Kendaraan tersebut diduga dicuri dari halaman Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar di Jalan Toddopuli 10, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (16/7/2026) malam.

Sepeda motor berwarna merah dengan nomor polisi DD 2001 XY itu diparkir sekitar pukul 17.00 WITA di area parkir kantor AJI Makassar.

Namun, saat hendak pulang sekitar lima jam kemudian, Kamzah mendapati kendaraannya sudah tidak berada di lokasi.

“Baru lima jam saya parkir, kenapa motorku bisa hilang di sini?” ujar Kamzah dengan nada terkejut.

Mendengar teriakan tersebut, sejumlah jurnalis yang sedang berada di Kantor AJI Makassar langsung bergegas menuju area parkir untuk memastikan kondisi di lokasi.

Saat kejadian, pintu pagar kantor diketahui dalam keadaan terbuka. Posisi kantor yang berada tepat di tepi jalan dengan arus lalu lintas yang cukup padat diduga memberi celah bagi pelaku untuk membawa kabur kendaraan tanpa menimbulkan kecurigaan.

Korban bersama beberapa rekan jurnalis sempat melakukan pencarian di sekitar kompleks, namun sepeda motor tersebut tidak berhasil ditemukan.

Keesokan harinya, Jumat (17/7/2026), Kamzah resmi melaporkan peristiwa kehilangan itu ke Kepolisian Sektor (Polsek) Manggala.

Laporan diterima oleh Briptu Pol Muhammad Isra Yusuf dan telah diterbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STPL/227/VII/2026/K/SEKTA MANGGALA.

Kamzah berharap masyarakat yang mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut dapat segera memberikan informasi kepada kepolisian terdekat atau menghubunginya langsung melalui nomor 0813-4253-1611. []

Organisasi pers yang tergabung dalam KAJ Sulsel tersebut merupakan konsituen Dewan Pers masing-masing Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulsel, dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Makassar, serta LBH Pers Makassar, dalam memperkuat advokasi hukum melalui jalur non-litigasi maupun jalur pengadilan.

KAJ Sulsel ke depan diharapkan sebagai simbol perlindungan jurnalis terhadap segala bentuk intimidasi maupun kekerasan Pers serta menjadi benteng pertahanan mengawal gugatan hukum atas karya-karya produk jurnalisik berkualitas.

Koordinator KAJ Sulsel Sahrul Ramdhan menyebutkan berdasar data AJI Makassar sepanjang tahun 2018-2024 tercatat perlakuan intimidasi, kriminalisasi hingga kekerasan terhadap jurnalis tercatat sebanyak 19 kasus.

“KAJ lahir untuk pendampingan advokasi terhadap kerja-kerja jurnalis dan kebebasan pers termasuk edukasi kampanye kepada masyarakat bawah kerja-kerja jurnalistik itu secara profesional dan dilindungi Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” katanya.

Pria disapa akrab Arul ini juga menghimbau kepada seluruh jurnalis profesional untuk mentaati kode etik serta koder perilaku saat menjalankan tugas jurnalistik.

Sebab, masih ada potensi maupun celah hukum yang bisa disengketakan kepada jurnalisnya.

Selain itu, momen Pilkada serentak yang kini sedang berlangsung jurnalis juga berpotensi mendapatka intimidasi bahkan dapat berimplikasi pada masalah hukum.

“Berdasarkan hasil pemetaan dan traking kami, itu juga menjadi salah satu faktor. Kadang ada jurnalis yang berpihak ke salah satu Paslon misalnya, dan beberapa kasus lain sampai jurnalis bermasalah atau berhadapan dengan hukum berkitan produk jurnalistik,” ungkapnya.

Ketua AJI Makassar Didit Hariyadi pada kesempatan itu mengemukakan, terbentuknya KAJ untuk pendampingan jurnalis yang mengalami kekerasan saat liputan.

Sehingga ia berharap jurnalis tidak menyalahgunakan profesinya dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik.

“KAJ ini dampingi jurnalis yang murni menjalankan kerja-kerja jurnalistik, bukan penyalahgunaan profesi.” papar Jurnalis Tempo ini menekankan.

Hal senada disampaikan Ketua IJTI Sulsel Andi Muhammad Sardi berharap hadirnya KAJ akan menjadi pelopor jurnalis muda agar tetap melanjutkan eksistensi dalam hal perlindungan jurnalis.

“Kami hanya mengadvokasi jurnalis profesional, mempedomani aturan organisasi dan aturan Dewan Pers, dengan kerja-kerja jurnalis secara kontinyu, bukan jurnalis abal-abal, katanya menegaskan.

Ketua PFI Sulsel Iqbal Lubis menambahkan, lahirnya KAJ merupakan mimpinya bagaimana organisasi pers resmi bersatu dan menjadi wadah kolaborasi dengan meminimalisir gesekan antarorganisasi serta menyelesaikan masalah secara internal.

Perwakilan LBH Pers Makassar Ahmad Rusadi menyatakan mendukung penuh kehadiran KAJ Sulsel dan pihaknya siap membantu dalam hal advokasi hukum serta sengketa pers termasuk melindungi jurnalis profesional dalam kerja-kerja jurnalistiknya.

Anggota Dewan Pers Asep Setiawan saat diskusi publik melalui video vitual zoom juga menyatakan selamat atas peluncuran KAJ sekaligus mendukung penuh kerja-kerja advokasi KAJ di Sulsel.

“Saya ucapkan selamat atas peluncuran KAJ di Sulsel dan diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalis profesional,” katanya. []

“Jadi kita tekankan MoU, jika ada kasus soal karya jurnalistik, mekanisme penyelesaian di dewan pers, kecuali pemerasan kasusnya itu pidana murni,” tegas Ketua AJI Makassar, Didit Hariyadi saat Kapolrestabes Makassar, Kombes Mokh. Ngajib berkunjung ke Sekretariat AJI Makassar, Selasa 30 Juli 2024 malam .

Didit mencontohkan karya jurnalistik yang diterbitkan oleh Inikata dan Herald yang tengah ditangani tim penyidik Polrestabes. Seharusnya, penyidik melakukan koordinasi ke Dewan Pers terlebih dahulu saat ada laporan masuk.

“Kasus pers yang baru-baru ini terjadi penyidik mestinya berkoordinasi dengan Dewan Pers, jadi nanti dewan pers-lah yang akan melakukan penilaian terhadap isi berita, apakah itu murni pidana atau memiliki kaidah-kaidah jurnalistik,” jelas Didit.

“Jadi di sini kita dorong juga soal keterbukaan informasi terutama penyidik harus tegas dan paham ketika perkara jurnalistik, jadi tidak serta-merta kasus itu dilimpahkan atau P21,” lanjutnya.

Mengingat, dalam waktu dekat ini momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik tingkat provinsi, kota, dan kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) akan dilaksanakan serentak maka perlu diantisipasi jika karya-karya jurnalistik dilaporkan pihak luar ke Polri atau terjadi kekerasan terhadap jurnalis.

AJI pun menyarankan agar kepolisian khususnya Polrestabes Makassar perlu berkomunikasi lintas media jelang Pilkada.

“Bangunan komunikasi lintas media di Sulsel oleh kepolisian itu harus, agar mengantisipasi kasus-kasus serupa termasuk juga kekerasan jurnalis yang rentan terjadi dan kalau ada kasus terjadi itu mudah koordinasinya,” tambah Didit.

Majelis Pertimbangan dan Legislasi AJI Makassar, Nurthamzil Thahir juga mengingatkan jika ada laporan karya jurnalistik masuk ke polisi maka penyelesaiannya harus melalui mekanisme Dewan Pers dan menggunakan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bukan yang lain.