Wawalkot Depok Sidak Pengeboran Air Ilegal, Perusahaan Kamuflase Jadi Sorotan

Fyan Hadi — Thu, 21 Aug 2025 10:41:10 +0000

Depok, ERANASIONAL.COM – Tim gabungan Pemerintah Kota Depok membongkar praktik jual-beli air tanah ilegal di wilayah Tapos. Fakta mengejutkan terungkap dalam sidak, di mana sebuah pengeboran mampu menyuplai hingga 50 mobil tangki air setiap hari tanpa izin resmi. Bahkan, salah satu pelaku usaha tercatat sebagai pelanggan PDAM Tirta Asasta.

Sidak yang digelar Kamis 21 Agustus 2025 ini dipimpin langsung Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, bersama Satpol PP, TNI, Polri, DPRD, serta dinas terkait.

Sejak pukul 10.35 WIB, tim gabungan menyisir sejumlah titik pengeboran air tanah ilegal.

Lokasi pertama berada di Kelurahan Leuwinaggung, tempat praktik komersialisasi air tanah diduga dipasok ke depot air di kawasan Jakarta Utara. Dari sana, sedikitnya 50 truk tangki air diangkut setiap hari semalam.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, bersama Satpol PP, TNI, Polri, DPRD, serta dinas terkait melakukan sidak pengeboran air ilegaal, Kamis (21/8/2025). Dok: Eranasional

Lokasi kedua ditemukan di Kelurahan Tapos, tepat di belakang kantor kecamatan. Sementara titik ketiga berada di Kelurahan Cimpaeun. Di lokasi terakhir, pemilik usaha sempat bersikap tidak kooperatif dengan hanya mengaku memiliki dua sumur bor. Namun setelah didesak, terungkap ada tiga sumur bor aktif.

“Dari hasil sidak ini, sementara kita lakukan penyegelan agar mereka segera merapikan administrasi dengan koordinasi ke dinas terkait,” kata Chandra.

Pengeboran Air Tanah Ilegal di Depok Disidak, Dua Titik Mitra PDAM

Redaksi Era — Sat, 02 Aug 2025 20:03:01 +0000

Depok, ERANASIONAL.COM – Anggota Dewan Komisi C dan D DPRD lakukan sidak terkait aktivitas pengeboran air tanah di wilayah Kelurahan Tapos, Kelurahan Leuwinanggung, dan Kelurahan Cimpaeun, Kota Depok, dalam temuannya mayoritas dinyatakan ilegal.
‎
‎Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Abdul Khoir, menyampaikan bahwa dari enam titik yang disidak, lima di antaranya berada di Kecamatan Tapos, terutama di Kelurahan Leuwinanggung dan satu titik lainnya berada di wilayah Kecamatan Cilodong.
‎
‎“Dari hasil sidak, mayoritas pengusaha belum memiliki izin,” kata Abdul Khoir kepada eranasional, Sabtu (2/8/2025).
‎
‎Ironisnya, dua titik pengeboran air tanah bekerjasama dengan BUMD Kota Depok PT Tirta Asasta.
‎
‎”Mereka memang bekerja sama dengan PT Tirta Asasta, tapi itu pun belum mencerminkan legalitas formal yang utuh,” ujarnya.
‎
‎Abdul Khoir mengungkapkan, aktivitas distribusi air dari titik-titik tersebut cukup masif dilakukan. Dari keterangan penjaga lokasi, setiap titik dapat mengisi antara 50 hingga 60 truk tangki per hari.
‎
‎Satu lokasi mengeluarkan sekitar 50 rit per hari. Dikalikan enam titik, artinya ada sekitar 300 rit setiap harinya.
‎
‎”Kalau setiap rit memuat sekitar 8.000 liter, totalnya bisa mencapai 2.400 meter kubik air tanah yang keluar dari Tapos setiap hari,” ungkapnya.
‎
‎Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa nilai ekonomis dari praktik ini cukup besar. Terlebih aktivitas ini beroperasi selama 24 jam.
‎
‎“Sayangnya, potensi sebesar ini tidak berkontribusi apa-apa bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok. Tidak ada retribusi, tidak ada pemasukan untuk pemerintah kota,” tegasnya.
‎
‎Abdul Khoir berjanji akan segera memanggil para pemilik usaha untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ia juga mendorong pemerintah agar tegas menertibkan perizinan dan memastikan agar setiap aktivitas pemanfaatan air tanah memberi kontribusi nyata bagi Kota Depok.
‎
‎Senada dengan itu, anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Samsul Maarip, yang turut dalam sidak, menambahkan bahwa dari enam titik pengeboran yang dikunjungi, hampir seluruhnya belum memenuhi persyaratan izin secara administratif.
‎
‎Ia meminta agar Pemkot Depok segera memperbaiki sistem perizinan dan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas pengambilan air tanah, demi keberlanjutan lingkungan dan keadilan fiskal bagi daerah.
‎
‎Saat ini, air yang diambil dari wilayah Kecamatan Tapos justru tidak memberikan tambahan PAD bagi Kota Depok. Ironisnya lagi distribusi air tersebut dilakukan melalui jalan-jalan lingkungan yang mengakibatkan kerusakan.
‎
‎”Pengambilan air harus diatur dengan tertib, agar sejalan dengan tertib administrasi yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok,” Pungkasnya.

Abdul khoir – Daerah Eranasional.com

Wawalkot Depok Sidak Pengeboran Air Ilegal, Perusahaan Kamuflase Jadi Sorotan

Pengeboran Air Tanah Ilegal di Depok Disidak, Dua Titik Mitra PDAM