Menurut Doli, penyampaian niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto saja tidak cukup.

Sebab, keputusan pengunduran diri seorang wakil presiden merupakan persoalan ketatanegaraan yang harus diketahui masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Doli menanggapi keterangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11) pagi.

“Pengunduran diri itu seharusnya disampaikan ke publik menurut, kalau memang apa namanya, sebagai bentuk keputusan pengunduran diri,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11).

Doli juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki kewenangan untuk menerima ataupun menolak pengunduran diri Gibran.

Menurutnya, proses pengunduran diri wakil presiden harus melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR.

Jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, DPR nantinya akan menggelar sidang istimewa.

Dalam proses tersebut, Presiden juga diminta mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi posisi yang kosong.

“Kalau kemudian memang betul mengundurkan diri, nah justru nanti institusi-institusi seperti DPR yang harus yang akan menyikapi,” katanya.

Di sisi lain, Gibran tidak menyinggung kabar pengunduran dirinya saat memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran justru menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memintanya menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya.

Pernyataan Gibran itu pun belum memberikan penjelasan langsung mengenai kabar niat pengunduran dirinya yang sebelumnya disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi. []

Kapolres menegaskan, perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti sebatas pada upacara, tabur bunga, atau lantunan penghormatan setiap 10 November. Semangat pengorbanan tersebut harus terus hidup dan diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam memberikan manfaat bagi sesama.

Lebih lanjut dijelaskan, pengabdian sejati tidak selalu ditunjukkan lewat tindakan besar. Ia mengajak seluruh personel Polri menjadikan nilai-nilai perjuangan pahlawan sebagai landasan moral dalam bertugas, memperkuat integritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Menjadi anggota Polri bukan sekadar mengenakan seragam, menjalankan kewenangan, atau menegakkan hukum. Lebih dari itu, ada tanggung jawab besar untuk melindungi kehidupan, memberikan rasa aman, dan hadir sebagai bagian dari solusi atas persoalan masyarakat,” ujar Kapolres.

Polisi harus hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan, memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, serta menjaga rasa aman di tengah kehidupan sosial.

“Semangat kepahlawanan harus tercermin dalam sikap dan perilaku setiap personel—mulai dari kejujuran, kedisiplinan, keberanian menegakkan kebenaran, hingga kesediaan membantu masyarakat tanpa membeda-bedakan,” ucapnya.

Menurutnya, pengabdian tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kebersamaan dan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

“Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, melainkan hasil dari kepedulian dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan tidak hanya dirasakan saat terjadi gangguan keamanan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari,” harap AKBP Febri Nurzam.

Polres Purwakarta terus memperkuat komitmen membangun kedekatan dengan masyarakat melalui prinsip “Polisi Bersama Masyarakat”.

Membangun komunikasi, mendengarkan aspirasi, memberikan bantuan, serta menumbuhkan kepercayaan publik merupakan bagian penting dari pengabdian Polri.

“Meneladani para pahlawan bukan berarti harus melakukan sesuatu yang luar biasa di mata banyak orang. Justru, perjuangan dapat diteruskan melalui tanggung jawab dan profesi masing-masing dengan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” jelasnya.

Jika para pahlawan dulu mengorbankan jiwa dan raga demi merebut serta mempertahankan kemerdekaan, maka perjuangan hari ini diwujudkan dengan menjaga persatuan, merawat kerukunan, menegakkan keadilan, dan menciptakan lingkungan yang aman serta damai,” tegas Kapolres penuh makna.

“Momentum Hari Pahlawan mengukur sejauh mana pengabdian benar-benar dirasakan masyarakat. Kehormatan sebuah institusi tidak hanya dibangun melalui kewenangan, tetapi juga melalui kepercayaan dan ketulusan dalam melayani,” pungkasnya.

Empat penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi terhadap capaian Polije sepanjang tahun 2025. Prestasi tersebut mencakup pengelolaan bantuan pendidikan, pelaksanaan anggaran, kemitraan internasional, dan pengelolaan media sosial.

Pada kategori pengelolaan KIP Kuliah, Polije meraih predikat Terbaik III tingkat nasional. Polije juga menempati posisi Terbaik I kategori Keuangan melalui penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Di kategori kerja sama internasional, Polije mendapatkan penghargaan Gold Winner. Sementara itu, kategori Media Sosial memberikan penghargaan Bronze Winner kepada Polije.

Direktur Polije, Saiful Anwar, S.TP., M.P., menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima institusinya. Ia menyebut capaian tersebut sebagai hasil kontribusi kolektif seluruh unsur kampus.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa kolaborasi menjadi kekuatan penting dalam pengembangan Polije. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi terbaik,” tutur Saiful.

Penghargaan KIP Kuliah berkaitan dengan profesionalisme Polije dalam memberikan layanan kepada mahasiswa penerima bantuan pendidikan. Adapun penghargaan IKPA mengapresiasi kinerja pengelolaan anggaran pemerintah dan dana masyarakat.

Polije juga memperoleh pengakuan atas pengembangan kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri. Pada saat yang sama, penghargaan media sosial mengapresiasi upaya Humas Polije dalam mengelola informasi publik.

Saiful menjelaskan bahwa capaian tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk terus meningkatkan kualitas institusi. Polije perlu menjaga konsistensi kinerja agar penghargaan tersebut sejalan dengan peningkatan manfaat bagi masyarakat.

“Kami akan terus memperkuat seluruh bidang yang menjadi bagian dari penilaian ini. Harapannya, peningkatan kinerja tidak hanya menghasilkan penghargaan, tetapi juga memberikan dampak nyata,” katanya.

Capaian empat penghargaan tersebut terasa istimewa karena bertepatan dengan rangkaian peringatan Dies Natalis Polije ke-38. Prestasi ini menjadi tambahan semangat bagi institusi dalam melanjutkan pengembangan pendidikan vokasi.

“Ini menjadi kado yang membanggakan bagi keluarga besar Polije. Kami ingin menjadikan momentum Dies Natalis ke-38 sebagai penguat komitmen untuk terus maju dan berprestasi,” lanjut Saiful.

Polije akan melanjutkan penguatan layanan mahasiswa, tata kelola keuangan, jejaring internasional, dan publikasi informasi. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan prestasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perguruan tinggi.

Kali ini, puluhan karyawan restoran kuliner mendapatkan pelatihan penanganan kebakaran pada Senin (9/11/2026).

Pelatihan dan simulasi ini digelar khusus bagi para pekerja gerai resto mie ternama di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kota Pekalongan. Langkah edukatif ini diambil guna meningkatkan keterampilan awal para karyawan dalam mengenali hingga memadamkan potensi titik api.

Kabid Damkarmat (Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Kukuh Adi Sri Satyanto melalui Kasi Pencegahan dan Informasi Satpol PP Damkar Kota Pekalongan, Falentino Eka Laksana Putra (Eka), menegaskan pentingnya pelatihan di sektor usaha kuliner.

Lingkungan kerja restoran dinilai sangat rentan karena beraktivitas langsung dengan kompor dan sumber panas setiap harinya.

“Terlebih, lingkungan usaha kuliner memiliki aktivitas yang cukup dekat dengan sumber panas dan api, seperti kompor serta berbagai peralatan memasak, sehingga membutuhkan kesiapsiagaan dari seluruh karyawan,” ucap Eka, Senin (9/11/2026).

Eka menjelaskan bahwa simulasi ini bertujuan memperluas edukasi pencegahan kebakaran di sektor usaha kuliner. Menurutnya, restoran mie di Jalan Imam Bonjol ini menjadi lokasi utama yang mengadakan kegiatan serupa secara rutin.

“Ini penting karena setiap harinya mereka bergelut dengan api. Otomatis, karyawan harus diajarkan bagaimana bersikap apabila terjadi potensi kebakaran, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan dan tidak panik,” terangnya.

Dalam simulasi tersebut, para pekerja tidak hanya dibekali teori dasar kebakaran dan karakteristik api. Mereka juga diajarkan praktik langsung memadamkan api menggunakan metode tradisional karung goni basah hingga Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis powder.

“Melalui praktik langsung ini, karyawan diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keberanian dan keterampilan untuk melakukan tindakan awal ketika menghadapi situasi darurat,” beber Eka.

Eka menambahkan, pihak Damkar menargetkan para karyawan mampu melakukan penanganan awal dalam waktu kurang dari lima menit selama api masih terkendali. Kecepatan tindakan dinilai sangat krusial untuk meminimalisir kerugian materiil maupun korban jiwa.

“Kecepatan dan ketepatan tindakan awal dinilai penting untuk mencegah api berkembang lebih besar serta mengurangi risiko kerugian maupun korban,” tegasnya.

Sementara itu, Store Manager resto mie tersebut, Anisa Shafara, menyambut positif simulasi kebencanaan yang diinisiasi petugas Damkar. Ia mengakui sebagian besar krunya baru pertama kali memegang serta menggunakan APAR secara langsung.

“Pelatihan seperti ini sangat penting. Sebelumnya kru kami belum mendapat pelatihan dan belum mengenal APAR. Dengan kegiatan ini, kami berterima kasih karena karyawan jadi lebih paham,” kata Anisa.

Anisa menyebutkan, pelatihan kali ini diikuti oleh 24 karyawan perwakilan dari total 79 staf. Untuk menunjang keselamatan operasional, outletnya telah menyiagakan lima titik APAR yang tersebar di area dapur (kitchen) dan area pelayanan (dine in).

Komandan Regu II Damkar Kota Pekalongan, Dwi Sanyoto, menambahkan bahwa kendala utama saat musibah kebakaran terjadi adalah rasa panik masyarakat akibat minimnya edukasi. Karena itu, latihan penanganan darurat menjadi kunci utama membangun keberanian bertindak.

“Dengan karyawan yang terlatih, ketersediaan sarana pemadam, serta respons awal yang tepat, potensi kebakaran di lingkungan usaha diharapkan dapat ditangani lebih dini,” pungkas Dwi. (em-aha)

Informasi tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan antara Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo membenarkan adanya pertemuan kedua pimpinan negara tersebut yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.

“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.

Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niatannya untuk mundur di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikan yang dimilikinya.

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo.

Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.

Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dalam diskusi tersebut.

Sementara itu, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” jelasnya.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak DPR RI segera memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

Peserta aksi berasal dari berbagai elemen. Di antaranya simpatisan dan kader senior PDI Perjuangan (PDIP), serta kelompok yang menyatakan dukungan kepada Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri.

Massa membawa sejumlah poster berisi kritik terhadap Gibran. Mereka mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan yang menjadi salah satu syarat pencalonan wakil presiden.

Penanggung Jawab Pergerakan Eksponen Nasionalis 96, Saleh Ismail Mukadar, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk upaya masyarakat untuk mengawal pelaksanaan konstitusi.

Ia meminta DPRD Jawa Timur menyampaikan aspirasi demonstran kepada DPR RI agar lembaga legislatif tersebut menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk memproses pemakzulan Gibran.

“Karena itu, kita mendesak kepada DPR RI lewat DPRD Jawa Timur agar kemudian mereka menggunakan haknya, melakukan pemakzulan terhadap Saudara Gibran sebagai wakil presiden,” kata Ismail.

Kader senior PDIP itu menyebut tuntutan pemakzulan yang mereka suarakan didasarkan pada sejumlah putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Ia merujuk putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026.

Dalam putusan tersebut, menurut Ismail, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan tingkat SMA.

Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mengatakan hingga Selasa (10/11/2026) pagi, belum ada anggota Fraksi Gerindra yang ikut menandatangani usulan penggunaan hak tersebut.

“Dari Fraksi Partai Gerindra sejauh yang kami tahu sampai pagi hari ini belum ada anggota yang mengajukan untuk menggunakan haknya sebagaimana amanat Undang-Umdang MD3,” ujar Kamrussamad di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).

Meski belum ada anggota yang menandatangani usulan tersebut, Gerindra tidak menganggap persoalan ini sebagai hal sepele.

Kamrussamad menyebut pihaknya akan menggelar rapat internal pada hari yang sama untuk membahas dan mengkaji wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

“Bagi kami fraksi Gerindra ini sesuatu yang penting untuk disikapi secara serius sebagaimana kaidah konstitusi dan undang-undang yang berlaku,” katanya.

Dia juga mengingatkan agar polemik ijazah Wakil Presiden tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu stabilitas politik nasional.

Gerindra berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.

“Dan kita berharap polemik ini tidak berkepanjangan, bisa segera dituntaskan, diselesaikan sebagaimana amanat undang-undang dan konstitusi kita,” ujarnya.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya solar.

Namun, Pertamina menegaskan stok solar saat ini masih dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan.

Area Manager Communication, Relations, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menjelaskan bahwa panjangnya antrean lebih disebabkan meningkatnya permintaan solar bersubsidi akibat peralihan konsumen dari solar nonsubsidi.

“Peralihan atau shifting tersebut dipicu oleh selisih harga yang cukup tinggi antara solar subsidi dan nonsubsidi.

Selain itu, karakteristik kendaraan niaga berukuran besar juga turut memengaruhi panjangnya antrean di SPBU,”ujar Lilik, Selasa 10 November 2026.

Lilik menambahkan, truk besar dengan enam sumbu roda membutuhkan waktu pengisian sekitar 15 menit.

Sementara itu, SPBU yang hanya memiliki kapasitas melayani tiga kendaraan secara bersamaan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengurai antrean.

“Akibatnya, antrean kendaraan dapat mengular hingga ke badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas,”jelasnya.

Di hadapan polisi, AA mengaku hanya meneruskan usaha orang tuanya yang bergerak di bidang penyaluran LPG ukuran 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg.

Namun, untuk praktik pemindahan gas dari tabung subsidi ke tabung nonsubsidi, ia mengaku baru kali ini melakukannya.

AA mengungkapkan, dirinya mempelajari teknik pengoplosan melalui video di YouTube. Sementara itu, barcode penutup tabung LPG dan peralatan untuk memindahkan gas dibeli secara daring.

“Belajar di Youtube, dan meraup keuntungan Rp55,2 juta perbulan,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan cara memindahkan gas dari tabung LPG 3 kg ke tabung berukuran 5,5 kg.

Prosesnya dilakukan dengan menempatkan tabung 3 kg dalam posisi terbalik di atas tabung yang lebih besar.

“Proses pengoplosannya tabung gas 3 Kg di atas, dengan cara dibalik, dari tabung gas 5Kg di bawah, kemudian di timbang hasilnya sesuai dengan berat tabung 5kg,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Taufik Herdiansyah mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 11.30 WITA.

Penindakan berlangsung di Jalan Kedamaian Selatan 1, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, tepatnya di BPT Blok F Nomor 447, Kota Makassar.

Apresiasi tersebut disampaikan Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, saat konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana perlindungan konsumen dan minyak dan gas bumi (migas), Selasa (10/11/2026).

Lilik menjelaskan, lokasi yang digerebek polisi merupakan bekas pangkalan LPG 3 kilogram yang sudah tidak lagi beroperasi sejak November 2023.

Menurutnya, Pertamina telah menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) terhadap pangkalan tersebut.

“Sejak November 2023 tidak ada lagi pasokan maupun penyaluran resmi LPG 3 kilogram dari Pertamina ke lokasi itu,”jelas Lilik, Saat diwawancara di TKP, Selasa 10 November 2026.

Pasokan terakhir ke lokasi tersebut kata dia diterima jauh sebelum status pangkalan dinyatakan tidak aktif. Agen resmi yang sebelumnya menyalurkan LPG ke pangkalan itu juga telah diputus kerja samanya.

Praktik Pengoplosan Membahayakan Keselamatan

Selain merugikan negara dan masyarakat, Pertamina mengingatkan bahwa praktik pengoplosan LPG secara ilegal sangat berbahaya karena tidak mengikuti standar keselamatan yang berlaku.

Proses pemindahan gas dari satu tabung ke tabung lainnya secara tidak sesuai prosedur berpotensi memicu kebocoran hingga ledakan.

“Risiko tersebut semakin besar karena LPG merupakan bahan bakar yang mudah terbakar,”ucap Lilik.

Lilik juga menyoroti cara-cara tidak standar yang digunakan pelaku dalam proses pengoplosan, termasuk penggunaan es batu untuk membantu proses pemindahan gas.

Praktik semacam ini dinilai tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar lokasi pengoplosan maupun pengguna LPG hasil pengisian ilegal.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan seorang pria berinisial AA (47) sebagai tersangka. Pelaku diduga telah menjalankan bisnis ilegal tersebut sejak Agustus 2026 dengan keuntungan mencapai Rp55,2 juta per bulan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol. Taufik Herdiansyah mengatakan, pengungkapan kasus ini dilakukan pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 11.30 WITA.

Penindakan berlangsung di Jalan Kedamaian Selatan 1, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, tepatnya di BPT Blok F Nomor 447, Kota Makassar.

Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat sekitar TKP pada Minggu (8/11/2026) sekitar pukul 10.00 hingga 12.00 WITA.

Informasi itu kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik Subdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Sulsel hingga dilakukan penindakan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka membeli tabung LPG subsidi 3 kg dari sejumlah pangkalan dan toko campuran.

“Gas tersebut kemudian dipindahkan ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg menggunakan alat transfer khusus,”jelas Taufik saat rilis kasus, Selasa 10 November 2026.

Dalam menjalankan aksinya kata Taufik , tersangka menempatkan tabung LPG 3 kg di posisi atas dan tabung berukuran lebih besar di bawahnya.

“Proses pemindahan gas dibantu menggunakan ember hitam berisi es batu atau air untuk memperlancar aliran gas,”bebernya.

Setelah proses pengisian selesai, tabung ditimbang untuk memastikan berat gas sesuai dengan ukuran yang ditentukan sebelum dipasarkan.

Tersangka diketahui menjalankan aktivitas tersebut seorang diri selama sekitar 20 hari setiap bulan.

Gas hasil oplosan kemudian dijual kepada masyarakat umum dan sejumlah warung makan menggunakan mobil pikap.

“Untuk tabung ukuran 5,5 kg, tersangka mematok harga Rp100.000 per tabung dengan keuntungan sekitar Rp60.000. Sementara tabung ukuran 12 kg dijual seharga Rp200.000 dengan keuntungan mencapai Rp120.000 per tabung,”rincinya.

Dari aktivitas ilegal yang berlangsung sejak Agustus 2026 tersebut, tersangka diperkirakan telah mengantongi keuntungan sekitar Rp55,2 juta per bulan.

Sementara itu Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto menambahkan, dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 100 tabung LPG 3 kg, enam tabung LPG 5,5 kg, dan 21 tabung LPG 12 kg.

Selain itu, petugas menyita dua unit timbangan, 13 alat transfer gas, satu unit mobil pikap, serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning.

“Atas perbuatannya, AA dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,”beber Didik .

Dalam ketentuan tersebut, tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal enam tahun.

Penyidik juga menerapkan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp2 miliar.

“Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya penindakan terhadap penyalahgunaan LPG subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak,”tegasnya. []

Dalam konferensi pers di Aula Mapolres pada Senin (9/11/2026), Kapolres Pekalongan Kota yang didampingi Kasatreskrim, AKP Husen Asnawi dan Kasi Humas, Iptu Purno Utomo membeberkan kronologi penangkapan para tersangka beserta barang buktinya.

“Kasus ini bermula dari laporan pencurian sepeda motor Honda Beat Street warna silver dengan Nomor Polisi: G-3061-PJ pada Kamis, 1 Oktober 2026 pukul 18.10 WIB,” beber Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Dies Ferra Ningtias.

TKP pencurian tersebut berada di sebuah rumah di Jalan H. Sabrawi No. 31 RT 001 RW 006, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.

“Modus operandi yang digunakan pelaku adalah mengambil kendaraan korban yang terparkir dalam keadaan tidak terkunci stang di depan rumah menggunakan kunci Letter T,” lanjut Kapolres.

Penyidik Unit III Sat Reskrim yang melakukan penyelidikan berhasil meringkus tersangka berinisial “C” (49), warga Kelurahan Kwigaran, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, di wilayah Kebumen pada 22 Oktober 2026.

Dari hasil pengembangan penangkapan tersangka “C”, polisi mendapati keterangan bahwa ia beraksi bersama dua rekannya dan seorang penadah.

“Tersangka lainnya berinisial “MS” (41) warga Ambo Wetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, “FB” (33) warga Kedungwuni Timur, Kabupaten Pekalongan, serta penadah berinisial “KS” (20) asal Desa Losari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang,” terangnya.

Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa dua unit sepeda motor (Honda Beat Street dan Honda Beat putih) serta sejumlah mata kunci Letter T.

“Atas perbuatannya, para pelaku kami jerat dengan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun,” ujar AKBP Dies Ferra.

Sebagai langkah antisipasi, Polres Pekalongan Kota mengimbau masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dengan memastikan kendaraan terkunci aman dan memasang kunci ganda.

Warga juga diminta segera melapor melalui Call Center Polri 110 jika mengetahui adanya tindak pidana atau membutuhkan bantuan kepolisian.

Salah satu korban bernama Arfan asal Tegalrejo menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya karena motor miliknya yang dicuri selama kurang lebih satu bulan berhasil ditemukan kembali.

“Di sini saya menerima motor saya kembali setelah sebelumnya dicuri, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Polres Pekalongan Kota dan Ibu Kapolres serta Kasat Reskrim,” ungkap Arfan saat penyerahan motor.

Ia juga mengapresiasi kinerja kepolisian karena proses pengurusan pengembalian kendaraannya tidak dipungut biaya sepeser pun.

“Alhamdulillah dari awal laporan gratis, Pak. Tidak dipungut biaya sama sekali dan langsung diberikan,” imbuhnya. (em-aha)

Pemberhentian tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil penelusuran dan pemeriksaan pihak Sudin LH Jakarta Selatan terhadap laporan masyarakat terkait dugaan praktik pungli yang dilakukan petugas di lokasi tersebut.

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) Sudin LH Jakarta Selatan, Kamil Salim, mengatakan keputusan pemberhentian diambil setelah pihaknya menemukan adanya pelanggaran berat yang dilakukan petugas bersangkutan.

Menurut Kamil, praktik pungutan di luar ketentuan tidak dapat ditoleransi karena bertentangan dengan aturan dan prinsip pelayanan kebersihan kepada masyarakat.

“Tindakan tegas ini kami ambil atas pelanggaran berat yang dilakukan bersangkutan. Kami tidak membenarkan segala bentuk pungutan di luar ketentuan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kebersihan,” ujar Kamil, Senin (9/11/2026).

Selain melakukan pungutan liar, petugas PJLP tersebut juga diketahui tidak menjalankan kewajibannya sebagai petugas lapangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan meninggalkan tugas tanpa keterangan resmi selama kurang lebih satu bulan.

Kamil menegaskan, pemberhentian tersebut menjadi bentuk komitmen Sudin LH Jakarta Selatan dalam menjaga kedisiplinan, profesionalitas, dan integritas seluruh personel di lapangan.

“Tindakan tegas ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas pelayanan kebersihan sekaligus memastikan seluruh petugas menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang, Sudin LH Jakarta Selatan juga akan memperketat pengawasan terhadap petugas di seluruh TPS dan titik operasional pelayanan kebersihan lainnya.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap personel bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta tidak menyalahgunakan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Kamil menyebut evaluasi dan koordinasi secara berkala akan terus ditingkatkan guna menjaga kualitas pelayanan kebersihan agar berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan.

Ia juga meminta masyarakat, termasuk petugas pengangkut sampah mandiri maupun pengelola gerobak swadaya, untuk berani melaporkan apabila menemukan indikasi pungli atau pelanggaran prosedur yang dilakukan petugas di lapangan.

“Peran aktif dan pengawasan dari masyarakat sangat kami harapkan. Jika ada oknum yang meminta imbalan di luar ketentuan, segera laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup agar bisa langsung kami tindak lanjuti,” pungkasnya.

Dari hasil operasi tersebut, polisi menangkap lima orang tersangka dan menyita lima unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil pencurian.

Kasus ini tersebar di tiga kecamatan, yakni Moncongloe, Lau, dan Mandai.

Aksi pencurian tersebut berlangsung dalam rentang September hingga November 2026 dengan lima lokasi kejadian berbeda.

Pengungkapan kasus disampaikan Kapolres Maros AKBP Devi Sujana,  saat menggelar konferensi pers di Mapolres Maros, Senin (9/11/2026).

Dalam kegiatan itu, ia didampingi Kasat Reskrim AKP Ridwan, Kasi Humas, serta sejumlah Kanit Reskrim.

Kapolres mengatakan, hasil penyelidikan polisi mengarah pada lima orang yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut.

Kelimanya masing-masing berinisial Y (35), S (21), MN (39), MR (23), dan IS (47).

Para tersangka diketahui berasal dari sejumlah daerah, di antaranya Makassar, Jeneponto, Bone, Enrekang, hingga Morowali Utara.

“Dari lima tersangka ini, ada yang satu tersangka berasal dari Makassar, satu dari Jeneponto, satu dari Bone, malah ada satu dari Morowali,” ungkap Devi.

Keputusan tersebut diambil Isyana agar bisa lebih berkonsentrasi menjalankan tanggung jawabnya di pemerintahan, khususnya dalam mendukung program pembangunan keluarga yang menjadi bagian dari agenda Presiden Prabowo Subianto.

Isyana menyampaikan pengunduran dirinya melalui surat yang diserahkan langsung kepada Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, pada Senin (9/11).

“Saya menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua Umum DPP PSI dan segala aktivitas partai kepada Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep hari ini,” kata Isyana dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmennya untuk menjalankan amanah sebagai wakil menteri secara maksimal.

Isyana ingin memusatkan perhatian pada pelaksanaan Asta Cita Keempat, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan keluarga dan program keluarga berencana.

“Saya akan fokus melanjutkan pengabdian dengan menjalankan tugas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terutama dalam mewujudkan Asta Cita Keempat terkait Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program-program pembangunan keluarga dan keluarga berencana berdasarkan pendekatan siklus hidup,” ujarnya.

Isyana juga memastikan bahwa surat pengunduran dirinya telah diterima oleh Kaesang. Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan kesempatan yang selama ini diberikan PSI kepadanya.

Menurut Isyana, Kaesang turut berpesan agar dirinya lebih mengutamakan tugas kenegaraan dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat.

“Saya juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PSI selama ini. Mas Kaesang Pangarep berpesan agar saya fokus menjalankan tugas-tugas kenegaraan serta memberikan pengabdian terbaik bagi rakyat Indonesia,” katanya.

Tiga Tokoh Penting PSI Mundur

Mundurnya Isyana menambah daftar elite PSI yang memilih meninggalkan jabatan struktural maupun aktivitas kepartaian.

Sebelumnya, Giring Ganesha lebih dahulu menyampaikan keputusan untuk mundur.

Setelah itu, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni juga mengumumkan pengunduran dirinya.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep membenarkan bahwa partainya telah menerima surat pengunduran diri dari ketiga tokoh tersebut.

“Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) telah menerima surat pengunduran diri Saudara Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha,” ujar Kaesang dalam keterangan tertulis.

Kaesang menegaskan bahwa pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun partai politik.

Ia pun menyatakan DPP PSI menerima keputusan ketiganya untuk meninggalkan jabatan masing-masing.

“DPP PSI menyatakan menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PSI, Isyana Bagoes Oka dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PSI, serta Giring Ganesha,” kata Kaesang. []