Data itu telah diserahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala BPBD Aceh Tamiang, Iman Suhery merincikan dalam surat keputusan itu rumah rusak berat sebanyak 8.509 unit, rumah hilang 4.839 unit.

Lalu rumah rusak ringan dan rusak sedang sebanyak 37.888 unit.

“Datanya sudah kami serahkan ke BNPB untuk proses verifikasi lanjutan. Mereka akan verifikasi lagi ke lapangan, seterusnya barulah ditetapkan penerima rumah oleh BNPB tahap satu,” terang Iman.

Dia menyebutkan, proses pendataan masih berlangsung dan akan dimasukan dalam gelombang berikuutnya.

Percepatan pengiriman data itu sambungnya agar mempercepat pembangunan rumah untuk korban banjir dalam kabupaten itu.

“Kami minta juga masyarakat berinisiatif untuk berkomunikasi dengan datok (kepala desa) untuk pendataan ini. Sehingga tidak ada korban banjir yang tidak didata,” terangnya.

Sedangkan untuk kayu yang terbawa banjir, sambung Iman, dirinya belum mengetahui mekanisme penggunaanya.

Hingga saat ini, sambung Iman, pemerintah tidak berani menggunakan kayu itu.

“Kalau sudah ada keputusan pemerintah yang jelas, baru kami gunakan. Sekarang tidak kita gunakan apa pun kayu itu,” tutupnya. []

Menurutnya, kondisi Aceh Tamiang memerlukan perhatian khusus karena tingkat kerusakannya berbeda dibandingkan daerah terdampak lainnya.

Mendagri menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang dipicu curah hujan tinggi telah melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda dari udara tadi masih banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain baik di Sumatera Barat,” ujar Mendagri saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Aceh, Senin (22/12/2025).

Ia mengungkapkan bahwa sejak hari pertama bencana, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan mobilisasi nasional dengan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta unsur terkait lainnya terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menegaskan bahwa ketersediaan cadangan beras nasional dalam kondisi sangat kuat.

Ia memastikan daerah terdampak bencana dapat mengakses cadangan beras Bulog tanpa batas sepanjang ada permintaan resmi dari kepala daerah.

“Sepanjang untuk kepentingan bencana itu dapat dikeluarkan tanpa biaya. Ini bukan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dijual murah, bukan, tanpa biaya, gratis berapa pun juga diminta asal bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Selain logistik pangan, Mendagri menyoroti keterbatasan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di banyak daerah terdampak.

Ia menyampaikan bahwa Presiden telah memutuskan penambahan bantuan BTT sebesar Rp4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak, serta Rp20 miliar untuk pemerintah provinsi. Di samping itu,

Mendagri juga menggalang dukungan antardaerah yang hingga kini telah mencapai hampir Rp60 miliar dan disalurkan langsung ke daerah terdampak.

Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya pembersihan lumpur sebagai prioritas utama, terutama pada fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan perkantoran pemerintahan.

Menurutnya, kehadiran negara harus tampak nyata di tengah masyarakat melalui kerja bersama TNI,

Polri, Pemda, dan relawan. “Pembersihan ini nomor satu menurut saya, pembersihan ini dari lumpur-lumpur ini,” jelasnya.

Terkait penanganan perumahan, Mendagri meminta Pemda segera melakukan pendataan kerusakan rumah secara rinci by name dan by address, baik kategori rusak ringan, sedang, berat, maupun hilang.

“Data tersebut akan menjadi dasar pemberian bantuan langsung kepada masyarakat serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait,” tandas dia.

Calek berinisial S dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu ditangkap tim Bareskrim Polri terkait kasus narkoba jenis sabu seberat 70 kilogram.

Penangkapan S dilakukan tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri.

Tersangka S merupakan buronan yang masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus narkoba.

“Penangkapan dilakukan Tim Subdit 4 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa di Jakarta, Minggu 26 Mei 2024.

Kronologi penangkapan S, berdasarkan kegiatan analisa dan profiling yang dilakukan jajaran kepolisian setelah memetakan tempat persembunyian tersangka usai melarikan diri selama tiga minggu.

Keberadaan tersangka terpantau pada Sabtu 25 Mei 2024 pukul 15.40 WIB di salah satu toko di kawasan Kabupaten Aceh Tamiang.

Saat penangkapan, tersangka sedang berbelanja memilih-milih pakaian.

Kemudian, Tim Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Kapolres Aceh Tamiang sebelum melakukan penangkapan.

“Benar, yang bersangkutan berinisial S caleg terpilih DPR nomor 1 di Kota Aceh Tamiang,” kata Mukti.

Setelah penangkapan, penyidik menyiapkan administrasi penyidikan dan memberikan pemberitahuan untuk pihak keluarga tersangka.

Polisi juga masih melakukan pengembangan asal narkoba sabu-sabu 70 kilogram ke jaringan di atasnya.

Memeriksa tersangka DPO S terkait jaringannya dan melanjutkan penyidikan LP/A-31/III /2024/SPKT tgl 11 Maret 2024. []