Kegiatan yang digelar di Hotel Howard Johnson Kota Pekalongan pada Minggu (7/9) kemarin dinilai penting sebagai langkah strategis di masa non-tahapan Pemilu, guna menginventarisir permasalahan yang dapat dijadikan bahan perbaikan pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada 2029 dan 2031.

“Pada masa non tahapan ini, kita belajar dari persoalan-persoalan yang ada untuk perbaikan ke depan. Termasuk melibatkan Gen-Z, khususnya siswa SMP kelas 3, karena pada tahun 2029 mereka sudah menjadi pemilih pemula,” ujar Wahyudi Sutrisno, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Ia menuturkan, bahwa pihaknya mendapatkan dorongan dari anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly agar mengundang pelajar SMP kelas 3 untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini.

“Saya mengutip pernyataan dari pak Goyud (sapaan akrab Wahyudin Noor Aly) yang dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa pendidikan politik harus diberikan kepada mereka yang belum mengenal Pemilu seperti siswa kelas 3 SMP,” tuturnya.

Hal itu dilakukan, agar nantinya mereka tidak menjadi pemilih pragmatis. Maka, perlu ditanamkan pondasi untuk bernegara dan berbangsa yang baik melalui Pemilu. Oleh karena itu, ilmu tentang demokrasi yang baik harus ada di benak para pelajar.

“Saat ini, kita juga mempunyai program, selain Bawaslu goes to Campus juga Bawaslu goes to School dan Bawaslu mengajar. Program itu kita gunakan sebagai sarana untuk sosialisasi, baik untuk pelajar SMP hingga mahasiswa,” terangnya.

Selain itu, Wahyudi menyoroti perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), yang dapat memunculkan bentuk pelanggaran baru.

Ia menegaskan, Bawaslu harus mengantisipasi potensi pelanggaran digital, mulai dari manipulasi konten hingga praktik politik uang berbasis platform digital.

“Kalau dulu orang membagi amplop, ke depan bisa saja dilakukan lewat koin digital seperti Shopee, OVO, dan lainnya. Ini harus diwaspadai,” tegas Wahyudi.

Hal senada disampaikan Miftahuddin, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, yang menekankan pentingnya penguatan regulasi terkait dunia digital.

“Tantangan teknologi digital, termasuk AI, sangat luar biasa. Regulasi tentang sara, politik identitas, maupun digitalisasi perlu direvisi bahkan diganti agar sesuai dengan dinamika Pemilu mendatang. Ini akan kami usulkan ke Komisi II DPR RI,” jelasnya.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly, yang mendorong agar Bawaslu lebih aktif melakukan sosialisasi ke pelajar SMP.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Bawaslu berharap dapat membangun kesadaran politik sejak dini sekaligus memperkuat sistem pengawasan untuk menghadapi tantangan Pemilu masa depan. (em-aha)

Jokowi dan Nadella membahas rencana investasi besar perusahan teknologi asal Amerika Serikat di Indonesia di bidang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence.

Menteri Komunikasi dan Informatika, yang mendampingi Jokowi saat bertemu Nadella mengatakan Microsoft akan berinvestasi secara signifikan selama empat tahun ke depan dalam AI, komputasi awan, serta kesempatan pelatihan AI untuk 840.000 orang.

Selain itu, Budi Arie mengatakan ada juga dukungan untuk komunitas developer yang sedang berkembang di Indonesia seperti program “AI Oddyssey”, yang diharapkan dapat menjangkau 10.000 developer dengan Microsoft kridensial.

“Kita yakin dengan penggabungan teknologi dan kekuatan Indonesia bisa kita jadi negara maju,” ucap Budi Arie dalam keterangan di Istana.

Budi Arie enggan merinci nilai investasi yang disepakati antara Microsoft dan Pemerintah Indonesia. Namun dia menyebut nilai ini sebagai investasi tunggal terbesar dalam sejarah kegiatan bisnis Microsoft selama 29 tahun di Indonesia.

Nadella tidak memberikan keterangan sama sekali usai bertemu Jokowi. Persamuhan bos Microsoft dan Presiden berlangsung lebih kurang setengah jam. Dia akan mengumumkan dalam acara Microsoft Build: AI Day di Jakarta Convention Center, Selasa ini.

Rencana investasi Microsoft untuk Indonesia sebenarnya sudah ditandai mulai dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Microsoft pada Maret 2024. Dalam MoU itu, Microsoft berkomitmen untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia bidang digital dan penguatan infrastruktur dan digitalisasi pemerintah.

Sebelumnya, Budi Arie menyebutkan investasi yang bakal dihadirkan Microsoft untuk Indonesia sekitar Rp14 triliun. Namun dalam keterangan hari ini di Istana, dia menyebut nilai investasi itu akan lebih besar. “Nanti diumumkan di JCC tapi pokoknya besar lah,” kata dia.

Dilansir dari Gizchina, Jumat (8/3/2024), fitur ini memungkinkan pengguna Android dapat mengunduh dua aplikasi secara bersamaan, sehingga meningkatkan efisiensi proses unduhan, terutama bagi yang menggunakan perangkat canggih dan memiliki koneksi internet cepat.

Pada 2019, Google sebetulnya sudah mencoba fitur ini, tetapi belum diperluas. Sekarang, fitur ini telah diperkenalkan lebih luas untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Sebelumnya, pengunduhan aplikasi di Google Play terjadi secara berurutan. Anda harus menunggu sampai pengunduhan aplikasi besar selesai sebelum dapat memulai mengunduh aplikasi yang lebih kecil.

Namun, dengan unduhan paralel, kedua unduhan dapat dimulai secara bersamaan, memanfaatkan daya pemrosesan dan bandwidth internet perangkat Anda secara maksimal.

Fitur tersebut saat ini tidak berlaku untuk pembaruan aplikasi. Pembaruan masih diunduh secara berurutan. Meskipun ada keterbatasan, kemampuan untuk mengunduh dua aplikasi secara bersamaan merupakan peningkatan yang signifikan bagi pengguna Android.

Dilansir dari Reuters, Senin (29/1/2024), kepala operasi bisnis di X, Joe Benarroch menyampaikan, tindakan ini bersifat sementara dan telah dilakukan dengan sangat hati-hati karena X memberikan prioritas utama pada keselamatan dalam situasi ini.

Sekretaris pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa gambar palsu tersebut mengkhawatirkan, sehingga perusahaan media sosial memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyebaran informasi yang salah.

Jean-Pierre menyampaikan dalam konferensi pers pada akhir pekan lalu bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap gambar-gambar palsu, yang mungkin dihasilkan oleh kecerdasan buatan, memiliki dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan.