Yang menjadi sorotan, tim Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol atau miras di sejumlah kamar yang disebut sebagai rumah singgah bagi narapidana.

Temuan itu terungkap saat Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026).

Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, mengatakan tim menemukan lebih dari 10 kamar yang tersebar di beberapa blok terpisah di area belakang lapas.

Menurut Fikri, masing-masing kamar memiliki sejumlah fasilitas yang dinilai tidak lazim untuk hunian narapidana, di antaranya kulkas hingga minuman beralkohol.

“10 kamar lebih, karena dia terpisah. Di sini ada dua-tiga blok, di sana ada satu-dua blok. Tapi isinya, masing-masing kamar kita sudah temukan seperti ada kulkas dan minuman beralkohol (miras),” kata Fikri.

Selain fasilitas tersebut, tim Ombudsman menemukan sejumlah narapidana berada di area rumah singgah. Mereka kemudian dimintai keterangan untuk mengetahui penggunaan kamar dan fasilitas yang tersedia.

Fikri mengatakan, posisi bangunan tersebut relatif terpisah dari bangunan utama Lapas Kelas IIA Cibinong.

Dari pemeriksaan awal, kondisi sejumlah kamar dinilai memiliki fasilitas yang menyerupai standar hunian apartemen.

Temuan mengenai keberadaan kulkas dan miras di dalam kamar narapidana menjadi salah satu fokus Ombudsman dalam pemeriksaan tersebut.

Sempat Terjadi Ketegangan & Aksi Saling Dorong

Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong juga sempat diwarnai ketegangan.

Tim Ombudsman mengaku sempat mendapat hambatan ketika hendak memasuki area rumah singgah yang berada di bagian belakang lapas.

Fikri menyebut terjadi aksi saling dorong antara petugas lapas dan tim Ombudsman.

Bahkan, salah seorang anggota tim Ombudsman disebut mengalami cedera pada bagian kaki akibat terjepit saat petugas berupaya menghalangi akses menuju lokasi tersebut.

“Kawan kami tadi ada yang terjepit kakinya karena dihalang-halangi petugas agar tidak bisa masuk ke tempat tersebut,” ujar Fikri.

Menurut Fikri, tindakan petugas yang menghalangi pemeriksaan tersebut juga menjadi bagian yang akan diperhatikan Ombudsman dalam proses pendalaman.

Tim Ombudsman kemudian tetap melakukan pemeriksaan terhadap area tersebut, termasuk mewawancarai sejumlah narapidana yang ditemukan berada di dalam kamar.

Selain kamar yang disebut sebagai rumah singgah, Ombudsman juga menemukan sejumlah kendaraan serta fasilitas lainnya di area belakang Lapas Cibinong.

Ombudsman Dalami Dugaan Maladministrasi

Ombudsman RI kini masih mendalami seluruh temuan dalam sidak tersebut.

Pemeriksaan mencakup keberadaan rumah singgah, fasilitas di dalam kamar, termasuk kulkas dan minuman beralkohol, pihak yang menggunakan kamar, serta alasan akses menuju area tersebut sempat dihalangi petugas.

Temuan tersebut selanjutnya akan dikaji untuk melihat ada atau tidaknya dugaan maladministrasi dalam pengelolaan Lapas Kelas IIA Cibinong.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Lapas Kelas IIA Cibinong terkait temuan Ombudsman tersebut. [SF]

Dalam kabar yang beredar, disebutkan bahwa sekitar 700 orang yang diduga merupakan karyawan tambang berada di dalam lubang pertambangan saat peristiwa terjadi. Mereka dikabarkan terjebak setelah muncul kepulan asap yang diduga mengandung gas beracun atau zat kimia berbahaya.

Namun hingga saat ini, informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.

Kapolsek Nanggung, AKP Ucup Supriatna, menegaskan bahwa pihak kepolisian belum dapat memastikan kebenaran kabar yang menyebut adanya ratusan korban jiwa di area pertambangan Antam tersebut.

“Kami belum bisa memastikan kebenaran informasi itu. Baik soal jumlah korban maupun penyebab kejadian, apakah karena gas beracun atau faktor lain,” ujar AKP Ucup.

Mendapatkan permintaan itu, Unit Patroli Polsek Gunung Putri turun membantu. Sepanjang jalan polisi mengikuti motor driver ojol tersebut menggunakan mobil patroli hingga sampai tujuan.

Dari video yang dibagikan terlihat rute tujuan melewati jalan yang sepi. Kanan-kiri jalan terlihat semak-semak. Tidak ada kendaraan lain yang melintas. Kondisi jalan juga terlihat tidak rata.

Meski begitu driver online itu berhasil mencapai tujuan dengan selamat. Pesanan pun diterima oleh pelanggan.

Kapolsek Gunung Putri Kompol Aulia Robby Kartika Putra mengatakan langkah pengawalan itu merupakan bagian untuk meminimalisasi kejahatan dan memberikan rasa aman bagi warga. Maka dari itu masyarakat dipersilakan menghubungi polisi jika merasa perjalanan mereka tidak aman.

“Masyarakat dapat menghubungi kami jika merasa perjalanan mereka terancam. Tim patroli kami siap mengawal atau mendatangi lokasi yang dianggap berisiko,” ucap Robby dikutip dari Instagram Polsek Gunung Putri, Rabu (3/12/2025).

Unit Patroli Samapta juga bertugas untuk patroli malam di wilayah rawan kejahatan. Selain itu juga melakukan sambang dialogis dengan masyarakat sekitar guna menyampaikan imbauan terkait upaya menjaga keamanan di sekitar wilayahnya.

Kasatreskrim Polres Bogor, AKP Anggi Eko Prasetyo menjelaskan keduanya tidak hilang, tetapi sengaja kabur dari rumah.

Korban beralasan pergi dari rumah karena mendapatkan perbuatan cabul dari ayah tirinya berinisial BP.
BP melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2023 sampe dengan pertengahan bulan Oktober 2025.

“Alasan korban pergi dari rumah karena korban telah mendapatkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah tiri korban,” kata Anggi dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).

Polisi menjerat ayah tiri dari kakak-beradik berusia 13 tahun dan 12 tahun asal Bogor, Jawa Barat, sebagai tersangka. Kedua bocah tersebut sempat hilang sejak Senin, 24 November 2025, lalu ditemukan di Jakarta pada Kamis (27/11/2025).

Kegiatan ini diikuti 607 peserta yang terdiri atas pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda, Karo Ops, hingga seluruh Kapolres dari berbagai wilayah di Indonesia.

Tahun ini, Apel Kasatwil mengangkat tema “Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat”, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik di seluruh jajaran kepolisian.

Selama tiga hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan sejumlah paparan dari narasumber internal maupun eksternal, antara lain Menteri Hukum dan HAM, Panglima TNI, Kapolri, pejabat utama Mabes Polri, Komisi Percepatan Reformasi Polri, serta berbagai pakar dari beragam bidang strategis.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Apel Kasatwil merupakan momentum penting bagi Polri untuk mengonsolidasikan arah kebijakan dan memperkuat strategi pelayanan publik.

“Apel Kasatwil Polri ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam memperkuat profesionalisme Polri dan memastikan sinergi dengan arah kebijakan nasional,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Ia menambahkan bahwa melalui kegiatan ini, Polri diharapkan semakin siap menjalankan peran sebagai instrumen negara dalam menjaga stabilitas keamanan serta menjadi mitra masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.

“Dengan adanya Apel Kasatwil 2025 ini, Polri diharapkan mampu berperan optimal sebagai instrumen negara yang menjaga keamanan, sekaligus sebagai mitra masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Trunoyudo.

Apel Kasatwil 2025 juga dihadiri sejumlah perwakilan atase kepolisian dari berbagai negara sahabat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan internasional terhadap komitmen Polri dalam memperkuat profesionalisme dan kerja sama global di bidang keamanan.

Sejak laporan pertama dilayangkan pada 29 September 2025, hingga beberapa pekan kemudian belum ada penetapan tersangka maupun penangkapan terhadap terduga pelaku.

Kasus ini tercatat dengan Nomor Polisi: LP/STTLP/B/1868/IX/2025/SPKT/RES BGR/POLDA JBR, dan ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bogor.

Korban berinisial N (8) diduga menjadi korban pencabulan oleh seorang pria berinisial AS (55), yang merupakan tetangga sekampung korban di wilayah Tanjungsari.

Perwakilan keluarga korban, Nurhayati, menyampaikan rasa kecewa dan frustrasinya atas lambannya perkembangan kasus ini.

“Laporan kami sudah masuk sejak 29 September lalu, tapi sampai sekarang perkembangan belum terlalu signifikan. Ada apa ya kok lambat, sementara dugaan pelaku masih berkeliaran,” ujar Nurhayati kepada eranasional di kediamannya, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, keluarga korban merasa hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan seakan diabaikan.

“Kami hanya ingin keadilan ditegakkan, tetapi sepertinya sangat sulit,” tambahnya.

Kasus ini juga telah mendapatkan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor.

Nurhayati menegaskan, aparat penegak hukum seharusnya memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak.

“Kasus seperti ini seharusnya menjadi prioritas. Apalagi sudah ada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan UU Perlindungan Anak yang jelas mengatur penegakan hukumnya. Penetapan tersangka dan penangkapan pelaku penting untuk menunjukkan bahwa aparat tidak main-main dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak,” tuturnya.

Sementara itu, pada Kamis (6/11/2025) sore, pihak kepolisian akhirnya memberikan tanggapan resmi.

Melalui KBO Reskrim Polres Bogor, pihaknya memastikan bahwa kasus tersebut sedang ditangani oleh Unit PPA dan akan segera ditindaklanjuti sesuai prosedur.

“Kasus ini sedang dalam penanganan Unit PPA. Kami pastikan akan segera ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku,” ujar perwakilan KBO Reskrim Polres Bogor saat dikonfirmasi.

Hingga kini, pihak keluarga korban berharap agar proses hukum berjalan transparan dan cepat, demi memberikan rasa keadilan bagi korban kecil yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.

Reporter : Athan

Tragedi yang terjadi beberapa hari lalu ini menuai simpati dari berbagai pihak, termasuk dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dalam kunjungannya, Bupati Rudi menyampaikan rasa prihatin dan empati terhadap para korban, serta menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh bangunan sekolah di Kabupaten Bogor.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Bogor akan bekerjasama dengan dinas terkait untuk mengkoreksi ulang setiap gedung sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bogor,” ujar Rudi Susmanto saat jumpa pers di lokasi.

Bupati Rudi mengungkapkan bahwa kejadian ini bukan yang pertama kali terjadi.

Sebelumnya, peristiwa serupa juga menimpa SMKN 1 Cileungsi. Kedua kasus ini, menurutnya, memiliki pola kerusakan yang hampir sama.

“Kalau saya lihat, bangunan sekolah tersebut menggunakan bahan baja ringan dengan atap genting dari tanah liat. Kemungkinan besar rangka baja ringan tidak mampu menahan beban berat dari genting tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rudi menuturkan bahwa pemerintah daerah akan mengulas kembali standar konstruksi dan keamanan seluruh gedung sekolah di wilayahnya agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Terkait korban, Rudi melaporkan bahwa terdapat 20 siswa yang menjadi korban dalam insiden ini. Sebanyak 15 orang mengalami luka ringan dan telah dipulangkan, sementara lima siswa lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit di Kabupaten Bogor.

“Alhamdulillah, kondisi kelima siswa yang dirawat sudah membaik dan akan segera pulang,” kata Rudi.

Menutup keterangannya, Bupati Rudi menyampaikan dukacita dan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut.

“Sekali lagi saya, selaku Bupati Bogor, menyampaikan turut prihatin kepada para siswa-siswi yang menjadi korban atas runtuhnya bangunan SMKN 1 Gunung Putri. Kejadian ini menjadi pembelajaran agar kita semua lebih memperhatikan bahan material dan keamanan setiap gedung sekolah di Kabupaten Bogor,” tutupnya.

Reporter : Athan

Peresmian infrastruktur tersebut menjadi hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bogor, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan Agung Podomoro Group.

Acara juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Bogor dan PT KAI mengenai pemanfaatan lahan di sekitar sembilan stasiun wilayah Bogor, termasuk Stasiun Tenjo, yang merupakan bagian dari lintas KRL Commuter Line Tangerang–Maja–Rangkasbitung.

Executive Vice President PT KAI Daop 1 Jakarta, Yuskal Setiawan, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, swasta, dan PT KAI.

Menurutnya, pembangunan flyover dan JPO ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan keselamatan dan kelancaran transportasi publik.

“Flyover Soebianto dan JPO Tenjo adalah contoh nyata kolaborasi lintas sektor untuk mengurangi risiko di perlintasan sebidang sekaligus mendukung mobilitas masyarakat. Kolaborasi seperti ini menjadi kunci untuk menciptakan layanan transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Yuskal.

Yuskal menjelaskan, saat ini di wilayah Kabupaten Bogor masih terdapat 57 perlintasan sebidang aktif. Karena itu, pembangunan infrastruktur seperti flyover dan JPO sangat penting untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta maupun pengguna jalan.

“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan pihak swasta terus diperkuat agar pengembangan kawasan stasiun dapat memberi manfaat luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengapresiasi dukungan PT KAI dan Agung Podomoro Group yang telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur non-APBD.

“Terima kasih kepada PT KAI dan Agung Podomoro Group atas sinerginya dalam pembangunan Flyover Soebianto dan penataan kawasan Stasiun Tenjo. Ini menjadi sejarah baru pengembangan infrastruktur transportasi di Kabupaten Bogor,” ungkap Rudy.

Perkuat Konektivitas dan Kurangi Risiko di Perlintasan Sebidang

Pembangunan Flyover Soebianto dan JPO Tenjo menjadi bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan di jalur rel, memperlancar arus lalu lintas, dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Infrastruktur ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kawasan berbasis transportasi publik (Transit Oriented Development/TOD) di Kabupaten Bogor.

Acara peresmian turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Forkopimda, seluruh Kepala SKPD, serta Direksi BUMD dan RSUD Kabupaten Bogor.

Dengan hadirnya Flyover Soebianto dan JPO Tenjo, diharapkan mobilitas masyarakat semakin lancar, risiko kecelakaan di perlintasan sebidang berkurang, dan transportasi publik di wilayah barat Bogor semakin aman serta terintegrasi.

Tidak jauh dari lokasi pembongkaran, ditemukan adanya jalan darurat yang dibangun oleh sekelompok warga. Jalan ini dijadikan alternatif oleh pengendara motor, namun untuk melintasinya, mereka dipungut biaya oleh oknum yang bertanggung jawab.

Seorang pengendara motor yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku diminta membayar Rp2.000 untuk melintasi jalan darurat tersebut.

“Ya, karena saya bingung aksenya agak muter aja dan jauh gegara ada perbaikan, tapi ternyata disuruh bayar dua ribu sekali melintas sama orang yang jaga tadi,” ujarnya kepada Eranasional Minggu (31/8).

Padahal, berdasarkan perencanaan arus lalu lintas yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa Klapanunggal dan Desa Cikahuripan, telah ditetapkan jalur alternatif resmi selama masa pengerjaan jembatan.

Akses dari Klapanunggal menuju Cikahuripan diarahkan melalui Perumahan Grand Kahuripan, Jalan Rinjani, dan tembus ke Perumahan Mega Residence di wilayah Desa Cikahuripan.

Sebaliknya, dari Cikahuripan ke Klapanunggal bisa melewati Perumahan Mega Residence dan Perumahan Kahuripan Mas, yang langsung tembus ke Grand Kahuripan di Klapanunggal.

Pengawas proyek yang berinisial K menyayangkan keberadaan jalan darurat tersebut. Ia mengatakan bahwa aktivitas di jalur tersebut mengganggu proses pekerjaan alat berat di lokasi.

“Jalan darurat ini sangat membahayakan. Kami khawatir ada puing bongkaran atau material yang jatuh ke bawah dan mencelakai pengendara. Selain itu, manuver alat berat jadi tidak maksimal,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tindakan tegas dari aparat setempat maupun dinas terkait. Keberadaan jalan darurat tanpa izin tersebut dikhawatirkan tidak hanya menghambat proyek, tetapi juga berisiko tinggi bagi keselamatan warga.

Reporter: Athan

Agenda kali ini menghadirkan tiga a de charge atau saksi yang meringankan terdakwa.

Ketiga saksi tersebut adalah RU yang merupakan sopir RK, PA yang merupakan kakak kandung korban, serta AD yang mengetahui peristiwa di Grand Hotel Permata, Purwakarta.

Dalam persidangan, ketiganya membantah tuduhan asusila yang dinilai tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Kuasa hukum terdakwa, Zaenudin, menyampaikan bahwa kesaksian kakak kandung korban mengungkap adanya dugaan rekayasa kasus.

Menurutnya, saksi PA mengetahui komunikasi intens antara ibu korban dan tiga saksi yang sebelumnya dihadirkan jaksa, berinisial I, A, dan S.

“Ada transfer uang dari orang-orang tersebut kepada ibu korban. Komunikasi lewat telepon dan WhatsApp berlangsung hingga hari-hari terakhir ini,” kata Zaenudin kepada awak media, di PN Depok.

Zainudin mengungkapkan, bahwa timnya telah mempunyai bukti rekaman percakapan antara Ibu korban dan saksi I, A, S terkait rekayasa tersebut.

“ini yang menarik, kami sudah mempunyai bukti percakapan saksi I, A dan S dan Ibu korban kok! nanti ada saatnya akan kita dengarkan dipersidangan.” Ungkapnya.

Zaenudin menilai fakta persidangan semakin menguatkan bahwa perkara ini adalah murni rekayasa. Bahkan menurutnya, total dari 16 saksi yang dihadirkan jaksa pun tidak menguatkan tuduhan pidana.

“Semua saksi yang kami hadirkan maupun jaksa selalu mengarah ke mereka (I, A, dan S). Silakan publik menilai,” Pungkasnya.

Sebelumnya, ketiga saksi berinisial I, A, dan S membantah tuduhan rekayasa BAP. Mereka bahkan menyebut adanya indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) antara ibu korban dan RK.

“Nama kami disebut dalam sidang sebelumnya oleh saksi yang merupakan kakak kandung korban,” kata saksi S, Senin (4/8) lalu.

-fyan hadi-

Dari penuturannya, pasutri tersebut dibekingi oknum Ormas Gerakan Muslim Penyelamat Aqidah (Gempa).

Korban bernama Ismiyanti Pauziah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Bogor dengan tercatat Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor:STPL/147/VII/RES.1.11/2025/SAT RESKRIM/POLRES BOGOR/POLDA JABAR pada Rabu, (23/7/2025).

Dengan jenis Mobil Daihatsu type New Sigra 10 M MT MC warna putih tahun 2023 yang bernomor polisi B 1716 EZT.

Ismiyanti mengaku kejadian tersebut berawal dari dirinya yang terpaksa menjual mobilnya karena tak sanggup membayar cicilan kredit.

Kemudian dirinya berniat memasarkan take over mobilnya itu melalui akun media sosial facebook. 

Pelaku berhasil meyakini korban, pelaku mengajak bertemu di rumah tinggalnya yang berada di Perumahan Griya Cilebut Asri, Blok L No.6, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

“Kebetulan dari sekian banyak yang nawar ini, ada satu orang yang menyanggupi untuk over kredit resmi mobil saya. Nama inisialnya TS, perempuan, dia juga menyanggupi uang dan segala persyaratannya terus tak lama dia bilang, katanya dia mau menelpon, minta ajakan untuk over kredit di bawah tangan aja,” kata Ismiyanti Pauziah kepada wartawan Senin (28/7/2025).

Ismiyanti mengatakan, pelaku juga membawa suaminya untuk meyakinkan agar transaksi take over kredit itu dilakukan hanya cukup kedua belah pihak saja alias di bawah tangan tanpa melibatkan pihak leasing resmi.

“Kata dia (pembeli pelaku), kalau misalkan ibu kita ke leasing, ini belum tentu di ACC. Dan kalau pun di ACC, dapatnya tidak akan full, karena nanti akan ada potongan biaya lainnya. Dan itu nanti yang menanggung ibu semua, lagian kalau misalkan ada apa-apa juga yang dicari leasing itu mobilnya bukannya ibu,“ ujar Ismiyanti menirukan percakapannya.

Namun tak berselang lama, ketika pelaku berhasil membujuk dirinya, Ismiyanti pun menyetujui ajakan negosiasi bersama pelaku pasangan suami istri tersebut.

“Iya transaksinya itu kami di rumah pelaku, di daerah Cilebut sebesar Rp 20 juta dengan syarat melunasi sisa cicilannya lagi selama lima tahun. Dan kebetulan kami sudah masuk cicilannya yang ke 14 kali,“ ungkapnya.

Bukannya membayar tagihan, pelaku malah menunggak pembayaran selama empat bulan terakhir.

“Saya sudah berusaha untuk datang mediasi ke rumah pelaku TS sebanyak tiga kali. Pertama saya ketemu dengan istrinya, si TS itu katanya akan mengurus tapi setelah saya datang kedua kalinya, ketemunya dengan pelaku yang transaksi sama saya dan adik lelakinya mereka bilang mobil saya sudah di Kalimantan,“ ungkap Ismiyanti.

Kemudian dia datang kembali dengan meminta bantuan bersama aparat Babinsa dan Koramil setempat.

“Saya bermaksud untuk mediasi, karena setelah video saya di upload ke media sosial instagram saya itu sudah ramai. Di rumah saya datang 2 orang mengaku perwakilan diutus oleh pelaku semacam ormas, namanya yaitu Ormas Gempa. Mereka datang bukannya untuk memberi solusi tapi minta saya untuk take down video dengan ancaman surat somasi,“ kata Ismiyanti.

Dirinya berharap dengan adanya peristiwa ini, terutama pihak berwajib dan leasing bisa saling bekerja sama dan kooperatif untuk membantu mengungkap masalah tersebut.

Hal ini karena sejak beberapa tahun lalu, di kawasan itu telah terjadi perubahan tata ruang, yang berdampak negatif dan menimbulkan bencana.

“Di Bogor, daerah rawan bencana, daerah resapan air, dan perkebunan, tata ruangnya diubah menjadi tempat wisata dan permukinan. Tanpa adanya perubahan tata ruang, potensi bencana bisa terjadi di wilayah itu,” kata dia, Minggu (6/7/2025).

Dia menilai, perubahn tata ruang merupakan cara untuk menghindari bencana yang sering terjadi di Jawa Barat. Perubahan yang sama juga akan dilakukan di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut dan Tasikmalaya.

Menurut dia, tata ruang telah dirusak oleh praktik alih fungsi hutan menjadikannya sebagai kebun sayur dan tambang.

“Tekad saya ini mungkin banyak yang menentang, protes dan lain-lain. Tapi, itu tidak penting. Bagi saya penyelamatan harus dilakukan dilakukan. Untuk apa pembangunan dilakukan dengan biaya besar, tapi rontok oleh bencana,” jelas dia.

Dedi menegaskan ancaman bencana di Jakarta, problem utamanya ada di Bogor, khususnya Puncak dan Megamendung.

Selesaikan Bogor, maka Jakarta akan selesai. Jika Bogor belum selesai, jakarta juga tidak akan pernah selesai. Untuk itu, dia mengajak untuk mengembalikan kawasan Bogor sebagai daerah dengan banyak resapan air. Gunung jangan diganggu dan perkebunan jangan dialihfungsikan.

“Saya ajak kita semua mengurangi nafsu mengembangkan ekonomi di kawasan Bogor. Kita harus memegang prinsip ekosistem. Mari kembalikan fungsi alam secara baik. Itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Jabar dan DKI,” kata dia.

Di sisi lain, terkait adanya bangunan yang telah disegel Kementerian Lingkungan Hidup di Puncak, tapi belum dibongkar, menurut Dedi, pembongkaran memang belum bisa dilaksanakan. Pasalnya, objek itu berdiri di atas lahan bersertifikat dan sudah mengantongi izin resmi. KLH memperkirakan pembongkaran baru bisa dilakukan pada September.

“Prosedur yang harus ditempuh memang cukup panjang. Ini berbeda dengan kasus Hibisc,” pungkas dia.

Untuk lahan yang diusulkan adalah di kawasan Tanah Merah, Kecamatan Cipayung. “Kami usulkan di lahan ex. BLBI yang di Cipayung, Tanah Merah,” kata Supian, Jumat (4/6/2025).

Menurut Supian, lokasi tersebut strategis, sebab nantinya akan terintegrasi dengan Tol Depok-Antasari (Desari), jika telah terhubung akan memudahkan akses masyarakat menuju ke sana.

“Exit Tol Desari rencananya juga akan berada di situ. Sangat mendukung secara lokasi dan luasnya memadai,” kata Supian.

Dia mengaku, untuk merealisasikan pembangunan stadion bertaraf internasional di Depok tidak mudah. Salah satunya karena lahan eks-BLBI berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Statusnya masih aset pusat, tentu harus melalui proses dan koordinasi yang intens,” ucap Supian.

Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara mengungkapkan, pihaknya mengamankan 75 orang yang terdiri dari 74 laki-laki dan satu perempuan dalam pesta gay tersebut.

Menurutnya, penggerebekan pesta gay itu dilakukan pada Minggu (22/6) sekira pukul 00:30 WIB atas laporan warga setempat yang curiga dengan kegitan tersebut.

“Berasal dari Jabodetabek,” kata AKP Teguh Kumara kepada wartawan, Selasa (24/6).

Modusnya, kata AKP Teguh Kumara, pesta gay tersebut bertemakan family gathering dengan dengan beberapa permainan di dalamnya.

“Panitia menyebarkan undangan dengan tema “family gathering” yang diisi dengan penampilan pentas dan pertunjukan lomba menyanyi dan lomba menari,” ungkapnya.

Bahkan, undangan pesta gay yang dilakukan di vila Puncak Bogor itu disebar melalui media sosial, sehingga puluhan peserta bisa ikut dan datang ke lokasi.

Saat ini, pihak kepolisian sedang mendalami kasus tersebut.

“Sedang didalami, yang jelas mereka berkumpul di acara tersebut karena mengetahui adanya undangan yg disebarkan melalui media sosial,” pungkasnya.

Saat hujan tiba, area perumahan dipenuhi genangan air yang menyebabkan banjir.

Fyan salah satu warga Perumahan Pesona Kahuripan mengatakan banjir disebabkan karena adanya penyempitan saluran irigasi.

“Sebelumnya enggak banjir, tapi sejak ada penyempitaan irigasi yang kurang dari satu meter aliran air jadi tersendat,” kata Fyan kepada Eranasional, Senin (23/6/2025).

Dia berharap pihak pengembang  dapat menangani dengan serius persoalan ini.

“Ingat soal janji-janjinya kepada warga perumahan, apalagi ini terkait program subsidi pemerintah,” pungkas dia.