Menurut Doli, penyampaian niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto saja tidak cukup.

Sebab, keputusan pengunduran diri seorang wakil presiden merupakan persoalan ketatanegaraan yang harus diketahui masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Doli menanggapi keterangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11) pagi.

“Pengunduran diri itu seharusnya disampaikan ke publik menurut, kalau memang apa namanya, sebagai bentuk keputusan pengunduran diri,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11).

Doli juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki kewenangan untuk menerima ataupun menolak pengunduran diri Gibran.

Menurutnya, proses pengunduran diri wakil presiden harus melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR.

Jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, DPR nantinya akan menggelar sidang istimewa.

Dalam proses tersebut, Presiden juga diminta mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi posisi yang kosong.

“Kalau kemudian memang betul mengundurkan diri, nah justru nanti institusi-institusi seperti DPR yang harus yang akan menyikapi,” katanya.

Di sisi lain, Gibran tidak menyinggung kabar pengunduran dirinya saat memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran justru menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memintanya menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya.

Pernyataan Gibran itu pun belum memberikan penjelasan langsung mengenai kabar niat pengunduran dirinya yang sebelumnya disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi. []

Informasi tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan antara Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo membenarkan adanya pertemuan kedua pimpinan negara tersebut yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.

“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.

Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niatannya untuk mundur di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikan yang dimilikinya.

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo.

Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.

Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dalam diskusi tersebut.

Sementara itu, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” jelasnya.

Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mengatakan hingga Selasa (10/11/2026) pagi, belum ada anggota Fraksi Gerindra yang ikut menandatangani usulan penggunaan hak tersebut.

“Dari Fraksi Partai Gerindra sejauh yang kami tahu sampai pagi hari ini belum ada anggota yang mengajukan untuk menggunakan haknya sebagaimana amanat Undang-Umdang MD3,” ujar Kamrussamad di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).

Meski belum ada anggota yang menandatangani usulan tersebut, Gerindra tidak menganggap persoalan ini sebagai hal sepele.

Kamrussamad menyebut pihaknya akan menggelar rapat internal pada hari yang sama untuk membahas dan mengkaji wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

“Bagi kami fraksi Gerindra ini sesuatu yang penting untuk disikapi secara serius sebagaimana kaidah konstitusi dan undang-undang yang berlaku,” katanya.

Dia juga mengingatkan agar polemik ijazah Wakil Presiden tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu stabilitas politik nasional.

Gerindra berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.

“Dan kita berharap polemik ini tidak berkepanjangan, bisa segera dituntaskan, diselesaikan sebagaimana amanat undang-undang dan konstitusi kita,” ujarnya.

Keputusan tersebut diumumkan melalui akun Instagram pribadinya pada Senin (9/11/2026).

Dalam unggahan berupa video, mantan vokalis Nidji itu menyampaikan salam perpisahan kepada keluarga besar PSI.

Meski tak lagi menjadi bagian dari partai tersebut, Giring menegaskan komitmennya untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara.

“Saya izin pamit dari PSI, namun pengabdian dan perjuangan kepada bangsa dan negara akan terus berlanjut. Terima kasih,” tulis Giring dalam unggahannya.

Giring menjelaskan, keputusannya terjun ke dunia politik sejak awal dilandasi keinginan untuk menjadi pelayan publik dan menghadirkan perubahan nyata bagi Indonesia.

Perjalanan politiknya kemudian membawanya ke posisi Wakil Menteri Kebudayaan setelah dipercaya Presiden Prabowo Subianto pada September 2024.

Menurut Giring, pengalaman selama kurang lebih dua tahun menjalankan tugas di pemerintahan memberinya pemahaman lebih mendalam mengenai tanggung jawab dalam melayani masyarakat.

“Tidak terasa selama dua tahun menjadi Wakil Menteri Kebudayaan membuat saya semakin memahami besarnya tanggung jawab melayani bangsa,” kata Giring.

Namun, dalam perjalanannya di dunia politik, Giring mengaku mulai merasakan adanya perbedaan antara hal-hal yang diperjuangkannya dengan arah yang ditempuh partai.

Setelah mempertimbangkan keputusan tersebut secara matang, ia akhirnya memilih mengakhiri keanggotaannya di PSI.

“Namun dalam perjalanan berpartai saya merasa ada hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal. Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang. Minggu lalu saya memutuskan mengundurkan diri dari keanggotaan PSI. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PSI atas kepercayaan dan kebersamaan selama ini,” ujarnya.

Sebagai informasi, Giring mulai bergabung dengan PSI pada 2017. Tidak lama setelah menjadi kader, ia juga sempat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif melalui partai tersebut.

Pengunduran diri ini menandai berakhirnya perjalanan Giring sebagai kader PSI setelah hampir sembilan tahun bergabung. []

Keputusan itu disampaikan tidak lama setelah Giring Ganesha juga mengumumkan pengunduran dirinya.

Raja Juli yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kehutanan mengaku telah menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung kepada Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

“Saya sudah menyampaikan Surat Pengunduran Diri saya dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep. Intinya saya mundur sebagai Sekjen DPP PSI dan segala aktivitas partai,” kata Raja Juli dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil agar dapat lebih berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Raja Juli, terdapat sejumlah agenda penting di sektor kehutanan yang menjadi perhatian Presiden.

Di antaranya rehabilitasi hutan, restorasi ekosistem, hingga perlindungan keanekaragaman hayati, terutama setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Banyak perintah Bapak Presiden Prabowo dalam pembangunan sektor Kehutanan seperti merehabilitasi hutan, restorasi ekosistem dan menjaga biodiversiti kita terutama pasca Karhutla,” ujarnya.

Raja Juli juga menyampaikan bahwa Kaesang telah memahami dan menerima keputusannya untuk meninggalkan jabatan struktural maupun aktivitas partai.

Bahkan, Kaesang menitipkan pesan agar dirinya semakin meningkatkan pengabdian kepada negara melalui tugas pemerintahan yang kini diemban.

“Ketua Umum, Mas Kaesang Pangarep, bisa memahami dan menerima pengunduran diri saya dan berpesan agar saya bekerja lebih keras lagi mengabdi kepada negara yang kita cintai bersama,” katanya. []

Ia mengembuskan napas terakhir pada usia yang belum disebutkan setelah berjuang melawan penyakit leukemia.

Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, saat dikonfirmasi mengenai kabar meninggalnya Panda.

“Iya benar,” ujar Adhi.

Panda Nababan dilaporkan meninggal dunia pada pukul 09.37 WIB di kediamannya yang beralamat di Jalan Damai Nomor 9, Pondok Aren, Jombang, Tangerang Selatan.

Putra Panda, Putra Nababan, juga menyampaikan kabar duka tersebut melalui pesan singkat.

Ia menjelaskan bahwa sang ayah meninggal setelah menjalani perjuangan melawan leukemia.

“Dengan ini kami sampaikan, paman kami Bapak Panda Nababan baru saja wafat pada pk 9.37 lalu setelah berjuang melawan leukemia di rumah nya di Jl Damai no 9, Pondok Aren, Jombang, TangSel,” kata Putra.

“Mohon doanya bagi Beliau,” imbuhnya.

Panda Nababan dikenal sebagai wartawan senior sekaligus politikus yang telah lama berkecimpung di dunia politik nasional.

Namanya juga dikenal sebagai salah satu loyalis Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dalam perjalanan politiknya, Panda pernah menjadi anggota DPR RI selama tiga periode, yakni sejak 1999 hingga 2012.

Sebelum terjun lebih jauh ke dunia politik, Panda mengawali karier jurnalistiknya di Harian Warta pada 1969. Kariernya sebagai wartawan tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjangnya sebelum aktif di PDIP. []

Asep menegaskan informasi tersebut tidak benar.

“Infonya tidak benar,” tegas Asep saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (8/11/2026).

Hingga saat ini, Bareskrim Polri baru menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik.

Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Mereka adalah Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan karena sedang menjalani perawatan akibat sakit.

Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah pihak lain juga diduga menjadi korban, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana.

Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.

Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengategorikan dugaan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar. []

Saat ini, langkah yang diambil pemerintah baru sebatas memberhentikan Listyo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

Keputusan tersebut menyusul penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah belum membahas lebih jauh mengenai pencabutan tanda kehormatan tersebut.

“Belum, belum (cabut Bintang Mahaputera Adipurna Listyo). Sementara kita berhentikan dulu sebagai KSP ya,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sebagai informasi, Listyo menerima anugerah Bintang Mahaputera Adipurna pada Kamis (1/10/2026), bertepatan dengan pelantikannya sebagai KSP.

Penganugerahan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86 TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera.

DPR Minta Dewan Gelar Kaji Ulang

Di tengah belum adanya keputusan dari Istana, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mendorong Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk mengkaji ulang pemberian Bintang Mahaputera Adipurna kepada Listyo Sigit.

Dikutip dari Antara, TB Hasanuddin menilai perkembangan perkara yang menjerat Listyo perlu menjadi perhatian Dewan GTK.

Kasus ini bergulir menyusul tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi dengan terdakwa Roy Suryo.

Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, menyatakan bahwa pihak universitas menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Ia menegaskan, UGM telah menjalankan perannya secara optimal, termasuk menyerahkan berbagai bukti yang diperlukan oleh penegak hukum.

“UGM menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan telah melakukan peran sebagaimana mestinya, termasuk memberikan bukti-bukti yang diperlukan,” ujar Made Andi melalui keterangan tertulis, Jumat (6/11).

Meski demikian, Made Andi menuturkan bahwa hingga saat ini belum ada informasi tambahan yang perlu disampaikan kepada publik.

Pihaknya berjanji akan memberikan pembaruan jika terdapat perkembangan penting di kemudian hari.

“Sejauh ini tidak ada informasi yang perlu ditambahkan. Jika ada perkembangan yang perlu disampaikan, kami akan lakukan pada kesempatan pertama,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, UGM juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan atensi yang diberikan oleh media serta masyarakat luas terhadap perkembangan kasus tersebut.

Sebelumnya, Jokowi hadir langsung sebagai saksi di PN Jakarta Timur pada Kamis (5/11). Dalam persidangan tersebut, Jokowi menunjukkan ijazah aslinya mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga sarjana (S1).

Ia juga menegaskan bahwa foto pria berkumis tipis dan berkacamata yang tercetak pada ijazah S1 UGM miliknya adalah foto dirinya yang sah.

Usai persidangan, Jokowi berharap proses hukum ini dapat berjalan tuntas dan memulihkan nama baiknya. []

Langkah hukum ini dilakukan di tengah proses penyidikan atas dugaan rasuah dalam proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina yang mencakup kurun waktu 2018–2023.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan konfirmasi ihwal penyitaan dana yang berasal dari Bobby, yang dalam perkara ini diposisikan sebagai saksi.

“Benar, dalam penyidikan perkara itu telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp2 miliar dari salah seorang saksi, saudara BR,” ujar Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (6/11).

Konfirmasi serupa juga disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein.

Kendati membenarkan adanya tindakan penyitaan tersebut, Taufik tidak merinci secara gamblang besaran nominal uang yang diamankan dari pihak BR.

“Iya betul. Penyidik sudah melakukan penyitaan,” ucap Taufik singkat.

Sebelumnya, lembaga antirasuah telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bobby Rasyidin sebagai saksi pada 14 Agustus 2025 lalu.

Pada saat itu, kapasitas pemeriksaan Bobby merujuk pada kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero) untuk periode 2021-2025.

Pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek digitalisasi SPBU Pertamina (2018-2023) ini mulai disidik oleh KPK sejak September 2024.

Guna mendalami perkara tersebut, penyidik mulai memanggil sejumlah saksi secara maraton sejak 20 Januari 2025.

Seiring berjalannya proses hukum, KPK menyatakan telah menetapkan tiga orang tersangka.

Meski demikian, pengumuman resmi mengenai identitas lengkap para tersangka tersebut belum dirilis ke publik pada saat itu.

Menjelang akhir Agustus, tepatnya pada 28 Agustus 2025, KPK mengumumkan bahwa proses penyidikan kasus ini telah mendekati fase final.

Tim penyidik saat itu tengah mengintensifkan koordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna merampungkan penghitungan kerugian keuangan negara.

Pembaruan informasi kembali diungkapkan KPK pada 6 Oktober 2025. Lembaga antirasuah mendapati bahwa salah satu tersangka dalam pusaran korupsi digitalisasi SPBU yakni Elvizar ternyata juga terseret dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara terpisah, yaitu dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau Bank BRI periode 2020-2024.

Setelah melengkapi berkas dan alat bukti, KPK akhirnya resmi melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka kasus digitalisasi SPBU Pertamina pada 4 Agustus 2026.

Adapun tiga orang yang ditahan tersebut meliputi Elvizar, Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia (Persero) periode 2017-2019 Dian Rachmawan, serta Senior General Manager Strategic Sourcing Operation (SGM SSO) Procurement PT Telkom Indonesia (Persero) periode 2012-2020 Weriza. []

Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, menegaskan bahwa pihak kampus menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung.

Ia mengatakan, UGM telah menjalankan perannya sesuai kewenangan, termasuk memberikan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara tersebut.

“UGM menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan telah melakukan peran sebagaimana mestinya, termasuk memberikan bukti-bukti yang diperlukan,” ujar Made Andi dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).

Made Andi menyebutkan, hingga saat ini belum ada informasi tambahan yang dapat disampaikan pihak kampus kepada masyarakat terkait perkembangan perkara tersebut.

Namun, UGM berjanji akan memberikan keterangan apabila terdapat perkembangan baru yang perlu diketahui publik.

“Sejauh ini tidak ada informasi yang perlu ditambahkan. Jika ada perkembangan yang perlu disampaikan, kami akan lakukan pada kesempatan pertama,” katanya.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian media dan masyarakat yang terus mengikuti perkembangan kasus yang melibatkan mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Sebelumnya, Jokowi hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Di hadapan majelis hakim, Jokowi memaparkan perjalanan pendidikannya sejak sekolah dasar hingga menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Kehutanan UGM.

Jokowi menegaskan dirinya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga mengingatkan pentingnya menghargai hak konstitusional setiap pihak.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui awak media usai menghadiri sidang perkara tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

“Ya kita hormati seluruh proses hukum yang ada, juga kita hormati hak-hak yang ada di konstitusi kita,” ujar Jokowi.

Wacana pemakzulan Gibran mencuat setelah muncul sejumlah putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.

Salah satunya adalah putusan Mahkamah Agung (MA) pada Jumat (30/10/2026).

MA mengabulkan gugatan yang diajukan HM Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.

Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024 tidak sah.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan pada Selasa (6/10/2026) menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

Ketentuan mengenai persyaratan pendidikan tersebut merujuk pada Undang-Undang Pemilu, yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden paling rendah berpendidikan tamat SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan pencalonan maupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Persoalan tersebut kemudian diarahkan kepada parlemen untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusi.

Setelah putusan MK itu, sejumlah anggota DPR RI mulai melakukan konsolidasi dan menjajaki kemungkinan penggunaan mekanisme pemakzulan terhadap Gibran.

Hingga kini, isu tersebut menjadi perhatian publik, terutama terkait proses hukum dan ketentuan konstitusional yang mengatur pemberhentian presiden maupun wakil presiden. []

Pengalaman tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan kesaksian dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026) malam.

Dalam perkara tersebut, dr Tifa berstatus sebagai terdakwa.

Di hadapan majelis hakim, Jokowi menyebut kedatangan rombongan ke makam ibunya menjadi salah satu peristiwa yang paling melukai perasaannya.

Terlebih, dalam peristiwa itu muncul pernyataan yang menyebut Sudjiatmi Notomihardjo bukan ibu kandungnya.

Jokowi menegaskan bahwa Sudjiatmi merupakan ibu biologis yang telah membesarkan dan merawatnya sejak bayi hingga dewasa, meski harus menghadapi berbagai keterbatasan.

“Di situ menyampaikan bahwa Sudjiatmi Notomihardjo itu bukan ibu saya. Padahal beliau itu ibu kandung saya, yang memberi makan saya dari kecil, dari bayi sampai gede, menyekolahkan saya dengan amat sulitnya,” kata Jokowi dalam persidangan.

Selain persoalan makam ibunya, Jokowi juga membeberkan sejumlah pengalaman yang dialaminya selama polemik dugaan ijazah palsu mencuat.

Salah satunya mengenai kedatangan sekelompok orang menggunakan bus ke kediamannya. Rombongan tersebut disebut meminta agar Jokowi memperlihatkan ijazah asli miliknya.

Jokowi mengaku mempertanyakan dasar kewenangan kelompok tersebut untuk meminta dokumen pribadi yang dimilikinya.

Menurut dia, sebelumnya rombongan serupa juga mendatangi Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Mereka berbondong-bondong dengan bus datang ke UGM. Setelah itu, berbondong-bondong satu bus juga datang ke rumah saya untuk meminta, mereka meminta diperlihatkan ijazah asli saya. Saya sampaikan, otoritas Anda apa? Kewenangan Anda apa?” ujar Jokowi.

Saat Jokowi memberikan keterangan, dr Tifa sempat menyela dan menyebut penjelasan tersebut tidak relevan dengan perkara yang sedang disidangkan.

Meski demikian, majelis hakim meminta Jokowi melanjutkan keterangannya.

Dalam perkara ini, dr Tifa didakwa melanggar Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada dakwaan subsidair, jaksa juga menjeratnya dengan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP.

Selain itu, dr Tifa didakwa melanggar Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. []

Langkah tersebut diambil Jokowi setelah dirinya meminta izin secara resmi kepada majelis hakim untuk menunjukkan ijazah dari berbagai jenjang pendidikan yang telah ia tempuh.

Melihat hal itu, Roy Suryo yang duduk sebagai terdakwa lantas mendekati area meja majelis hakim dan tak kuasa menahan tawa saat dokumen-dokumen tersebut dipamerkan ke hadapan publik.

Kehadiran Jokowi dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong terkait tudingan ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo sebagai terdakwa.

Di hadapan persidangan, Jokowi menegaskan bahwa tuduhan tersebut telah menciderai kehormatan diri serta keluarganya.

“Kerugian immaterial karena tercemarnya nama baik saya dan juga keluarga saya, dan kemudian saya juga merasa telah dihina, direndahkan dengan amat sangat,” ungkap Jokowi di ruang sidang.

Selain kerugian moril, Jokowi juga menyinggung hasil survei terbaru yang menunjukkan bahwa sekitar 18 persen masyarakat sempat mempercayai isu miring mengenai keaslian ijazahnya.

Menurutnya, angka tersebut setara dengan sekitar 34 juta jiwa, yang dinilai berdampak langsung terhadap penurunan tingkat kepercayaan publik kepada dirinya.

Tidak hanya itu, Jokowi merasa dirugikan lantaran tudingan tersebut menyasar perjalanan politiknya.

Ia menyebut tuduhan itu seolah menuding dirinya menggunakan dokumen palsu saat maju dalam kontestasi pemilihan wali kota dua kali, gubernur satu kali, hingga pemilihan presiden dua kali.

Kasus ini sendiri bermula dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Roy Suryo atas dugaan pencemaran nama baik serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang perkaranya mulai disidangkan sejak pertengahan September lalu di PN Jakarta Timur. []

Sidang kali ini dijadwalkan menghadirkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai saksi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan pengamanan dan pengawalan optimal pada setiap kegiatan masyarakat maupun agenda kenegaraan di wilayah hukumnya.

“Seluruh aktivitas kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya kami lakukan pengamanan dan pengawalan,” ujar Budi, Rabu (4/11/2026).

Pengamanan ini mencakup kelancaran jalannya sidang, pengaturan lalu lintas, serta antisipasi potensi mobilisasi massa.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurrizal, menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan skema pengamanan berlapis sebanyak tiga ring:

• Ring 1: Difokuskan di area dalam ruang sidang utama.

• Ring 2: Ditempatkan di sekitar area kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

• Ring 3: Mencakup area luar gedung pengadilan untuk mengantisipasi potensi kemacetan dan dinamika situasi lapangan. []