Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Depok, Heridianto, mengatakan konsolidasi ini dilakukan setelah partai menyerap aspirasi dari yang sudah diinisiasi anggota DPRD hingga tingkat akar rumput bawah. Langkah tersebut dinilai penting, guna membangun sinkronisasi dan penyamaan frekuensi antara pengurus yang saat ini menjadi pejabat publik dengan pimpinan kecamatan hingga tingkat ranting.

“Jadi pesannya adalah dari kegiatan ini, selain dari pada kita berbuka puasa bersama tentunya dalam rangka mencari rahmat Allah. Tapi juga bagaimana agar sinkronisasi terkait dengan kerja-kerja struktur partai dengan kerja anggota DPRD itu bisa berjalan sebagaimana mestinya,” kata Heridianto kepada awak media, Minggu (8/3/2026).

Selain itu Herdianto memaparkan arah gerakan politik partai dengan tagline “Harmoni dan Sinergi” sebagai tujuan untuk membangun keselarasan dalam berbagai agenda di internal maupun eksternal partai.

“Harmoni yang kami maksud untuk membangun keselarasan dalam berbagai macam tujuan dan agenda, tentunya di internal maupun eksternal. Jadi kami tidak sanggup untuk punya rival dalam situasi saat ini ya, kalaupun seandainya nanti dalam kontestasi, itu kan kontestasi pemilu seperti hal biasa, dan agendanya itu kini sudah selesai,” paparnya.

Oleh karenanya, dia menegaskan kini PKS berusaha kembali untuk membangun dan merangkai seluruh komponen strategis partai politik bersama Pemerintah Daerah maupun Kepala Daerah, dan pihak lainnya.

“Kami berusaha untuk membangun harmonisasi itu. Dan bersinergi, agar bagaimana seluruh kekuatan-kekuatan itu kita rangkai sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah energi positif yang besar, sehingga nantinya bisa memberikan kemaslahatan untuk masyarakat Kota Depok,” tegasnya.

Jika sudah terbangunnya harmoni sinergi itu. Maka kata dia, apa yang menjadi agenda untuk kepentingan masyarakat banyak di Kota Depok akan bisa terwujud dengan baik.

“Jadi inti dasar dari kegiatan kita tadi itu, bagaimana melakukan sebuah sinkronisasi, harmonisasi, dan juga penyamaan frekuensi ya. Antara rekan-rekan yang saat ini mendapatkan amanah pejabat publik dengan pejuang-pejuang di level DPD, DPC, hingga DPRa, dari bingkai itu semuanya target kita hanya untuk mencari ridho Allah SWT,” pungkasnya.

Kaitan aspirasi apa yang menjadi sorotan yang disampaikan pengurus kecamatan hingga akar rumput bawah. Herdianto menjelaskan bahwa masing-masing memiliki karakter peta politik berbeda berdasarkan wilayah Kecamatan yang ada di Kota Depok.

“Kita itu kan ada enam Daerah Pemilihan (Dapil) ya. Enam Dapil itu memiliki karakteristik dan kearifan lokal masing-masing. Jadi dari trigger acara kita ini, di mana semuanya disatukan dalam level kota ya, yang diharapkan nantinya dapat ditindaklanjuti pembahasannya di level Dapil. Supaya apa? Lebih khas kebijakan maupun aksi-aksi yang harus dilakukan, triggernya adalah kegiatan sebagai awal,” tandasnya.

Meski tak membahas secara merinci terhadap isu tertentu. Namun yang menjadi fokus utamanya. Kata dia bagaimana kini dapat menyamakan terlebih dahulu apa yang menjadi pemikiran serta masukan para pimpinan pengurus kecamatan hingga akar rumput bawah.

“Setelah ini nanti sama pimpinannya, kemudian masing-masing berkonsolidasi di level Dapil ya. Nah, baru setelah itu akan ada kebijakan yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing Dapil,” tuturnya.

Melalui momentum konsolidasi ini, dirinya berharap dapat menjadikan silaturahmi sekaligus penguatan semangat struktur partai. Sehingga ke depan dapat menselaraskan serta menyambungkan dari seluruh komponen yang ada.

“Nanti sudah tidak ada lagi Anggota DPRD kerjanya ke mana, DPC kerjanya ke mana, kemudian DPRa kerjanya ke mana. Jadi kami semua satu garis komando, yang jelas utamanya adalah bagaimana nanti semua komponen tersebut dapat tersinkronisasi dengan baik,” pungkasnya. (**)

Pernyataan itu disampaikan M. Hasbullah saat menggelar acara buka puasa bersama dengan pengurus cabang dan ranting PAN Kota Depok, di kediamannya kawasan Kalimulya, Kota Depok, Sabtu, (7/3/2026).

“Kalau jalan Provinsi di Depok saya jamin 100 persen mulus. Jalan provinsi di Depok itu panjangnya 11,5 kilometer. Untuk di Jalan Kartini sendiri nantinya itu, akan sudah ada Underpass, setengahnya agak panjang di Jalan Siliwangi, persisnya di pertigaan Masjid Al-Huda,” ujar M. Hasbullah.

Sambungnya, Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Kota Depok dan Kota Bekasi itu mengungkapkan dirinya juga sudah meminta perbaikan jalan kepada pihak terkait terutama di wilayah titik kemacetan yaitu jalan yang melintang dari Jalan Raya Parung Serab (KSU) Kota Depok hingga mengarah ke jalan lintasan rel kereta Kabupaten Bogor.

“Akhir tahun ini beberapa waktu lalu sudah diaspal lagi setinggi 15 centimeter, 15 centimeter aspalnya tidak 8 centimeter. Jadi ini tonase berat juga aman, plus saya juga sudah meminta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), karena jalan itu kan gelap kalau malam, jadi PJU nya juga sudah mulai dipasang,” kata M. Hasbullah.

Oleh karenanya, dia pun menegaskan akan mengawal dan mengawasi terus terhadap kondisi jalan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya di wilayah Kota Depok.

“Jadi kalau jalan provinsi di Depok, Insyaallah saya akan kawal dan saya punya kewajiban mengawal kewajiban Pemprov Jabar di Kota Depok,” tegasnya.

Selain itu, dia juga menyoroti terkait pemenuhan hak jaminan dalam memperoleh kesetaraan akses pendidikan. M. Hasbullah menyebut pihaknya juga kini sudah mengusulkan sebanyak lima SMA Negeri yang rencananya akan segera dibangun di Kota Depok, Jawa Barat.

“Artinya Depok itu kalau tidak ada yang berjuang, kita rebutan dengan 27 Kota/Kabupaten yang lain. Jadi kalau tak ada yang berjuang di Badan Anggaran, ya tidak akan bisa tiba-tiba ada sekolah baru, ada jalan baru, tiba-tiba dipasang lampu penerangan, tak ada yang bisa tiba-tiba semuanya ada perencanaan pembangunan daerah kan gitu,” pungkasnya. (**)

Lomba lari yang diadakan pada malam bulan Ramadan tersebut menjadi ajang adu gengsi remaja usia belasan tahun. Dengan memperebutkan juara di masing-masing kategori diantaranya pria berat badan 50-75 kilogram, pria 76-80 kilogram dan wanita.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Jupriono selaku pelaksana acara mengatakan pihaknya menggelar kegiatan balap lari ini sebagai salah satu bentuk upaya mencegah maraknya aksi balap liar yang kerap dilakukan anak muda yang akhirnya dapat mengganggu ketertiban.

“Lari ini juga adalah olahraga untuk menjaga kebugaran di bulan Ramadan. Supaya tidak mengganggu ketertiban umum, makanya kita fasilitasi mereka di Terminal Jatijajar. Harapannya dengan adanya balap lari ini, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi yang bermain judi tidak terima karena kalah atau menang,” ujar Kompol Jupriono kepada awak media disela acara Night Runmadhan, di kawasan Terminal Jatijajar, Kota Depok, Sabtu (7/3/2026).

Selain itu, kata Kompol Jupriono ajang ini juga sekaligus untuk memberikan sarana edukasi khususnya remaja di wilayah setempat agar bisa menggelar perlombaan lari. Namun jangan sampai mengakibatkan terganggunya ketertiban umum bahkan hingga berujung keributan atau tawuran.

“Silakan balap lari, tapi cari tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum dan jangan sampai ada keributan apalagi tawuran,” tegasnya.

Disamping itu, melalui ajang lomba lari ini dia berpendapat, dengan adanya kegiatan ini akan bisa melahirkan bibit-bibit muda atlet khususnya untuk cabang olahraga lari.

“Nanti kita akan lihat siapa saja yang akan jadi juara. Bisa kita persiapkan juga untuk menjadi atlet mewakili Kecamatan Cimanggis dan Tapos,” ucapnya.

Meski kegiatan ini merupakan perdana, menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat yang ikut berpartisipasi, menjadikan ajang ini berlangsung cukup meriah.

“Alhamdulillah semuanya kondusif, panitianya ini juga sengaja kita bentuk dari komunitas balap lari yang ada di wilayah Cimanggis dan Tapos, Kota Depok,” katanya.

Setelah proses seleksi selesai hingga menghasilkan juara 1 dan 2 dari masing-masing kategori. Kata dia, pihaknya selanjutnya akan mempersiapkan para juara untuk diikuti lomba ke jenjang tingkat kota, yang rencananya akan digelar Polres Metro Kota Depok.

“Jadi pemenang dari masing-masing polsek itu, nanti akan kita kirim untuk dilombakan ke tingkat kota. Rencananya akan dilombakan lagi di tingkat kota pada pekan depan,” pungkasnya.

Dia juga menyebut telah menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi para peserta. Hal itu dilakukan, sebagai motivasi sekaligus bentuk apresiasi kepada peserta yang berhasil meraih juara dalam ajang lomba lari tersebut.

“Insya Allah ada itu dari Kapolsek, nanti ada apresiasi, ada reward bagi pemenang-pemenangnya. Kita siapkan dan itu sangat menarik,” tandasnya.

Sementara itu, salah satu peserta lomba lari yang berhasil melaju ke final, Alda (19) menyambut positif dengan adanya ajang lomba lari ini. Dia pun menyampaikan rasa bangganya karena bisa mengantarkan dirinya hingga meraih juara.

“Kebetulan lari itu memang hobi saya pak dan saya juga pemain bola futsal di sekolah. Dan saya ikut lomba ini ya sekadar mencari kesenangan saja, banyak teman, sekaligus olahraga juga, karena saya memang punya bakat juga di lari,” katanya. (**).

“Jadi, kami hari ini sudah mengirimkan surat secara resmi kepada BPN untuk meminta supaya pengukuran atau pengembalian batas lahan klien kami. Kalau memang dalam waktu 14 hari surat kami tidak direspon, maka kami akan melakukan surat yang kedua, kalaupun tidak direspon lagi, BPN akan menjadi tergugat oleh kami,” ujar Andi Tatang dalam keterangannnya kepada awak media usai menggelar buka puasa bersama di Kantor DPC Peradi Kota Depok, Jumat (6/3/2026).

Dirinya menyayangkan sikap BPN yang terkesan menghambat hak hukum kliennya sebagai pemilik tanah yang sah. Menurutnya, alasan “sedang bersengketa” kerap dilontarkan BPN tidak relevan, karena pihaknya telah mengupayakan prosedur hukum yang benar.

“Dengan alasan katanya sedang bersengketa. Itu yang hari ini kan, sebelumnya beberapa bulan lalu kita sudah mengajukan pengukuran tapi BPN menolak. Yang jadi pertanyaan, dasarnya apa ini ditolak pengukuran? Ini kan kita sebagai pemilik, meminta kepada BPN untuk melakukan pengukuran atau pengembalian batas. Kok ditolak?” ungkap Andi Tatang.

Persoalan ini juga menyeret perhatian publik terhadap isu mafia tanah dengan oknum di instansi terkait. Dia menilai jika BPN ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka solusinya adalah harus segera dilakukan pergantian pejabat mulai dari hulu hingga ke hilir.

“Khususnya bagi para pencari keadilan dalam hal tanah, sudah lah menurut saya ganti saja semua itu dari hulu ke hilir, ganti semua, jangan rotasi. Karena pemainnya itu-itu juga kok, kalau selama mereka itu ada juga, ya tidak akan kelar-kelar ganti saja orang-orang baru semua yang memang punya jiwa menjalankan tugas amanah sebagai pegawai ASN,” kata Andi Tatang.

Kendati belakangan ini beredar kabar sudah adanya pergantian di seluruh jajaran pejabat BPN di Indonesia. Menurutnya, hal itu sepenuhnya tak menjadi sebuah jaminan untuk menjadikan pelayanan lebih baik lagi.

“Tapi kalau oknumnya masih bercokol di situ, ya percuma, yang lainnya harus diganti juga. Iya kan? Ibarat kerajaan, rajanya diganti. Tapi patinya tidak, sementara patinya yang punya kuasa, percuma rajanya diganti, percuma pion-pionnya diganti,” tandasnya.

Untuk meminta kepastian batas tanah, dia menegaskan bahwa kliennya memiliki dasar yang kuat, yakni sertifikat resmi.

“Alasan BPN katanya sampai dengan putusan, ada putusan. Kita sudah ada putusan nih, terus kita mengajukan, makanya saya mau tahu hasil dari pada pengajuan ini apa? Apakah tetap ditolak? Kalau pengukuran tetap ditolak, maka BPN akan menjadi tergugat yang dilakukan oleh saya. Saya akan gugat BPN. Kenapa? Kok dia menolak? Kan kami punya hak. Hak hukum si pemilik tanah untuk mengajukan permohonan pengukuran kepada BPN,” tegasnya.

Andi Tatang menjelaskan adapun objek bidang tanah yang dimiliki kliennya kurang lebih seluas 258 m² dengan memiliki sertifikat resmi kepemilikan yang kisaran harganya Rp 25 juta per meternya. Namun dia menyayangkan hingga kini belum menemui titik terang meski pihak pemilik telah mengantongi putusan hukum.

Lebih lanjut menurutnya bahwa permohonan pengukuran ini merupakan langkah administratif yang seharusnya dijalankan BPN, terlebih proses gugatan di pengadilan telah bergulir.

“Kita sudah melakukan gugatan yang tadi saya ceritakan, sebelumnya klien kami tidak pernah didampingi oleh kuasa hukum, setelah kalah baru minta bantuan hukum sama kita. Nah, kami sebagai kuasa hukum minta kepada BPN untuk dilakukan pengukuran tapi ditolak. Ada apa?,” ungkapnya.

Pengacara yang kerap membela warga Depok kalangan bawah itu menyoroti bagaimana birokrasi kerap kali justru mengikuti kemauan pihak tergugat dibandingkan menjalankan aturan yang berlaku.

“Kalau kita menyampaikan ada (mafia tanah), sejauh ini kita secara pribadi personal saya belum bisa membuktikan. Dibilang tidak ada, faktanya banyak keluhan masyarakat. Kan sekarang keluhan masyarakat yang harus berhadapan dengan oknum-oknum. Iya kan? Kita sekarang harus berhadapan dengan oknum-oknum,” pungkasnya. (**)

Ketua Bidang Kesehatan DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menilai tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan pemeriksaan kesehatan gratis masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa negara belum sepenuhnya mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh rakyat.

“Artinya pemerintah atau negara belum sepenuhnya hadir untuk kesehatan rakyatnya. Kalau pelayanan sudah benar-benar terpenuhi, masyarakat tidak perlu sampai antre seperti ini. Ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan masih sangat tinggi,” kata Ribka di sela kegiatan.

Ia juga menyoroti persoalan layanan kesehatan nasional yang belakangan menjadi perhatian publik, salah satunya terkait penonaktifan peserta BPJS Kesehatan oleh pemerintah.

Ribka menyebutkan sekitar 11 juta peserta BPJS sempat dinonaktifkan, padahal mereka sangat membutuhkan akses layanan kesehatan.

“Begitu diumumkan ada layanan kesehatan gratis di Depok, dalam waktu singkat sudah ada 400 orang yang mendaftar. Artinya rakyat sangat membutuhkan pelayanan seperti ini. Jadi bukan hanya butuh makan gratis, tapi juga kesehatan gratis, pendidikan, pekerjaan, hingga perumahan,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi IX DPR RI periode 2009–2014 itu menambahkan bahwa persoalan tersebut juga telah ia sampaikan kepada Menteri Keuangan, mengingat masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Ia mengungkapkan bahwa di Kota Depok saja masih terdapat sekitar 60 ribu warga yang berada di bawah garis kemiskinan.

“Saya sudah menyampaikan hal ini dan alhamdulillah direspons oleh Menteri Keuangan. Akhirnya disampaikan bahwa tidak ada lagi istilah penonaktifan. Peserta yang sebelumnya dinonaktifkan diaktifkan kembali minimal tiga bulan ke depan sampai 9 Juni 2026,” jelasnya.

Ribka menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Pokoknya kesehatan warga harus ditanggung negara. Kalau negara baru mampu menanggung BPJS kelas 3 tidak masalah, yang penting hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan tetap ada karena itu amanat konstitusi,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Depok, H. Imam Turidi, mengatakan tingginya antusiasme warga menunjukkan bahwa program layanan kesehatan gratis masih sangat dibutuhkan masyarakat.

“Untuk Depok saja dalam dua hari sejak dibuka pendaftaran melalui Google Form sudah ada lebih dari 400 orang yang mendaftar. Itu belum termasuk yang daftar secara manual. Ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis sangat tinggi,” ujar Imam Turidi kepada awak media.

Ia menjelaskan dalam kegiatan tersebut pihaknya menyediakan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, mulai dari pemeriksaan penyakit ringan, gangguan mata, keluhan lambung, hingga berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya.

“Pemeriksaan mencakup berbagai keluhan kesehatan, termasuk pemeriksaan mata dan penyakit lainnya. Untuk kuota tidak dibatasi, pelayanan masih terus berlangsung hingga menjelang waktu berbuka puasa. Sekaligus nanti ada pembagian takjil,” jelasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Imam berharap program layanan kesehatan gratis dapat terus dilaksanakan di Kota Depok dengan dukungan DPP PDI Perjuangan, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan masih sangat tinggi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. (**)

Selain itu Lembaga Antirasuah tersebut juga akan membidik perkara dari seluruh rangkaian proses sengketa tanah, sejak awal mulai dari proses di BPN, PT Karabha Digdaya (KD), putusan pertama PN Depok, putusan kedua hingga sampai putusan banding.

Pernyataan tersebut disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo saat memberikan keterangannya kepada awak media, Rabu, 4 Maret 2026.

“Terbuka kemungkinan (pihak BPN Depok diperiksa) untuk menjelaskan status lahan tersebut,” ujar Budi Prasetyo.

Dia menyatakan bahwa pihaknya berpeluang akan terbuka melakukan pemeriksaan terhadap BPN Kota Depok, guna mengurai secara terang status lahan yang menjadi objek sengketa di kawasan Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Kendati demikian, Budi belum bisa menjelaskan secara merinci siapa saja pihak dari lingkungan BPN Kota Depok yang akan dimintai keterangan penyidik. Namun dia menegaskan, sampai saat ini proses pendalaman masih terus berjalan.

Selain itu, Budi mengungkap penyidik tidak hanya membidik dugaan rasuah untuk mempercepat eksekusi lahan oleh PN Depok tersebut. Akan tetapi yang turut menjadi atensi lembaga antirasuah tersebut yaitu seluruh rangkaian proses sengketa tanah, sejak awal hingga putusan pengadilan.

“Kita juga akan melihat ke belakang gitu kan, bagaimana proses sejak awal sengketa ini berlangsung. Proses di BPN-nya, di PT-nya, gitu kan sampai ke putusan pertama, putusan kedua sampai banding ya, ada bandingnya juga,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui pada Jumat, 6 Februari 2026, KPK resmi mengumumkan kepada publik ada lima orang ditetapkan sebagai tersangka dari tujuh orang yang terjaring OTT pada Kamis, 5 Februari 2026 terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan di PN Depok.

Kelima tersangka tersebut diantaranya yakni I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok, Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok, Yohansyah Maruanaya selaku Jurusita PN Depok, Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD), dan Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya.

Perkara ini bermula bergulir sekitar tahun 2023, ketika PN Depok mengabulkan peradilan gugatan perdata PT Karabha Digdaya (KD) dalam sengketa lahan tanah melawan ahli waris terkait bidang tanah seluas 6.500 meter persegi, di kawasan Kecamatan Tapos, Kota Depok. Kemudian putusan tersebut, dikuatkan kembali di tingkat Banding dan Kasasi.

Setelah itu berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum (Inkrah), PT Karabha Digdaya (KD) pada Januari 2025 mengajukan permohonan untuk eksekusi pengosongan lahan tersebut kepada PN Depok. Namun hingga Februari 2026, eksekusi pengosongan itu belum juga dilaksanakan. Di sisi lain, ahli waris masih mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut.

PT Karabha Digdaya (KD) diketahui beberapa kali kembali mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan tersebut. Karena lahan itu akan segera dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan kawasan properti. Dalam perkembangannya, I Wayan Eka dan Bambang selaku Pimpinan PN Depok diduga meminta Jurusita, Yohansyah menjadi perantara atau “Satu Pintu” untuk berkomunikasi dengan pihak PT KD melalui Yohansyah, disampaikan permintaan fee sebesar Rp1 miliar untuk percepatan eksekusi pengosongan lahan tersebut.

Kemudian Yohansyah bertemu dengan Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya, Berliana di sebuah restoran wilayah Depok untuk membahas waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan sekaligus permintaan fee tersebut. Berliana menyampaikan permintaan itu kepada Direktur Utama PT KD, Trisnadi. Namun pihak PT KD menyatakan keberatan atas nilai yang dimintakannya sebesar Rp1 miliar.

Setelah negosiasi, akhirnya fee percepatan eksekusi pengosongan lahan tersebut disepakati sebesar Rp 850 juta. Selanjutnya, Wakil Ketua PN Depok, Bambang menyusun resume pelaksanaan eksekusi riil yang menjadi dasar penetapan putusan eksekusi pengosongan lahan oleh Ketua PN Depok pada 14 Januari 2026. Eksekusi kemudian dilaksanakan oleh Jurusita, Yohansyah. Setelah itu, Berliana memberikan uang Rp20 juta kepada Yohansyah.

Setelah eksekusi pengosongan lahan itu dilaksanakan, pada Februari 2026, Berliana kembali bertemu dengan Yohansyah di sebuah arena lapangan golf dan menyerahkan uang Rp 850 juta. Dana itu diketahui bersumber dari pencairan cek dengan underlying pembayaran invoice fiktif PT SKBB Consulting Solusindo (konsultan PT. Karabha Digdaya) kepada Bank.

Dalam pemeriksaan lanjutannya, KPK juga memperoleh data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan bahwa Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan diduga menerima penerimaan lain atau gratifikasi berupa setoran penukaran valuta asing senilai Rp 2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025-2026. (**)

Pernyataan itu disampaikan Miftah Sunandar dihadapan para pengurus serta perwakilan bidang Asosiasi Industri usai menggelar buka puasa bersama di Kantor Sekretariat Kadin Kota Depok, kawasan Jalan Rahman Hakim, Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa (3/3/2026).

“Saya akan mengantarkan kali ini lebih baik lagi. Makanya siapapun nanti yang terpilih supaya lebih fair, ya sudah kita percepat saja Musyawarah Kota, siapapun yang ingin mencalonkan dan mau berpasangan silahkan siapapun, yang terpenting sesuai dengan aturan persyaratan berlaku,” ujar Miftah dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (3/3/2026).

Langkah tersebut kata dia, diambil guna menjaga kondusifitas ditengah dinamika internal organisasi yang kini juga menjadi sorotan pengurus Kadin Provinsi Jawa Barat. Dia menegaskan bahwa dirinya juga tak memiliki kepentingan pribadi atau apapun terhadap pengambilan sikap tersebut.

“Kalau saya sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Dan saya sebagai ketua itu kemarin, saya juga hanya merekomendasikan hasil pleno apa yang disampaikan clear ya. Coba lihat, November, Desember, Januari kan tidak ada konflik apapun, betul tidak? Saya juga sudah jawab tidak ada urusan apapun, yang penting tadinya agar lebih baik,” katanya.

Namun, karena sempat ada hal bertentangan dengan Peraturan Organisasi (PO). Sehingga katanya, dia bersama pengurus harian lainnya terpaksa menggelar rapat pleno untuk mencabut rekomendasi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua yang sebelumnya diberikan kepada Edmond Johan.

“Rekomendasi Plt Ketua itu dicabut bukan karena Miftah, harus clear kan dulu nih ya bukan karena Miftah. Kalau saya mencabut itu tidak boleh, ini kan para pengurus harian yang gelar rapat pleno, yang hasilnya mencabut rekomendasi kemarin,” jelasnya.

Dia mengaku bahwa sebelumnya memang dirinya memberikan surat rekomendasi terkait Plt Ketua, dengan harapan Musyawarah Kota (Muskot) Kadin Depok yang akan digelar dalam waktu dekat ini dapat dipersiapkan lebih matang lagi dan berjalan baik sebagaimana mestinya.

“Dari November, Desember, Januari kan tadinya tak ada kendala ya. Tapi Februari kemarin saya mendapat kabar dari seluruh pengurus, bahwa ada terjadinya perubahan struktur kepengurusan, yang digantilah, bahkan yang dikeluarkan lah,” ungkap Miftah.

Maka dari itu, dia menilai apa yang dilakukan seorang Plt Ketua dianggap telah menyalahi aturan organisasi. Padahal, statusnya itu baru sebatas rekomendasi, terlebih belum adanya Surat Keputusan (SK) resmi yang diberikan Kadin Jawa Barat.

“Beliau saja belum ada SK nya, belum boleh gitu, kan itu persoalannya. Tapi kalau beliau sudah ada SK nya, ya silahkan saja mau diganti semua ya, sah-sah saja gitu. Lho ini saja SK nya belum ada, akhirnya kita rapat pengurus harian lah untuk mencabut rekomendasi itu atas koordinasi ke Jabar juga. Karena kita ini sebenarnya yang masih memiliki SK lama sampai Oktober 2026,” terangnya.

Maka, berdasarkan hasil rapat bersama pengurus harian. Dia berkesimpulan bahwa rekomendasi Plt Ketua yang sempat diberikan kepada Edmond Johan pada 25 Februari 2026 telah dinyatakan dicabut dan kembali kepada kepengurusan lama yang ada pada Surat Keputusan (SK) berlaku.

Sementara itu terkait persiapan Muskot, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Lingkungan Hidup, Pengembangan TJSP dan CSR Kadin Kota Depok, Sri Heryanti menerangkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan persiapan bakal penjaringan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC).

“Kita juga butuh kemantapan dan kemampuan, untuk menjaring para peserta yang akan mengikuti kompetisi nanti. Jadi kita masih dalam persiapan, ya kita tunggu saja,” ujar Sri Heryanti

Terkait mekanisme pembentukan tim Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC). Dirinya pun sejauh ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Kadin Kota Depok, karena hal tersebut masih merupakan wewenang Ketua hingga masa waktu kepengurusan habis.

“Sebetulnya masa berakhirnya kan dua bulan sebelum masa bakti habis itu sudah boleh. Tapi sekarang ini kan masih ada waktu sampai Oktober 2026, jadi kita persiapan mungkin di bulan April, Juli atau Agustus. Kalau sekarang persiapannya mungkin akan kita bentuk konsepnya dahulu lah nanti, agar kita juga tidak menyalahi aturan AD/ART dari Kadin Jawa Barat seperti itu,” pungkasnya. (**)

Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok menyebut ada sekitar 460 orang jamaah asal Depok hingga saat ini masih berada di Arab Saudi tengah menjalani ibadah umrah, meski di tengah kondisi ketegangan geopolitik global melanda kawasan tersebut.

Kendati demikian, Kepala Seksi Bina Pengendalian Haji dan Umroh Kota Depok, Retha Prima Dewi memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan lintas Kementerian Indonesia dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Bahwa kondisi para jamaah umrah asal Kota Depok tetap aman dan berjalan sesuai rencana jadwal yang telah ditentukan.

“Jamaah umrah dari PPIU Kota Depok per Rabu, 4 Maret 2026, yang saat ini tengah melaksanakan ibadah umrah di tanah suci Makah dan Madinah, Arab Saudi sebanyak 238 orang. Sementara yang dalam perjalanan dan menunggu jadwal kepulangan ke tanah air sebanyak 265 orang jamaah. Itu semuanya dari 35 PPIU di Kota Depok,” ujar Retha dalam keterangan resminya kepada awak media, Rabu (3/3/2026).

Lebih lanjut dia menjelaskan guna mengatasi kondisi tersebut pihaknya kini tengah mengambil langkah strategis dengan mendeteksi dini, pengendalian serta mitigasi. Langkah awal yang dilakukan kata dia, dimulai dari monitoring informasi resmi melalui lintas Kementerian di Indonesia yang terintegrasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi serta memantau terkait deregulasi visa, kebijakan keamanan, dan pembatasan penerbangan.

“kami juga selalu memantau dan memberikan informasi melalui grup pesan WhatsApp kepada pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di seluruh wilayah Depok. Menyampaikan perkembangan situasi yang aktual, kemudian inventarisasi jamaah yang terdampak, yang belum berangkat, maupun yang sudah berada di Arab Saudi yang saat ini mungkin tertunda kepulangannya akibat kondisi eskalasi militer Timur Tengah,” jelasnya.

Selain itu, kaitan dengan pengendalian terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masih kata Retha, dirinya juga saat ini tengah melakukan pendataan bagi jamaah umrah yang terdampak. Pihaknya pun mengingatkan hal tersebut dilakukan guna menghindari kesalahanpahaman informasi yang diterima bagi PPIU maupun calon jamaah.

“Untuk jumlah keseluruhannya, kami masih belum bisa memberikan karena sampai saat ini kita masih terus merangkum. Terdiri dari jamaah yang tertunda, kemudian jadwal keberangkatan jamaah yang akan berangkat pada bulan ini, maskapai yang digunakan, status visa, dan skema refund atau reschedule yang dilakukan oleh masing-masing PPIU,” katanya.

Di samping itu terkait segi pengawasan terhadap PPIU. pihaknya juga memastikan bahwa mereka (Para PPIU-RED) telah memiliki surat resmi penundaan bagi jamaah umrah yang gagal berangkat akibat kondisi tertentu. Kemudian transparansi biaya, serta opsi pengembalian dana guna mengantisipasi penelantaran calon jamaah umrah yang hendak berangkat.

“Kami memastikan PPIU memiliki dana cadangan. Dana cadangan untuk pengembalian jamaah, jika terjadi pembatalan keberangkatan yang disebabkan kondisi belum stabil di Timur Tengah. Sehingga nantinya dapat mengantisipasi potensi apabila terjadinya gagal berangkat massal,” kata Retha.

Kemudian terkait mitigasi, lebih lanjut pihaknya juga akan menyampaikan surat berupa edaran tentang penguatan mitigasi resiko kepada PPIU. Dengan instruksi mengenai kewajiban memiliki skema kontingensi transparansi dan melaporkan perubahan jadwal maksimal 1×24 jam kepada jamaah.

Mengenai penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) krisis, pihaknya juga mendorong PPIU untuk memiliki protokoler tetap terkait penundaan keberangkatan, pengembalian dana, penanganan jamaah lansia yang rentan, dan penanggung jawab khusus dalam menangani krisis.

“Jadi PPIU mempunyai PIC khusus untuk penanganan masalah, kemudian edukasi dan literasi resiko ke jamaah. Dan diharapkan selanjutnya PPIU bisa mensosialisasikan kondisi geopolitik tersebut ke calon jamaah dan juga anjuran untuk mempunyai asuransi perjalanan dan edukasi untuk membaca klausul perjanjian,” paparnya.

Melalui beberapa langkah strategis dengan kondisi tersebut, pihaknya berharap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) khususnya wilayah Depok dapat bekerja sama bertanggung jawab memberikan pemahaman serta komunikasi yang intens ke calon jamaah. Sehingga apabila terjadinya kericuhan yang disebabkan gagalnya pemberangkatan dapat diantisipasi sejak awal.

“Jadi diharapkan PPIU nya juga bisa bertanggung jawab ke jamaahnya, agar tidak ada terjadi kericuhan gitu. Kalaupun itu tadi yang saya bilang di awal ada masalah, PPIU seharusnya sudah menyiapkan dana cadangan, memang mereka seharusnya sudah bisa antisipasi untuk hal-hal yang terjadi seperti itu. Dan kalaupun memang kondisinya mereka harus memulangkan uang jamaah, itu harus dilakukan,” pungkasnya.

Dia pun mengimbau calon jemaah umrah dan haji yang masih ingin memperoleh informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Pihaknya menyatakan akan melayani, bisa dengan datang langsung pada hari dan jam kerja ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok yang beralamat di Jalan Masjid RT 04 RW 05, Ratujaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. (**)

Dalam bukunya tersebut Legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu memaparkan banyak mengulas tentang struktur sistem politik Indonesia, peran partai politik dalam proses kaderisasi, hingga tantangan kultural yang masih dihadapi perempuan, seperti stereotip gender dan keterbatasan akses pendidikan politik.

“Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan pencerahan dan memperkaya wawasan masyarakat. Literasi politik penting agar perempuan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara sekaligus sebagai calon pemimpin,” ujar H. Qonita dalam keterangannya baru-baru ini.

Maka itu, dia mendorong budaya membaca dan menulis untuk menjadi gerakan bersama. Menurutnya, literasi bukan sekadar aktivitas intelektual, melainkan jalan membangun kesadaran kolektif untuk terlibat aktif dalam pembangunan bangsa. Literasi juga diyakini sebagai fondasi utama lahirnya kepemimpinan yang berintegritas.

“Gemar membaca dan gemar menulis akan menumbuhkan cita-cita bangsa. Literasi melahirkan kesadaran, dan kesadaran melahirkan tanggung jawab,” tegasnya.

Sambungnya, kata H. Qonita buku tersebut lahir berangkat dari kegelisahannya melihat keterwakilan perempuan dalam politik yang dinilai belum sepenuhnya substantif. Oleh karenanya, kehadiran perempuan di ruang-ruang kekuasaan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kuota semata, tetapi harus disertai kapasitas, kompetensi, dan integritas.

“Perempuan harus memahami sistem politik secara komprehensif, mulai dari proses legislasi, fungsi pengawasan, hingga etika jabatan. Dengan pemahaman itu, perempuan tidak hanya hadir, tetapi mampu menentukan arah kebijakan,” jelasnya.

Pengalamannya sebagai Ketua BK DPRD Kota Depok yang bertugas menjaga marwah dan disiplin etik anggota dewan turut memperkaya perspektif dalam penulisan buku tersebut. Dia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila para pelakunya menjunjung tinggi etika, akuntabilitas, dan kepentingan publik.

Selain itu, Hj. Qonita juga menekankan bahwa keseimbangan peran kaum hawa menjadi penting. Keberhasilan perempuan di ruang publik, kata dia tetap harus berjalan selaras dengan tanggung jawab moral dan peran strategis dalam keluarga.

“Walaupun perempuan berkarier di luar dengan profesi apa pun, termasuk politisi, tetap tidak boleh lalai dan harus menjaga kodratnya sebagai wanita. Peran di ruang publik dan peran dalam keluarga harus berjalan seimbang. Justru dari keseimbangan itulah lahir kekuatan moral dan empati dalam kepemimpinan,” katanya.

Selain itu dia juga menilai bahwa perempuan memiliki keunggulan dalam pendekatan yang lebih humanis, dialogis, dan solutif. Ketika kapasitas intelektual berpadu dengan nilai moral, menurutnya kepemimpinan perempuan diyakini mampu melahirkan kebijakan yang lebih responsif, terutama bagi kelompok rentan.

Wanita yang pernah menempati jabatan pengurus DPP PPP tersebut juga menyoroti peran strategis perempuan sebagai pemilih. Menurutnya, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas pemilihnya.

“Perempuan adalah mayoritas pemilih. Jika perempuan melek politik, maka arah kebijakan bangsa akan lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Literasi politik bukan hanya untuk calon legislatif, tetapi untuk seluruh perempuan Indonesia,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Hj. Qonita menekankan bahwa politik sejatinya merupakan ruang pengabdian.

“Bagi saya, politik adalah ruang pengabdian, bukan sekadar ruang kekuasaan. Perempuan harus hadir dengan ilmu, integritas, dan nurani. Jika literasi tumbuh dan kesadaran terbangun, maka akan lahir kepemimpinan yang cerdas sekaligus bermoral,” pungkasnya. (**)

Pada perkembangannya, permasalahan tersebut juga mencuat setelah beredar luasnya surat resmi Kadin Jawa Barat dengan nomor 0043/WKU/II/2026 per tanggal 9 Februari 2026 yang menyatakan bahwa proses pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Kota Depok sisa masa bakti 2021 – 2026 ditangguhkan atau ditunda karena adanya beberapa faktor hal.

Alih-alih memperbaiki situasi internal, Plt. Ketua Kadin Kota Depok, Edmond Johan, justru tak bergeming tetap melaksanakan rencana pengukuhannya tersebut yang diganti dengan acara Konsolidasi Pra Pengukuhan Kadin Kota Depok masa bakti 2021-2026 yang digelar di Komplek Pemerintahan Kota Depok pada Kamis, (12/2/2026).

Bahkan tak sampai disitu, dikabarkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua yang seharusnya menjalani amanah dari hasil kesepakatan bersama rapat pleno pengurus. Dinilai malah, semakin bertindak menjadi-jadi dengan melampaui batas kewenangannya, salah satu yang mencolok yakni merombak struktural kepengurusan lama dengan yang baru tanpa melalui proses sebagaimana mestinya.

Menanggapi hal itu, Ketua Kadin Kota Depok masa bakti 2021-2026, Miftah Sunandar angkat bicara. Dia menegaskan bahwa berdasarkan dari hasil keputusan rapat pleno bersama pengurus harian Kadin Kota Depok pada 25 Februari 2026. Maka pihaknya memutuskan, untuk mencabut surat rekomendasi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua kepada Edmond Johan.

Pertimbangan itu kata Miftah, dilakukan guna mencegah terjadinya konflik internal berkepanjangan yang dapat merusak hubungan kerja sama organisasi dengan Pemerintah atau pihak manapun.

“Melalui rapat pleno, pertama kita putuskan untuk mencabut rekomendasi PLT Ketua Kadin Kota Depok, jadi tidak ada lagi yang mengaku PLT atau PJ atau apapun,” ujar Miftah Sunandar saat memberikan keterangan resminya kepada awak media, Jumat (27/2/2026).

Kaitan beredar luasnya berita mengenai adanya Surat Keputusan (SK) yang menjadi dasar legitimasi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Kadin Kota Depok kepada Edmond Johan. Miftah Sunandar membantah dirinya pernah memberikan Surat Keputusan (SK). Yang ada hanya memberikan mandat berupa surat rekomendasi kepada Edmond Johan.

“Hanya memberikan surat rekomendasi, sifatnya hanya merekomendasi bapak Edmond sebagai Plt atau Pjs Ketua Kadin Kota Depok masa bakti 2021-2026. Dan isi rekomendasinya itu ada dua, pertama beliau menjadi Plt Ketua dan rekom mempersiapkan Musyawarah Kota (Muskot) untuk dibawa ke Jawa Barat. Jadi saya tetap sebagai Ketuanya seperti SK yang ada, ingat itu perlu dipahami, ,” kata Miftah.

Kendati tugas rekomendasi tersebut belum berjalan, lanjut Miftah menilai justru jabatan Plt Ketua yang baru saja diembannya sudah melampaui batas kewenangannya.

“Belum apa-apa kok yang merekomendasikan sudah diganti lagi kan, ya cabut lagi. Anda saja belum jadi apa-apa baru dikasih begini, sudah mau ganti, ini kan salah jadi terbalik, maksud saya ini yang harus dipahami,” cetusnya.

Dia kembali menegaskan bahwa pihaknya sampai saat ini belum pernah memberikan Surat Keputusan terkait legitimasi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, melainkan yang ada hanyalah surat rekomendasi. Oleh karena itu menurutnya, pengukuhan di internal kepengurusan dianggap tidak perlu ada.

“Sebab SK nya juga belum ada. Apalagi kemarin mau ada pengukuhan pengurusan, ini saya harus sampaikan. Jadi sebetulnya tidak perlu ada pengukuhan, tapi kalau bapak Edmond Johan sebagai Plt nya sudah ada SK nya, boleh dikukuhkan untuk simbol, boleh, tidak ada yang larang,” tandasnya.

Maka itu, dia bersama pengurus Kadin Kota Depok mengajak Plt.Ketua serta pengurus lainnya untuk kembali membangun organisasi. Terutama menuntaskan pekerjaan rumah (PR) yang ada di depan mata yakni mempersiapkan Musyawarah Kota (Muskot) Kadin Kota Depok yang rencananya akan dimulai tahapannya pada pertengahan 2026.

“Jadi kami berharap persiapan Muskot Kadin itu nantinya tidak ada konflik apapun. Itu saja kemarin kami sudah meminta arahan ke Kadin Jawa Barat, SK kita ini kan habisnya pada Oktober 2026, Muskot boleh dilakukan itu dua bulan sebelumnya berarti kan Agusus atau September 2026 kita akan melaksanakan Muskot. Brarti di bulan April besok kita akan membentuk panitia SC dan OC untuk mempersiapkan Muskot,” jelasnya.

Sementara tudingan adanya isu permasalahan sengketa hukum Kadin Jawa Barat yang menjadi faktor tertundanya pengukuhan. Perwakilan Pengurus Kadin Jawa Barat, Rudi Malau mengungkapkan bahwa tudingan itu benar karena sudah tidak adanya lagi permasalahan sengketa hukum di tubuh internal. Apa lagi kata dia, seluruh pengurus yang ada saat ini secara resmi telah dilantik Ketua Umum Kadin Pusat, Anindya Bakri, di Cirebon beberapa waktu lalu.

“Sudah tidak ada masalah lagi, karena saya juga dengan Pak Miftah Sunandar sama-sama sudah dilantik di Cirebon disaksikan juga oleh Gubernur Jabar, KDM, Ketua Umum Kadin Pusat, Kapolda dan Forkopimda setempat, semuanya ikut hadir di pelantikan itu, artinya secara definitif tidak ada masalah hukum,” ujar Rudi.

Dia menilai bahwa tudingan adanya permasalahan sengketa hukum di internal Kadin Jawa Barat sengaja dilontarkan, sehingga seolah-olah alasan itu merupakan kesalahan dari pihak lain. Padahal kata dia, Kadin Jawa Barat sudah jelas sebelumnya telah mengeluarkan surat resmi penundaan pengukuhan karena dengan dasar beberapa faktor hal.

“Kalau mau dilantik itu, jadi jangan seolah-olah Kadin Jabar yang disalahkan. Sebenarnya kesalahan itu yang saya ingat, karena saudara Edmond sudah diberikan surat resmi dari Kadin Jawa Barat pada hari Senin. Artinya hingga waktu empat hari kenapa tidak dipertimbangkan dahulu atau berkomunikasi dengan Kadin Jabar gitu, malah tetap menggelar acara Pra Pengukuhan,” bebernya.

Lebih lanjut Rudi juga mengklaim bahwa seluruh pengurus Kadin Jawa Barat juga telah mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi dari Ketua Umum. Dan beberapa waktu lalu juga disampaikan melalui rapat pengurus harian, bahwa untuk Kadin Kota Depok di bawah Kadin Jabar agar segera mengawal persiapan program penting yaitu Musyawarah Kota (Muskot) yang rencananya akan dilaksanakan pada Agustus – September 2026 mendatang.

“Apalagi Ketua Umum Anindya Bakri, sudah menyatakan Kadin Depok akan diadakan Musyawarah Kota pada Agustus atau September 2026. Biar kondusif, kami dari Jabar diminta untuk antarkan ini ke Musyawarah Kota yang akan datang,” pungkasnya. (**)

Pernyataan itu disampaikan Komandan Kodim 0508/Depok, Letkol Infanteri (Inf) Triano Iqbal usai melakukan tinjauan bersama Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Donny Pramono, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah dan Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna pada pelaksanaan TMMD ke-127, di Kampung Lio, Sukmajaya, Kota Depok, Kamis (26/2/2026).

Sejauh ini dengan kondisi progres yang ada, Letkol Triano Iqbal optimistis pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di Kota Depok akan selesai pada 11 Maret 2026 mendatang. Namun, dia berjanji bahwa di tahun mendatang untuk bisa meningkatkan kembali dari pembangunan yang sudah ada.

“Targetnya tidak muluk-muluk, semuanya harus selesai TMMD ini, 11 Maret 2026 nanti. Semuanya harus 100 persen sudah selesai. Target berikutnya, pokoknya tetap meningkatkan apa yang sudah ada di Depok, kita tingkatkan lagi,” ujar Dandim 0508/Depok, Letkol Triano Iqbal kepada awak media, Kamis (26/2/2026).

Disamping itu, dia juga menekankan bahwa sinergitas seluruh elemen menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan TMMD ke-127. Berkat kerja sama Pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak lainnya yang terlibat, kata dia pelaksanaan program pembangunan daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Meskipun bertepatan di waktu Ramadan, tapi sebenarnya bukan kendala, itu ibadah. Di bulan puasa ini kita tetap bekerja, yang kita libatkan itu ada sekitar 150 orang yang terdiri dari beberapa satuan, baik dari TNI AD, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan ada juga dari masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Letkol Iqbal menjelaskan adapun program TMMD ke-127 kali ini lebih menyasar kepada dua target sasaran dengan meliputi kegiatan fisik dan non-fisik. Diantaranya kegiatan fisik seperti, pengecoran jalan, drainase, dan lainnya. Sementara untuk kegiatan non-fisik seperti penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan bidang Kesehatan hingga Pertanian.

Untuk kegiatan unggulannya, pihaknya juga telah melaksanakan pembangunan seperti sumur bor air bersih, rumah tidak layak huni, serta fasilitas sanitasi umum.

“Semuanya kita bekerja sama ya, syukur semuanya lancar kalau kata orang lama itu kita bergotong royong lah, walaupun daerah ini tipenya sudah prototipe kota,” jelasnya.

Kaitan upaya tepat sasaran bagi penerima manfaat program TMMD ke-127. Dandim memastikan bahwa dalam menentukan kriteria penerima manfaat, pihaknya sudah melewati beberapa proses panjang dengan melakukan koordinasi antar lembaga, TNI dan Pemerintah Daerah. Sehingga, kata dia, apa yang dilaksanakan dalam program TMMD itu dapat tepat sasaran dan sudah berdasarkan kebutuhan masyarakat.

“Jadi bukan kita (Kodim-RED) sebenarnya yang menunjuk tempatnya di sini atau di mana, tidak seperti itu. Semuanya juga usulan dari bawah seperti mulai dari Musrembang, Kelurahan hingga ke atas Pemerintah Daerah, baru kita laksanakan agar tepat sasaran. Karena banyak juga kan yang mengusulkan, tapi tidak semuanya bisa kita akomodir,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Donny Pramono menambahkan dirinya mendapat tugas sebagai Ketua Tim Evaluasi TMMD ke-127, ingin memastikan bahwa sudah sejauh mana progres kegiatan TMMD di Kota Depok.

“Jadi saya tengah melaksanakan kegiatan evaluasi, di mana kegiatan evaluasi ini dilaksanakan di pertengahan kegiatan TMMD, masih ada waktu dua minggu lagi. Kita ingin melihat progresnya seperti apa. Nah para rekan-rekan media juga sudah bisa melihat tadi, semoga ke depannya warga Indonesia khususnya warga Depok dengan adanya program TMMD ini bisa sejahtera,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI AD khususnya Kodim 0508/Depok yang telah melaksanakan kegiatan TMMD ke-127 Tahun 2026. Dengan langsung menyentuh permasalahan yang ada di tengah masyarakat, menurutnya ini dapat membantu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Kita lihat saja saat ini, bagaimana adanya perbaikan rumah tidak layak huni di mana ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Belum lagi tadi ada pembuatan sumur bor air bersih, kita tahu hari ini kita tengah menghadapi perubahan iklim dan ini jelas program TMMD yang dilakukan TNI AD menurut saya sudah tepat,” katanya.

Dengan kolaborasi. Pemkot Depok, kata Chandra berkomitmen akan terus mendukung kesuksesan pelaksanaan program TMMD sehingga bisa membantu dalam mengatasi pengentasan persoalan sosial yang tengah dihadapi masyarakat. (**)

Pernyataan tersebut disampaikan Gerry usai menjadi pembicara pada acara diskusi publik yang mengusung tajuk Youth Talk Vol. 1 bertema “Depok Next Level: 1 Tahun Apa yang Sudah dan Ke Mana Arah Kita” di Gedung DPD KNPI Depok, Jalan Merdeka, Sukmajaya, Kota Depok, Selasa (24/02/2026).

Selain itu, dia juga menilai untuk pembangunan kepemudaan membutuhkan usulan dan gagasan langsung dari kalangan muda, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun sektor lainnya.

Dengan adanya diskusi, kata Legislator Partai Gerindra tersebut2q, ini merupakan langkah positif untuk merumuskan masa depan pemuda di Kota Depok.

“Bagus, positif, lebih terarah dan teman-teman KNPI punya rangka pemikiran yang konstruktif ke depannya buat pembangunan pemuda Kota Depok,” katanya.

Diketahui kata Gerry, KNPI sebelumnya telah menunjukkan kontribusi nyata bagi Kota Depok. Salah satunya yakni melalui forum-forum diskusi yang melahirkan sebuah gagasan strategis untuk generasi penerus.

“Waktu itu Ketua, Tomi sebelum menjadi Ketua KNPI sekarang pernah membuat sebuah forum diskusi dan melahirkan pemikiran yang positif. Perhatiannya untuk anak dan generasi penerus di Kota Depok, salah satunya yakni lahirnya KPAD Kota Depok,” ungkap Gerry.

Oleh karenanya, menurut Gerry bahwa forum seperti Youth Talk ini berpotensi kembali melahirkan produk pemikiran yang berdampak luas, tidak hanya bagi kalangan pemuda, melainkan juga masyarakat Kota Depok secara umum.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua DPD KNPI Kota Depok, Tommy Wibawa Mukti Sitorus, menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang harmonis antara Pemuda dan Pemerintah Kota.

“Diskusi ini bertujuan untuk membangun kepedulian pemuda terhadap Kota Depok. Bentuk komitmen kami dalam mengawal visi Wali Kota-Wakil Wali Kota yakni bersama Depok maju,” katanya.

Maka itu dia menilai, kolaborasi yang solid antara organisasi kepemudaan dan pemerintah menjadi kunci. Agar gagasan yang lahir tidak hanya berhenti pada forum diskusi, melainkan dapat terimplementasi dalam kebijakan nyata. (**)

Pasalnya, korban melalui Kuasa Hukum menilai bahwa kasus tersebut tak hanya sekadar perbuatan pelecehan seksual biasa, namun juga mengindikasikan bukti adanya unsur pelanggaran pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas dasar penyebaran stiker bermuatan asusila.

Korban dugaan tindak asusila, melalui Kuasa Hukumnya, Wanda Alfatih Akbar menerangkan atas dasar penelusuran dan pengembangan kasus yang telah diterima. Maka itu, pihaknya akan membawa kasus perkara ini lebih tinggi dari laporan sebelumnya.

“Ya, hari ini kita untuk melayangkan tambahan laporan. Ingin menambahkan satu orang lagi terlapor dengan pelaku inisial AM. Jadi kita sekaligus juga mencoba melakukan pengembangan terhadap kasus ini, karena setelah kita telusuri ternyata ada indikasi merambah ke Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 433 atau Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atas dasar penyebaran stiker bermuatan asusila,” ujar Wanda Alfatih Akbar kepada awak media usai membuat laporan di Mapolres Jakarta Timur, Selasa (24/2/2026).

Kaitan dengan adanya pihak terlapor baru di dalam laporan tambahan. Dia menilai bahwa di dalam laporan awal hanya ada satu orang nama tercantum sehingga dimungkinkan nantinya akan hanya menjadi bukti pendukung, padahal di dalam grup pesan WhatsApp tersebut terdapat beberapa orang yang terlibat.

“Di dalam grup WhatsApp itu ada beberapa orang yang ikut terlibat. Tetapi di laporan sebelumnya hanya satu orang terlapor yang tercantum, di mana dalam KUHP kita itu dikenal dengan istilahnya penyertaan. Nah, kalau kita cantumkan hanya satu nama rasanya tidak fair, karena oknum guru yang sebenarnya vokal di dalam grup itu ya yang berinisial AM,” ungkapnya.

Atas dasar itu, sambung Akbar mengungkap dalam kronologis perkara tersebut diduga pelaku secara bersamaan sengaja melakukan penyebaran konten yang menjurus kepada tindak asusila . Diantaranya berupa foto stiker WhatsApp yang disertakan kalimat kata-kata menjurus tindak asusila.

“Di mana di situ (Grup Pesan WhatsApp “Zoopardie”-RED) ada foto korban yang dijadikan stiker WhatsApp dengan disertakan kalimat-kalimat tidak senonoh yang disebar juga di dalam grup tersebut,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologis itu terjadi berawal dari aktivitas dalam Grup Komunitas Pesan WhatsApp “Zoopardie” yang memuat konten bermuatan seksual dan tidak pantas. Dalam grup tersebut diduga terjadi pengeditan foto wajah siswi menjadi stiker WhatsApp bermuatan kalimat cabul dan merendahkan martabat, serta intimidasi terhadap siswi yang mengetahui atau menentang keberadaan konten tersebut.

Atas kejadian itu pihak korban telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur dengan register Nomor Laporan : STBLP/B/432/II/2026/SPKT / POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA, atas Laporan Tentang Kekerasan Psikis Terhadap Anak, Pasal 76 C JO 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang UU Perlindungan Anak pada Senin, 2 Februari 2026.

Adapun pihak yang dilaporkan sebagai terlapor utama yakni bernisial A F M dan D A yang keduanya merupakan oknum guru di lingkungan SMA Budhi Warman II, Jakarta Timur. Korban merupakan siswi di bawah umur bernisial N. Akibat perbuatan tersebut, korban dilaporkan mengalami tekanan psikis berat dan trauma. Menyikapi kasus ini, pihak sekolah diketahui sudah menjatuhkan sanksi berupa Pemecatan Tidak Hormat terhadap kedua oknum guru tersebut pada 6 Februari 2026.

“Kalau untuk perkembangan kasusnya dari laporan sebelumnya. Sementara kami masih menunggu jadwal pemanggilan saksi ya, Karena sampai saat ini masih belum dipanggil saksinya,” ucap Akbar.

Lebih lanjut, Wanda Alfatih Akbar menegaskan pihaknya kini tengah menyusun konstruksi pasal berlapis yang akan menjerat para terduga pelaku. kemudian dirinya akan mendorong laporan ke Unit Reserse Kriminal atau Kriminal Khusus (Krimsus) Polres Metro Jakarta Timur sehingga memastikan penegakan hukum dapat berjalan optimal.

“Pasal 27 ayat (1) UU ITE, unsur delik terpenuhi karena terlapor diduga dengan sengaja mentransmisikan konten bermuatan asusila melalui media elektronik. Pasal 433 dan/atau Pasal 434 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) karena perbuatan tersebut diduga menyerang kehormatan dan nama baik korban melalui tuduhan atau representasi asusila yang tidak benar,” tegasnya.

“Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindakan tersebut diduga merupakan kekerasan seksual berbasis elektronik, berupa pencitraan seksual terhadap korban tanpa persetujuan. Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan kekerasan psikis terpenuhi akibat dampak trauma yang ditimbulkan terhadap korban,” tambahnya.

Dengan mengambil langkah strategis untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan (Mens Rea). Pihaknya akan menyerahkan bukti digital forensik, termasuk metadata pembuatan stiker pesan WhatsApp. Serta mendesak dilakukannya gelar perkara khusus apabila laporan tidak ditindaklanjuti, serta mempertimbangkan pengaduan ke pengawas internal kepolisian apabila ditemukan indikasi ketidakprofesionalan penyidikan.

“Bahwa transmisi konten asusila melalui media elektronik, meskipun dalam grup terbatas, merupakan tindak pidana, bukan sekadar pelanggaran etika,” pungkas Akbar.

Sementara itu, Eranasional berupaya memberikan ruang penjelasan lebih lanjut melalui konfirmasi kepada pihak terkait. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) maupun Polres Metro Jakarta Timur terkait perkembangan kasus tersebut. (**)

Dalam interupsinya tersebut dirinya menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kerap mengabaikan kehadiran dalam rapat-rapat resmi DPRD bersama Pemerintah Kota Depok.

“Saya sering menghadiri rapat-rapat. Salah satu tugas kami di Komisi A adalah memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Tetapi beberapa kali kami merasa diabaikan karena undangan tidak dihadiri dan tidak ada kabar yang jelas,” ujar H. Qonita Lutfiyah dalam keterangannya, di DPRD Kota Depok, Selasa (24/2/2026).

Dia mengaku kerap menghadiri rapat bersama dengan perangkat daerah untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di lapangan. Namun, kata H. Qonita dalam beberapa kesempatan undangan resmi yang dilayangkan DPRD tersebut tidak dihadiri OPD tanpa ada pemberitahuan atau alasan yang jelas.

“DPRD merupakan mitra pemerintah daerah, yang memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan. Karena itu, komunikasi dan kehadiran OPD dalam rapat-rapat kerja bersama DPRD menjadi penting dari mekanisme pemerintahan,” kata H. Qonita.

Bahkan tak hanya itu, Hj. Qonita juga mengungkapkan, DPRD banyak menerima laporan masyarakat serta menemukan langsung sejumlah persoalan yang memerlukan penjelasan dari Dinas atau Bidang terkait. Menurutnya, permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan sepihak tanpa pembahasan bersama OPD yang memiliki kewenangan teknis.

Dia menilai bahwa ketidakhadiran perangkat daerah dalam rapat resmi berpotensi menghambat proses evaluasi dan memperlambat penyelesaian persoalan publik. Padahal, rapat itu merupakan bagian dari mekanisme formal untuk membangun komunikasi, mengklarifikasi data, serta merumuskan solusi lintas sektor.

“Kami membutuhkan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya sektor teknis yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Banyak kondisi di lapangan yang membutuhkan pembahasan bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keputusan yang diambil tepat,” tegasnya.

Lebih lanjut H. Qonita juga mengungkap bahwa kondisi tersebut terjadi lebih dari sekali sehingga perlu menjadi perhatian serius. Oleh karenanya, dia meminta Wakil Wali Kota Depok agar menyampaikan kepada Wali Kota untuk melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah yang tidak disiplin memenuhi undangan rapat DPRD.

Menurut Politisi Partai Berlambang Ka’bah tersebut, bahwa Komisi A DPRD memiliki tugas memastikan roda Pemerintahan di Kota Depok berjalan baik, tidak hanya pada tataran kebijakan, tetapi juga dalam pelaksanaan program hingga menyentuh masyarakat.

Melalui komunikasi terbuka, sikap profesional, dan saling menghargai peran kelembagaan. Pihaknya berharap tidak ada lagi rapat resmi yang diabaikan tanpa konfirmasi guna menjaga marwah DPRD sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Depok.

“Semoga ke depan DPRD dan Pemerintah Kota Depok dapat membangun kerja sama yang lebih solid. Demi mewujudkan Depok yang maju dan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (**)

Program tahunan yang telah dijalankan secara konsisten sejak 2021 tersebut tercatat sudah menjangkau lebih dari 150.000 penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Program ini ditargetkan tidak hanya berdampak sosial, namun juga menggerakkan roda perekonomian mikro di tingkat lokal.

Pada Ramadan tahun ini, Alfamart melibatkan 102 pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) Warteg sebagai mitra penyedia paket makanan untuk membuat sebanyak 60.000 paket makanan berbuka yang selanjutnya akan dibagikan di 34 Kota di Indonesia.

General Manager Corporate Communications Alfamart, Rani Wijaya menjelaskan program ini merupakan wujud komitmen Alfamart dalam menghadirkan kebermanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Alfamart kembali berbagi melalui 60.000 paket makanan berbuka di 34 kota. Ini bukan sekadar angka, melainkan upaya untuk memastikan semakin banyak masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan kebersamaan dan kepedulian,” ujar Rani dalam keterangan resminya kepada awak media, Selasa (24/2/2026).

Sambungnya, Rani menegaskan bahwa pelibatan UMKM Warteg dalam rangkaian kegiatan ini juga menjadi bagian penting dalam ekosistem program tersebut.

“Tahun ini, Alfamart menggandeng 102 mitra pelaku usaha warteg yang akan berbagi selama periode Ramadan. Setiap mitra akan membagikan paket makanan berbuka secara bertahap, sesuai jadwal pelaksanaan di masing-masing kota, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan merata,” tambahnya.

Pada pendistribusian paket makanannya, kata Rani dilakukan mulai pukul 17.00 waktu setempat hingga menjelang waktu berbuka. Untuk di Kota Bekasi, program Warteg Gratis Alfamart dapat ditemui di Warteg Fajar Baru, Jalan Terusan Pahlawan, Kelurahan Durenjaya, Bekasi Timur mulai 19 Februari 2026.

Sementara di Kabupaten Bekasi Program Warteg Gratis Alfamart dapat ditemui di Warteg Laa Tansa, Perumahan Bumi Cikarang Makmur mulai 1 Maret 2026, dan Warteg Karisma Bahari, Jalan K.H Dewantara, Desa Karang Asih, Cikarang Utara mulai 11 Maret 2026.

Rani menyampaikan program ini juga turut diperkuat oleh dukungan kolaborasi WINGS Group melalui sejumlah produk unggulannya yang berkualitas seperti Kecap Sedaap, Mama Lemon, So Fresh, Ciptadent, dan TOP Coffee.

Selain itu, program Warteg Gratis Alfamart pada tahun ini juga dihadirkan melalui Food Truck yang akan menyapa masyarakat di empat kota lainnya, seperti Tangerang, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta.

Sementara itu terpisah, Head of Corporate Communication & CSR WINGS Group, Sheila Kansil mengatakan pihaknya turut berpartisipasi dalam program ini merupakan bagian dari komitmen sosial berkelanjutan perusahaan untuk terus berbagi dalam kebaikan.

“WINGS Group kembali mendukung program Warteg Gratis Alfamart, karena kami melihat dampak nyata yang dirasakan masyarakat dan pemilik UMKM warteg yang dilibatkan. Apalagi bulan Ramadan, selalu menjadi momen yang tepat untuk memperluas jangkauan kebaikan melalui kolaborasi yang berkelanjutan,” ujar Sheila.

Dia juga menambahkan melalui kegiatan ini WINGS Group juga memberikan tambahan produk dalam setiap paket sebagai bentuk dukungan konkret bagi masyarakat penerima manfaat.

Selain itu, dukungan juga datang dari Bank Aladin Syariah yang secara konsisten menjadi bagian dari program ini. Presiden Direktur Bank Aladin Syariah, Koko Rachmadi menyatakan pihaknya turut berpartisipasi dalam program ini merupakan wujud nyata nilai kebermanfaatan yang diusung perusahaan.

“Sebagai mitra strategis, kami percaya bahwa kolaborasi yang kuat harus mampu menghadirkan manfaat yang luas. Melalui Warteg Gratis, kami ingin turut menghadirkan kebahagiaan sederhana di bulan Ramadan, sekaligus memperkuat sinergi antara perbankan syariah digital dan jaringan ritel yang dekat dengan masyarakat,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui program Warteg Gratis Alfamart juga turut didukung oleh Alfagift dan We Plus. We Plus akan memberikan perlindungan selama program berjalan bagi 102 pelaku UMKM warteg yang tergabung sebagai mitra, sehingga mereka dapat menjalankan usaha dengan rasa aman dan nyaman selama program ini berlangsung.

“Kolaborasi bersama berbagai mitra menjadikan program ini semakin kuat dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Ke depan, Warteg Gratis Alfamart dapat terus menjadi ruang berbagi kebaikan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (**)