Bali – Eranasional.com

Wuling Motors Apresiasi Kebijakan Pajak Nol Persen Kendaraan Listrik di Bali

Aditya — Fri, 01 May 2026 11:24:37 +0000

Bali, ERANASIONAL.COM – Langkah Pemerintah Provinsi Bali yang berencana membebaskan pajak kendaraan listrik mendapat respons positif dari pelaku industri otomotif, khususnya produsen kendaraan listrik. Kebijakan ini dinilai sebagai strategi yang relevan dalam mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan di tengah meningkatnya biaya energi global dan kebutuhan akan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan.

Salah satu produsen yang menyambut baik kebijakan tersebut adalah Wuling Motors Indonesia. Perusahaan ini menilai keputusan pemerintah daerah Bali sebagai langkah progresif yang dapat memberikan dorongan nyata bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Menurut perwakilan perusahaan, kebijakan fiskal seperti pembebasan pajak menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan minat konsumen, terutama di tahap awal perkembangan pasar kendaraan listrik.

Dalam pernyataannya di sela kegiatan pameran kendaraan listrik di Denpasar, pihak Wuling menyoroti bahwa harga energi yang cenderung tinggi saat ini menjadi tantangan bagi banyak pihak. Oleh karena itu, insentif seperti pembebasan pajak dapat membantu menyeimbangkan biaya kepemilikan kendaraan listrik, sehingga lebih kompetitif dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali tidak terlepas dari perubahan regulasi di tingkat nasional. Melalui aturan terbaru, kendaraan listrik kini masuk dalam kategori objek pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, pemerintah pusat juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif fiskal, termasuk pembebasan pajak dan bea balik nama kendaraan listrik berbasis baterai.

Dalam konteks ini, Bali menjadi salah satu daerah yang secara aktif memanfaatkan peluang tersebut. Pemerintah daerah setempat tengah memproses kebijakan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan listrik di Pulau Dewata. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menekankan pada keberlanjutan lingkungan dan pengurangan emisi karbon.

Soal Wisatawan Buat Onar di Bali, Luhut : Deportasi Saja

Aditya — Thu, 26 Feb 2026 22:57:01 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan kualitas pariwisata di Bali sebagai wajah utama Indonesia di mata dunia. Dalam pernyataannya di Denpasar, Kamis (26/2/2026), ia mendorong agar wisatawan asing yang melakukan pelanggaran serius, seperti terlibat narkoba, perkelahian, hingga praktik investasi yang merugikan pelaku usaha lokal, ditindak tegas termasuk dengan langkah deportasi.

Menurut Luhut, Bali memiliki posisi strategis sebagai etalase pariwisata nasional. Jika kondisi keamanan dan ketertiban di Pulau Dewata terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan daerah tersebut, tetapi juga citra Indonesia secara keseluruhan. Ia menilai reputasi Bali sebagai destinasi kelas dunia harus dijaga melalui pengawasan yang konsisten dan kebijakan yang tegas terhadap pelanggaran hukum.

Ia menyampaikan bahwa kehadiran wisatawan yang tidak menghormati aturan lokal justru berpotensi merusak ekosistem pariwisata. Luhut menyoroti adanya kasus penyalahgunaan narkotika, perkelahian antarwarga negara asing, hingga dugaan praktik investasi yang mengambil ruang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal tanpa prosedur yang benar. Menurutnya, tindakan seperti itu tidak boleh dibiarkan karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan mengganggu ketertiban umum.

Luhut menegaskan, kehilangan ribuan turis yang dianggap bermasalah bukanlah ancaman besar bagi Bali. Ia justru meyakini bahwa peningkatan kualitas wisatawan akan memperkuat daya tarik destinasi tersebut dalam jangka panjang. Bali, kata dia, tidak semata-mata mengejar kuantitas kunjungan, melainkan kualitas wisatawan yang menghargai budaya, hukum, dan kearifan lokal.

Sejumlah pengamat pariwisata mendukung pandangan tersebut. Akademisi dari salah satu perguruan tinggi negeri di Bali menilai pendekatan berbasis kualitas memang menjadi tren global dalam pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan. Menurutnya, destinasi unggulan dunia kini lebih selektif dalam menjaga perilaku wisatawan demi mempertahankan lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Polemik PBI JK, FSKMP Nilai Pernyataan Wali Kota Denpasar Berpotensi Fitnah

Aditya — Tue, 17 Feb 2026 19:47:11 +0000

Denpasar, ERANASIONAL.COM – Forum Sinergi Komunitas Merah Putih (FSKMP) menyatakan akan melaporkan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, ke pihak kepolisian. Langkah ini diambil menyusul pernyataannya yang menyebut penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebagai “perintah langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.” FSKMP menilai pernyataan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik.

Koordinator FSKMP, Purwanto M. Ali, menyampaikan bahwa pernyataan Wali Kota Denpasar telah memicu polemik di ruang publik. Menurutnya, narasi yang berkembang dapat membentuk persepsi keliru seolah-olah Presiden secara langsung memerintahkan penonaktifan PBI JK bagi kelompok masyarakat tertentu.

“Pernyataan itu ceroboh, tanpa dasar data yang valid, tendensius, dan berpotensi menjadi fitnah karena menyudutkan Presiden. Dampaknya nyata, menimbulkan kegaduhan sosial, keresahan, serta kebingungan di masyarakat,” ujar Purwanto dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (17/2).

Ia menambahkan, informasi yang viral tersebut dinilai berisiko merusak marwah pemerintah pusat, terutama jika publik menerima narasi tanpa klarifikasi menyeluruh.

Isu bermula dari pernyataan yang menyebut bahwa penonaktifan PBI JK bagi masyarakat kategori desil 6 hingga 10 merupakan kebijakan yang berasal dari perintah langsung Presiden. PBI JK sendiri merupakan skema bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, yang pendanaannya bersumber dari APBN.

Menurut Purwanto, kebijakan PBI JK berbasis data terpadu kesejahteraan sosial dan kriteria program yang telah ditetapkan, bukan keputusan sepihak yang dapat disematkan kepada kepala negara secara personal.

Ia menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan dilakukan melalui mekanisme administrasi dan sistem verifikasi yang melibatkan berbagai instansi terkait.

“Perlu dipahami bahwa kebijakan publik, terutama yang menyangkut jaminan sosial, memiliki dasar regulasi dan prosedur. Tidak bisa serta-merta dikaitkan sebagai keputusan personal Presiden,” katanya.

FSKMP juga menyoroti rencana Pemerintah Kota Denpasar untuk mengaktifkan kembali PBI JK bagi kelompok desil 6 hingga 10 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah tersebut dinilai berpotensi memperkuat persepsi negatif di tengah masyarakat, seakan-akan pemerintah pusat tidak berpihak kepada rakyat.

Purwanto menyebut bahwa berdasarkan data yang ada, kategori desil 6 sampai 10 tergolong masyarakat yang relatif mampu dan berada di atas garis kemiskinan.

“Narasi yang berkembang justru memelintir kebijakan dan mengarahkan opini publik pada kesimpulan yang keliru,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan daerah memang memiliki ruang diskresi, namun komunikasi publik harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang lebih luas.

Atas dasar itu, FSKMP menyatakan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Organisasi tersebut telah menyiapkan tim kuasa hukum untuk mengawal proses pelaporan ke kepolisian.

Purwanto menegaskan bahwa langkah hukum ditempuh sebagai bentuk upaya menjaga kebenaran informasi serta menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam rangka menegakkan kebenaran dan hukum, kami akan melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum. Proses akan kami jalankan secara tertib,” ujarnya.

FSKMP menunjuk Hamzah Rahayaan, SH dan rekan-rekannya sebagai kuasa hukum untuk menindaklanjuti proses tersebut.

Kasus ini juga mencerminkan dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program nasional. Meski daerah memiliki kewenangan otonomi, kebijakan yang bersumber dari APBN tetap mengikuti regulasi pusat.

Di sisi lain, pemerintah daerah dapat mengambil inisiatif melalui pembiayaan APBD untuk memperluas cakupan layanan sosial. Namun, komunikasi terkait kebijakan tersebut perlu disampaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesan saling menyalahkan.

Para analis kebijakan publik menilai bahwa koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program jaminan sosial.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Wali Kota Denpasar terkait rencana pelaporan tersebut. Publik pun menunggu klarifikasi lanjutan agar polemik tidak semakin meluas.

Langkah hukum yang ditempuh FSKMP berpotensi menjadi preseden penting terkait batasan pernyataan pejabat publik dalam menyampaikan informasi yang menyangkut institusi negara.

Di tengah situasi ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan menunggu proses klarifikasi serta mekanisme hukum berjalan sesuai aturan.

Koster : Arak Bali Laku Keras di Bandara, Tapi Penjualnya WNA

Aditya — Wed, 11 Feb 2026 12:07:31 +0000

Bali, ERANASIONAL.COM – Arak Bali, minuman tradisional hasil destilasi dari bahan baku lokal seperti kelapa dan aren, kini mencatatkan prestasi membanggakan. Gubernur Bali Wayan Koster menyebut produk ini menjadi salah satu best seller di duty free Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Bali, Koster mengungkapkan bahwa penjualan arak Bali mencapai 6.000 hingga 7.000 botol per bulan. Angka tersebut bahkan mengalahkan penjualan merek minuman keras internasional yang selama ini mendominasi pasar global.

“Produk arak Bali jadi best seller, mengalahkan label dunia,” ujar Koster di Denpasar, Selasa (10/2).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa arak Bali tidak hanya diminati masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara yang berangkat melalui Bandara Ngurah Rai. Popularitas arak Bali di pasar internasional menjadi bukti bahwa produk tradisional Indonesia mampu bersaing dengan merek global.

Namun, di balik pencapaian tersebut, Koster merasa gerah. Ia menyoroti fakta bahwa izin penjualan arak Bali di duty free justru dimiliki oleh warga negara asing.

“Yang kurang membuat bahagia adalah yang dapat izin jualan itu warga negara asing,” katanya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai akses pelaku usaha lokal terhadap pasar strategis seperti bandara internasional. Menurut Koster, kondisi ini tidak adil karena UMKM lokal yang memproduksi arak Bali dengan susah payah justru tidak mendapat keuntungan maksimal.

Harga jual arak Bali di duty free mencapai sekitar Rp800 ribu per botol. Padahal, harga produksi dari perajin lokal relatif rendah. Nilai tambah yang diterima petani kelapa dan aren juga masih kecil, hanya naik dari Rp15 ribu menjadi Rp40 ribu.

“Kami yang buat peraturan gubernur, saya dorong dan promosi arak, begitu bagus yang lain dapat untung banyak, kan tidak benar itu,” tegas Koster.

Pantai Bali Jadi Sorotan Prabowo, Gubernur Bali Siapkan Satgas dan Armada Khusus Sampah

Aditya — Tue, 03 Feb 2026 07:41:25 +0000

Bali, ERANASIONAL.COM – Gubernur Bali I Wayan Koster merespons serius perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi pantai di Bali yang dinilai kotor dan dipenuhi sampah. Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan akan segera membentuk satuan tugas (satgas) kebersihan pantai yang bertugas siaga membersihkan sampah begitu kiriman tiba di pesisir.

“Saya akan membentuk satuan tugas khusus untuk berjaga di pantai. Begitu sampah datang, langsung bisa dibersihkan, tidak perlu menunggu lama,” kata Koster dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Senin (2/1/2026).

Arahan Presiden Prabowo disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026. Dalam forum tersebut, Prabowo menyoroti kondisi Bali, khususnya kawasan pantai, yang dinilai kotor akibat sampah. Ia mengingatkan bahwa persoalan kebersihan lingkungan berpengaruh langsung terhadap citra pariwisata Indonesia di mata dunia.

Koster menjelaskan bahwa sampah yang kerap menumpuk di pantai Bali bukan sepenuhnya berasal dari aktivitas masyarakat lokal. Menurutnya, fenomena tersebut merupakan sampah kiriman yang datang hampir setiap tahun saat musim hujan, terutama pada periode Desember hingga awal Februari.

“Setiap musim hujan, begitu arus laut besar, sampah kiriman dari luar daerah datang sangat cepat. Ini kejadian rutin setiap tahun,” ujar Koster.

Ia menyebutkan, selama ini petugas kebersihan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga jam untuk melakukan mobilisasi dan pembersihan setelah sampah tiba di garis pantai. Waktu tersebut dinilai terlalu lama jika dibandingkan dengan dampak visual dan kenyamanan yang langsung dirasakan wisatawan.

Karena itu, pembentukan satgas kebersihan pantai dinilai sebagai solusi yang lebih responsif. Dengan sistem siaga, pembersihan dapat dilakukan segera tanpa harus menunggu prosedur reguler.

Bali Darurat Pencurian, Uang Kepeng Pura Hingga Gas LPG Raib Digondol Maling

Angie — Tue, 20 Jan 2026 16:24:59 +0000

Denpasar, ERANASIONAL.COM – Kasus pencurian kembali menjadi sorotan di Bali. Sejumlah peristiwa kriminal yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dari pencurian tabung gas LPG di wilayah Klungkung hingga raibnya uang kepeng di sejumlah pura di Kecamatan Sidemen, Karangasem, aparat kepolisian kini meningkatkan upaya penyelidikan.

Salah satu kasus terbaru terjadi di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Sebuah warung milik warga setempat dilaporkan menjadi sasaran pencurian pada Selasa, 20 Januari 2026. Dalam kejadian tersebut, pelaku diduga membawa kabur 20 tabung gas LPG 3 kilogram, yang selama ini menjadi komoditas penting bagi masyarakat.

Kapolsek Dawan, AKP I Ketut Nariawan, menjelaskan bahwa korban dalam peristiwa ini adalah I Nengah Arsamadi (60), warga Dusun Kanginan, Desa Pesinggahan. Warung milik korban diketahui dibobol pada dini hari dan baru diketahui sekitar pukul 06.00 Wita.

Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh keponakan korban yang mendapati kondisi warung sudah dalam keadaan terbuka. Merasa curiga, ia segera memberi tahu korban. Saat korban tiba di lokasi, ia mendapati pintu warung telah rusak dan menunjukkan bekas congkelan, mengindikasikan adanya aksi pembobolan.

“Korban kemudian mengecek kondisi di dalam warung dan mendapati tabung gas LPG 3 kilogram yang sebelumnya berjumlah 55 tabung, berkurang sebanyak 20 tabung,” ungkap AKP I Ketut Nariawan.

Menariknya, barang dagangan lain seperti makanan ringan dan kebutuhan harian masih dalam keadaan utuh. Hal ini menguatkan dugaan bahwa pelaku memang secara khusus mengincar tabung gas LPG, yang memiliki nilai jual relatif tinggi dan mudah dipindahtangankan.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai Rp3,6 juta. Korban pun segera melaporkan peristiwa itu ke Polsek Dawan untuk ditindaklanjuti. Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengidentifikasi pelaku, termasuk mengumpulkan keterangan saksi dan menelusuri kemungkinan jejak di sekitar lokasi kejadian.

Polda Tetapkan Kakanwil BPN Bali sebagai Tersangka Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan

Agung Nugroho — Wed, 14 Jan 2026 01:38:25 +0000

Bali, ERANASIONAL.COM — Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Bali secara resmi menetapkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( Kakanwil BPN) Bali, I Made Daging sebagai tersangka terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran menghilangkan arsip negara.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, menerangkan penyidik menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan pelanggaran tindak pidana menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu atau setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara yang dijaga untuk kepentingan negara.

“Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 421 KHUP dan atau Pasal 83 Undang-undang RI, nomer 43, tahun 2009 tentang kearsipan yang diduga dilakukan oleh tersangka,” ujar Kombes Pol. Ariasandy saat dikonfirmasi di Bali, Selasa (13/01/2025).

Status tersangka terhadap pejabat strategis di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut tertuang dalam Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/60/XII/RES.1.24/2025/Ditreskrimsus/Polda Bali tertanggal 10 Desember 2025.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa pada 11 Desember 2025 penyidik Ditreskrimsus Polda Bali secara resmi menetapkan I Made Daging sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan.

Ariasandy mengatakan I Made Daging menjadi tersangka dugaan asumsi kekuasaan pada awal Desember 2025.

“Jadi tanggal 10 Desember yang lalu atas nama IMD kami tetapkan sebagai tersangka. Dan sekarang masih berproses,” kata Kombes Pol. Ariasandy.

Tidak Ditahan Kakanwil BPN Bali

Polda tidak melakukan penahanan terhadap Kakanwil BPN Bali, (IMD) yang telah menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

Kombes Ariasandy menegaskan tersangka tidak ditahan, karena hanya terancam hukuman satu tahun.

“Berdasarkan peraturan, tersangka yang ditahan adalah yang ancamannya di atas lima tahun penjara. Ancaman hukuman satu tahun tidak dipenjara. Ditahan itu ancaman hukuman lima tahun ke atas,” kata Kombes Ariasandy.

Dalam hal itu, dia mengatakan tersangka diduga melanggar Pasal 421 KUHP dan atau Pasal 83 Undang-undang RI Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan.

“Pasalnya itu 83. Kayaknya berkaitan dengan dokumen,” imbuhnya.

Ariasandy mengaku saat ini belum bisa menjelaskan lebih banyak terkait kasus tersebut, karena masih menunggu laporan perkembangan penyidikan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus),

“Saya belum dapat kronologi selengkapnya. Jadi berkaitan dengan persangkaan pasal itu yang kami sudah sampaikan ke media. Masih proses-lah, kan menetapkan sebagai tersangka, berarti berproses pemeriksaan dan segala macam, sesuai dengan bagaimana teknis pemeriksaan berkas perkara, masih berjalan,” ujarnya.

Bibit Siklon Tropis 96S Muncu di Laut Bali dan NTB

Angie — Fri, 26 Dec 2025 02:34:38 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – BMKG mengumumkan bibit badai yang mempengaruhi cuaca Indonesia muncul lagi, kali ini dinamai Bibit Siklon Tropis 96S. Posisi bibit itu saat ini berada di Samudera Hindia di selatan Nusa Tenggara Barat (NTB).

BMKG menjelaskan, 96S mulai terbentuk pada 24 Desember 2025 pukul 18.00 UTC (01.00 WIB). Untuk saat ini, kata BMKG, bibit badai ini memiliki peluang rendah menjadi siklon tropis.

Adapun dampak tidak langsung hingga 26 Desember pukul 19.00 WIB berupa:

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat: NTB dan NTT.
Angin kencang: Pesisir selatan Bali hingga NTT
Tinggi Gelombang kategori sedang (1.25 – 2.5 m): Perairan selatan Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Samudera
Hindia selatan Jawa Tengah hingga DI Yogyakarta, perairan selatan Pulau Lombok hingga Pulau Timor, dan Laut Sawu.
Tinggi Gelombang kategori tinggi (2.5 – 4.0 m): wilayah Selat Bali bagian selatan dan Samudera Hindia selatan Jawa Timur hingga NTT.

Remaja Laki-Laki di Bali Tewas Terseret Arus di Bendungan

Angie — Tue, 16 Dec 2025 00:07:33 +0000

Bali, ERANASIONAL.COM – Seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun tewas terseret arus saat berenang di Bendungan Penarungan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (14/15/2025), sekitar pukul 16.00 WITA.

Peristiwa ini bermula saat korban bersama lebih dari 19 orang teman-teman mengadakan acara kumpul-kumpul bareng di sekitar bendungan. Korban lalu mengajak teman-temannya berenang ke bendungan karena merasa gerah.

Sejumlah teman-teman korban mengingatkan agar berenang di area pinggir karena tidak mengetahui kondisi bendungan dengan baik. Mereka bukan warga setempat, tapi korban mengabaikan nasihat teman-temannya itu.

Tak berselang lama, teman-temannya melihat korban terseret arus dan tenggelam. Teman-temannya berupaya menolong korban tapi gagal sehingga mereka meminta pertolongan warga sekitar.

“Bahwa korban terseret arus saat korban berenang ke tengah bendungan yang mana korban tidak bisa melawan arus sehingga terseret dan tenggelam, kemudian ditemukan meninggalkan dunia,” kata Pejabat Sementara (PS) Kasubsipenmas Polres Sihumas Polres Badung, Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti, Senin (15/12/2025).

Catatan BGN untuk SPPG Senganan Pastikan Peningkatan Standar Kebersihan

Angie — Fri, 12 Dec 2025 11:26:15 +0000

Tabanan, ERANASIONAL.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan catatan korektif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, setelah melakukan pemantauan operasional dan peninjauan fasilitas pada area dapur dan lingkungan sekitar.

Catatan ini diberikan untuk memastikan peningkatan standar kebersihan, keamanan pangan, serta kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan layanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

SPPG Senganan, yang beroperasi sejak 21 Oktober 2025, saat ini melayani 2.270 penerima makanan (PM) dari 33 sekolah yang tersebar di Desa Senganan, Babahan, Jatiluwih, Apuan, dan Angseri. Dengan cakupan pelayanan yang cukup luas, BGN menilai bahwa kualitas fasilitas dan lingkungan harus terus dijaga dan ditingkatkan.

Dari aspek infrastruktur, SPPG Senganan tercatat memiliki sejumlah fasilitas yang memadai, seperti pemanas air khusus pencucian ompreng, alat pemanas untuk sterilisasi, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Namun, BGN menemukan adanya catatan terkait lingkungan sekitar yang berpotensi memengaruhi standar biosekuriti dan kebersihan udara.

BGN Minta SPPG Kuta-Kuta 02 Lakukan Sejumlah Peningkatan

Angie — Fri, 12 Dec 2025 11:01:03 +0000

Bali, ERANASIONAL.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan peringatan berupa catatan korektif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kuta–Kuta 02 di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

Catatan tersebut diberikan setelah tim BGN melakukan pemantauan dan pengawasan pada 6 Desember 2025 dan menemukan sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait sanitasi, fasilitas dapur, dan kelengkapan keamanan kerja.

Dengan jumlah penerima manfaat mencapai 2.996 orang, BGN menilai peningkatan kualitas sarana menjadi penting untuk memastikan pelayanan gizi berjalan optimal setiap hari.

Dalam pemeriksaan tersebut, beberapa temuan terkait infrastruktur perlu mendapat perhatian, seperti tirai PVC yang tidak rapat, dapur yang tampak licin, exhaust fan yang berukuran kecil, serta insect killer yang belum difungsikan dengan baik. Selain itu, ditemukan pula bahwa alat pemadam kebakaran (APAR) belum tersedia, gas belum dilindungi teralis besi, serta akses kamar mandi yang berdekatan dengan ruang produksi belum memiliki pemisahan yang memadai.

“Beberapa temuan ini sifatnya korektif dan dapat segera dibenahi. BGN mendorong SPPG untuk meningkatkan standar sanitasi sehingga pelayanan gizi tetap aman dan berkualitas bagi masyarakat,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati di Bali, Jumat (12/12/2025).

Diduga Buat Konten di Bali, Artis Porno Asal Inggris Ditangkap

Angie — Sat, 06 Dec 2025 04:26:10 +0000

Bali, ERANASIONAL.COM – Tia Billinger artis porno asal Inggris dengan nama artis Bonnie Blue ditangkap pihak kepolisian, Kamis (4/12/2025), sekitar pukul 14.30 WITA.

Tia ditangkap bersama 17 WNA lainnya di sebuah studio di Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali.

“Ini kemarin kita amankan ada sekitar 18 orang WNA dari berbagai negara,” kata Kapolres Badung M. Arif Batubara di Halaman Polres Badung, Jumat (5/12/2025).

“Terkait adanya laporan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana pornografi atau mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat informasi elektronik dokumen yang melanggar kesusilaan,” sambungnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bonnie Blue biasanya membagikan konten porno secara eksklusif melalui website porno berbayar.

Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan pembuatan konten porno di sebuah studio di Pererenan. Polisi kemudian menggerebek studio itu dan mengamankan 18 WNA yang berada di studio.

Polisi belum membeberkan aktivitas para WNA itu saat diamankan. Namun, polisi sudah melakukan pemeriksaan awal sehingga 4 WNA, termasuk Tia, masih dalam pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, sebanyak 14 WNA akan dipulangkan ke tempat tinggal sementara mereka di Bali.
Menurutnya, 14 WNA ini masih berstatus sebagai saksi. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan, para WNA ini diduga belum memenuhi unsur melakukan pelanggaran asusila.

“Sampai dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan penyelidikan, untuk sementara kita kembalikan ke tempat tinggal masing-masing karena masih proses penyelidikan,” katanya.

Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah kamera, alat kontrasepsi obat kuat dan satu unit mobil pick up biru bernopol DK 8109 X. Polisi belum mengungkap alasan mereka menggunakan mobil pick up ini.

Kericuhan di Mapolda Bali, 8 Polisi Luka dan 22 Orang Diamankan

Agung Nugroho — Sat, 30 Aug 2025 12:35:31 +0000

Bali, ERANASIONAL.COM– Aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Bali, Sabtu (30/8/2025), memasuki babak baru.

Pihak kepolisian bergerak cepat dan berhasil mengamankan 22 orang yang diduga kuat terlibat dalam aksi perusakan dan provokasi.

Fakta mengejutkan terungkap: mayoritas dari mereka yang ditangkap bukanlah warga asli Bali.

Konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy, yang menegaskan bahwa situasi kini telah kondusif namun proses hukum akan terus berjalan.

“Sementara diamankan 22 orang. (Dan) ada 4 orang Bali, sisanya dari luar (Bali),” kata Kabid Humas Polda Bali, Kombes Ariasandy, Sabtu (30/8/2025).

Ia juga menyebutkan, untuk anggota polisi yang terluka akibat pelemparan batu ada sebanyak 8 orang.

Ada) 8 orang anggota polri yang terluka terkena lemparan,” imbuhnya.

Sementara, untuk fasilitas yang rusak yakni tembok pagar Polda Bali ada yang dicongkel batunya dan di coret-coret.

“Kita bisa lihat sekarang sudah kondisi kondusif. Pendemo sudah membubarkan diri dan sampai saat ini masih aman terkendali. Jalan-jalan sudah dibuka lagi,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta agar masyarakat jangan sampai terprovokasi dan sama-sama menjaga Bali agar tetap kondusif.

Travel Warning

“Jangan sampai ikut-ikutan terprovokasi dan mencederai Bali itu sendiri. Kalau sampai Bali dipetakan tidak aman dan ada travel warning dari beberapa negara, berimbas kepada kita sendiri. Semuanya bertanggung jawab yang sama untuk menjaga kondusivitas di Bali,” ujarnya.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa berakhir ricuh di Mapolda Bali, pendem memaksa mendobrak pintu gerbang Mapolda Bali. Para massa aksi mendobrak pintu gerbang dengan cara menerjang dan juga melempari gedung Mapolda Bali dengan batu dan kayu.

Selain itu aksi massa, juga melemparkan suar kepada para petugas yang berjaga dan terakhir para petugas polisi yang berada di Mapolda Bali langsung berlari keluar dan membuat barisan pengamanan.

Selain itu, dua kendaraan water canon langsung keluar dari Mapolda Bali dan menyemprotkan ke massa aksi hingga mereka mundur ke belakang. Selain itu, kendaraan rantis dan barracuda dikeluarkan oleh pihak kepolisian.

Saat ini, pihak kepolisian membuat barisan untuk meredam massa yang masih melemparkan batu, kayu, air botol plastik mineral. Situasi saat ini cukup tegang di depan Mapolda Bali.

KMP Tunu Pratama Jaya Angkut 65 Penumpang Tenggelam di Selat Bali

Angie — Thu, 03 Jul 2025 23:57:30 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memuat 65 orang, 12 di antaranya kru.

“Yang selamat 29 (orang), dan 6 dalam kondisi meninggal dunia,” kata Deputi Operasi SAR dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno, Kamis malam (3/7/2025).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud, menyebut pada Kamis siang, adalah 31 orang. Namun, pada Kamis malam ini, dipastikan jumlah korban selamat adalah 29 orang.

“Awalnya memang 31, sehingga kenapa harus 28? Bukan harus 28, 29, Pak. Dari tiga ini kita perlu konfirmasi ulang. Jadi, perlu rekan-rekan media ketahui seluruh korban yang selamat itu ada di Gilimanuk,” ujar Eko mengawali penjelasan.

“Makanya Gilimanuk tidak kita berikan press release, satu pintu di sini, setelah terkonfirmasi, sehingga jumlah korban meninggal yang tadinya 5 ini ter-update 6,” ujar Eko.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, “Yang ditemukan saat ini adalah 28 (orang) yang selamat, 6 yang meninggal. Itu data yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini.”

KMP Tunu Pratama Jaya rute Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, tenggelam di Selat Bali pada Rabu (2/7/2025) pukul 23.35 WIB atau Kamis (3/7/2025) pukul 00.35 WITA.

Kapal milik PT Pasca Dana Sundari yang membawa 53 penumpang dan 12 kru ini diduga tenggelam akibat kebocoran di ruang mesin, lalu berujung terbalik.

Tahanan Kasus Pencabulan Polres Denpasar Diduga Tewas Dikeroyok

Angie — Fri, 06 Jun 2025 08:20:06 +0000

Denpasar, ERANASIONAL.COM – Seorang narapidana kasus pencabulan anak di bawah umur berinisial AI (35 tahun) diduga tewas dikeroyok di sel tahanan Polresta Denpasar, Rabu (4/6/2025) sekitar pukul 20.30 WITA.

Adapun para pelaku rata-rata terjerat kasus narkotika. Mereka adalah ADS, KAJ, JR, PPM, DMWK, IKS dan IGARP.
“Identitas tahanan meninggal dunia inisial AI, pekerjaan swasta. Yang bersangkutan merupakan tahanan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur,” kata Kabid Humas Polda Bali, Kombes Ariasandy kepada wartawan, Jumat (6/6/2025).

Kasus ini bermula saat AI ditangkap dan dijebloskan ke sel tahanan pada hari Rabu (4/6). Salah satu sel tahanan lalu melaporkan AI jatuh di kamar mandi ke petugas piket.

Petugas piket kemudian melarikan AI ke RS Bhayangkara. Tak beberapa lama kemudian, Al dinyatakan telah meninggal dunia di rumah sakit. Belakangan diketahui dari pemeriksaan bahwa Al meninggal dunia diduga akibat dikeroyok.