Direktur Utama (Dirut) Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, perencanaan pelanggan baru perpipaan untuk memenuhi pelayanan air bersih hingga 100 persen ke seluruh wilayah DKI Jakarta.

Adapun cakupan layanan PAM Jaya saat ini masih 65,58 persen atau lebih dari 900.000 pelanggan.

Arief menyebutkan, target 77.000 pelanggan baru merupakan angka yang belum pernah dialami oleh suatu kota untuk menyambung pipa.

“Terbesar pernah mencapai 25.000 pelanggan baru. Jadi ini adalah tiga kali lipat,” kata Arief di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Februari 2024.

Lanjut Arief, sambungan pelayanan air perpipaan baru pada tahun 2024 akan dikerjakan di wilayah Jakarta Timur. Maka dari itu, PAM Jaya akan mempercepat proses perizinan terkait penyambungan kepada Pemerintah Pusat.

“Kami mengejar waktu untuk mengejar cakupan. Minimal di Jakarta Timur selesai,” ujarnya.

Selain itu, PAM Jaya juga merencanakan pemasangan smabungan layanan baru di Jakarta Barat.

Hanya saja, proses pekerjaan tersebut masih menunggu kesiapan suplai air bersih dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong.

“Nanti perlu kecepatan dari Kementerian PUPR menggerakkan dari Serpong untuk segera bisa masuk mengambil alih sumber air agar kitab isa dapatkan dari sana,” pungkas Arief. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Sub-Penyedia Air Besih Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Elisabeth mengungkapkan telah terjadi penurunan permukaan tanah di wilayah Jakarta Selatan.

Kata Elisabeth, penurunan muka tanah ini tidak disadari oleh warga Jaksel.

“Tren penurunan permukaan tanah di Jaksel sudah ada. Warga Jaksel tidak menyadari ini, karena isunya hanya di Jakarta Utara saja,” kata Elisabeth, Kamis (30/8).

Elisabeth menunjukkan contoh yaitu dulu kita mengambil melalui sumur timba. Seiring waktu berjalan, sumur timba diganti dengan sumur pompa agar bisa menyedot air dari dalam tanah.

“Berarti kan ada penurunan yang tidak kita sadari. Hal itu yang secara kasat mata tidak disadari,” ujarnya.

Akibat penurunan muka tanah ini dampaknya terhadap kondisi fisik rumah, seperti keretakan di lantai maupun bangunan. Karena itu pihaknya akan mensosialisasikan kepada masyarakat.

Pemprov DKI, kata Elisabeth, tengah mengupayakan cakupan pipanisasi hingga 100 persen pada 2030. Dengan begitu, penyedotan air tanah dapat diminimalkan.

“Ada upaya-upaya Pemprov DKI dalam pengembangan air bersih terkait dengan jaringan perpipaan dan cakupan pelayanan 100 persen. Selain itu upaya reservoal komunal, ada juga program pengembanan SPAM dengan peningkatan sumber-sumber eksisting, dan program-program alternative yaitu mengenai ketahanan air di Jakarta,” ungkapnya.

Dia juga mengajak masyarakat melakukan konservasi air dengan memakai air secara efisien dan efektif. Selain itu, mengimbau masyarakat membuat kolam resapan di rumahnya masing-masing.

“Mungkin kita mikirnya, biarin saja cuma 10 detik doang dinyalain. Padahal 10 detik itu berarti berapa? Misalnya, 1 liter per detik satu orang, penduduk Jakarta ada 10 juta. Berarti yang terbuang dengan sia-sia 10 juta per liter per detik karena kita tidak mematikan pada saat kita tidak menggunakan air. Efeknya apa, supllply air untuk kita jadi terbatas,” terang Elisabeth.

“Kemudian membuat resapan di rumah masing-masing. Fungsinya sebagai konservasi air tanah supaya tidak habis airnya,” sambungnya.

MAGELANG, Eranasional.com – Cerita warga Desa Sugihmas, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, yang harus berburu air bersih hingga dua kilometer, hanyalah masa lalu. Setelah ada jaringan penyalur air bersih kolaborasi Pemerintah Provinsi Jateng, Pemkab Magelang dan Pemdes Sugihmas, yang difungsikan pada 2021 lalu, masyarakat tak lagi kesulitan mendapatkan air bersih.

Mereka tak harus berburu air bersih hingga jauh, karena air dari sumber yang berada. Tak ada lagi antrean panjang warga mengambil air bersih di kolam air masjid.

Jaringan penyalur air bersih berhasil direalisasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Saat itu, Gubernur mengaku sulit menemukan cara mengalirkan air dari bawah sumber ke Desa Sugihmas yang letaknya di atas. Berkat kolaborasi Pemerintah Provinsi Jateng, Pemkab Magelang dan Pemdes Sugihmas, masalah teratasi. Pada 2021, proyek penanganan selesai setelah air dari sumber di desa bawah bisa disedot pakai mesin.

“Sebelumnya tidak ada air. Kalau kemarau itu susah cari air harus sampai dua kilometer. Sehari dapat dua ember sampai tiga ember,” kenang seorang warga Desa Sugihmas, Asmuni di rumahnya, Sabtu (26/1/2023).

Pria 49 tahun ini masih ingat rasa susahnya yang harus mencari air, sebab letak sumber air yang jauh. Bagi warga yang memiliki mobil, jarak tak jadi masalah. Tapi bagi warga yang tak memiliki mobil, mereka harus mengangkut air dengan alat seadanya.

“Mandi susah, cari air sampai dua kilometer, sumber air itu jauh. Kalau punya mobil bisa, kalau tidak punya ya jalan kaki,” ungkap warga RT 5 RW 12.

Ela Hikmawati, ibu rumah tangga Desa Sugihmas, juga menyampaikan pengalaman saat susahnya mendapatkan air. Perempuan 27 tahun ini mengenang, ketika tengah hamil, ia tetap harus berjuang mendapatkan air bersih.

“Ndilalahe pas ngepasi kula dalam keadaan hamil (kebetulan saat itu kondisi saya hamil). Setiap ajeng mandi, kedahe mlebu ning kolam masjid (setiap mau mandi harus masuk antre di kolam masjid). Ten griya nggih enten kolah, tapi air sing saking sumber, enggak sampai rumah (di rumah ada kolam air ,tapi air dari sumber tidak sampai rumah). Jadi harus ten kolam masjid,” ucap Ela di depan rumahnya.

Bahkan, ia juga kerap tak bisa tidur saat malam hari. Terutama saat truk pengangkut air bersih datang. Ela harus bergegas untuk bisa mendapatkan air. Itu pun, ia harus antre, dan jatah bantuan air juga tak banyak. Maka, jumlah air yang diterimanya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Sekarang setelah adanya bantuan dari Pak Ganjar, sampun bersyukur banget. Sakniki mboten ten kolam masjid malih (sekarang tidak ke kolam air masjid lagi),” katanya.

Gubernur saat memantau kondisi desa sebelum ada jaringan air bersih, memang melihat kebutuhan air sangat mendesak. Pada waktu itu, kondisi cukup sulit untuk menemukan cara mengalirkan air dari sumber yang ada di daerah bawah, mengingat medannya sulit. Kini, jaringan telah terpasang, dengan penggerak jaringan air memanfaatkan panel surya.

Kepala Desa Sugihmas, Srianto mengatakan, upaya gubernur juga turut mempercepat terealisasinya mimpi warga bisa dapat air bersih secara mudah. Maka Srianto memanfaatkan bantuan gubernur, serta berkolaborasi dengan pemkab dan pemdes setempat.

“Bantuan tahun 2020, ini tindak lanjut dari kedatangan Pak Gubernur, memberi Bantuan Gubernur sejumlah Rp200 juta. Karena kami mengagendakan untuk pembangunan jaringan air bersih yang skala menyeluruh. Dana tersebut belum mencukupi. Tahun 2020 kami belikan pipa sepanjang 6,5 km. Tahun 2021 dari Bantuan Gubernur Jateng, itu memberikan Rp400 juta. Nilai itu kami alokasikan untuk pembelian paket pompa dan panel surya dengan dua paket,” kata Srianto di desanya, Sabtu (28/1/2022).

Ditambahkan, satu unit paket pompa lainnya, pemdes mengupayakan melalui dana desa. Saat ini semua pompa dan panel surya telah terpasang dan telah berfungsi. Tercatat ada delapan dusun di desanya yang mendapatkan dampak keberadaan jaringan saluran air bersih.

“Itu sekitar 900 KK yang sudah menkmati jaringan air bersih,” jelas kades.

Menurutnya, manfaat air bersih, terutama untuk kebutuhan pokok, hingga untuk kebutuhan rumah tangga dan lainnya. Tidak hanya itu, keberadaan jaringan air bersih juga mampu menurunkan angka stunting desa. Yang mana pada 2020, Puskesmas Grabag II mencatat ada 184 anak terindikasi stunting, ternyata pada 2022, menyisakan 84 anak yang terindikasi stunting.

Sementara, untuk perawatan jaringan air bersih, petugas khusus Suprapto, terus merawat saluran air bersih tersebut. Bila distribusi air tidak lancar atau tidak keluar seperti biasanya, petugas akan segera mengecek.

“Paling ada kebocoran, atau kelongsoran di jalan, ada pralon lepas, kita sambung. Ke bawah terus (ditelusuri). Kadang kalau pecah disambung. Kalau kebocoran, ganti pralon. Ada stok pralon,” terang Suprapto.

JAKARTA – Tim Advokasi Hak Atas Air menyebut pemerintah daerah DKI Jakarta tidak transparan dalam pengelolaan air bersih dan dianggap menyengketa informasi publik tentang isi adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Isi addendum itu dibuat antara PDAM DKI Jakarta dan PT Aetra Air Jakarta yang menjadi landasan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 891 Tahun 2020.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama antara PDAM DKI Jakarta dan PT Aetra Air Jakarta.

Dilansir dari CNNIndonesia.com pada Minggu (6/6), sidang perdana sengketa informasi publik digelar pada 28 Mei lalu. Dalam sidang tersebut, majelis hakim meminta para pihak menunjukkan legal standing atau dasar hukum kehadiran pihak.

Namun, perwakilan pemda DKI Jakarta disebut hadir tanpa surat kuasa yang menjadi dasar kehadirannya pada sidang tersebut.

“Perwakilan pemda DKI Jakarta berdalih bahwa surat kuasa tersebut belum mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Hal ini membuat majelis komisioner harus menunda proses persidangan selama satu minggu,” tulis Tim Advokasi Atas Air dalam keterangannya.

Sidang kedua kembali digelar pada 3 Juni lalu dengan agenda yang sama seperti gelaran sidang sebelumnya, yaitu memeriksa legal standing dan dasar hukum kehadiran pihak.

Namun, perwakilan pemda DKI Jakarta kembali hadir tanpa membawa surat kuasa lagi dengan alasan bahwa surat kuasa belum ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.

“Hal ini menunjukkan tidak seriusnya pemerintah DKI Jakarta dalam upaya transparansi pengelolaan air di DKI Jakarta. Lembaga negara setingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya memahami betul bahwa surat kuasa merupakan syarat utama kehadiran perwakilannya di muka persidangan namun ketidaksiapan surat kuasa dalam dua kali persidangan tidak menunjukkan pemahaman tersebut,” tulis mereka.

“Lebih lagi, hal ini juga menunjukkan sikap Pemerintah DKI Jakarta yang tidak menghormati Komisi Informasi Provinsi DKI jakarta sebagai lembaga yang memeriksa sengketa ini,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, Tim Advokasi Hak Atas Air yang tergabung dalam Koalisi Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk:

1. Menghormati proses sidang sengketa informasi publik terkait addendum perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 891 Tahun 2020.

2. Memberikan dokumen Adendum Perjanjian Kerja Sama antara PD PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta kepada publik.

3. Gubernur DKI Jakarta bersikap transparan, parsitipatif, dan taat hukum dalam pengelolaan air Jakarta. (cnnindonesia)