Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 13 warga negara asing (WNA) yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian.

Dua lokasi yang menjadi sasaran pemeriksaan yakni Apartemen Margonda Residence 1 dan 2 serta Apartemen Saladdin Mansion. Dari hasil operasi, petugas menemukan sembilan WNA di kawasan Margonda Residence 1 dan 2, sementara empat WNA lainnya berada di Apartemen Saladdin Mansion.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Irvan Triansyah, menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

“Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban serta memastikan setiap WNA mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian,” tegas Irvan dalam keterangannya di Depok, Jumat (30/10/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan sejumlah dugaan pelanggaran keimigrasian. Di antaranya penyalahgunaan izin tinggal, dugaan investor fiktif, ketidaksesuaian alamat tempat tinggal, tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan, hingga pelanggaran izin tinggal berupa overstay atau melebihi batas waktu yang diberikan.

Irvan menjelaskan, operasi gabungan tersebut tidak hanya bertujuan melakukan pemeriksaan dokumen, tetapi juga memastikan keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Kota Depok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Operasi gabungan ini menjadi wujud komitmen Kantor Imigrasi Depok dalam memperkuat koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum serta instansi pemerintah daerah setempat,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi lintas instansi diperlukan agar pengawasan terhadap orang asing dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau berbagai aspek yang berkaitan dengan keberadaan maupun aktivitas mereka.

“Melalui kolaborasi dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Depok diharapkan dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

Selain pemeriksaan keimigrasian, petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok juga melakukan tes narkoba secara acak terhadap enam WNA. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, seluruhnya dinyatakan negatif narkoba.

Operasi pengawasan orang asing ini melibatkan BNN Kota Depok, Polres Metro Depok, Kodim 0508/Depok, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok, serta Polsek Sukmajaya.

Sebanyak 13 WNA yang diamankan selanjutnya dibawa ke Kantor Imigrasi Depok untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan meliputi pendataan, wawancara, pemeriksaan administrasi, hingga pemeriksaan badan sebagai bagian dari proses penanganan dugaan pelanggaran keimigrasian.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Depok, Shalahuddin Al Ayubi, mengatakan dalam pelaksanaan operasi tersebut petugas dibagi menjadi empat tim untuk melakukan pemeriksaan di dua lokasi sasaran.

Pembagian tim dilakukan untuk mendukung kelancaran pemeriksaan di masing-masing lokasi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga profesionalitas petugas selama menjalankan operasi pengawasan.

“Seluruh rangkaian operasi harus dilaksanakan secara profesional dan humanis dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Shalahuddin.

Irvan menambahkan, Kantor Imigrasi Depok berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan keimigrasian secara terukur dan berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Kami akan terus meningkatkan pengawasan keimigrasian serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketertiban dan menegakkan hukum keimigrasian di wilayah Kota Depok,” ujarnya.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Kota Depok.

“Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antarinstansi dalam meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Kota Depok,” pungkasnya.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan status serta kejelasan aset yang telah diserahkan pengembang kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Kepastian aset menjadi salah satu aspek penting sebelum penataan kawasan GDC dilaksanakan.

Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro, mengatakan peninjauan lapangan itu turut membahas rencana penataan sejumlah fasilitas kawasan, mulai dari jalur lambat, jalur pedestrian, hingga area sempadan sungai.

“Dalam kegiatan ini, kami didampingi BKD melalui Bidang Aset untuk memastikan status dan kejelasan aset yang telah diserahkan kepada kami (Pemkot Depok) dari pengembang. Nantinya, kawasan GDC akan kami tata,” ujarnya di sela-sela peninjauan.

Menurut Yodi, survei lapangan tersebut menjadi tahap awal untuk mendukung perencanaan sekaligus pelaksanaan penataan kawasan yang direncanakan berlangsung pada tahun ini.

Tahap awal penataan akan difokuskan pada pemeliharaan kawasan. Selanjutnya, DPUPR Kota Depok akan melakukan optimalisasi fungsi ruang milik jalan (Rumija) agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Hasil survei tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan yang tepat. Dengan begitu, penataan kawasan GDC diharapkan mampu mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman.

Yodi menambahkan, penataan kawasan GDC tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan infrastruktur, tetapi juga pada optimalisasi fungsi ruang publik agar bisa diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Ke depan, penataan kawasan GDC diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi Rumija beserta bagian-bagian di dalamnya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta kawasan yang tertib, nyaman, dan inklusif,” Tandasnya. (SF)

Politisi yang akrab disapa HBS itu menilai rapat tersebut belum menjawab persoalan yang menjadi perhatian publik, yakni dugaan pemborosan anggaran sebesar Rp19,2 miliar dalam proyek layanan Biskita Trans Depok.

Menurut HBS, pembahasan dalam rapat justru berfokus pada rencana bantuan atau penambahan armada Biskita Trans Depok untuk tahun mendatang. Padahal, ia berharap rapat tersebut dapat mengklarifikasi persoalan anggaran yang tengah menjadi sorotan.

“Iya, ini yang dibahas adalah bantuan atau tambahan armada Biskita Trans Depok untuk tahun depan, padahal bahasan yang kami tunggu adalah tentang APBD Rp19,2 miliar yang sedang viral saat ini,” kata HBS kepada wartawan usai Rapat.

HBS pun mempertanyakan penjelasan yang disampaikan pihak Dishub Depok dalam rapat tersebut. Ia meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Depok, Aan Syurahman, memberikan klarifikasi secara terbuka agar persoalan penggunaan anggaran tidak menimbulkan tanda tanya di masyarakat.

“Kami merasa dibohongi sekaligus kecewa setelah mendengar pembahasan yang disampaikan. Seharus yang jadi sorotan masyarkat adalah pemborosan APBD oleh Dishub Depok sebanyak Rp19,2 miliar itu,” kesal HBS.

HBS juga mengajak masyarakat maupun pihak lain yang memiliki data terkait dugaan kejanggalan dalam proyek layanan Biskita Trans Depok tahun anggaran 2026 untuk berkoordinasi dengan Komisi C DPRD Kota Depok.

Menurut dia, informasi dan dokumen pendukung diperlukan agar persoalan tersebut dapat ditelaah lebih lanjut sesuai fungsi pengawasan DPRD.

Ia mengingatkan agar proses pembahasan anggaran tidak sekadar menjadi formalitas administratif tanpa pemeriksaan yang memadai terhadap substansi program dan pelaksanaannya.

“Sepertinya menarik untuk dibahas, jangan sampai kita hanya dikasih kertas untuk tanda tangan tanda menyetujui apa yang sebenarnya dilanggar, bahaya juga fungsi kita kalau begitu,” kata HBS.

Warga Kalimulya Ikut Soroti Penjelasan Dishub

Sorotan terhadap persoalan anggaran Biskita Trans Depok juga disampaikan warga Kalimulya, Depok, Atet Handiyana Sihombing.

Atet mengkritik penjelasan Plt Kadishub Depok, Aan Syurahman, yang menurutnya belum menjawab persoalan anggaran Rp19,2 miliar yang dipertanyakan.

“Asbun atau asal bunyi itu Plt Kadishub Depok. Dikonfirmasi soal anggaran PL Rp19,2 miliar malah dibahas tentang hibah lanjutan trayek baru Biskita Trans Depok. Lihat saja, besok saya informasikan ke pusat itu,” ujar Atet.

Selain mempersoalkan penjelasan Dishub, Atet mengaku memiliki data yang menurutnya perlu ditelusuri terkait pengajuan anggaran dalam proyek layanan Biskita Trans Depok.

Ia menduga terdapat sejumlah personel dalam dokumen pengajuan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang identitas maupun keberadaannya perlu diverifikasi, tetapi tetap tercatat menerima pembayaran.

“Kita lihat saja, saya ada kok datanya. Pada pengajuan atau DPA terdapat personel yang diduga fiktif dan tetap mendapat bayaran Rp150 ribu per hari, jumlahnya puluhan orang, tapi enggak tahu siapa orangnya,” pungkas Atet.

Dugaan tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui dokumen anggaran, data personel, serta bukti pembayaran yang relevan.

Hingga berita ini disusun, penjelasan mengenai substansi anggaran Rp19,2 miliar yang dipersoalkan HBS dan Atet masih perlu diklarifikasi lebih lanjut.

Konfirmasi dari Plt Kadishub Depok, Aan Syurahman, diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai penggunaan anggaran, dasar perencanaan program, serta dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan layanan Biskita Trans Depok. [SF]

Dugaan aktivitas penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu disebut berlangsung di kawasan KSU, Parung Serab. Warga meminta aparat penegak hukum (APH) turun langsung untuk memeriksa lokasi, menelusuri aktivitas di dalam gudang, serta memastikan status dan penggunaan lahan tersebut.

Persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan solar subsidi, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai pemanfaatan lahan yang disebut berstatus aset negara.

Berdasarkan keterangan warga, lokasi tersebut berada di atas tanah bersertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya yang disebut milik Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Namun, di sisi lain, terdapat klaim bahwa lahan tersebut merupakan tanah garapan PEPABRI 03/04 dengan alas hak Eigendom Verponding Nomor 23/1933 di Kelurahan Tirta Jaya, Sukmajaya, Depok.

Perbedaan klaim mengenai status dan penguasaan lahan tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen pertanahan serta klarifikasi dari instansi dan pihak terkait. Hingga kini, informasi mengenai status lahan maupun dugaan penggunaannya untuk aktivitas ilegal masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Warga Minta Polisi Turun Langsung

Seorang warga berinisial AR (39) mengaku resah dengan dugaan aktivitas di lokasi tersebut. Menurutnya, warga membutuhkan kepastian hukum, tetapi masih khawatir untuk melaporkan persoalan itu secara langsung.

“Tip malam Mobil pengangkut solar bolak balik, berisik kita gk bisa istirahat, belum lagi kalau tumpahan solarnya jatuh kejalan, kami warga kecil mau lapor ke mana?  Makanya kami minta polisi langsung yang turun,” ujar AR, Minggu (04/10/2026).

Menurut informasi yang diterima ERANASIONAL.COM, belum lama ini sejumlah wartawan juga mendatangi lokasi gudang tersebut untuk meminta konfirmasi terkait dugaan penimbunan dan pengoplosan solar bersubsidi. Namun, upaya konfirmasi itu disebut terhalang oleh belasan orang yang berjaga di area gudang.

AR berharap aparat tidak hanya memeriksa dugaan penimbunan solar bersubsidi, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas gudang tersebut.

Menurut informasi yang disampaikan warga, lokasi itu diduga berkaitan dengan Ketua Paguyuban RRI berinisial PA I, serta dua orang berinisial AKB/TN dan PU yang disebut sebagai wakilnya.

Meski demikian, informasi mengenai dugaan keterkaitan nama-nama tersebut masih berupa keterangan warga. Belum terdapat pembuktian yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pihak-pihak tersebut terlibat dalam aktivitas penyelewengan BBM bersubsidi.

Karena itu, klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut serta hasil pemeriksaan aparat menjadi penting untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Dugaan Penyelewengan Solar Subsidi Perlu Diusut

Warga menduga solar bersubsidi ditampung dan dioplos di lokasi tersebut sebelum dipasarkan kembali dengan harga industri. Jika terbukti, praktik semacam itu berpotensi merugikan masyarakat dan negara karena BBM bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok pengguna yang berhak sesuai ketentuan.

Atas dasar itu, warga mendesak kepolisian dan instansi berwenang memeriksa aktivitas di dalam gudang, menelusuri asal-usul solar, memeriksa dugaan praktik pengoplosan, serta mengidentifikasi jalur distribusi dan pihak yang memperoleh keuntungan.

Warga juga meminta keberadaan dan aktivitas Paguyuban RRI ditelusuri apabila ditemukan indikasi bahwa organisasi tersebut digunakan untuk memfasilitasi atau melindungi kegiatan yang melanggar hukum.

“Periksa semuanya dan tetapkan pihak yang bertanggung jawab jika memang terbukti terlibat dalam dugaan mafia solar subsidi,” kata AR.

Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjawab dua persoalan sekaligus, yakni dugaan penyelewengan solar bersubsidi dan kejelasan pemanfaatan lahan yang disebut sebagai aset Komdigi RI.

Hingga berita ini ditayangkan, dugaan penimbunan dan pengoplosan solar bersubsidi di kawasan Parung Serab, Depok, masih memerlukan pembuktian. Konfirmasi mengenai status lahan, aktivitas gudang, serta keterangan pihak-pihak yang disebut juga diperlukan agar persoalan ini dapat diungkap secara menyeluruh dan berimbang. (SF)

Sorotan tersebut muncul karena proyek yang disebut bersumber dari APBD Kota Depok itu diduga menggunakan metode penunjukan langsung, bukan melalui proses tender terbuka.

Pertanyaan mengenai mekanisme pengadaan tersebut disampaikan warga Kalimulya, Cilodong, Depok, Atet Handiyana Sihombing, bertepatan dengan momentum Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026.

Handiyana mempertanyakan dasar penggunaan metode penunjukan langsung untuk proyek dengan nilai belasan miliar rupiah tersebut.

“Masih mengambang apakah boleh proyek senilai belasan miliar di daerah tingkat II boleh dengan penunjukan langsung. Kalau memang tidak, tentu itu pelanggaran yang jelas ada unsur muatan terselubung,” kata Handiyana kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).

Menurut dia, persoalan utama bukan hanya besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga transparansi proses pengadaan proyek maintenance Biskita Depok.

Handiyana menilai masyarakat perlu mengetahui alasan dan dasar hukum pemerintah menggunakan metode penunjukan langsung untuk pekerjaan tersebut.

“Saya melihat dengan anggaran sekitar Rp19 miliar, sementara petugas Biskita kurang dari 60 orang, ini perlu dijelaskan secara terbuka. Dasar penunjukan langsungnya apa, lingkup pekerjaannya apa, dan bagaimana perhitungan anggarannya,” ujarnya.

Handiyana juga menyoroti penjelasan mengenai komponen anggaran proyek Biskita Depok.

Ia menyebut, selain biaya maintenance bus, pemerintah juga memasukkan sejumlah kebutuhan pendukung operasional, termasuk gaji petugas dan aplikasi.

Namun, menurut dia, penjelasan tersebut belum menjawab pertanyaan mengenai besarnya nilai proyek.

“Jika dibantah dengan pembelian aplikasi yang dimaksud oleh Kabid Angkutan di Dishub Depok, rasanya kelebihan biaya itu masih sangat besar,” katanya.

Ia juga menyoroti adanya informasi bahwa kelebihan anggaran akan dikembalikan apabila terdapat sisa penggunaan.

“Terlebih ada keterangan yang menyebut akan dikembalikan jika berlebihan, itu aneh,” lanjut Handiyana.

Secara aturan pengadaan pemerintah, penunjukan langsung bukan metode yang otomatis dilarang berdasarkan besarnya nilai proyek, tetapi digunakan untuk kondisi tertentu sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena itu, dasar penunjukan langsung pada proyek Biskita Depok menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan oleh pihak terkait.

Sementara itu, LKPP juga menjelaskan bahwa pengadaan langsung memiliki batas nilai tertentu, sedangkan penunjukan langsung merupakan metode pemilihan penyedia untuk kondisi tertentu. Untuk barang/jasa lainnya, batas pengadaan langsung saat ini maksimal Rp200 juta, sehingga proyek sekitar Rp19 miliar jelas memerlukan penjelasan mengenai metode pemilihan penyedia yang digunakan.

Minta Pengadaan Dibuka ke Publik

Handiyana meminta Pemkot Depok dan Dinas Perhubungan menjelaskan secara terbuka proses pengadaan proyek tersebut.

Menurutnya, publik perlu mengetahui dokumen perencanaan, nilai pagu, harga perkiraan sendiri (HPS), penyedia yang ditunjuk, serta alasan pemerintah memilih metode penunjukan langsung.

“Harus jelas siapa penyedianya, dasar penunjukannya apa, berapa HPS-nya, berapa nilai kontraknya dan apa saja pekerjaannya. Jangan sampai masyarakat hanya tahu angka Rp19 miliar tanpa mengetahui detail penggunaannya,” katanya.

Selain persoalan pengadaan, Handiyana juga menilai keberadaan Biskita perlu dievaluasi dari sisi manfaat dan beban terhadap APBD Kota Depok.

Ia berpendapat layanan tersebut perlu memiliki skema pengelolaan yang lebih mandiri agar tidak terus membebani keuangan daerah.

“Mungkin bisa dengan dikuatkan BUMD khusus angkutan umum. Itu malah jelas menguntungkan,” ujarnya.

Diketahui, Program Layanan Transportasi Biskita Depok merupakan kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Depok. Dalam program tersebut, Kemenhub menghibahkan 15 armada bus beserta halte.

Sementara Pemkot Depok melalui Dinas Perhubungan menyiapkan kebutuhan pendukung operasional, termasuk maintenance dan sejumlah kebutuhan lainnya.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Depok Aan Syurahman disebut menjadi pejabat yang mengusulkan proyek maintenance serta sejumlah kebutuhan pendukung operasional Biskita.

Saat dikonfirmasi mengenai sorotan terhadap mekanisme pengadaan proyek tersebut, Aan Syurahman meminta agar pertanyaan diarahkan kepada Kepala Bidang Angkutan.

“Mangga ke Kabid Angkutan aja langsung, silakan ke bidang ya,” ujar Aan.

Hingga berita ini ditulis, penjelasan lebih rinci dari Bidang Angkutan Dishub Depok terkait dasar penggunaan metode penunjukan langsung, nilai kontrak, penyedia, serta rincian pekerjaan proyek sekitar Rp19 miliar tersebut belum diperoleh.

Publik kini menunggu penjelasan: apa dasar penunjukan langsung proyek Biskita Depok senilai sekitar Rp19 miliar dan mengapa pengadaan tersebut tidak dilakukan melalui tender?

Sidang batal karena pihak termohon, yakni Kepolisian RI cq Polda Metro Jaya cq Kepala Kepolisian Resor Metro Depok, tidak hadir dalam persidangan.

Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 13/Pid.Pra/2026/PN Dpk. Praperadilan itu diajukan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Tomsir.

Sidang dipimpin hakim tunggal Yudi Dharma. Sementara Tomsir selaku pemohon diwakili tim kuasa hukum dari DPP LBH Gultom Center.

Kuasa hukum Tomsir, Haris, mengatakan pihaknya telah hadir dalam sidang perdana. Namun, agenda persidangan tidak dapat dilanjutkan karena termohon tidak hadir.

“Hari ini, kami dari DPP LBH Gultom Center sudah menghadiri sidang praperadilan dari prinsipal kami, Tomsir Benediktus Gultom. Namun, termohon Polres Metro Depok mangkir dalam persidangan, sehingga sidang kali ini gagal,” kata Haris.

Ia berharap pihak termohon hadir dalam persidangan berikutnya yang dijadwalkan pada 5 Oktober 2026.

Kuasa Hukum Persoalkan Penangkapan dan Penahanan

Setelah menjelaskan ketidakhadiran termohon, tim kuasa hukum menyampaikan alasan pengajuan praperadilan.

Tomsir sebelumnya ditangkap dan kemudian ditahan pada 2 September 2026. Menurut kuasa hukum, tindakan tersebut menjadi bagian yang mereka persoalkan melalui praperadilan.

Pengacara Tomsir, Friska JM Gultom, mengatakan permohonan praperadilan telah didaftarkan ke PN Depok pada 7 September 2026.

“Besar harapan kami dalam peradilan ini adalah kami dapat meluruskan dan mendudukkan proses hukum yang saat ini sedang dialami oleh klien kami, yang menurut hemat kami di luar prosedur yang diatur KUHAP,” ujar Friska.

Menurut Friska, sebelum ditahan Tomsir telah berstatus sebagai tersangka dan menjalani kewajiban wajib lapor.

Ia mengeklaim Tomsir selalu memenuhi kewajiban tersebut serta hadir setiap kali dipanggil penyidik.

“Setiap dipanggil, hadir. Bahkan penyerahan mobil pribadinya yang menjadi barang bukti, mobilnya dihantarkan sendiri. Artinya, di sinilah terbukti Tomsir, klien kami, amat sangat kooperatif,” katanya.

Atas dasar itu, Friska mempertanyakan alasan penahanan terhadap kliennya.

“Kok tiba-tiba jam 12 siang ia sudah datang wajib lapor, malamnya Tomsir ditangkap,” ujarnya.

Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Kaitan dengan Rencana Demonstrasi

Selain mempersoalkan penangkapan dan penahanan, tim kuasa hukum juga menyampaikan dugaan mengenai latar belakang penahanan Tomsir.

Haris menduga penahanan tersebut berkaitan dengan rencana demonstrasi yang disebut akan dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan.

Menurut Haris, pada 1 September 2026 terdapat dorongan dari oknum organisasi kemasyarakatan kepemudaan Batak untuk menggelar demonstrasi.

“Nah, itulah yang menjadi pertanyaan atau tanda tanya besar bahwa pada tanggal 1 September 2026 dengan adanya dorongan dari oknum ormas kepemudaan Batak yang akan melakukan demonstrasi besar. Maka diduga pada tanggal 2 September 2026 dilakukan penahanan,” kata Haris.

Pernyataan mengenai dugaan keterkaitan tersebut merupakan klaim dari tim kuasa hukum dan belum mendapat konfirmasi dari pihak kepolisian maupun pihak organisasi yang disebut.

Bantah Tomsir Terlibat Pengeroyokan

Sementara itu, terkait perkara yang menjadi dasar penahanan, Tomsir disebut ditahan dalam perkara dugaan pengeroyokan terhadap Amran Rajagukguk.

Tim kuasa hukum membantah Tomsir terlibat dalam pemukulan atau pengeroyokan tersebut.

Friska mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima tim kuasa hukum, peristiwa itu bermula dari perkelahian antara Bonar Napitupulu dan Amran Rajagukguk di sebuah lapo di kawasan Jalan Raya Jakarta-Bogor, sekitar Simpangan Depok, pada Jumat (24/7/2026).

Menurut Friska, Tomsir memang berada di lokasi kejadian, tetapi tidak berada di dalam lapo saat perkelahian berlangsung.

“Yang mana klien kami memang berada di lokasi tersebut, tetapi tidak melakukan suatu yang namanya pemukulan ataupun pengeroyokan,” kata Friska.

Friska menjelaskan Tomsir datang bersama Bonar menggunakan mobil miliknya. Setelah tiba di lokasi, Bonar turun dari mobil dan kemudian terjadi perkelahian dengan Amran.

“Tapi kalau berdasarkan informasi yang kami dapat, itu adalah perkelahian satu lawan satu,” ujarnya.

Minta Polres Depok Hadir di Sidang Berikutnya

Melalui praperadilan tersebut, tim kuasa hukum meminta hakim menguji proses penangkapan dan penahanan Tomsir berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Friska juga meminta Kapolres Metro Depok, Christian, hadir atau mengutus perwakilan dalam persidangan berikutnya.

“Salam Presisi, Bapak Kapolres. Pesan kami, bisa hadir dan janganlah Polri bisa ditekan-tekan oleh oknum ormas dalam suatu perkara hukum. Terima kasih,” pungkasnya.

Sidang praperadilan selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada 5 Oktober 2026.

Hingga berita ini ditayangkan, Polres Metro Depok dan Amran Rajagukguk belum memberikan keterangan terkait ketidakhadiran dalam persidangan maupun menanggapi pernyataan dan dugaan yang disampaikan tim kuasa hukum Tomsir Gultom.

Usai pemutaran film drama romantis tersebut, Supian Suri memberikan apresiasi terhadap cerita yang disuguhkan.

Menurutnya, film Ibadah & Cinta tidak hanya berbicara mengenai kisah percintaan, tetapi juga mengangkat nilai keluarga serta perjalanan menghadapi berbagai persoalan dan ujian kehidupan.

Supian pun mengajak masyarakat, khususnya warga Depok, untuk menyaksikan film produksi Sinemata Buana Kreasindo tersebut ketika mulai tayang serentak di bioskop Indonesia pada 24 September 2026.

“Filmnya bagus banget, nilainya dalam,” kata Supian usai nonton bareng film tersebut di XXI Margocity Depok, Rabu (16/9/2026) .

Ia menilai perjalanan para karakter dalam menghadapi kehilangan dan berbagai persoalan kehidupan menjadi salah satu bagian menarik dari film tersebut.

Namun, Supian tidak ingin menceritakan lebih jauh mengenai jalan cerita film karena tidak ingin membocorkan alur kepada calon penonton.

Ketika diminta memberikan penilaian, Supian Suri memberikan angka 9 dari 10.

“Kalau dari nilai sih, 9 yah dari 10, pokoknya bagus wajib nonton buat warga Depok.” Ucapnya.

Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap para seniman serta pelaku industri perfilman Indonesia.

Ibadah & Cinta Angkat Kisah Cinta, Keyakinan dan Keluarga

Film Ibadah & Cinta mengisahkan hubungan Rico yang diperankan Achmad Megantara dengan Santun yang dimainkan Indah Permatasari.

Cerita tersebut mempertemukan dua karakter dengan latar kehidupan berbeda. Hubungan keduanya kemudian berkembang menjadi perjalanan yang turut mengangkat tema cinta, keyakinan, kehilangan hingga proses menemukan kembali makna hidup.

Rico diceritakan sebagai pemuda yang dibesarkan di Melbourne. Sementara Santun merupakan putri Kiai Umar.

Kisah cinta keduanya menghadapi persoalan ketika keluarga Santun telah memiliki rencana lain mengenai masa depannya.

Selain kisah romantis, film ini juga memberikan perhatian pada hubungan keluarga, terutama relasi antara anak dan orang tua.

Sutradara Jastis Arimba mengatakan film tersebut ingin mengajak penonton mengikuti perjalanan emosional para karakter sekaligus melihat bagaimana keluarga turut memengaruhi pilihan hidup seseorang.

Syuting Ibadah & Cinta Berlangsung di Australia dan Indonesia

Produksi film Ibadah & Cinta dilakukan di sejumlah lokasi di Indonesia dan Australia.

Untuk pengambilan gambar di Australia, salah satu lokasi yang digunakan berada di kawasan Port Campbell, Victoria. Sementara di Indonesia, proses syuting turut dilakukan di lingkungan pesantren.

Pengalaman menjalani proses syuting di Australia juga menjadi salah satu bagian yang berkesan bagi Achmad Megantara.

Sebelumnya, Achmad Megantara dan Indah Permatasari mengungkapkan bahwa proses membangun chemistry dilakukan secara profesional sesuai dengan kebutuhan karakter serta adegan yang dimainkan.

Selain Achmad Megantara dan Indah Permatasari, film ini turut dibintangi sejumlah aktor lainnya, yakni Mathias Muchus, Elma Theana, Adhin Abdul Hakim, Berlliana Lovell, Sita Permata Sari, Didi Hasyim, Irene Librawati, dan Jamie Aditya.

Supian Suri Dorong Ruang Berkarya bagi Seniman Depok

Dalam kesempatan tersebut, Supian Suri juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Depok untuk terus membuka ruang kolaborasi bersama pelaku seni dan budaya.

Ia berharap semakin banyak ruang yang dapat dimanfaatkan para seniman, termasuk generasi muda, untuk berkarya sekaligus memperoleh apresiasi dari masyarakat.

“Kita akan terus berkolaborasi. Ruang-ruang itu kita siapkan dan mudah-mudahan ini menjadi bagian memberikan ruang untuk mengapresiasi para seniman muda, termasuk di Kota Depok,” ujarnya.

Sementara itu, film Ibadah & Cinta dijadwalkan mulai tayang serentak di bioskop Indonesia pada Kamis, 24 September 2026.

Film berdurasi sekitar 116 menit tersebut disutradarai Jastis Arimba, dengan skenario yang ditulis Jastis Arimba bersama Ifan Ismail. [SF]

Dugaan tersebut berkaitan dengan perjanjian sewa lahan milik Pemkot Depok kepada Yayasan Arridho Jatimulya (YAJ). Dalam dokumen yang ditunjukkan Jari Pandawa, perjanjian tersebut ditandatangani pada 4 Oktober 2021 oleh Mulyadi, S.H. selaku Ketua Yayasan Arridho Jatimulya dan Supian Suri yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah Kota Depok sekaligus selaku Pengelola Barang.

Ketua Jari Pandawa Gita Kurniawan mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu diperiksa lebih lanjut, mulai dari penggunaan lahan, administrasi aset hingga dugaan konflik kepentingan.

“Dalam hal ini sangat jelas adanya konspirasi dan kolusi,” ujar Gita saat jumpa pers di Sekretariat PWI Kota Depok, Senin (14/9/2026) kemarin.

Menurut Gita, lahan yang menjadi objek perjanjian memiliki luas 473 meter persegi dan diperuntukkan sebagai sarana parkir dan olahraga di SDIT Uswatun Hasanah, Jalan Arridho, Kampung Sawah, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong.

Perjanjian tersebut tercantum dalam Surat Nomor 593/2898/BKD/X/2021 tentang Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kota Depok untuk Sarana Parkir dan Olahraga di SDIT Uswatun Hasanah.

Jari Pandawa kemudian mempersoalkan hubungan antara pihak yang menandatangani perjanjian dari Pemkot Depok dengan pihak yang disebut sebagai pengelola lembaga pendidikan di lokasi tersebut.

Gita menyebut Kepala SDIT Uswatun Hasanah merupakan Siti Barkah Hasanah alias Cing Ikah, yang disebutnya sebagai istri Supian Suri.

Selain itu, Gita mengklaim Supian Suri juga memiliki keterkaitan dengan Yayasan Arridho Jatimulya. Namun, saat ditanya mengenai akta pendirian yayasan sebagai bukti, Gita mengakui pihaknya belum memiliki dokumentasi pendirian YAJ.

“Kami belum memiliki dokumentasi pendirian YAJ. Namun, di website dan bukti digital lainnya menunjukkan bahwa Supian Suri dan anggota keluarganya berada di belakang Yayasan Arridho Jatimulya,” kata Gita.

Soroti Bangungan Tiga Lantai

Jari Pandawa juga menyoroti penggunaan sebagian lahan yang menjadi objek perjanjian.

Gita menyebut sekitar 110 meter persegi lahan tersebut digunakan untuk bangunan sekolah dan kantor yayasan dengan konstruksi tiga lantai.

Menurut dia, bangunan tersebut didirikan tanpa izin sebagaimana yang dipersyaratkan dan terjadi perubahan fungsi ruang terbuka hijau yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

Selain persoalan bangunan, Jari Pandawa menyebut Yayasan Arridho Jatimulya baru satu kali menyetorkan uang retribusi kepada Pemkot Depok dengan nilai Rp1,4 juta.

Jari Pandawa juga mempertanyakan status pencatatan lahan tersebut dalam data aset tetap Pemkot Depok.

“Fasos-fasum seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas, bukan dikomersialkan secara sepihak tanpa transparansi,” ujar Gita.

Atas sejumlah temuan tersebut, Jari Pandawa mendesak Pemkot Depok melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses sewa-menyewa aset tersebut.

Gita juga meminta Pemkot Depok membatalkan perjanjian apabila terbukti terdapat pelanggaran prosedur maupun ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

Selain itu, Jari Pandawa meminta bangunan yang disebut berdiri tanpa izin untuk ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Dilaporkan ke Kejari Depok

Persoalan tersebut telah dilaporkan Jari Pandawa kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok untuk ditindaklanjuti.

Seorang mantan karyawan, Debora Ledy Meda Silalahi (26), atau akrab disapa Debo, mengaku mengalami sejumlah perlakuan yang dinilai merugikan selama bekerja di kedai kopi tersebut.

Debo yang telah bekerja lebih dari lima tahun mengklaim dirinya tidak mendapatkan sejumlah hak ketenagakerjaan. Mulai dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga hak-haknya setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Debo, persoalan tersebut bermula ketika dirinya mempertanyakan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada pihak manajemen.

Alih-alih mendapatkan penjelasan mengenai kepesertaan tersebut, Debo mengaku justru mendapat saran untuk mengundurkan diri.

Persoalan kembali memanas pada akhir Juli 2026. Saat itu, Debo mengaku dituduh bermain kartu ketika sedang berada dalam jam kerja.

Ia kemudian diminta menandatangani Surat Peringatan (SP) pertama oleh Nando Hermitte selaku manajer Dadi’s Coffee Garden.

Namun, Debo menolak menandatangani surat tersebut. Alasannya, menurut dia, ia tidak bermain hanya melihat saja, bahkan terdapat sejumlah karyawan lain yang jelas bermain, tetapi tidak seluruhnya mendapatkan sanksi yang sama.

“Saya gk main kartu hanya melihat aja, itupun dijam break, bahkan ada enam orang karyawan yang ada disitu, tetapi tidak semuanya mendapatkan sanksi yang sama,” kata Debo dikutip eranasional melalui akun @forumkeadilan, Rabu (2/9/2026).

Debo juga mengaku mendapat perlakuan verbal yang menurutnya merendahkan dirinya di hadapan sejumlah rekan kerja.

Ia menyebut manajer memanggilnya dengan sebutan yang dianggap kasar.

“Dia memanggil saya dengan sebutan brengsek di depan semua orang,” ungkap Debo.

Debo mengaku kemudian mempertanyakan perkataan tersebut. Namun, menurutnya, respons yang diterima justru berupa ancaman.

“Kenapa kalau saya bilang brengsek? Kalau saya mau jahat, bisa saja saya bilang kamu main judi di area kerja,” ujar Debo menirukan ucapan yang diterimanya.

Mengaku Didesak Mengundurkan Diri

Tekanan yang dirasakan Debo, menurut pengakuannya, berlanjut hingga awal Agustus 2026.

Pada 8 Agustus 2026, ia mengaku kembali diminta menandatangani surat pengunduran diri.

Debo menolak lantaran tidak ada tawaran kompensasi yang jelas dari pihak perusahaan.

Menurut dia, tekanan tersebut terus terjadi hingga akhirnya dirinya diberhentikan pada 20 Agustus 2026.

Debo mengklaim PHK tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa pembayaran sejumlah hak yang menurutnya seharusnya diterima.

Hak yang disebut belum dibayarkan antara lain uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta gaji untuk periode 21 Juli hingga 21 Agustus 2026.

“Saya tidak mendapatkan pesangon maupun hak-hak lainnya setelah PHK,” ujar Debo.

Sudah Mengadu ke Sejumlah Instansi

Atas persoalan tersebut, Debo mengaku telah melaporkan kasus yang dialaminya kepada sejumlah pihak.

Di antaranya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor, serta Komisi IX DPR RI.

Ia berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti dan memberikan kepastian terkait hak-haknya sebagai pekerja.

“Saya berharap persoalan ini bisa ditindaklanjuti dan menjadi pelajaran agar pekerja lain tidak mengalami hal yang sama,” katanya.

Persoalan tersebut juga telah dibagikan Debo melalui media sosial dan mendapat perhatian dari sejumlah masyarakat.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Dadi’s Coffee Garden yang disebut dimiliki Kakak beradik FAG dan FFAG belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan yang disampaikan Debo.

Redaksi sudah mencoba mengkonfirmasi melalui pesan singkat namun belum ada respon. ,Bahkan memastikan membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak Dadi’s Coffee Garden maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut. [SF]

Persoalan ini bermula pada tahun ajaran 2024. Novi, orang tua MDL, mengaku mendapat informasi bahwa anaknya dapat masuk SMAN 12 Depok melalui jalur tertentu dengan memberikan sejumlah uang.

Menurut Novi, proses tersebut awalnya melalui seseorang berinisial TY. Dari TY, ia kemudian diarahkan kepada WW, yang selanjutnya disebut berhubungan dengan seseorang berinisial WH atau Wahyu.

Novi mengaku telah menyerahkan uang kepada WW sebanyak dua kali dengan total Rp13,3 juta. Uang tersebut, menurut informasi yang diterimanya, kemudian diserahkan WW kepada Wahyu secara tunai.

Namun, meski uang telah diberikan, MDL ternyata tidak kunjung diterima sebagai siswa di SMAN 12 Depok.

Persoalan tersebut kemudian berlanjut pada dugaan adanya aliran dana kepada seseorang berinisial AS.

Wahyu Akui Transfer Rp8 Juta ke AS

Ketika dikonfirmasi, Wahyu mengakui bahwa dirinya memang mentransfer uang kepada AS sebesar Rp8 juta melalui dua kali transaksi.

“Iya, saya yang mentransfer ke beliau AS karena beliau yang mempunyai peran mampu untuk meloloskan di sekolah tersebut,” ungkap Wahyu kepada eranasional, Minggu (16/8).

Wahyu juga menjelaskan bahwa posisinya dalam persoalan tersebut bukan sebagai pihak yang menentukan penerimaan siswa, melainkan sebagai penghubung antara pihak yang memberikan uang dengan AS.

Menurutnya, setelah persoalan tersebut tidak kunjung selesai, dirinya bahkan telah berupaya menemui AS untuk meminta pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima.

Wahyu mengaku meminta AS membuat surat pernyataan bermaterai mengenai kesediaannya mengembalikan uang tersebut.

“Iya, saya di sini sebagai penjembatan, agar si AS itu bisa ada itikad baiknya untuk mengembalikan uang tersebut, dan dia sampai buat pernyataan bermaterai,” katanya.

Dalam surat pernyataan tersebut, AS disebut menyatakan kesediaannya mengembalikan dana pada Juni 2025. Namun, berdasarkan keterangan Novi, hingga kini uang tersebut belum juga dikembalikan.

Kondisi tersebut membuat Novi merasa dirugikan. Tidak hanya kehilangan uang belasan juta rupiah, anaknya yang semula diharapkan dapat bersekolah di SMAN 12 Depok akhirnya harus menempuh pendidikan melalui jalur Paket C.

“Saya kecewa. Anak saya akhirnya sekolah Paket C, uang juga hilang,” ujar Novi.

Novi berharap pihak-pihak yang disebut terlibat dalam persoalan tersebut memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang yang telah diberikan.

“Intinya saya ingin uang saya kembali. Itu saja. Kondisi keuangan saya sedang sulit,” katanya.

Istri AS Mengaku Kaget & Tidak Mengetahui

Sementara itu, dugaan keterlibatan AS turut dikonfirmasi kepada istrinya, Nuriyah. Nuriyah diketahui merupakan seorang guru di SDN Ratu Jaya 2, Depok.

Saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Nuriyah mengaku tidak mengetahui adanya transaksi maupun permasalahan terkait penerimaan siswa di SMAN 12 Depok.

“Waduh, saya nggak tahu, Mas. Kalau memang ada kejadian hal ini, setahu saya suami saya sih aktif di partai,” kata Nuriyah.

Nuriyah mengaku terkejut setelah mendapat informasi tersebut. Ia juga menyatakan akan mencoba menanyakan langsung persoalan itu kepada suaminya.

“Coba nanti saya tanyakan ya, Mas, ke suami saya,” ujarnya.

Novi menegaskan dirinya masih berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik dan uang yang telah dikeluarkannya dapat dikembalikan.

Namun, apabila tidak ada itikad baik dari pihak-pihak yang disebut dalam persoalan tersebut, Novi menyatakan siap membawa kasus itu ke ranah hukum.

“Ya, intinya saya ingin uang saya balik, itu saja. Kalau sampai tidak, saya akan buat laporan ke polisi,” tegasnya.

Kasus ini menjadi sorotan lantaran menyangkut dugaan praktik percaloan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Novi mengaku datang ke sekolah untuk mempertanyakan persoalan tersebut setelah anaknya tidak kunjung dapat bersekolah di SMAN 12 Depok, meski uang belasan jutaan rupiah telah diberikan.

Hingga berita ini diturunkan, keterangan dari pihak-pihak lain yang disebut dalam pengakuan Novi dan Wahyu masih diperlukan untuk memperoleh penjelasan secara utuh dan berimbang mengenai dugaan aliran dana serta janji memasukkan siswa ke SMAN 12 Depok.

Setelah sebelumnya sempat memanas hingga terjadi aksi pemblokiran akses masuk proyek, pihak ahli waris Nimah Ara kini membuka ruang negosiasi dengan pengembang.

Dalam pertemuan yang digelar di kantor proyek Lymo House Dua, Jumat (17/7/2026) petang kemarin, kedua belah pihak mulai membahas opsi penyelesaian melalui pembayaran lahan yang diklaim digunakan sebagai akses menuju kawasan perumahan.

Pertemuan tersebut mempertemukan kuasa hukum pengembang Abdullah Azam dengan kuasa hukum ahli waris Nimah Ara.

Pihak pengembang diwakili Pardamean Herbet, S.H. dan Parulian Hutajulu, S.H. Sementara pihak ahli waris didampingi M. Ilham Ilpar, S.H., Sudrajat, S.H., serta sejumlah perwakilan keluarga.

Dalam pertemuan itu, kuasa hukum pengembang, Parulian Hutajulu, meminta pihak ahli waris menyampaikan secara terbuka luas lahan dan nilai yang diminta.

Hal tersebut dinilai dapat menjadi bahan pembicaraan dengan Abdullah Azam selaku pengembang.

“Kita dapat saja berpendapat dengan keyakinan masing-masing dan mungkin persoalan ini akan berlarut-larut, bisa sampai ke BPN, kepolisian, bahkan pengadilan. Tetapi sekarang mungkin ada cara yang bisa kita upayakan,” ujar Parulian.

“Berapa biaya yang diminta dan berapa luas lahan yang dimaksud agar bisa saya sampaikan kepada Pak Azam,” sambungnya.

Menanggapi tawaran tersebut, juru bicara ahli waris Nimah Ara, Nian Darmawan, langsung menyampaikan nilai lahan yang dimaksud.

Menurut Nian, lahan yang menjadi akses menuju proyek perumahan memiliki luas sekitar 240 meter persegi. Lahan itu memiliki ukuran kurang lebih tiga meter lebar dan 80 meter panjang.

Pihak ahli waris kemudian mengajukan harga Rp2,5 juta per meter persegi atau sekitar Rp600 juta untuk keseluruhan lahan.

“Baiklah Pak Parulian, kami memberikan harga yang pantas, Rp2,5 juta per meter persegi. Silakan disampaikan kepada Pak Azam. Prinsipnya kami ingin selesai dan tidak ingin lagi terjadi kesalahpahaman,” kata Nian.

Nian menegaskan, pihak keluarga tetap meyakini lahan tersebut merupakan hak ahli waris Nimah Ara.

Keyakinan itu, kata dia, didasarkan pada riwayat kepemilikan tanah serta administrasi pertanahan berupa Leter C Nomor 364 Persil 85 D II.

“Kami memiliki sejarah tanah ini dan saksi-saksi dari warga kampung. Saya juga pernah bekerja di bidang pertanahan di kelurahan sehingga memahami riwayat dan administrasi pertanahan di wilayah ini,” ujarnya.

Sementara itu, Parulian menegaskan bahwa pembicaraan yang berlangsung belum menghasilkan kesepakatan final.

Menurutnya, usulan nilai lahan dari pihak ahli waris akan terlebih dahulu disampaikan kepada Abdullah Azam untuk mendapatkan keputusan.

Sempat Blokir Akses Proyek

Sebelum pertemuan digelar, situasi di lokasi sempat memanas. Sejumlah ahli waris membentangkan spanduk sebagai bentuk pemblokiran akses jalan masuk menuju proyek Lymo House Dua.

Aksi tersebut dilakukan pada Jumat siang dan sempat menarik perhatian para pekerja proyek dan warga sekitar.

Bahkan ada dua orang sebelumnya, mengaku utusan pengembang dari ormas (organisaai masyarakat) mengatakan untuk mengurungkan aksi tersebut.

Tak lama kemudian, pihak keamanan proyek diketahui melakukan komunikasi melalui sambungan telepon. Beberapa jam berselang, kuasa hukum pengembang tiba di lokasi.

Kedatangan tersebut kemudian disusul kuasa hukum ahli waris hingga dialog antara kedua belah pihak dapat digelar.

Pertemuan ditutup dengan pembuatan notulensi yang ditulis dalam satu buku folio dan ditandatangani kuasa hukum kedua belah pihak.

Hingga pertemuan berakhir, belum ada kesepakatan final terkait penyelesaian sengketa akses jalan tersebut.

Namun, kedua belah pihak mulai membuka peluang penyelesaian melalui jalur musyawarah dan negosiasi.

Meski pertemuan diawali perbedaan pandangan terkait aspek hukum dan riwayat kepemilikan lahan, suasana akhirnya mencair dengan komitmen untuk lebih mengutamakan mediasi.

Kini, keputusan berada di tangan pihak pengembang untuk menanggapi usulan pembayaran lahan yang diajukan ahli waris Nimah Ara. [SF]

Program ini bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan di lingkungan sekolah agar mampu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari berbagai bentuk kekerasan.

Pelatihan digelar di Aula Serbaguna Gedung Dibaleka II, Kota Depok, Kamis (16/7/2026), dan diikuti sekitar 150 kepala sekolah serta wakil kepala sekolah jenjang SD dan SMP.

Bendahara Umum DPP PENEMU, Randy Dwi Bastian, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kompetensi para pimpinan sekolah.

“Pemerintah melalui Kemendikdasmen memandang perlu adanya pelatihan dan sosialisasi kepada para pimpinan sekolah agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik,” ujar Randy, Kamis (16/7/2026).

Ia menjelaskan, pelatihan ini juga melibatkan Kejarcita.id, lembaga yang bergerak di bidang pengembangan pendidikan di Indonesia.

Menurutnya, pesatnya perkembangan teknologi menuntut tenaga pendidik untuk mampu beradaptasi dengan pendekatan pembelajaran berbasis deep learning.

“Dalam penerapan deep learning, diperlukan penyesuaian melalui penajaman materi esensial, peningkatan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar, serta pemanfaatan teknologi digital secara optimal,” jelasnya.

Randy berharap pelatihan tersebut dapat meningkatkan kemampuan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru dalam menghadirkan proses pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, serta relevan dengan perkembangan zaman.

Sementara itu, Ketua Umum IKPPI, Sinda Sutadisastra, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Depok terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Salah seorang warga Pancoran Mas berinisial FS (41) mengaku merasa resah dengan keberadaan dapur MBG tersebut. Menurutnya, lokasi dapur yang berada di tengah kawasan padat hunian warga menimbulkan sejumlah kekhawatiran.

“Menurut saya rasanya aneh ya, kok bisa ada dapur MBG di tengah permukiman padat penduduk,” ujar FS kepada Eranasional, Kamis (18/6/2026).

Ia mengaku khawatir apabila sewaktu-waktu terjadi musibah seperti kebakaran yang dapat berdampak pada rumah-rumah warga di sekitarnya.

“Kita takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kebakaran. Kanan kiri rapat dengan rumah warga. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi,” katanya.

Selain itu, FS juga menyoroti kondisi akses menuju lokasi dapur yang dinilai sempit serta keterbatasan luas bangunan.

“Jalannya hanya muat untuk mobil kecil. Kalau ada dua kendaraan berpapasan otomatis sulit. Dari sisi bangunan juga menurut saya tidak terlalu luas,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, pihak SPPG Pancoran Mas 03 melalui pengelolanya, Fahad (asisten lapangan), menegaskan bahwa seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi sebelum dapur MBG beroperasi.

“Dapur SPPG ini izinnya sudah keluar sejak Desember 2025. Namun kami baru mulai beroperasi dalam dua bulan terakhir. Semua aturan yang diwajibkan sudah kami ikuti,” kata Fahad saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan bahwa selain perizinan administrasi, pihaknya juga telah mengantongi izin lingkungan dari warga setempat sehingga dapat menjalankan operasional dapur MBG.

“Secara administrasi sudah lengkap, termasuk izin lingkungan. Karena itu kami bisa beroperasi. Memang masih ada beberapa kekurangan yang sedang kami benahi,” ujarnya.

Fahad mengakui masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu ditingkatkan, terutama terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan keterbatasan ruang operasional.

“Kami berencana memperluas area ke bagian samping karena saat ini ruang untuk penyimpanan ompreng masih terbatas. Untuk pengelolaan limbah, sementara kami masih menggunakan sistem penyaringan. Ke depan akan kami sesuaikan dengan standar yang dianjurkan,” jelasnya.

Meski demikian, Fahad memastikan hingga saat ini operasional dapur berjalan kondusif dan belum ada keluhan resmi dari warga sekitar.

“Sejauh ini tidak ada warga yang komplain kepada kami. Kami akan terus berupaya menjalankan operasional sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah pusat,” katanya.

Sementara itu, Ketua RW setempat, Rohiyat (65), membenarkan bahwa pengelola dapur MBG telah mengurus izin lingkungan sebelum beroperasi.

“Iya betul, dapur MBG yang ada di wilayah kami sudah mengurus izin lingkungan dan saya juga sudah menandatangani dokumennya,” ujar Rohiyat.

Meski demikian, ia berharap pihak pengelola dapat terus menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar.

“Harapan saya sebagai Ketua RW, pihak dapur selalu menjaga kebersihan dan keamanan. Intinya yang penting tetap kondusif,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Wilayah BGN Kota Depok, Rakha Pratama, mengatakan pihaknya siap menjalankan kebijakan terbaru pemerintah pusat yang berfokus pada peningkatan kualitas program.

“Kami akan menjalankan seluruh arahan dari pusat, termasuk pembenahan data, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program,” ujar Rakha kepada wartawan, selasa (16/6) kemarin.

Langkah tersebut dilakukan melalui penataan ulang data penerima manfaat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta audit terhadap seluruh dapur MBG yang telah beroperasi.

Koordinator Wilayah BGN Kota Depok, Rakha Pratama, mengatakan pihaknya siap menjalankan kebijakan terbaru pemerintah pusat yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas program.

Selain pembaruan data, pengawasan terhadap operasional dapur MBG juga akan diperketat guna memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Menurut Rakha, berbagai masukan dan kritik yang berkembang di masyarakat menjadi bahan evaluasi penting bagi BGN. Evaluasi tersebut diperlukan mengingat cakupan Program MBG di Depok saat ini telah menjangkau ratusan ribu penerima manfaat.

“Kami akan menjalankan seluruh arahan dari pusat, termasuk pembenahan data, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program,” ujar Rakha kepada wartawan, Selasa (16/6) kemarin.

Ia menegaskan, fokus pemerintah kini tidak lagi semata-mata mengejar penambahan jumlah penerima manfaat, melainkan memastikan program benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Orientasi saat ini adalah kualitas layanan. Program harus berjalan efektif, tepat sasaran, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Berdasarkan data BGN, Program MBG di Kota Depok saat ini telah menjangkau 402.814 penerima manfaat.

Jumlah tersebut terdiri atas 337.603 siswa, 12.891 guru dan tenaga kependidikan, serta 40.610 penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Program tersebut telah menyasar 415 TK/RA, 395 SD/MI, 220 SMP/MTs, 163 SMA/MA/SMK, 18 satuan pendidikan khusus, 44 pondok pesantren, dan 421 posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Kota Depok.

Dengan cakupan yang besar tersebut, BGN menilai penguatan sistem pengawasan dan validasi data menjadi kebutuhan mendesak. Karena itu, proses refocusing atau penataan ulang data kini tengah dilakukan terhadap seluruh SPPG maupun data penerima manfaat.

Rakha menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dalam kurun waktu satu bulan.

“Saat ini proses pendataan masih berlangsung. Kami sedang melakukan refocusing terhadap data SPPG dan penerima manfaat secara menyeluruh di Kota Depok,” jelasnya.

Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan lanjutan, termasuk kemungkinan penyesuaian jumlah penerima manfaat maupun kebutuhan operasional dapur MBG di lapangan.

“Saat ini kami masih menunggu hasil evaluasi dan arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Saat ini terdapat 198 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi di Kota Depok. Dari jumlah tersebut, sembilan dapur berstatus suspend atau penghentian sementara sambil menunggu proses evaluasi lebih lanjut.

Selain pembenahan data, BGN juga akan memperkuat aspek pengawasan melalui audit dan monitoring terhadap seluruh SPPG yang telah beroperasi.

Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari pimpinan pusat guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

Audit akan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan anggaran, distribusi makanan, hingga kualitas pelayanan kepada penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas sekaligus menjawab tuntutan masyarakat terkait transparansi pelaksanaan Program MBG.

“Yang terpenting adalah memastikan program terus diperbaiki dan dijalankan sesuai aturan agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” tutup Rakha.

Di tengah gencarnya seruan menjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat, insiden ini justru memperlihatkan wajah lain: kritik atau konten yang tak disukai tampaknya masih lebih cepat dijawab dengan pengerahan massa ketimbang adu argumentasi.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, mengatakan pihak kepolisian menerima laporan masyarakat melalui layanan 110 terkait kedatangan rombongan massa ke rumah Ahmad Bahar.

“Pada hari itu kami melakukan pengecekan pengaduan masyarakat melalui layanan 110 terkait rumah Bapak Ahmad Bahar yang didatangi Pak Hercules,” ujar Made saat dikonfirmasi, Senin (18/5).

Menurut polisi, persoalan bermula dari sebuah konten yang dinilai merugikan pihak Hercules.

Sementara Ahmad Bahar mengaku ponselnya sempat diretas sehingga konten tersebut bukan sepenuhnya berada dalam kendalinya.

“Terkait konten yang dianggap merugikan Saudara Hercules, menurut keterangan Bapak Ahmad Bahar, handphone miliknya sempat kena hacker,” kata Made.

Peristiwa itu sempat memunculkan keresahan warga dan memantik berbagai spekulasi di media sosial.

Bahkan sempat beredar kabar bahwa anak Ahmad Bahar turut disandera. Namun polisi memastikan kabar tersebut tidak benar.

“Kondisi anaknya sudah kembali dalam keadaan sehat,” jelas Made.

Meski berakhir damai melalui mediasi di Polres Metro Depok, insiden ini kembali memunculkan pertanyaan lama yang terus berulang: apakah negara hukum masih memberi ruang penyelesaian lewat proses hukum dan dialog, atau masyarakat kini lebih percaya pada tekanan massa sebagai alat klarifikasi?

Sebab ketika sebuah konten dibalas dengan pengerudukan rumah, publik tentu sulit membedakan mana silaturahmi dan mana intimidasi.