News – Daerah Eranasional.com

Ditahan Sejak Ramadan 2026, Richard Lee Pilih Fokus Persiapan Sidang

Aditya — Sat, 04 Apr 2026 18:53:33 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kehidupan Richard Lee mengalami perubahan drastis setelah dirinya resmi ditahan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sudah genap satu bulan menjalani masa penahanan sejak Ramadan 2026, aktivitas sehari-hari dokter sekaligus pengusaha klinik kecantikan tersebut kini jauh berbeda dari kehidupan sebelumnya yang dikenal serba nyaman.

Informasi mengenai kondisi terkini Richard Lee di dalam tahanan disampaikan oleh kuasa hukumnya, Abdul Haji Talaohu. Ia memastikan bahwa kliennya dalam keadaan sehat meski harus menjalani hari-hari di balik jeruji besi bersama sejumlah tahanan lain dalam satu sel. Situasi ini tentu menjadi pengalaman baru bagi Richard, yang sebelumnya dikenal memiliki kehidupan mapan dengan berbagai fasilitas mewah.

Menurut Abdul, selama menjalani masa penahanan, Richard Lee justru memilih untuk memanfaatkan waktunya secara produktif. Ia disebut lebih banyak menghabiskan waktu dengan membaca buku serta menulis, sebagai bentuk refleksi sekaligus persiapan menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Aktivitas tersebut dinilai menjadi cara bagi Richard untuk tetap menjaga kondisi mentalnya agar tetap stabil di tengah tekanan kasus yang dihadapi.

Kasus yang menjerat Richard Lee bermula dari laporan yang diajukan oleh sesama praktisi kecantikan, Samira Farahnaz, yang dikenal publik dengan julukan Dokter Detektif atau Doktif. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap regulasi perlindungan konsumen dan kesehatan, khususnya terkait produk skincare yang dipasarkan oleh pihak Richard Lee.

Seiring berjalannya waktu, proses hukum terhadap kasus ini terus berkembang. Penyidik dari Polda Metro Jaya diketahui telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Banten sebagai bagian dari tahapan hukum yang berlaku. Dalam proses tersebut, masa penahanan Richard Lee pun diperpanjang selama 40 hari ke depan, yang menurut pihak kuasa hukum merupakan prosedur standar dalam penanganan perkara pidana.

Nonaktif Sementara, Hajar Aswad Tegaskan Dukung Perbaikan Internal

Fyan Hadi — Sat, 04 Apr 2026 06:08:49 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, resmi dicopot sementara dari jabatannya menyusul dugaan kasus pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum petugas imigrasi berinisial JS terhadap wisatawan mancanegara di Pelabuhan Internasional Batam Centre.

Keputusan pencopotan tersebut mulai berlaku pada Senin, 6 April 2026. Setelah diberhentikan dari posisinya, Hajar Aswad akan ditarik sementara ke kantor pusat di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Ujo Sujoto, membenarkan langkah tersebut.

Ia menyebutkan bahwa penarikan dilakukan sebagai bagian dari pendalaman kasus dugaan pungli yang terjadi pada 13 Maret 2026.

“Mulai hari Senin, 6 April 2026, yang bersangkutan ditarik ke pusat untuk pemeriksaan,” ujar Ujo saat dikonfirmasi media, Jumat (3/4).

Ujo menjelaskan, pemeriksaan akan dilakukan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) di Jakarta. Namun, ia belum dapat memastikan berapa lama proses tersebut akan berlangsung.

Sementara itu, untuk mengisi kekosongan jabatan, posisi Kepala Kantor Imigrasi Batam akan dipegang oleh Pelaksana Harian (Plh) hingga ditunjuk pejabat definitif.

“Untuk sementara, jabatan diisi oleh Plh sampai ada penunjukan resmi,” tambahnya.

Menanggapi pencopotan tersebut, Hajar Aswad membenarkan bahwa dirinya dinonaktifkan dari jabatan, namun ia menegaskan langkah itu bersifat sementara sebagai bagian dari proses pemeriksaan.

“Iya, betul. Sifatnya sementara, karena saya harus mengklarifikasi penjelasan secara menyeluruh terkait kasus ini ke pusat,” ujarnya saat dihubungi eranasional, Sabtu (4/4).

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pembenahan di lingkungan imigrasi.

“Intinya saya mendukung pembenahan secara menyeluruh,” tambahnya.

Lebih lanjut, Aswad menilai kejadian ini merupakan bagian dari risiko jabatan sebagai pimpinan ketika terdapat kesalahan di jajaran bawahannya.

“Ini bagian dari risiko sebagai pimpinan, ketika ada anak buah atau jajaran yang melakukan kesalahan,” tegasnya.

Di sisi lain, oknum petugas imigrasi berinisial JS yang diduga melakukan pungli terhadap turis asing juga masih dalam proses pemeriksaan oleh Direktorat Kepatuhan Internal (Patnal) Direktorat Jenderal Imigrasi.

Menag Instruksikan Layanan Publik Kemenag Tetap Optimal Meski WFH

Rio Anthony — Sat, 04 Apr 2026 00:56:40 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Agama Nasaruddin Umar menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan layanan publik tetap berjalan optimal meski diterapkan skema work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat.

Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN dalam rangka mendukung percepatan transformasi tata kelola pemerintahan.

“Pelayanan publik adalah prioritas utama. Penyesuaian sistem kerja, termasuk WFH, tidak boleh mengurangi kualitas layanan. Layanan harus tetap hadir, mudah diakses, dan berkualitas bagi masyarakat,” tegas Menag, dikutip Sabtu, (4/4/2026).

Instruksi tersebut berlaku bagi seluruh satuan kerja Kemenag di pusat maupun daerah, dengan tujuan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pengaturan teknis pelaksanaan WFH diserahkan kepada pimpinan masing-masing satuan kerja dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan jenis layanan.

Namun demikian, pimpinan satker tetap wajib memastikan bahwa layanan esensial yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti layanan pencatatan nikah, legalisasi buku nikah, serta layanan keagamaan lainnya tetap tersedia dan dapat diakses.

Menag juga mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam pelayanan publik di lingkungan Kemenag.

“Pemanfaatan teknologi harus menjadi solusi untuk menjaga kualitas layanan. Digitalisasi layanan perlu terus diperkuat agar masyarakat tetap terlayani tanpa hambatan,” ujarnya.

Menag menambahkan, setiap satuan kerja perlu memastikan informasi layanan tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Baik layanan daring maupun luring tetap harus memenuhi standar kualitas dan waktu yang telah ditetapkan.

“Keterbukaan informasi menjadi kunci. Masyarakat harus mendapatkan kepastian layanan, meskipun ada penyesuaian sistem kerja,” tandasnya.

Selain itu, pimpinan satker diminta memastikan layanan publik tetap inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak.

Menag Dorong Budaya Kerja Hemat Energi

Lebih lanjut, Menag menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang adaptif sekaligus mendukung praktik hemat energi di lingkungan Kementerian Agama.

Salah satu langkah yang diterapkan adalah pengaturan penggunaan kendaraan dinas hingga maksimal 50 persen, serta mendorong ASN untuk memprioritaskan penggunaan transportasi umum.

Selain itu, pengelolaan perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun luar negeri, diarahkan secara lebih bijak. Pelaksanaan rapat dan koordinasi secara daring juga terus dioptimalkan guna mengurangi mobilitas, sehingga lebih ramah energi.

“Kita ingin membangun kebiasaan kerja yang lebih adaptif sekaligus mendorong pola hidup yang lebih hemat energi. Pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian dari solusi agar pekerjaan tetap berjalan optimal tanpa ketergantungan pada mobilitas tinggi,” lanjutnya.

Di sisi lain, seluruh satuan kerja didorong untuk menggunakan listrik secara bijak, baik di lingkungan kantor maupun di rumah, sebagai bagian dari pembiasaan budaya hemat energi.

“Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” ujar Menag. []

Mahfud MD Kritik Penanganan Kasus Amsal Sitepu

Aditya — Thu, 02 Apr 2026 17:49:44 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyoroti secara tajam penanganan kasus yang sempat menjerat pelaku ekonomi kreatif, Amsal Christy Sitepu. Ia mengaku heran dengan penerapan pasal tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut, mengingat Amsal bukanlah pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Kasus ini sendiri berakhir dengan putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Rabu, 1 April 2026. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa Amsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, baik dalam dakwaan primer maupun subsider.

Ketua majelis hakim, Mohammad Yusafrihardi Girsang, menegaskan bahwa seluruh dakwaan terhadap terdakwa tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk membebaskan Amsal dari semua tuntutan hukum serta memulihkan hak-haknya, termasuk nama baik dan martabatnya sebagai warga negara.

Putusan ini sekaligus menjadi titik akhir dari proses hukum yang cukup panjang dan menyita perhatian publik. Sebelumnya, Amsal sempat dituntut hukuman dua tahun penjara, denda Rp50 juta, serta kewajiban mengganti kerugian negara sebesar Rp202 juta oleh pihak kejaksaan.

Perkara ini bermula dari proyek pembuatan video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Proyek tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2020 hingga 2022, dengan nilai total mencapai sekitar Rp600 juta. Desa-desa yang terlibat tersebar di beberapa kecamatan, di antaranya Tigapanah, Tiganderket, Tigabinanga, dan Namanteran.

Krisis Stok BBM Shell Belum Usai, SPBU Sepi dengan Plang Harga Rp 0

Aditya — Thu, 02 Apr 2026 17:34:21 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sejumlah pemilik kendaraan di wilayah Jabodetabek dibuat kebingungan dengan kondisi terkini di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar milik Shell Indonesia yang hingga kini masih mengalami kekosongan stok bahan bakar minyak (BBM). Situasi ini terlihat dari tidak adanya aktivitas pengisian BBM di beberapa SPBU, bahkan papan informasi harga di lokasi tersebut menunjukkan angka nol rupiah.

Fenomena plang harga bertuliskan Rp 0 tersebut menjadi simbol nyata bahwa seluruh produk BBM di SPBU tersebut untuk sementara tidak tersedia. Kondisi ini kontras dengan SPBU lain di sekitar lokasi yang tetap beroperasi normal dan melayani pengisian bahan bakar seperti biasa.

Sejumlah pengendara yang biasa menggunakan BBM dari Shell mengaku kebingungan dan mulai mempertanyakan kapan pasokan akan kembali normal. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya beralih ke SPBU lain demi memenuhi kebutuhan bahan bakar harian, meskipun sebelumnya telah memiliki preferensi terhadap produk Shell yang dikenal memiliki kualitas tinggi.

Jika dibandingkan dengan SPBU milik BP maupun Vivo Energy, kondisi di SPBU Shell terlihat jauh berbeda. Kedua jaringan SPBU tersebut tetap beroperasi tanpa gangguan berarti, dengan stok BBM yang tersedia dan aktivitas kendaraan yang relatif ramai.

Di sisi lain, banyak SPBU Shell justru tampak lengang, tanpa antrean kendaraan maupun aktivitas pengisian bahan bakar. Situasi ini tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga memberikan kesan bahwa operasional SPBU berjalan tidak maksimal dalam beberapa waktu terakhir.

Kondisi kekosongan BBM ini sebenarnya bukan kejadian baru. Sejak beberapa bulan terakhir, indikasi kelangkaan sudah mulai dirasakan oleh pelanggan setia Shell. Bahkan, sebagian konsumen menyebut bahwa tanda-tanda keterbatasan pasokan telah muncul sejak tahun sebelumnya, meskipun pada saat itu belum terlalu mencolok.

Peran Brand Ambassador Disorot, Dude Harlino dan Alyssa Soebandono Dipanggil Polisi

Aditya — Thu, 02 Apr 2026 15:54:14 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pasangan selebritas Dude Harlino dan Alyssa Soebandono dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri pada Kamis, 2 April 2026. Keduanya akan dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi terkait penyidikan kasus yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Pemeriksaan tersebut dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, sebagai bagian dari upaya penyidik untuk mendalami peran berbagai pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas perusahaan tersebut. Pemanggilan terhadap pasangan ini telah dilakukan secara resmi melalui surat yang dikirimkan sebelumnya oleh penyidik.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak, menjelaskan bahwa keduanya dipanggil bukan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam dugaan tindak pidana, melainkan sebagai saksi yang dianggap mengetahui atau memiliki informasi terkait kegiatan perusahaan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari prosedur standar dalam proses penyidikan untuk mengumpulkan fakta secara menyeluruh.

Menurut keterangan penyidik, nama Dude Harlino dan Alyssa Soebandono muncul dalam hasil penyelidikan karena keduanya pernah terlibat dalam aktivitas promosi perusahaan sebagai brand ambassador. Keterlibatan tersebut dinilai penting untuk ditelusuri lebih lanjut guna memahami bagaimana strategi pemasaran perusahaan dijalankan dan sejauh mana informasi yang disampaikan kepada publik.

Kasus yang tengah ditangani ini berkaitan dengan dugaan penipuan, penggelapan, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengelolaan dana masyarakat. Penyidik menduga bahwa perusahaan tersebut menjalankan skema pendanaan dengan menggunakan proyek-proyek yang tidak memiliki dasar nyata atau bersifat fiktif, namun tetap ditawarkan kepada publik sebagai peluang investasi.

Dalam proses penyidikan yang telah berjalan, aparat kepolisian telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Salah satu di antaranya adalah sosok berinisial AS yang diketahui merupakan pendiri perusahaan sekaligus pernah menjabat sebagai direktur dalam kurun waktu beberapa tahun. Selain itu, terdapat tersangka lain yang menjabat sebagai direktur utama, direktur, hingga komisaris perusahaan, yang diduga memiliki peran dalam pengambilan keputusan strategis.

Kebijakan WFH Berlaku, Ini Sektor Penting yang Tetap Harus Beroperasi

Aditya — Thu, 02 Apr 2026 15:22:15 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Indonesia mulai mendorong penerapan pola kerja fleksibel melalui kebijakan Work From Home (WFH) yang ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya setiap hari Jumat. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam mendorong transformasi budaya kerja nasional yang lebih adaptif, efisien, serta mendukung penghematan energi di lingkungan kerja.

Selain ASN, pemerintah juga mengimbau perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk turut menerapkan sistem kerja serupa. Namun, penerapannya tidak bersifat wajib, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik masing-masing sektor usaha.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tidak semua sektor dapat menerapkan WFH, mengingat ada sejumlah bidang yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja untuk menjaga kelangsungan layanan dan operasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menegaskan bahwa terdapat sektor-sektor tertentu yang dikecualikan dari kebijakan ini. Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik, sehingga tidak memungkinkan untuk dijalankan secara jarak jauh.

Ia menjelaskan bahwa sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap harus berjalan normal karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain itu, sektor strategis lain seperti industri, energi, hingga distribusi logistik juga memerlukan kehadiran tenaga kerja secara langsung di lapangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa kebijakan WFH untuk sektor swasta hanya bersifat imbauan. Pemerintah memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk menentukan skema kerja yang paling sesuai dengan kondisi operasional masing-masing.

Rini Widyantini Larang Pemda Berhentikan PPPK Secara Sepihak

Aditya — Thu, 02 Apr 2026 13:28:52 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Isu mengenai potensi pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh sejumlah pemerintah daerah akibat keterbatasan anggaran akhirnya mendapat respons tegas dari pemerintah pusat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan bahwa PPPK tidak dapat diberhentikan secara sepihak selama masa kontraknya masih berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam forum tersebut, Rini menekankan bahwa status PPPK sebagai bagian dari aparatur sipil negara (ASN) memberikan perlindungan hukum yang jelas, sehingga tidak bisa dihentikan tanpa dasar yang sesuai ketentuan.

Menurutnya, kontrak kerja yang telah disepakati antara pemerintah dan PPPK memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, wajib menghormati perjanjian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghentian kerja hanya dapat dilakukan jika kontrak telah berakhir atau terdapat pelanggaran yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Lebih jauh, Rini menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK sejak awal didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan layanan publik. Banyak sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan yang bergantung pada keberadaan PPPK. Karena itu, kebijakan yang berpotensi mengganggu stabilitas tenaga kerja ini perlu dipertimbangkan secara matang.

Ia juga menyinggung bahwa setiap instansi yang merekrut PPPK sebelumnya telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Dokumen tersebut menjadi bentuk komitmen bahwa pemerintah daerah siap menanggung konsekuensi administratif dan finansial atas pengangkatan tenaga PPPK. Dengan demikian, alasan keterbatasan anggaran tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan mereka.

Di tengah kekhawatiran yang berkembang, pemerintah memang tengah menghadapi tantangan terkait pengelolaan anggaran daerah. Salah satu aturan yang menjadi sorotan adalah pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan mulai diberlakukan pada 2027. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pameran INDOMAEX-IIES 2026 Buka Peluang Ekspansi Bisnis Pasar Global

Angie — Thu, 02 Apr 2026 09:49:56 +0000

Tangerang, ERANASIONAL.COM – Pameran industri berskala internasional, INDOMAEX 2026 dan IIES (Indonesia Import & Export Branding Showcase) 2026, resmi diluncurkan melalui konferensi pers yang digelar di Sepong, Tangerang , Rabu (2/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat inovasi industri dan perdagangan global.

Event gabungan dua pameran besar ini diselenggarakan oleh PT Indonesia Mass Event Management, yang menghadirkan platform terpadu bagi pelaku industri, investor, dan pengusaha untuk memperluas jaringan bisnis.

Presiden Direktur PT Solindo Duta Praga, Chairul Umaiya, dalam keterangannya menyampaikan bahwa penggabungan INDOMAEX dan IIES diharapkan mampu menghadirkan peluang bisnis yang lebih luas dan terintegrasi.

“INDOMAEX dan IIES kami hadirkan sebagai satu kesatuan event yang saling melengkapi. Ini bukan sekadar pameran, tetapi wadah strategis untuk memperluas pasar, membangun kemitraan, serta mendorong pertumbuhan industri nasional ke level global,” ujar Chairul Umaiya.

Ia juga mengungkapkan bahwa penyelenggaraan event ini turut menggandeng Kementerian UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia.

“Kami juga menggandeng Kementerian UMKM agar para pelaku usaha kecil bisa ikut terlibat, berkembang, dan naik kelas melalui akses pasar serta jejaring bisnis yang lebih luas,” ungkapnya.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri oleh Dato Chong Chong Tik dari ES Management beserta tim, yang mendukung penyelenggaraan event sebagai bagian dari penguatan jejaring bisnis internasional.

INDOMAEX 2026 yang memasuki edisi ke-16 akan menampilkan berbagai inovasi di sektor manufaktur dan teknologi, mulai dari industri plastik, mesin, kemasan, hingga teknologi cerdas berbasis AI.

Sementara itu, IIES 2026 (Indonesia Import & Export Showcase) akan berfokus pada promosi produk unggulan Indonesia ke pasar global, seperti produk kesehatan, makanan dan minuman, bahan bangunan, hingga produk fashion dan dekorasi rumah tangga.

WFH Seminggu Sekali Resmi Diimbau, Hak Karyawan Tetap Aman

Aditya — Wed, 01 Apr 2026 22:24:43 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah resmi memberlakukan imbauan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi karyawan sektor swasta mulai Rabu, 1 April 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pola kerja yang lebih fleksibel sekaligus menyesuaikan dinamika kebutuhan dunia kerja modern.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut mulai efektif diterapkan sebagai langkah bersama secara nasional. Ia menegaskan bahwa momentum ini diharapkan dapat menjadi titik awal perubahan budaya kerja yang lebih adaptif di berbagai sektor industri.

Dalam keterangannya di Jakarta, Yassierli menjelaskan bahwa imbauan ini sejalan dengan arahan dari Airlangga Hartarto sebelumnya, yang menekankan pentingnya transformasi sistem kerja untuk mendukung produktivitas sekaligus efisiensi energi. Pemerintah ingin menjadikan tanggal 1 April sebagai tonggak dimulainya penerapan pola kerja baru yang lebih fleksibel namun tetap produktif.

Lebih lanjut, kebijakan WFH ini tidak hanya berlaku bagi sektor swasta, tetapi juga mencakup badan usaha milik negara (BUMN) serta badan usaha milik daerah (BUMD). Pemerintah menetapkan masa evaluasi selama dua bulan ke depan, serupa dengan yang diterapkan pada aparatur sipil negara (ASN). Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan sekaligus mengidentifikasi potensi kendala di lapangan.

Yassierli menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan pemerintah akan difokuskan pada implementasi imbauan WFH, bukan pada program lain seperti efisiensi energi di lingkungan kerja. Ia optimistis bahwa program penghematan energi akan tetap berjalan secara berkelanjutan tanpa harus bergantung pada evaluasi kebijakan WFH.

Petisi Tolak Perampasan Hotel Sultan, JK: Jangan Rusak Kepastian Hukum

Fyan Hadi — Wed, 01 Apr 2026 10:24:56 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Gelombang penolakan terhadap dugaan pengambilalihan kawasan Hotel Sultan oleh pemerintah kian menggema. Sejumlah tokoh nasional secara terbuka meluncurkan Petisi Keadilan bertajuk “Tolak Perampasan Hotel Sultan”, dalam sebuah forum yang sarat kritik tajam terhadap negara.

Digelar di Kudus Hall, Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (1/4/2026), forum tersebut menjadi panggung konsolidasi berbagai elemen, mulai dari tokoh agama, akademisi, pengusaha, mahasisma hingga perwakilan pemuda yang menilai langkah negara berpotensi melanggar prinsip hukum.

Ketua Tim Penasihat Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, melontarkan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam sengketa hukum.

“Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tidak boleh ada tindakan sepihak yang mengabaikan proses hukum yang sah,” tegas Hamdan dalam orasinya.

Menurutnya, setiap upaya pengambilalihan tanpa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berpotensi mencederai keadilan dan merusak kepercayaan publik.

Nada kritik serupa disampaikan inisiator petisi, Din Syamsuddin.

Ia menilai petisi ini merupakan bentuk perlawanan moral masyarakat terhadap praktik yang dinilai tidak adil.

“Ini bukan sekadar soal satu aset, tetapi soal tegaknya hukum dan keadilan sosial di negeri ini,” ujarnya.

Sejumlah Tokoh Besar hadir dalam penadatanganan Petisi Tolak Perampasan Hotel Sultan, termasuk Pontjo Sutowo (Batik Kuning). Dok.Eranasional

Sorotan paling tajam datang dari mantan wakil presiden ke-10 Jusuf Kalla. Dalam orasi kebangsaannya, ia mengingatkan dampak serius jika kepastian hukum diabaikan, terutama bagi dunia usaha.

“Kepastian hukum itu fondasi. Kalau negara sendiri yang membuat ketidakpastian, maka kepercayaan akan runtuh,” kata Jusuf Kalla.

Ia menegaskan, kebijakan yang tidak berbasis hukum jelas berpotensi mengganggu iklim investasi dan merugikan masyarakat luas.

Isi Petisi Keadilan

Hendarsam Marantoko Resmi Jabat Dirjen Imigrasi

Fyan Hadi — Wed, 01 Apr 2026 06:44:43 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Politisi Hendarsam Marantoko resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Rabu (1/4/2026).

Pelantikan berlangsung di Aula Jusuf Adiwinata, Kantor Kemenimipas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Prosesi dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Pengangkatan Hendarsam sebagai Dirjen Imigrasi mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 187/TPA dan 188/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kemenimipas.

Upacara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenimipas. Selanjutnya, dibacakan keputusan presiden sebelum prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan.

Dalam sumpah jabatannya, Hendarsam menegaskan komitmennya untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab.

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya demi dharma bakti kepada bangsa dan negara,” ucap Hendarsam.

Ia juga menegaskan akan menjaga integritas, menjunjung tinggi etika jabatan, serta tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan tugas.

Acara pelantikan turut dihadiri para pejabat tinggi madya, staf ahli, staf khusus, tenaga ahli menteri, serta pimpinan unit utama di lingkungan Kemenimipas.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan pakta integritas dan serah terima jabatan Direktur Jenderal Imigrasi.

Pelindo Regional 4 Layani 758.000 Penumpang Selama Lebaran 2026, Naik 10,41% YoY

Rio Anthony — Wed, 01 Apr 2026 06:26:49 +0000

Makassar, ERANASIONAL.COM – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 mencatat total arus penumpang angkutan Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi mencapai 758.291 orang hingga periode H+10, meningkat 10,41% secara year on year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebanyak 686.770 orang.

Peningkatan jumlah penumpang tersebut diikuti dengan optimalisasi layanan operasional serta penguatan sistem pengamanan terpadu di seluruh terminal penumpang guna memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.

Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis mengatakan bahwa peningkatan arus penumpang tahun ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat serta meningkatnya kepercayaan pengguna jasa terhadap layanan pelabuhan yang dikelola Pelindo.

“Secara kumulatif hingga H+10, jumlah penumpang mencapai 758.291 orang, meningkat 10,41% dibandingkan tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan kesiapan operasional serta sinergi seluruh stakeholder dalam memastikan pelayanan yang aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Abdul Azis.

Sementara itu berdasarkan data, hingga H+10 Lebaran 2026, terdapat lima pelabuhan dengan arus penumpang tertinggi di wilayah Pelindo Regional 4, di mana Pelabuhan Balikpapan dengan 106.369 orang penumpang, Ambon 100.196 orang penumpang, dan Pelabuhan Makassar sebanyak 98.157 orang penumpang menjadi pelabuhan tersibuk di momen Lebaran tahun ini. Menyusul Pelabuhan Parepare sebanyak 79.320 orang penumpang dan Pelabuhan Ternate 73.469 orang penumpang.

Selain itu, secara keseluruhan jumlah penumpang naik tercatat sebanyak 412.013 orang, sementara penumpang turun mencapai 346.278 orang.

Puncak arus penumpang harian terjadi pada periode H-8 atau 13 Maret 2026 dengan total 46.949 orang, sedangkan pada masa arus balik tercatat peningkatan signifikan pada H+8 atau 29 Maret 2026 dengan total sebanyak 41.739 orang.

Arus Kapal Tembus 1.077 Unit

Selain peningkatan jumlah penumpang, Pelindo Regional 4 mencatat arus kapal pada periode angkutan Lebaran 2026 juga menunjukkan tren positif.

Di mana hingga H+10, jumlah kapal yang dilayani di wilayah kelolaan mencapai 1.077 unit, meningkat 0,94% secara YoY dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.067 unit.

Adapun 5 pelabuhan dengan arus kapal tertinggi yaitu Pelabuhan Ternate sebanyak 162 unit, Pelabuhan Ambon 126 unit, Pelabuhan Manado 124 unit, Pelabuhan Kendari 89 unit, dan Pelabuhan Makassar mencapai 73 unit.

Menurut Abdul Azis, kelancaran arus kapal menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas jadwal pelayaran selama periode angkutan Lebaran.

“Koordinasi intensif dengan operator kapal dan instansi terkait menjadi kunci dalam menjaga kelancaran arus kapal, sehingga distribusi penumpang tetap berjalan sesuai jadwal dan kapasitas layanan dapat dioptimalkan,” jelasnya.

Pengamanan Terpadu di Seluruh Terminal

Sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang, Pelindo Regional 4 turut memperkuat implementasi pengamanan terpadu selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

Division Head Operasi Pelindo Regional 4, Yusida M. Palesang menjelaskan bahwa berbagai langkah pengamanan telah dilakukan sejak awal periode angkutan Lebaran.

Menurut dia, Pelindo Regional 4 mengalokasikan tambahan personel pengamanan serta melakukan identifikasi titik rawan di seluruh area terminal penumpang, mulai dari gate pelabuhan, pintu masuk terminal, area drop zone, hingga area persimpangan kendaraan.

“Beberapa langkah pengamanan yang dilakukan antara lain, pengaturan jalur lalu lintas kendaraan dan penumpang. Pengawasan terhadap orang dan barang bawaan melalui fasilitas X-Ray, dan kendaraan. Peningkatan frekuensi patroli pengamanan. Penguatan sistem emergency response. Pengamanan khusus pada kunjungan VIP. Serta koordinasi intensif dengan aparat keamanan dan stakeholder terkait,” sebut Yusida.

Selain itu lanjut dia, tim respons cepat atau emergency response team juga diaktifkan untuk mengantisipasi situasi darurat serta memastikan kesiapan penanganan insiden keamanan selama periode angkutan Lebaran.

Pelindo Regional 4 juga melakukan berbagai langkah strategis guna meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa selama periode angkutan Lebaran yang meliputi, penataan area terminal penumpang, peningkatan fasilitas pelayanan public, penambahan personel operasional, penyediaan informasi layanan secara real time, dan peningkatan koordinasi lintas instansi.

Menurut Yusida, kesiapan operasional dan pengamanan menjadi faktor utama dalam mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik. Dia juga mengatakan bahwa seluruh terminal penumpang telah disiapkan dengan standar pelayanan yang optimal.

“Kami memastikan setiap proses berjalan sesuai prosedur keselamatan dan keamanan yang berlaku,”jelasnya.

Abdul Azis menambahkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 tidak terlepas dari sinergi antara Pelindo, operator kapal, aparat keamanan, serta instansi terkait lainnya.

Menurut dia, koordinasi lintas sektor yang solid menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas layanan pelabuhan selama periode puncak mobilitas masyarakat.

“Kolaborasi yang kuat antara seluruh stakeholder memungkinkan layanan pelabuhan berjalan dengan baik, sekaligus memastikan keselamatan penumpang menjadi prioritas utama,” katanya.

Pelindo Regional 4 akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan transportasi laut, termasuk melalui penguatan infrastruktur, digitalisasi layanan, serta peningkatan standar keselamatan.

Dengan tren pertumbuhan arus penumpang yang terus meningkat, Pelindo optimistis mampu menghadirkan layanan pelabuhan yang semakin andal dan berdaya saing di masa mendatang.

“Ke depan, kami akan terus melakukan evaluasi dan peningkatan layanan guna menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung konektivitas antarwilayah di Indonesia Timur,” tutup Abdul Azis. []

Lansia di Makassar Dijambret Siang Bolong, Pelaku Terekam CCTV

Rio Anthony — Wed, 01 Apr 2026 05:36:32 +0000

Makassar, ERANASIONAL.COM – Seorang perempuan Lanjut Usia (Lansia) di Kota Makassar menjadi korban jambret di siang bolong.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Tamalate IV, Setapak 6, Kecamatan Rappocini, pada Minggu (29/3) kemarin, di sebuah lorong yang sunyi.

Dalam rekaman CCTV yang beredar, perempuan Lansia tersebut berjalan seorang diri di gang sunyi dengan menenteng sebuah tas berukuran kecil.

Tiba-tiba dari arah belakang, muncul sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang pemuda langsung menyambar tas Lansia tersebut. Belakangan diketahui korban bernama Nikmayati (66).

Kepada polisi dia mengaku sebelum kejadian berlangsung, dirinya sempat berpapasan langsung dengan pelaku di ujung lorong tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun terhadap gerak-gerik pria tersebut.

“Awalnya saya berpapasan, tanpa rasa curiga sedikit pun. Sempat saya lihat dia mutar, tapi saya tidak tahu dia mau masuk setapak,” kata Nikmayati, Rabu 1 April 2026 pagi.

Tanpa dia sadari ternyata pelaku memutar kendaraannya dan mengikutinya dari belakang.

“Dia menarik tas saya, saya langsung ini sadar, ternyata jambret. Jadi saya sempat teriak, tapi tidak ada orang-orang yang mendengar karena itu lorong sepi,” ucapnya.

Ia pasrah dan kaget, hanya mampu bereaksi seketika, tanpa kesempatan mempertahankan barang miliknya.

Dia menambahkan kejadiannya sekitar pukul 11.30 wita. Saat itu dia baru saja menghadiri halal bi halal di daerah tersebut.

Tas yang hilang itu memang tak berisi uang dalam jumlah besar, namun menyimpan hal yang jauh lebih penting bagi dirinya.

Ia mengungkapkan bahwa di dalam tas tersebut terdapat sejumlah kartu debit serta surat-surat berharga yang sangat dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari.

“Uangnya mungkin tidak sampai Rp200 ribu, cuman itu surat-surat sama kartu-kartu di dalam,” keluhnya.

Beberapa jam setelah kejadian, laporan pun disampaikan ke Polsek Rappocini sebagai bentuk harapan akan keadilan. Ia berharap pelaku ditangkap. []

BGN Sosialisasi Bersama Komunitas Dukung Implementasi Program MBG di Makassar

Rio Anthony — Wed, 01 Apr 2026 05:31:48 +0000

Makassar, ERANASIONAL.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sosialisasi yang digelar bersama komunitas ini menjadi komitmen penuh BGN dalam program MBG.

BGN menjalankan tugas inti dengan harus didukung oleh peran komunitas untuk menyukseskan program strategis nasional khususnya pemenuhan gizi masyarakat.

Kegiatan sosialisasi dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis bersama komunitas ini digelar di Hotel Claro Makassar pada Jumat, (27/3).

Sosialisasi bersama perwakilan komunitas yang dimulai pada pukul 17.00 WIT ini berjalan dengan lancar dan interaktif.

Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah dalam menjawab tantangan malnutrisi di Indonesia yang masih membutuhkan perhatian serius.

Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam paparannya, PLT Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Gunalan menjelaskan bahwa MBG merupakan program yang sudah sejak lama dirancang oleh Presiden Prabowo dan sudah banyak negara yang menjalankan program serupa.

“Di indonesia kita laksanakan program mbg ini karena dampaknya sangat luar biasa, seperti tiongkok, jepang, dan korea yang sudah terlihat dampaknya. Kami melakukan kajian di papua setelah ada mbg anak-anak papua semangat ke sekolah karena ingin mendapatkan kira kira menu apa yg akan saya dapat hari ini,” ucap Gunalan dalam paparannya di kegiatan sosialisasi yang digelar di Makassar.

Ia juga menekankan bahwa implementasi program MBG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan bergizi, tetapi juga membangun ekosistem rantai pasok yang mandiri dan berkelanjutan.

Dengan melibatkan petani dan pelaku usaha lokal, program ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mengurangi potensi inflasi akibat ketergantungan pasar.

“Sosialisasi dengan komunitas bukan hanya kepada petani saja, tetapi alumni juga bisa berperan aktif. Program MBG melarang penggunaan grama dan gula berlebihan, pewarna makanan, jadi ahli gizi mengganti dan membuat intervensi dengan melakukan bahan-bahan yang memang aman dan halal, semua dilatih secara professional,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, Fadli Wellang menegaskan bahwa komunitas memiliki peran penting sebagai penggerak awal dalam mendukung keberlanjutan program MBG.

“Program MBG hadir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya terkait persoalan malnutrisi yang harus segera ditangani secara serius. Kehadiran Badan Gizi Nasional menjadi langkah strategis untuk memastikan program ini berjalan terarah dan berdampak luas,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa komunitas seperti Persada memiliki potensi besar menjadi wadah yang menyatukan individu-individu terbaik untuk berkontribusi dalam program-program sosial kemasyarakatan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, BGN berharap implementasi MBG tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga mampu menjangkau lebih luas masyarakat.

Diharapkan semakin banyak komunitas yang terlibat aktif dalam mendukung program MBG.

Sinergi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. []