BOGOR, Eranasional.com- Terpidana Kasus Korupsi oleh mantan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin sudah divonis majelis hakim, Atas vonis tersebut, Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor, Usep Supratman sangat menyesalkan.

Dia menilai, majelis dalam vonis Ade Yasin, hakim Pengadilan Tipikor Bandung tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ada dalam persidangan.

“Kita kaget dengan putusan pengadilan Tipikor Bandung memutus bu Ade bersalah dengan putusan yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum,” kata dia, Sabtu (24/9/2022).

Dengan vonis tersebut, Usep mendorong kuasa hukum Ade Yasin segera menempuh upaya hukum lanjutan yakni banding.

Lantaran sesuai dengan ketentuan pasal 67 KUHAP dimana apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima atas putusan pengadilan tingkat pertama dapat meminta banding terkecuali putusan lepas dari segala tuntutan.

Usep menjelaskan, ada tatacara yang diatur untuk pengajuan banding. Di antaranya dalam Pasal 233 KUHAP yaitu dimana yang berhak menyatakan banding terdakwa atau kuasa yang khusus dikuasakan untuk banding.

“Tenggat waktu yang diatur maksimal tujuh hari setelah putusan dijatuhkan. Karena sesuai pasal 234 KUHAP, apabila lewat tenggang waktu tersebut, maka dianggap terdakwa menerima putusan,” kata Usep.

Begitu juga dengan pasal 237 KUHAP, sambung Usep, terdakwa dan kuasanya dapat menyerahkan memori banding kepada majelis di Pengadilan Tinggi.

“Sebagaimana kita ketahui, kemungkinan besar bu Ade akan meminta banding atas putusan pengadilan tingkat pertama,” paparnya.

Usep juga berharap peluang bebas Ade Yasin terbuka lebar sepanjang Ade Yasin dan kuasa hukum dapat membuktikan hal-hal yang tidak sesuai yang telah diambil oleh majelis hakim di tingkat pertama.

“Peluang bebas untuk bu Ade masih terbuka, tidak terpengaruh vonis Ade Yasin. Karena ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan diantaranya banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi. Dan di Pengadilan Tinggi nanti semoga majelis dapat mempelajari memori bandingnya,” ungkapnya.

Eranasional.com – Perkara dugaan suap yang menjerat Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin dilanjutkan ke pemeriksaan saksi setelah hakim tidak menerima eksepsi yang diajukan.

Hal itu terungkap dalam sidang beragendakan putusan sela di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Senin, 1 Agustus 2022.

Majelis Hakim yang diketuai Hera Kartiningsih, memutuskan perkara dugaan suap terhadap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar dilanjutkan ke pemeriksaan saksi.

Dalam sidang tersebut, Ade Yasin masih hadir secara online dari Lapas Perempuan, Sukamiskin Bandung.
“Mengadili, menyatakan eksepsi yang diajukan terdakwa tidak dapat diterima,” ujar Hakim.

Adapun dalam amar putusannya, Hakim beranggapan perlu dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap fakta-fakta persidangan sebelumnya, guna menghasilkan putusan yang adil.

Salah satunya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap ade Yasin yang masih dipertanyakan kuasa hukum Ade Yasin.

Termasuk terkait penyitaan barang bukti uang yang belum dijelaskan keterkaitannya dengan dugaan penyuapan.
Melihat berbagai fakta ini, hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan dengan tahap pemeriksaan saksi.

“Bahwa majelis hakim mempelajari dan menimbang eksepsi dari kuasa hukum, juga dari dakwaan, eksepsi tidak dapat diterima,” ujarnya.

Atas putusan tersebut, persidangan pemeriksaan terdakwa Ade Yasin dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.
“Maka, pemeriksaan terdakwa AY (Ade Yasin) dilanjutkan, dengan pemeriksaan saksi-saksi,” ucapnya.

Rencananya sidang berikutnya akan kembali digelar di PN Tipikor Bandung, Rabu 3 Agustus 2022.
“Dilanjut hari Rabu, 3 Agustus 2022. Pemeriksaan akan saya gabung, terdakwa Ade Yasin dengan terdakwa Ihsan (Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor),” katanya.

Sebelumnya, Penuntut Umum (PU) KPK mendakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin, menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar sebesar Rp 1,9 miliar.

Ade Yasin diduga menyuap BPK berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021.

Uang yang diberikan Ade Yasin senilai Rp 1,9 miliar kepada anggota BPK Jabar itu, dilakukan dari Oktober 2021 sampai April 2022.

Dalam perkara ini, Ade Yasin didakwa telah melanggar Pasal 5 ayat 1 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Ade Yasin juga dianggap melanggar Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua.***

Eranasional.com – Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat diduga memilah data audit keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Permainan kotor itu dilakukan setelah para pegawai BPK Jawa Barat menerima uang suap dari Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin.

“Hasil pemeriksaan audit oleh tersangka ATM (pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah) dan kawan-kawan hanya menggunakan data-data tertentu saja sehingga nantinya hasil laporan audit yang dibuat tersangka ATM bersama tim menjadi tidak ada temuan,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 Juni 2022.

Informasi ini diulik KPK dari pemeriksaan delapan saksi. Mereka yakni Wakil Direktur Administrasi RSUD Ciawi, Yukie Meistisia Anandaputri; Kasubbag Kepegawaian RSUD Ciawi, Irman Gapur; Kasubbag Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, Iji Hajati; dan Kabag Keuangan RSUD Cileungsi, Wahyu.

KPK juga mengulik informasi itu dari Sekretaris DPKPP Kabupaten Bogor, Irma Lestia; Kasubbag Keuangan Sekwan DPRD Kabupaten Bogor, Aep Saepurahman; Kabid Sarpras Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Desirwan Kuslan; dan Kasubbag di DPMPTSP Kabupaten Bogor, Ruli.

Ali enggan memerinci lebih lanjut data yang dipilih untuk memainkan laporan keuangan ini. Namun, uang suap itu diduga hasil urunan di SPKD di wilayah Pemkab Bogor.

“Dugaan pengumpulan sejumlah uang oleh beberapa SKPD di Pemkab Bogor sebagaimana arahan tersangka AY (Ade Yasin),” ujar Ali.

Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. KPK menetapkan delapan tersangka sebagai pemberi serta penerima dalam perkara ini.

Sebanyak empat tersangka sebagai pemberi ialah Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik, serta Ade Yasin.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.

Eranasional.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap rombongan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, hari ini. Mereka bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Bogor, Ade Yasin (AY) .

Rombongan pejabat Pemkab Bogor tersebut yakni, Kepala Bappenda, Arif Rahman; Kepala BPKAD, Teuku Mulya; Kasubbag Penatausahaan Keuangan Setda Kabupaten Bogor, Ruli Fathurahman; Inspektur Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi; Irban V Inspektorat Kabupaten Bogor, Temsy Nurdin.

Kemudian, PNS RSUD Cibinong, Solihin; Kepala UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol, Mika Rosadi; Sekretaris BPKAD Pemkab Bogor, Andri Hadian; serta Subkoordinator Pelaporan Dinas BPKAD Kabupaten Bogor, Hanny Lesmanawaty. Mereka dipanggil untuk hadir ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

“Mereka dipanggil sebagai saksi untuk proses penyidikan tersangka AY,” ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (10/6/2022).

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021. Delapan tersangka tersebut yakni, Bupati Bogor, Ade Yasin.

Kemudian, Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam (MA); Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah (IA); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik (RT). Mereka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Sedangkan empat tersangka lainnya merupakan pihak penerima suap. Mereka yakni Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, Anthon Merdiansyah (ATM); Arko Mulawan (AM); Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK); dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (GGTR).

Dalam perkara ini, Ade Yasin diduga memerintahkan tiga anak buahnya untuk mengupayakan Pemkab Bogor dapat WTP. Kemudian, terdapat kesepakatan jahat antara anak buah Ade Yasin dengan para Anggota BPK Jabar yang mengaudit laporan keuangan Pemkab Bogor.

Dari hasil audit BPK, terdapat temuan janggal laporan keuangan terkait proyek peningkatan jalan Kandang Roda – Pakan Sari. Lantas, Ade Yasin melalui anak buahnya memberikan uang dugaan suap dengan nilai total Rp1,9 miliar kepada para tim pemeriksa dari BPK Jabar.

Atas perbuatannya, para pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Eranasional.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan sejumlah barang yang diduga terkait suap Bupati Bogor, Ade Yasin kepada Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat (Jabar). Barang-barang itu berupa dokumen dan alat elektronik terkait materi objek audit laporan keuangan Pemkab Bogor.

Dokumen dan alat elektronik tersebut berhasil diamankan tim penyidik usai menggeledah empat lokasi pada 2 hingga 3 Juni 2022. Adapun, empat lokasi yang menjadi objek penggeledahan tim penyidik yakni, Kantor BPK Jabar dan rumah kediaman dari salah satu tersangka pada Kamis, 2 Juni 2022.

Kemudian, Kantor Inspektorat Pemkab Bogor dan rumah kediaman dari salah satu tersangka di daerah Kabupaten Bogor, pada Jumat, 3 Juni 2022. Sejumlah dokumen dan alat elektronik yang berhasil diamankan dari empat lokasi tersebut sedang dianalisis guna proses penyitaan.

“Dari 4 lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan berbagai bukti diantaranya sejumlah dokumen dan alat bukti eletronik yang diduga menjadi materi obyek audit yang dilakukan oleh tersangka ATM dkk untuk mengondisikan hasil laporan pemeriksaan keuangan Pemkab Bogor sebagaimana permintaan tersangka AY,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (6/6/2022).

“Selanjutnya, segera dilakukan pendalaman dan analisa dari isi bukti-bukti tersebut untuk kemudian disita dan dikonfirmasi lebih lanjut kepada saksi-saksi dan para tersangka,” sambungnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021. Delapan tersangka tersebut yakni, Bupati Bogor, Ade Yasin.

Kemudian, Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam (MA); Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah (IA); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik (RT). Mereka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Sedangkan empat tersangka lainnya merupakan pihak penerima suap. Mereka yakni Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, Anthon Merdiansyah (ATM); Arko Mulawan (AM); Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK); dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (GGTR).

Dalam perkara ini, Ade Yasin diduga memerintahkan tiga anak buahnya untuk mengupayakan Pemkab Bogor dapat WTP. Kemudian, terdapat kesepakatan jahat antara anak buah Ade Yasin dengan para Anggota BPK Jabar yang mengaudit laporan keuangan Pemkab Bogor.

Dari hasil audit BPK, terdapat temuan janggal laporan keuangan terkait proyek peningkatan jalan Kandang Roda – Pakan Sari. Lantas, Ade Yasin melalui anak buahnya memberikan uang dugaan suap dengan nilai total Rp1,9 miliar kepada para tim pemeriksa dari BPK Jabar.

Atas perbuatannya, para pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak penerima suap, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara dugaan korupsi berupa suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor TA 2021. Terbaru, KPK memeriksa dua orang saksi.

Pelaksana tugas juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri menjelaskan, dua orang saksi tersebut adalah Kasubbag Keuangan Kecamatan Cibinong, Mujiono dan Kabag Keuangan RSUD Cibinong Kabupaten Bogor, Yuyuk Sukmawati.

“Kedua saksi hadir dan masih terus didalami melalui pengetahuan saksi dimaksud antara lain terkait dengan dugaan pengumpulan sejumlah uang dari para ASN Pemkab Bogor sesuai arahan tersangka AY agar proses audit oleh tersangka ATM dkk di beberapa dinas di Pemkab Bogor mendapatkan nilai baik,” kata Ali, Rabu (1/6/2022).

KPK telah menetapkan Ade Yasin Bupati Bogor, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor Muhammad Zairin (MZ), dan Fransiskus Xaverius Yohan Yap dari PT Bukit Jonggol Asri (BJA) sebagai tersangka.

Ade dan Zairin diduga sebagai pihak penerima suap, sementara Yohan sebagai pemberi suap. Kasus suap ini diduga terkait pemberian rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Bogor, Jawa Barat. Nilai suap sebesar Rp4,5 miliar.

Eranasional.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi pascapenetapan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka. Salah satu tempat yang digeledah adalah pendopo atau rumah dinas Bupati Bogor.

“Selain itu ada Kantor Dinas PU-Pera Pemkab Bogor, Kantor BPKAD Pemkab Bogor, dan rumah kediaman yang beralamat di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 29 April 2022.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai barang bukti. Di antaranya beragam dokumen keuangan serta duit dalam pecahan mata uang asing.

“Bukti-bukti dimaksud diduga kuat berkaitan dengan pokok perkara,” jelas Ali.

KPK akan menganalisis bukti-bukti yang disita. Bukti itu akan menjadi kelengkapan berkas perkara penyidikan.

KPK menetapkan Ade Yasin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. KPK turut menetapkan Sekretaris Dinas PU-Pera Kabupaten Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PU-Pera Kabupaten Bogor Rizki Taufik sebagai tersangka pemberi suap.***

Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempermasalahkan bantahan yang disampaikan Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin alias Ade Yasin. Hal itu terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan suap terhadap pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. KPK memandang, bantahan tersebut lumrah disampaikan tersangka korupsi.

“Bantahan tersangka hal lumrah dan umum disampaikan. Itu hak yang bersangkutan,” kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (27/4).

Ali memastikan perkara dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor itu ditungkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti.

“KPK dalam menaikkan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara ini, tentu sudah mengantongi berbagai bukti yang kuat dan cukup menurut ketentuan hukum,” ucap Ali.

Dirinya pun meminta kepada tersangka mau pun para saksi yang dipanggil nantinya dapat kooperatif menyampaikan keterangan secara jujur kepada tim penyidik. Hal ini untuk memudahkan proses hukum yang berjalan.

Eranasional.com – Buntut ditangkapnya Bupati Bogor Ade Yasin dan sejumlah auditor oleh KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencopot Kepala Perwakilan Jawa Barat.

“Kami sudah menonaktifkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar demikian juga dengan beberapa staf yang menjadi tim pemeriksa untuk kasus terkait ini,” ucap Ketua BPK RI Isma Yatun dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Isma menegaskan, pihaknya bakal memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

Dia berujar, BPK memiliki mekanisme pemberian sanksi internal melalui Majelis Kehormatan Kode Etik. Proses tersebut nantinya akan melakukan pemeriksaan terhadap penegakan kode etik pegawai.

“Mewujudkan BPK sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri sesuai dengan amanah UU 1945 Pasal 23 ayat 3,” katanya.

Menurutnya, kasus tersebut menjadi pukulan keras bagi institusi BPK sebagai bagian dari lembaga pemerintahan yang juga memiliki peran dalam pemberantasan korupsi.

Untuk itu, Isma menyatakan bakal mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap sejumlah anggotanya.

“Kami merasa sangat prihatin dengan kejadian terkini yang turut melibatkan pegawai BPK RI. Hal ini merupakan pukulan berat bagi BPK,” ujar Isma.

Untuk diketahui, ada empat anggota BPK perwakilan Jawa Barat yang menjadi tersangka usai menerima suap dari Ade Yasin untuk memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor.

Keempat tersangka itu ialah Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis BPK Perwakilan Jawa Barat, Anthon Merdiansyah; Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor, Arko Mulawan; serta dua pemeriksa pada BPK Perwakilan Jawa Barat, Hendra Nur Rahmatullah Karwita dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah.

Eranasional.com – Bupati Bogor Ade Yasin mengeklaim tidak terlibat dalam kasus suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah di wilayahnya. Menurutnya, dia dipaksa menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Iya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya, sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab,” kata Ade di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 28 April 2022.

Ade mengeklaim tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. Ade ngotot kasus ini tidak berkaitan dengannya.

“Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana,” ujar Ade.

Sebanyak delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor, Ade Yasin; Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik ditetapkan sebagai tersangka pemberi.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, empat orang pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Eranasional.com – Bupati Bogor Ade Yasin dan anak buahnya diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat hingga total Rp 1,9 miliar. Tujuannya, agar Kabupaten Bogor memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit BPK.

“Ade Yasin menyuap pegawai BPK melalui orang kepercayaannya agar mendapat predikat WTP,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers penetapan tersangka Ade Yasin dan tujuh orang lainnya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (28/4/2022).
Ditegaskan Firli, KPK menetapkan empat tersangka pemberi suap. Yaitu, Ade Yasin, MA Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor; IA, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor; dan RT, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Sementara ATM yang merupakan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat selaku Kepala Sub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis; AM, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat / Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor; HNRK, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa; dan GGTR, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa adalah pihak yang menerima suap.

Bermula ketika BPK Perwakilan Jawa Barat menugaskan Tim Pemeriksa untuk mengaudit pemeriksaan interim (pendahuluan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Pemkab Bogor.

Tim Pemeriksa yang terdiri dari ATM, AM, HNRK, GGTR dan Winda Rizmayani ditugaskan mengaudit berbagai pelaksanaan proyek diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

“Sekitar Januari 2022, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNRK dengan IA dan MA dengan tujuan mengkondisikan susunan Tim audit interim,” ungkap Firli.

Eranasional.com – Sebelum diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Bogor Ade Yasin sempat menerbitkan surat edaran (SE) mengenai larangan menerima gratifikasi bagi ASN.

Dalam SE tersebut, Bupati Bogor Nomor 700/547-Inspektorat, mengatur setiap ASN, pimpinan dan karyawan BUMD dilarang melakukan permintaan, pemberian, serta penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya yang dikaitkan dengan hari raya atau pandemi covid-19.

Selain itu ASN juga dilarang memanfaatkan kondisi pandemi covid-19 atau peringatan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.

“Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana,” kata Ade Yasin.

SE tersebut ia buat berdasarkan ketentuan Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hanya dua hari berselang, KPK menangkap Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin atas dugaan kasus suap.

“Benar, tadi malam sampai Rabu pagi, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/4/2022).

Dari keterangannya, beberapa pihak yang turut ditangkap di antaranya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya. Ali mengungkapkan kegiatan tangkap tangan tersebut dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap.

JAKARTA – Sejumlah uang ikut diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bogor, Ade Yasin. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu diringkus tim satuan tugas KPK lantaran terlibat dugaan kasus suap.

“KPK sedang melakukan giat tangkap tangan di wilayah Bogor, telah diamanakan sejumlah uang serta barang bukti lainnya,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kepada wartawan, Rabu (27/4/2022).

Diketahui, proses operasi senyap yang dilakukan terhadap Bupati Ade Yasin terjadi pada Selasa (26/4/2022) malam hingga Rabu pagi tadi. Kendati begitu, KPK belum merinci dugaan kasus korupsi yang menjerat para pihak terkait dalam OTT tersebut.

Operasi tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap. Lembaga antirasuah itu kini memiliki waktu maksimal 1X24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diciduk dalam OTT dimaksud.

“Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan setelah selesai nanti akan kami sampaikan detail kasus nya,” ucap Ghufron.

Tak hanya Ade Yasin, KPK juga mengamankan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya.

Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bogor Ade Yasin. OTT digelar pada Selasa (26/4/2022)

“Benar, tadi malam sampai pagi KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat,” ucap plt jubir KPK, Rabu (27/4/2022).

Tak hanya Ade Yasin, KPK juga mengamankan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya.

Dijelaskan Ali, tangkap tangan (OTT) ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap.

“KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap tersebut dan dalam waktu 1×24 jam,” pungkas dia.

BOGOR – Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin meluapkan kekesalannya lantaran Jalan Alternatif Sentul yang baru diperbaiki dengan kocek Rp 32 miliar berubah jadi tempat parkir truk-truk besar pada malam hari.

“Saya sudah instruksikan Kadishub dan Kasatpol PP untuk menertibkan truk-truk yang parkir, karena khawatir rusak lagi jalannya baru diperbaiki,” kata Ade Yasin di Cibinong, Bogor, Senin (4/4/2022).

Ade menyebut seharusnya tim penjaga taman atau park ranger yang terdiri dari beberapa dinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sejak awal melarang truk-truk bermuatan barang itu parkir di ruas Jalan Alternatif Sentul.

Sebagai informasi, beberapa bulan lalu, Pemkab Bogor membentuk park ranger untuk mengawasi keindahan wajah ibu kota di Kawasan Cibinong Raya. Tim yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), serta Dinas Perhubungan bekerja 24 jam.

Setiap hari ada sekitar 100 park ranger yang patroli mulai dari Simpang Sirkuit Sentul hingga Jalan Tegar Beriman Cibinong. Ratusan park ranger tersebut bertugas tiga sif, sehingga masing-masing sif melibatkan sekitar 40 park ranger.

Diketahui, Pemkab Bogor pada tahun 2021 menggunakan anggaran daerah senilai Rp 356,5 miliar untuk program mempercantik wajah ibu kota atau City Beautification Project, di antaranya yaitu peningkatan kualitas Jalan Alternatif Sentul senilai Rp 32 miliar.

Penggunaan anggaran tersebut tersebar di empat perangkat daerah, yaitu Rp 328 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Rp 21 miliar pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Rp 437 juta pada Dinas Lingkungan Hidup, dan Rp7,3 miliar pada Dinas Perhubungan.

Ade mengatakan melalui program tersebut juga Kabupaten Bogor kini memiliki ikon baru, yakni Tugu Pancakarsa. Tugu yang dibangun di Simpang Sirkuit Sentul itu ia yakini memiliki fungsi ganda, yakni mempercantik wajah ibu kota dan memecah kemacetan di kawasan itu.