Agustinus menyatakan keputusan tersebut diambil bukan karena tekanan dari berbagai pihak namun dirinya mengaku lebih memilih menjadi relawan.

Surat pengunduran diri itu dibuat Agustinus dengan tulisan tangan di selembar kertas buku tulis.

Surat tersebut dibuat pada 23 Agustus di Posko Wae Waru, Desa Golo Mangung, atau dua hari setelah video perdebatan dirinya dengan pejabat BNPB, Kombes Pol Deden Nurhidayatullah, ramai beredar di media sosial.

Dalam surat itu, Agustinus menyampaikan permohonan pengunduran diri dari jabatan Camat Lamba Leda Utara demi kepentingan yang lebih besar, khususnya dalam penanganan bencana di wilayah tersebut.

Ia juga menjelaskan telah menyerahkan tugas koordinator penanganan bencana kepada Emil, Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Lamba Leda Utara.

Agustinus menegaskan pengunduran diri tersebut bukan berarti dirinya meninggalkan tanggung jawab terhadap masyarakat.

“Sebagai jaminan, saya tidak lari dari tanggung jawab dalam situasi ini, saya memilih menjadi relawan untuk membantu sesama saudara saya di Lamba Leda Utara,” tulis Agustinus.

Perdebatan tersebut dipicu persoalan distribusi bantuan ke desa-desa di wilayah Lamba Leda Utara.

Agus menilai bantuan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah warga yang membutuhkan.

Dalam percakapan yang terekam, Agustinus mengaku berada dalam tekanan karena harus mengatur pembagian bantuan untuk 11 desa dengan total 21.171 jiwa penduduk.

Ia mengatakan, hampir seluruh desa mempertanyakan bantuan yang belum mereka terima.

Di sisi lain, jumlah bantuan yang tersedia dinilai terbatas sehingga sulit memenuhi kebutuhan seluruh warga secara merata.

“Saya merasa tertekan sekali, terbebani. Saya harus membagi ke 11 desa, tapi bukan begitu caranya. Semua desa sekarang protes ke saya, semua bertanya di mana bantuannya. Sementara bantuan yang ada jumlahnya sedikit, tapi harus dibagi ke banyak orang. Bagaimana caranya?” ujar Agus dengan nada tinggi.

Agus juga mempersoalkan pernyataan yang menyebut jumlah bantuan yang diterima cukup banyak. Menurut dia, kondisi di lapangan menunjukkan sebaliknya.

“Bapak bilang bantuan banyak sekali, padahal yang ada hanya ini. Saya tidak suka ditekan untuk membagi rata ke 11 desa padahal jumlahnya sedikit. Saya stres, laporan ke kementerian dan telepon dari mana-mana terus masuk. Saya tidak tahan lagi,” katanya.

Ia menegaskan, distribusi bantuan semestinya dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan serta jumlah warga yang paling membutuhkan.

Menurut Agus, pembagian bantuan tidak semestinya hanya berpatokan pada pemerataan jumlah, tetapi juga harus memperhatikan kondisi masing-masing desa agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Kita urus masyarakat ini bersama-sama. Jangan ada tekanan-tekanan. Saya hargai setiap bantuan yang datang, tapi harus adil dan tepat sasaran. Jangan sampai warga yang paling membutuhkan justru tidak mendapatkannya,” ujarnya.

Hingga Jumat siang, pihak BNPB yang hadir dalam pertemuan tersebut belum memberikan tanggapan resmi terkait perdebatan tersebut.

Persoalan distribusi bantuan menjadi perhatian di tengah kebutuhan warga terdampak bencana yang masih tinggi.

Pemerintah daerah dan unsur terkait diharapkan dapat memastikan bantuan tersalurkan secara transparan, proporsional, dan sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. []