Keenam pelaku keseluruhan diidentifikasi merupakan warga Kota Pekalongan. Namun mereka dijerat dengan dua tindak kejahatan berbeda.

Tiga orang tersangka ditetapkan sebagai pelaku yang melakukan perusakan mesin ATM oleh Satreskrim Polres Pekalongan Kota.

“IR alias E bin M (21 tahun), warga Jl Kalimantan, Kelurahan Podosugih (Pekalongan Barat), RARS alias A bin RBW (34 tahun) dan MA bin R (25 tahun), warga Jl KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Tirto (Pekalongan Barat),” terang Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota, AKP Setiyanto, Kamis (30/10).

Sementara tiga orang lainnya menjadi tersangka karena turut serta melakukan penjarahan uang yang ada di mesin ATM tersebut.

“Mereka yaitu MIN (21 tahun) dan MM alias S (24 tahun), warga Jl Karya Bakti, Kelurahan Medono (Pekalongan Barat), serta WAF (27 tahun), warga Kelurahan Jenggot (Pekalongan Selatan),” imbuhnya saat konferensi pers di Serambi Mapolres Pekalongan Kota.

Ia menyampaikan kronologi kejadian mengatakan aksi unjuk rasa yang terjadi di Kompleks Kantor Setda Pemerintah Kota Pekalongan dan Gedung DPRD itu kemudian berlanjut dengan terjadinya pengrusakan, pembakaran, dan penjarahan.

”Salah satunya yakni perusakan mesin ATM Merk Hyosung milik Bank Jateng, yang posisinya di depan pintu gerbang masuk di samping pos Satpol PP Kota Pekalongan,” ujarnya.

Modus para pelaku yaitu dengan cara merusak dan mencongkel mesin ATM menggunakan linggis, untuk mengambil uang di dalamnya.

“Setelah terbongkar, sebagian besar uang di dalam mesin sudah terbakar akibat panas dari kebakaran yang terjadi saat kerusuhan berlangsung,” paparnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Bank tersebut mengalami total kerugian sekitar Rp596,4 juta dari isi uang di mesin ATM, ditambah kerusakan fisik mesin ATM senilai Rp70 juta.

Menurut AKP Setiyanto, dari total uang tersebut, para pelaku hanya berhasil mengambil sekitar Rp6 juta, namun sebagian besar uang yang didapatkan sudah rusak atau terbakar.

”Para pelaku membawa uang hasil curian tersebut yang dimasukkan dalam karung, lalu dibawa ke Lapangan Mataram. Saat karung dibuka, uangnya sempat dijarah sebagian pelaku kerusuhan lainnya. Sehingga mereka hanya dapat uang Rp6 juta dalam kondisi rusak atau terbakar,” kata Kasatreskrim.

Uang yang rusak itu kemudian ditukarkan melalui media sosial oleh para pelaku, dengan nilai tukar sekitar Rp2,6 juta untuk setiap Rp3 juta uang rusak yang dimiliki mereka.

”Ketiga pelaku perusakan mesin ATM berhasil diamankan pada Rabu 24 September 2025, setelah tim penyidik berhasil mengidentifikasi keberadaan mereka berdasarkan alat bukti dan rekaman CCTV di lokasi kejadian,” lanjutnya.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari para pelaku yakni linggis besi baju berwarna biru, kaos berwarna hitam, jaket berwarna hijau hitam, topi berwarna hitam, dan HP merk VIVO Y03 warna hitam.

“Selain itu uang tunai senilai Rp2.250.000, HP merk Redmi Note 10 berwarna putih, HP merk Vivo Y21 warna Siera Blue, dan HP merk Oppo A12 warna Biru,” jelasnya.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-2 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan turut serta melakukan pencurian.

”Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi dan jangan mudah terpancing provokasi yang tidak jelas sumbernya. Mari bersama-sama kita jaga Kota Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)

“Hari ini merupakan rekonstruksi kedua, setelah yang pertama dilakukan pada H+3 pasca kejadian. Ini menjadi informasi bagi masyarakat bahwa penyidikan dan pengembangan terus dilakukan oleh pihak Kepolisian,” katanya saat ditemui di Pemkot Pekalongan, Senin (29/9/2025).

Wali Kota Aaf, sapaan akrab Achmad Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan, kepolisian kembali mengamankan terduga pelaku penjarahan dan pembakaran.

“Bukti dari video dan foto sebenarnya sudah cukup. Namun, jika semuanya diamankan sekaligus, penyidik bisa kewalahan. Karena itu, penangkapan dilakukan satu per satu,” jelasnya.

Ia menambahkan, menurut keterangan beberapa pelaku yang sudah diamankan, ada pihak yang mendanai aksi anarki tersebut.

“Para pelaku mengakui bahwa ada yang mendanai atau memberikan uang kepada mereka. Target kita menemukan dalang yang mendanai atau menggerakkan kejadian pada 30 Agustus lalu, baik di Pemkot maupun DPRD,” tegasnya.

Terkait pemulihan gedung, Wali Kota memastikan proses lelang dan pembongkaran akan segera dilakukan.

“Untuk recovery gedung, akan segera kita lelang dan robohkan. Insya Allah awal 2026 Kementerian PUPR mulai membangun, dengan target selesai akhir 2026 atau awal 2027. Mudah-mudahan berjalan lancar,” pungkasnya.

Pada hari yang sama, Senin (29/9), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pekalongan Kota menggelar rekonstruksi reka adegan kasus perusakan Gedung DPRD Kota Pekalongan.

Dua tersangka berinisial D (19) dan R (24), warga Kabupaten Pekalongan, memperagakan delapan adegan mulai dari saat mereka tiba di kompleks Kantor Setda dan DPRD hingga melempar batu ke arah gedung DPRD. Rekonstruksi ini digelar untuk melengkapi berkas penyidikan.

“Ada delapan adegan, mulai dari kedatangan yang bersangkutan sampai melakukan aksinya. Peran mereka adalah sebagai pelaku pengrusakan dengan cara pelemparan batu ke gedung,” kata Kasatreskrim, AKP Setiyanto.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Ia mengungkapkan, sejauh ini pihaknya telah mengamankan 24 tersangka terkait kerusuhan dan tindakan anarki di kompleks Setda dan Gedung DPRD Kota Pekalongan pada 30 Agustus 2025.

Dari jumlah itu, sembilan tersangka merupakan anak di bawah umur, sementara 15 lainnya orang dewasa.

“Adapun yang sudah limpah ada 9 anak yang menjadi terduga pelaku. Sisanya yang 15 tersangka masih proses penyidikan. Mungkin sebentar lagi akan tahap 1,” jelasnya.

Ia menambahkan, para tersangka dikenakan Pasal 170 dan 363 KUHP.

“Termasuk pelaku 170 (penganiayaan atau pengeroyokan, red) terhadap anggota Polri,” ungkapnya. (em-aha)

Sejumlah warga mulai mengembalikan barang-barang hasil penjarahan pasca insiden aksi anarkis di Gedung DPRD dan Kompleks Pemkot Pekalongan yang terjadi pada Sabtu (30/8/2025) lalu.

Salah satunya terlihat di Kecamatan Pekalongan Utara, Rabu (3/9/2025), di mana beberapa barang jarahan seperti outdoor AC, dispenser, vacuum cleaner, lemari, kursi, printer, komputer, televisi, dan perlengkapan kantor lainnya telah dikembalikan oleh warga untuk kemudian diinventarisasi.

Camat Pekalongan Utara, Wismo Adityo, menyampaikan bahwa, sejak insiden terjadi, Pemkot Pekalongan langsung bergerak cepat dengan mengumpulkan seluruh jajaran kecamatan dan OPD terkait pada Minggu (31/8/2025).

Selanjutnya, pada Senin (1/9/2025) dilakukan inventarisasi serta upaya turun ke lapangan guna melakukan pendekatan kepada masyarakat yang sempat terlibat penjarahan.

“Alhamdulillah, upaya yang kami lakukan bersama perangkat kelurahan dan paguyuban RT/RW membuahkan hasil yang positif. Ada kepedulian bersama dari masyarakat untuk saling mengawasi dan mengingatkan,” tutur Wismo.

Lanjut ia, beberapa oknum penjarah akhirnya sadar dan secara sukarela mengembalikan barang yang mereka ambil. Mereka juga menyadari bahwa tindakan tersebut keliru dan tidak semestinya dilakukan.

Menurut Wismo, sebagian besar pelaku mengaku hanya ikut-ikutan atau fomo saat melihat kesempatan terbuka di lokasi kejadian. Ada yang mengambil barang di sekitar Lapangan Mataram, ada pula yang nekat masuk ke dalam gedung pemerintahan.

Pihak kecamatan bersama tim juga melakukan profiling pelaku berdasarkan video dan foto yang beredar di media sosial, dengan bantuan informasi masyarakat.

“Barang-barang hasil pengembalian tersebut selanjutnya kami serahkan ke Posko Pengembalian Barang Jarahan yang disediakan Pemkot Pekalongan, berlokasi di gudang sebelah selatan Ruang Staf Ahli Pemkot Pekalongan,” tuturnya. (em-aha)

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi kepada Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid dan wakilnya, Balgis Diab di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Selasa (2/9/2025).

Dalam kunjungannya, Gubernur Luthfi menegaskan bahwa, meskipun sejumlah gedung pemerintahan rusak berat, pelayanan publik di Kota Pekalongan tetap berjalan normal.

Ia menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak agar proses recovery berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Pasca aksi anarkis kemarin, kita memastikan pelayanan masyarakat di Kota Pekalongan tetap berjalan seperti biasa,” tegasnya.

Lanjut dia, untuk aset-aset daerah yang hilang atau rusak, pihaknya memperbantukan melalui cadangan bantuan tidak terduga dari provinsi, bantuan kelompok usaha bersama (KUBE), hingga bantuan sektor pendidikan. Total bantuan yang diberikan sekitar Rp61,5 miliar.

Adapun rincian bantuan tersebut meliputi Dana Bagi Hasil Pajak: Rp54.228.293.000; Dana Belanja Tidak Terduga: Rp1.500.000.000; Bantuan Usaha KUBE: Rp200.000.000; Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan: Rp2.000.000.000; Bantuan Insentif 2.589 Guru Keagamaan: Rp1.035.600.000.

Pemasangan Sambungan Listrik Rumah (5 unit): Rp6.125.000; Pembangunan PLTS Rooftop 1 unit di Yayasan Raudlotul Huffadh Al-Malikyah: Rp60.000.000; Dana Apresiasi Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 Rp275.000.000, sisanya 300 paket sembako untuk masyarakat kurang mampu.

Gubernur Luthfi menekankan bahwa, Pemerintah Provinsi terus melakukan inventarisasi kerugian yang dialami Pemda di Jawa Tengah akibat aksi anarkis. Dari 35 kabupaten/kota, sebanyak 14 daerah dipastikan akan mendapatkan program recovery serupa.

“InsyaAllah seminggu selesai untuk inventarisasi. Yang terpenting, seluruh masyarakat harus menjaga social bonding, menciptakan kesejukan, dan mengamankan aset daerah agar iklim demokrasi tetap kondusif,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Aaf, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemprov Jateng.

Ia menuturkan bahwa, bantuan tersebut tidak hanya dialokasikan untuk recovery sarana prasarana pemerintahan, melainkan juga untuk mendukung pelayanan publik dan kebutuhan sosial masyarakat.

“Tadi sudah ada beberapa bantuan dari Pemprov, baik yang bisa langsung digunakan untuk recovery gedung maupun bantuan sosial untuk yayasan dan masyarakat kurang mampu,” kata Aaf.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah pemulihan dukungan server, terutama di Bagian PBJ Minbang dan Bagian Umum Setda yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Sedangkan, untuk pembangunan kembali gedung pemerintahan yang rusak berat, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Jateng serta mengupayakan dukungan dari Pemerintah Pusat dan DPR RI.

“Kalau hanya mengandalkan APBD Kota Pekalongan yang terbatas, tentu tidak akan mampu. Kebutuhan anggaran untuk recovery keseluruhan mencapai sekitar Rp100 miliar,” imbuhnya.

Ia menilai, kerugian terbesar tercatat pada tiga gedung utama pemerintahan, yakni Gedung DPRD, Kantor Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Setda Kota Pekalongan yang harus dirobohkan total karena struktur bangunannya sudah tidak layak dan membahayakan.

Berdasarkan laporan DPUPR Kota Pekalongan, kerusakan fisik bangunan saja ditaksir mencapai Rp71 Miliar, belum termasuk kehilangan aset berupa barang dan server.

Meski demikian, Aaf menegaskan semangat jajaran ASN dan OPD di lingkungan Pemkot Pekalongan tidak surut.

“Arahan Pak Gubernur jelas, pelayanan ke masyarakat tidak boleh terganggu. Kami sudah memberikan motivasi kepada OPD yang terdampak, agar tetap semangat bekerja demi masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap bahwa Kota Pekalongan segera pulih, situasi kembali kondusif, dan ke depan kita bisa lebih kuat. (em-aha)

Sejumlah massa menyerbu masuk ke dalam gedung kampus UNM di Jalan Ap Pettarani Makassar.

Tak hanya mengejar mahasiswa, para massa tersebut juga merusak fasilitas kampus.

Sub kordinator Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Negeri Makassar (UNM) Sardi, menyayangkan kejadian yang berujung pada aksi bentrok dan vandalisme sejumlah fasilitas di UNM.

“Kami menyayangkan kejadian semalam, kami tidak mentolerir segala aksi anarkis dan perusakan yang terjadi, tindakan yang merusak fasilitas pendidikan dan tindakan yang merugikan masyarakat,”ujar Sardi, Selasa 27 Agustus 2024 malam.

“Kami mendorong agar pihak yang berwenang menindak tegas tindakan yang merugikan kampus,”sambungnya.

Terkait oknum yang diduga mahasiswa yang ikut dalam aksi anarkis dan perusakan yang telah ditangkap oleh pihak yang berwenang, pihak UNM menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang untuk memproses oknum mahasiswa tersebut sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

‘”Kami juga minta pihak yang berwenang untuk menindak tegas oknum tak dikenal (OTK) yang merusak fasilitas kampus pada malam kemarin,”tegasnya.

Sardi menambahkan, pihak kampus telah berkoordinasi dengan seluruh unsur pimpinan dan meminta kepada seluruh mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan agar tetap tenang.

“Mari menjaga kampus kita, dan jangan terprovokasi oleh pihak-pihak yang dapat merugikan kampus UNM,” pintanya. []