Penyerahan surat dilakukan langsung oleh Ketua PWI Kabupaten Purwakarta, Adi Kurniawan Tarigan, bersama jajaran pengurus PWI Purwakarta.

Surat tersebut diterima oleh Kepala Subseksi (Kasubsi) Kejaksaan Negeri Purwakarta, Falah, didampingi pejabat fungsional Kejari Purwakarta, Alfi, di Kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta.

Selain surat pernyataan sikap, PWI Purwakarta juga menyerahkan buket bunga sebagai simbol apresiasi atas komitmen Kejaksaan Agung dalam menjaga supremasi hukum dan menangani berbagai perkara yang menjadi perhatian publik.

Ketua PWI Purwakarta, Adi Kurniawan Tarigan, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap langkah-langkah Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum secara profesional dan tanpa pandang bulu.

“PWI Purwakarta menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Kejaksaan Agung atas dedikasi serta profesionalismenya dalam menegakkan hukum. Kami berharap komitmen ini terus dipertahankan demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat,” ujar Adi.

Menurutnya, keberhasilan Kejaksaan Agung dalam mengungkap sejumlah perkara besar menunjukkan keseriusan institusi tersebut dalam memperkuat supremasi hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Kejaksaan Negeri Purwakarta, yang saat ini dipimpin oleh Apsari Dewi, S.H., LL.M., Ph.D., juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara insan pers dan aparat penegak hukum.

PWI Purwakarta menilai kolaborasi yang baik antara media dan institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum.

Hal senada disampaikan Bidang Advokasi PWI Kabupaten Purwakarta, James Gordon Simanjuntak. Ia menegaskan bahwa pers memiliki fungsi strategis dalam mengawal keterbukaan informasi dan memastikan proses hukum berjalan secara akuntabel.

“Kolaborasi yang baik antara media dan aparat penegak hukum akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” kata James.

Melalui kegiatan tersebut, PWI Kabupaten Purwakarta menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penegakan hukum yang independen, profesional, dan berintegritas. Organisasi wartawan itu juga berharap sinergi yang telah terjalin dengan Kejaksaan dapat semakin kuat demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Purwakarta, Adi Kurniawan Tarigan, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/1/2026).

Adi menegaskan pentingnya meluruskan pemahaman terkait pola kerja sama media dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, kerja sama yang dijalankan Diskominfo merupakan kontrak dengan perusahaan media, bukan dengan individu wartawan.

“Wartawan adalah petugas lapangan yang memproduksi berita. Layak atau tidaknya sebuah berita ditayangkan sepenuhnya menjadi kewenangan redaksi di masing-masing perusahaan media,” tegas Adi.

Ia menjelaskan, dalam mekanisme tersebut wartawan hanya berperan sebagai penghubung administratif melalui aplikasi Simedkom, sementara keputusan legal dan formal sepenuhnya berada di tingkat perusahaan.

“Keputusan kerja sama itu ada pada badan hukum perusahaan media. Wartawan hanya menjembatani proses teknis, bukan sebagai pihak kontrak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adi menambahkan bahwa verifikasi tidak cukup hanya memastikan legalitas perusahaan media semata.

Menurutnya, akan lebih ideal jika media yang bekerja sama juga telah terverifikasi oleh Dewan Pers.

“Tidak hanya legalitas perusahaannya yang jelas, alangkah lebih baik jika media tersebut juga sudah terverifikasi Dewan Pers. Ini penting untuk menjamin profesionalisme, etika jurnalistik, dan kredibilitas pemberitaan,” tambahnya.

Menurut Adi, jika perusahaan media telah melalui proses verifikasi yang benar, maka kualitas wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik juga dapat dipastikan memenuhi standar profesional.

“Dengan media yang terverifikasi, pemerintah daerah akan mendapatkan mitra publikasi yang kredibel dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia juga menyoroti masih sering terjadinya kesalahpahaman terkait posisi tawar dalam kerja sama publikasi antara media dan pemerintah.

Terkait polemik dugaan bermasalahnya tata kelola anggaran kerja sama media pada periode 2024–2025 lalu, Adi menduga adanya alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran pada tahun-tahun tersebut.

“Karena itu, perbaikan sistem verifikasi yang dilakukan saat ini harus dijadikan momentum untuk membenahi hiruk-pikuk dan persoalan yang selama ini terjadi,” pungkasnya.

Reporter : NurLaela