Karyawan tersebut juga menunjukkan lokasi sumur bor yang dimaksud.
‎
‎Namun, pernyataan itu berbeda dengan yang diutarakan Siska, pemilik CV Tirta Alamindo. Dia menegaskan, air yang mereka jual berasal sepenuhnya dari PDAM dan tidak menggunakan air tanah.

‎
‎“Air yang kami jual 100 persen dari PDAM. Kami pastikan tidak ada sumur bor, dan kami siap diperiksa,” ucap Siska, Selasa (5/8/2025).

Dia mengaku jika tempat usahanya rutin diperiksa setiap bulan oleh petugas. Pemeriksaan dilakukan mulai dari meteran hingga lokasi distribusi air.
‎
‎“Setiap bulan dicek. Selain meteran, lokasi juga dilihat. Kami pastikan tidak gunakan air tanah untuk diperjualbelikan,” tambahnya.
‎
‎Siska menyebut pihaknya hanya sebagai mitra dalam distribusi air PDAM, dengan skema investasi bersama. Menurutnya, 60 persen dana pemasangan instalasi dibiayai PDAM, sedangkan sisanya ditanggung oleh pihaknya.
‎
‎Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa seluruh proses perizinan, termasuk penelitian untuk kementerian, diurus oleh pihak PDAM.

“Proses perizinan itu memang lama, dan semuanya diurus PDAM,” ujarnya.
‎
‎Sebelumnya, Abdul Khoir dari Komisi C DPRD Depok mengaku telah menerima laporan warga terkait dugaan pengeboran ilegal di beberapa titik di Kecamatan Tapos.
‎
‎“Ada beberapa titik pengeboran yang dilaporkan. Mereka jual air pakai tangki,” ungkapnya.
‎
Dia memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Perizinan, serta aparat kecamatan dan kelurahan guna menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.

Khoir juga menduga, pengusaha air nakal ini sengaja mengelabui petugas dengan menjadi pelanggan PDAM.

Dia menilai apa yang dilakukan tersebut merugikan lingkungan, karena akan menyebabkan berkurangnya cadangan air tanah.

“Eksplorasi tersebut membuat berkurangnya cadangan air tanah dan mengeringkan sumur-sumur penduduk sekitar, apalagi jika mereka menggunakan pompa deep well untuk mengambil air,” kata pria yang akrab disapa Abra ini.

Untuk itu dia meminta Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) selaku pemegang wewenang masalah perizinan wajib menginventarisasi dan bersama pol pp menghentikan kegiatan yang dinilai ilegal tersebut.

“Setiap usaha dan atau kegiatan yang mengambil air tanah wajib memiliki izin pengambilan air tanah. Izin ini diberikan oleh Kementerian ESDM,” pungkas dia.

Sebelumnya, penanggung jawab CV. RX Dolphin Jaya, Ali Imron mengakui perusahaan penyuplai air yang ia jalankan belum memiliki izin resmi untuk melakukan pengambilan air sumur di wilayah Tapos, Depok, Jawa Barat.

Dia mengaku sudah mengurus perizinan ke pemerintah provinsi Jawa Barat, namun belum juga terbit.

“Izinnya sudah diurus tapi belum keluar, saya sudah mondar-mandir sana sini, capek saya,” kata Ali Imron kepada Eranasional, Senin (4/8/2025).

Diketahui CV. RX Dolphin Jaya memiliki dua titik sumur yang sudah beroperasi selama 3 tahun dan 6 tahun lamanya.

Dia mengaku sudah mengurus perizinan ke pemerintah provinsi Jawa Barat, namun belum juga terbit.

“Izinnya sudah diurus tapi belum keluar, saya sudah mondar-mandir sana sini, capek saya,” kata Ali Imron kepada Eranasional, Senin (4/8/2025).

Diketahui CV. RX Dolphin Jaya memiliki dua titik sumur yang sudah beroperasi selama 3 tahun dan 6 tahun lamanya.

“Satu tangki dijual Rp 100.000 sehari saya bisa 50 – 60 rit, gak hanya di depok kadang dijual untuk air minum ke Jakarta. airnya sudah kita proses jadi siap konsumsi dan kita juga sudah uji lab, setiap per 6 bulan sekali,” ujar Ali.

Ali mengaku CV. RX Dolphin Jaya tidak pernah membayar pajak terkait aktivitas usaha penggunaan air sumur yang dilakukan. Meski begitu, dia hanya sebatas membayar uang untuk koordinasi di wilayahnya.

“Memang untuk pajak ke pemerintah gak ada, tapi paling untuk lingkungan ke RT dn RW dan bantuan ke warga yang kekeringan kita suplai air gratis, ya adalah kalau anggaran buat koordinasi ditiap bulannya,” ungkap dia.

Ali juga mengeluhkan jika aktivitas usaha yang dijalani ini melelahkan.

Untuk itu dirinya siap untuk melengkapi izinnya supaya bisa resmi berizin.

Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Abdul Khoir, menerima banyak laporan dari warga setempat yang resah akan dampak jangka panjang dari pengeboran ilegal yang dilalukan penyuplai air ini.

“Ada beberapa tempat di Kecamatan Tapos ini dan mereka menjual [air] dengan tangki,” ungkap Khoir saat ditemui di kediamannya, Kamis (31/7/2025).

Khoir menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Perizinan, serta Camat dan Lurah setempat untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini.

Dia mengaku sudah mengurus perizinan ke pemerintah provinsi Jawa Barat, namun belum juga terbit.

“Izinnya sudah diurus tapi belum keluar,” kata Ali Imron kepada Ernasional, Senin (4/8/2025).

Diketahui CV. RX Dolphin Jaya memeiliki dua titik sumur yang sudah beroperasi selama 3 tahun dan 6 tahun.

“Satu tangki dijual Rp 100.000, kadang dijual untuk air minum ke Jakarta. airnya sudah kita proses jadi siap konsumsi dan kita juga sudah uji lab, setiap per 6 bulan sekali,” ujar Ali.

Ali mengaku CV. RX Dolphin Jaya tidak pernah membayar pajak terkait aktivitas usaha penggunaan air sumur yang dilakukan.

“Tapi paling untuk lingkungan ke RT dn RW dan bantuan ke warga yang kekeringan kita suplai air gratis,” ungkap dia.

Dia mengungkapkan jika pernah ada sidak dari Pemerintah Kota Depok. Tapi hanya disuruh mengurus perizinan ke Provinsi Jawa Barat.

Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Abdul Khoir mengaku geram atas yang dilakukan CV. RX Dolphin Jaya. Khoir bahkan memberikan sindiran ke Pemeritah Kota Depok.

“Pemilik aslinya sendiri tinggal di Pontianak Kalimantan Barat. Inilah hebatnya Kota Depok, tanpa izin orang dari luar bisa mengambil air tanah di Depok. Hasilnya dibawa keluar. Izin-izinnya seperti SIPA dan amdal tidak ada. kalau dari berkas yang dibawa, izinnya hanya dari RT dan RW saja,” ujar Khoir.

Dia merinci kerugian yang harus ditanggung Kota Depok sebesar RP 2,1 Miliar per tahun untuk 1 titik lokasi.

“1 lokasi satu perusahan itu sekitar 2,5 Miliar per tahun, Sedangkan dia beroperasi sudah lama. Ini ada berapa PAD (pendapatan asli daerah) Kota Depok yang tidak terserap,” ucap dia.

Untuk itu, Khoir bersama Komisi C DPRD akan segera melakukan pemanggilan ke pihak terkait untuk membahas perizinan dari perusahaan terkait.

“Nanti kita akan melakukan pemanggilan ke lurah, camat, dinas perizinan, dan dinas LHK (lingkungan hidup). Karena dengan adanya ini, PAD kota Depok sangat dirugikan. Ini ilegal jadi harus legal dulu baru bisa kita minta PAD Kota Depok,” pungkas dia.

Sebelumnya, Khoir melakukan sidak terkait aktivitas pengeboran air tanah di wilayah Kelurahan Tapos, Kelurahan Leuwinanggung, dan Kelurahan Cimpaeun, Kota Depok, dalam temuannya mayoritas dinyatakan ilegal.