisme, independensi, serta kepentingan masyarakat dalam setiap penanganan perkara.

Pendampingan hukum, menurut arah yang ingin dikembangkan, perlu dilakukan secara terukur. Prosesnya dimulai dengan memahami persoalan yang dihadapi klien, memetakan hak dan kewajiban para pihak, menilai bukti yang tersedia, hingga menjelaskan pilihan langkah hukum beserta konsekuensinya.

Kejelasan komunikasi juga menjadi bagian penting dalam pendampingan. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan perkara agar dapat memahami proses yang sedang berjalan dan tidak mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

Selain memberikan pendampingan dalam perkara individual, LBH juga memiliki peluang untuk memperluas edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai tata cara melaporkan dugaan tindak pidana, menyimpan bukti, mencari bantuan hukum, serta mengenali hak-hak yang harus dihormati selama proses penegakan hukum.

“Masyarakat perlu dibekali pemahaman mengenai cara melaporkan dugaan tindak pidana, menyimpan bukti, memperoleh bantuan, serta mengenali hak-hak yang harus dihormati selama proses hukum,” ungkapnya.

Upaya edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum sekaligus membantu masyarakat mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan.

Perlindungan Korban Harus Berjalan Seiring Proses Hukum

Noverizky menilai, tantangan penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara, tetapi juga menyangkut profesionalisme aparat, kepastian proses, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai tindak lanjut laporan, tahapan penanganan perkara, serta informasi yang mudah dipahami mengenai proses hukum yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, penanganan perkara harus tetap berlandaskan alat bukti dan ketentuan yang berlaku, dengan menghormati hak seluruh pihak yang terlibat.

Bagi korban dan keluarganya, proses hukum yang panjang serta minimnya informasi dapat menimbulkan ketidakpastian. Apabila kondisi tersebut disertai ancaman atau kekhawatiran terhadap keselamatan, beban yang dihadapi dapat semakin berat.

Oleh karena itu, keberhasilan penanganan perkara tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya prosedur formal. Perlindungan korban, penghormatan terhadap hak-hak pihak terkait, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan.

Dalam perkara yang melibatkan anak, penanganan perlu memperhatikan usia, kondisi psikologis, dan kepentingan terbaik bagi anak. Proses pemeriksaan dan pendampingan juga harus mempertimbangkan upaya mencegah tekanan yang tidak perlu maupun pengalaman traumatis berulang.

Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Setiap dugaan perlu diperiksa secara profesional berdasarkan bukti, tanpa mendahului kesimpulan hukum.

Dalam konteks tersebut, LBH dapat membantu menjembatani kebutuhan korban dengan mekanisme penegakan hukum yang tersedia. Pendampingan diharapkan memastikan korban memahami hak-haknya, mengetahui pilihan perlindungan, dan memperoleh informasi mengenai langkah yang dapat ditempuh.

Empat Fokus Penguatan LBH Ilumni FH Unpar

Ke depan, penguatan LBH Ilumni FH Unpar dapat diarahkan pada empat fokus utama, yakni memperluas pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, mengawal proses hukum secara profesional dan independen, meningkatkan edukasi hukum, serta memperkuat perhatian terhadap korban dan kelompok rentan.

Penguatan pendampingan berarti memastikan masyarakat memperoleh penjelasan yang memadai mengenai hak, kewajiban, dan pilihan hukum yang tersedia. Sementara itu, pengawalan proses hukum dilakukan melalui mekanisme yang sah, termasuk komunikasi resmi dengan lembaga terkait serta pemantauan perkembangan perkara.

Pada aspek edukasi, penyuluhan, konsultasi, dan penyebaran informasi hukum yang mudah dipahami dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, warga tidak hanya mengetahui hak yang dimilikinya, tetapi juga memahami cara memperjuangkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun perlindungan terhadap kelompok rentan membutuhkan pendekatan yang memperhatikan kondisi korban, keamanan, kerahasiaan informasi, serta kebutuhan pendampingan yang sesuai.

Penunjukan Noverizky sebagai Direktur LBH Ilumni FH Unpar sekaligus menjadi tantangan untuk menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam program kerja yang terukur dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Tantangannya adalah menerjemahkan visi mengenai akses keadilan menjadi program kerja yang terukur dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” sebutnya.

Dengan mengedepankan profesionalisme, independensi, dan integritas, LBH Ilumni FH Unpar diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai lembaga yang membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum sekaligus memperjuangkan perlindungan hak-hak mereka.

Bagi Noverizky, tanggung jawab sebagai direktur bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan organisasi, melainkan juga memastikan lembaga bantuan hukum tetap menjalankan fungsi sosialnya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. [SF]

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI.

Usai prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memandu para pejabat yang dilantik untuk mengucapkan sumpah jabatan. Mereka berjanji setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian bunyi sumpah yang dipandu Presiden Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik.

Penunjukan Tandyo Budi Revita sebagai KSAD menjadi bagian dari perjalanan panjang pengabdiannya di lingkungan TNI. Perwira tinggi TNI Angkatan Darat tersebut memiliki pengalaman di berbagai jabatan strategis, baik di lingkungan militer maupun Kementerian Pertahanan.

Profil Tandyo Budi Revita

Jenderal TNI Tandyo Budi Revita merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang lahir di Surakarta pada 21 Februari 1969. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991.

Selama lebih dari tiga dekade berkarier di dunia militer, Tandyo telah menduduki sejumlah posisi penting. Pengalamannya mencakup bidang operasi, pendidikan dan pelatihan militer, hingga jabatan strategis di tingkat komando.

Berikut perjalanan karier Tandyo Budi Revita berdasarkan informasi yang dihimpun:

– 1995: Komandan Tim Khusus Combat Intelligence (CI) Yonif Linud 330/Tri Dharma.
– Hingga 2012: Menjalani penugasan di lingkungan Yonif Linud 330/Tri Dharma dan Brigif Linud 17/Kujang I.
– 2014: Asisten Operasi (Asops) Kasdam VII/Wirabuana.
– 2015: Komandan Rindam IX/Udayana dan Komandan Resimen Taruna Akmil.
– 2017–2018: Paban III/Sopsad.
– 2018: Paban III/Latga Sops TNI.
– 2018–2019: Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan.
– 2019–2021: Dirrah Komhan Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan.
– 2021–2023: Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabadiklat) Kementerian Pertahanan.
– 2023–2024: Panglima Kodam IV/Diponegoro.
– Jabatan berikutnya: Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) dan Wakil Panglima TNI.
– 2026: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Dengan pengalaman di berbagai bidang penugasan, Tandyo Budi Revita memiliki rekam jejak panjang dalam struktur kepemimpinan militer Indonesia.

Pelantikannya sebagai KSAD menempatkan Tandyo pada posisi strategis dalam memimpin TNI Angkatan Darat, termasuk menjalankan kebijakan pertahanan dan pembinaan kekuatan matra darat sesuai tugas serta kewenangannya.

Catatan redaksi: Sebelum berita diterbitkan, sebaiknya verifikasi kembali urutan jabatan, periode penugasan, serta nomenklatur jabatan Tandyo Budi Revita melalui sumber resmi TNI atau Kementerian Pertahanan. [SF]

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan status serta kejelasan aset yang telah diserahkan pengembang kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Kepastian aset menjadi salah satu aspek penting sebelum penataan kawasan GDC dilaksanakan.

Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro, mengatakan peninjauan lapangan itu turut membahas rencana penataan sejumlah fasilitas kawasan, mulai dari jalur lambat, jalur pedestrian, hingga area sempadan sungai.

“Dalam kegiatan ini, kami didampingi BKD melalui Bidang Aset untuk memastikan status dan kejelasan aset yang telah diserahkan kepada kami (Pemkot Depok) dari pengembang. Nantinya, kawasan GDC akan kami tata,” ujarnya di sela-sela peninjauan.

Menurut Yodi, survei lapangan tersebut menjadi tahap awal untuk mendukung perencanaan sekaligus pelaksanaan penataan kawasan yang direncanakan berlangsung pada tahun ini.

Tahap awal penataan akan difokuskan pada pemeliharaan kawasan. Selanjutnya, DPUPR Kota Depok akan melakukan optimalisasi fungsi ruang milik jalan (Rumija) agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Hasil survei tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan yang tepat. Dengan begitu, penataan kawasan GDC diharapkan mampu mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman.

Yodi menambahkan, penataan kawasan GDC tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan infrastruktur, tetapi juga pada optimalisasi fungsi ruang publik agar bisa diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Ke depan, penataan kawasan GDC diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi Rumija beserta bagian-bagian di dalamnya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta kawasan yang tertib, nyaman, dan inklusif,” Tandasnya. (SF)

Turnamen biliar perdana yang diikuti puluhan jurnalis tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi serta membangun sinergi antara insan pers, pemerintah, dan para pemangku kepentingan.

Dalam kompetisi tersebut, Agus Suyono yang mewakili Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Depok dari Harian Metropolitan berhasil keluar sebagai juara. Posisi runner-up diraih Steven Pattinama dari iNews TV, sedangkan dua posisi semifinalis ditempati Amrozi dari Gerbang Buana dan M. Sofyan Hadi mewakili Wartawan Jakarta Selatan (WJS).

Penyerahan piala dilakukan secara simbolis oleh Staf Khusus Menteri UMKM, Syafaat Perdana, yang mewakili Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Ketua FWUMKM, Adhe Firmansyah, mengatakan turnamen tersebut menjadi salah satu tonggak awal kegiatan organisasi yang relatif baru terbentuk. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi wartawan untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang olahraga sekaligus memperkuat hubungan antarkomunitas media.

“Ini menjadi sejarah tersendiri. Melalui turnamen ini, kami berharap mampu mempererat silaturahmi serta menyalurkan bakat olahraga rekan-rekan media,” kata Adhe saat membuka kegiatan di Mantra Lounge, Jakarta, Minggu (11/10/2026).

Adhe juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang telah membantu menyukseskan penyelenggaraan Media Billiards Tournament 2026.

Sejumlah mitra pendukung kegiatan tersebut di antaranya J&T Express Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Pupuk Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Grab Indonesia, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), PT Pelindo Solusi Maritim, PLN UID Jakarta Raya, serta PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

“Semoga kegiatan ini berjalan akrab, sportif, dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan momen ini untuk memperkuat sinergi terbaik bagi teman-teman media, pemerintah, dan stakeholder,” ujarnya.

Kementerian UMKM Tekankan Peran Strategis Wartawan

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Reghi Perdana, menyoroti pentingnya peran wartawan profesional di tengah derasnya arus informasi digital.

Menurutnya, kemudahan masyarakat dalam membuat dan menyebarkan konten perlu diimbangi dengan kehadiran insan pers yang mengedepankan kredibilitas, profesionalisme, serta akurasi informasi.

“Saat ini kita dihadapkan pada badai informasi. Setiap orang bisa membuat konten, membelokkan fakta. Di sinilah peran rekan-rekan wartawan yang terakreditasi, berkredibilitas, dan profesional menjadi penentu kebenaran,” tegas Reghi.

Ia mengajak wartawan untuk tetap kritis dan objektif dalam mengawal kinerja pemerintah. Kritik, menurutnya, diperlukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kebijakan dan pelayanan publik.

Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menyampaikan informasi positif yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat secara berimbang.

“Kritiklah setajam-tajamnya dan objektif jika ada yang perlu dibenahi. Namun, sampaikan pula hal-hal yang baik agar publik tenang dan percaya. Kita satu tujuan, membangun negeri,” imbuhnya.

Reghi menilai turnamen biliar menjadi kesempatan bagi insan pers dan pemangku kepentingan untuk membangun kedekatan di luar aktivitas pekerjaan sehari-hari.

“Juara itu penting, tetapi persahabatan jauh lebih berharga,” katanya.

Perwakilan Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Imran Ibrahim, turut menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan turnamen biliar yang diinisiasi FWUMKM.

Ia menilai kegiatan tersebut memiliki manfaat ganda, baik dalam mendorong aktivitas olahraga maupun mendukung perkembangan industri biliar di Indonesia.

Imran berharap turnamen Press & Pocket Tournament dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan dan menjadi agenda rutin yang semakin berkembang pada masa mendatang.

“Kami berharap turnamen ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Sebagai kegiatan perdana, semoga sukses dan lancar terus ke depannya,” pungkasnya.

Menteri UMKM Apresiasi Sinergi Media dan Pemerintah

Menteri UMKM Maman Abdurrahman turut mengapresiasi seluruh peserta, panitia pelaksana, FWUMKM, serta para mitra pendukung yang telah menyukseskan turnamen tersebut.

Melalui pernyataan yang disampaikan dalam kegiatan itu, Maman menilai turnamen biliar menjadi salah satu bentuk sinergi antara media dan pemerintah yang dapat dibangun tidak hanya dalam konteks pekerjaan, tetapi juga melalui kegiatan kebersamaan.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada FWUMKM, seluruh peserta, panitia pelaksana, serta para mitra pendukung atas terselenggaranya acara ini. Kegiatan ini menjadi sinergi kokoh yang terjalin antara media dan pemerintah,” ujar Maman.

Politisi yang akrab disapa HBS itu menilai rapat tersebut belum menjawab persoalan yang menjadi perhatian publik, yakni dugaan pemborosan anggaran sebesar Rp19,2 miliar dalam proyek layanan Biskita Trans Depok.

Menurut HBS, pembahasan dalam rapat justru berfokus pada rencana bantuan atau penambahan armada Biskita Trans Depok untuk tahun mendatang. Padahal, ia berharap rapat tersebut dapat mengklarifikasi persoalan anggaran yang tengah menjadi sorotan.

“Iya, ini yang dibahas adalah bantuan atau tambahan armada Biskita Trans Depok untuk tahun depan, padahal bahasan yang kami tunggu adalah tentang APBD Rp19,2 miliar yang sedang viral saat ini,” kata HBS kepada wartawan usai Rapat.

HBS pun mempertanyakan penjelasan yang disampaikan pihak Dishub Depok dalam rapat tersebut. Ia meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Depok, Aan Syurahman, memberikan klarifikasi secara terbuka agar persoalan penggunaan anggaran tidak menimbulkan tanda tanya di masyarakat.

“Kami merasa dibohongi sekaligus kecewa setelah mendengar pembahasan yang disampaikan. Seharus yang jadi sorotan masyarkat adalah pemborosan APBD oleh Dishub Depok sebanyak Rp19,2 miliar itu,” kesal HBS.

HBS juga mengajak masyarakat maupun pihak lain yang memiliki data terkait dugaan kejanggalan dalam proyek layanan Biskita Trans Depok tahun anggaran 2026 untuk berkoordinasi dengan Komisi C DPRD Kota Depok.

Menurut dia, informasi dan dokumen pendukung diperlukan agar persoalan tersebut dapat ditelaah lebih lanjut sesuai fungsi pengawasan DPRD.

Ia mengingatkan agar proses pembahasan anggaran tidak sekadar menjadi formalitas administratif tanpa pemeriksaan yang memadai terhadap substansi program dan pelaksanaannya.

“Sepertinya menarik untuk dibahas, jangan sampai kita hanya dikasih kertas untuk tanda tangan tanda menyetujui apa yang sebenarnya dilanggar, bahaya juga fungsi kita kalau begitu,” kata HBS.

Warga Kalimulya Ikut Soroti Penjelasan Dishub

Sorotan terhadap persoalan anggaran Biskita Trans Depok juga disampaikan warga Kalimulya, Depok, Atet Handiyana Sihombing.

Atet mengkritik penjelasan Plt Kadishub Depok, Aan Syurahman, yang menurutnya belum menjawab persoalan anggaran Rp19,2 miliar yang dipertanyakan.

“Asbun atau asal bunyi itu Plt Kadishub Depok. Dikonfirmasi soal anggaran PL Rp19,2 miliar malah dibahas tentang hibah lanjutan trayek baru Biskita Trans Depok. Lihat saja, besok saya informasikan ke pusat itu,” ujar Atet.

Selain mempersoalkan penjelasan Dishub, Atet mengaku memiliki data yang menurutnya perlu ditelusuri terkait pengajuan anggaran dalam proyek layanan Biskita Trans Depok.

Ia menduga terdapat sejumlah personel dalam dokumen pengajuan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang identitas maupun keberadaannya perlu diverifikasi, tetapi tetap tercatat menerima pembayaran.

“Kita lihat saja, saya ada kok datanya. Pada pengajuan atau DPA terdapat personel yang diduga fiktif dan tetap mendapat bayaran Rp150 ribu per hari, jumlahnya puluhan orang, tapi enggak tahu siapa orangnya,” pungkas Atet.

Dugaan tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui dokumen anggaran, data personel, serta bukti pembayaran yang relevan.

Hingga berita ini disusun, penjelasan mengenai substansi anggaran Rp19,2 miliar yang dipersoalkan HBS dan Atet masih perlu diklarifikasi lebih lanjut.

Konfirmasi dari Plt Kadishub Depok, Aan Syurahman, diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai penggunaan anggaran, dasar perencanaan program, serta dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan layanan Biskita Trans Depok. [SF]

Video tersebut salah satunya diunggah akun Instagram @badanperwakilannetizen. Dalam rekaman yang beredar, tampak sejumlah orang berada di dalam sebuah rumah yang dipenuhi perangkat komputer yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas judi online.

Penggerebekan tersebut diketahui berlangsung pada Minggu (4/10/2026) sekitar pukul 07.30 WIB. Aparat disebut bergerak setelah menerima informasi dari warga mengenai adanya aktivitas yang mencurigakan di rumah tersebut.

Dalam penindakan itu, sebanyak 11 orang yang diduga berperan sebagai operator judi online diamankan petugas.

Dari lokasi, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas judi daring tersebut. Barang bukti itu antara lain 32 unit komputer PC, 14 unit telepon seluler, serta sembilan lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Informasi yang beredar menyebutkan rumah yang diduga menjadi lokasi operasional judi online tersebut merupakan milik Kasi Intel Gartap 1 Jakarta, Letkol Inf Arman Jab, yang kemudian disewakan kepada pihak yang diamankan.

Namun, hingga kini belum ada keterangan yang menunjukkan bahwa pemilik rumah tersebut terlibat dalam aktivitas judi online. Status dan peran masing-masing pihak masih memerlukan pendalaman aparat penegak hukum.

Sementara itu, Kasie Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Made Budi mengaku masih berkoordinasi dengan jajaran kepolisian setempat terkait informasi penggerebekan tersebut.

“Saya tanyakan kapolsek (Pasar Rebo) dulu ya, saya belum dapat informasi,” kata Made saat dikonfirmasi, Rabu (7/10/2026).

Hal senada disampaikan Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo AKP Lilik Budiyanto. Ia mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai penindakan tersebut dan memastikan penggerebekan itu bukan dilakukan oleh jajaran Polsek Pasar Rebo.

“Belum monitor saya, bukan dari kami (Polsek Pasar Rebo),” ujar Lilik.

Lilik menduga penindakan terhadap rumah yang disebut menjadi markas judi online tersebut dilakukan langsung oleh tim dari satuan atau institusi lain.

Hingga kini, 11 orang yang diamankan bersama sejumlah barang bukti masih menjalani proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.

Viralnya video penggerebekan tersebut pun menjadi perhatian publik, terlebih lokasi rumah berada di kawasan perumahan yang dikenal sebagai komplek TNI di wilayah Cijantung, Jakarta Timur.

Meski demikian, keterlibatan pemilik rumah maupun pihak lain di luar para operator yang diamankan masih menunggu hasil pemeriksaan dan penyelidikan aparat. [SF]