Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen guna mengatur titik pelaksanaan aksi agar tidak terpusat di Bundaran HI.

“Kami melalui Direktorat Intelijen sudah berkomunikasi dengan pihak terkait agar titik aksi dapat dialihkan ke kawasan Patung Kuda atau depan DPR/MPR,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/6).

Untuk mengamankan jalannya aksi, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 6.088 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI dan Polri. Rinciannya, 500 personel TNI, 1.000 personel Korbrimob, 200 personel BKO Korsabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, serta 586 personel Polres Metro Jakarta Pusat.

Personel keamanan akan disiagakan di sejumlah lokasi strategis, di antaranya kawasan Patung Kuda, Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, hingga Jalan Cikini Raya.

Menurut Budi, kehadiran aparat bertujuan memastikan penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung aman dan tertib.

“Kebebasan menyampaikan aspirasi dijamin oleh undang-undang. Kehadiran TNI dan Polri bertujuan memberikan pelayanan dan pengamanan agar aspirasi yang disampaikan mahasiswa dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Anandaku Dimas, menyebut pihaknya masih berencana menggelar aksi di Bundaran HI. Ia memperkirakan sedikitnya 500 mahasiswa UI akan turut serta, belum termasuk peserta dari berbagai kampus lainnya.

“Rencana titik aksi masih di Bundaran HI. Dari UI diperkirakan lebih dari 500 peserta, ditambah massa dari kampus-kampus lain,” ujar Dimas.

Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran negara. Kedua, meminta penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Ketiga, menolak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Keempat, menuntut penghentian praktik militerisme dalam ranah sipil. Kelima, meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui dan bertanggung jawab atas berbagai kebijakan yang dinilai bermasalah oleh mahasiswa.

Hal tersebut Gus Ipul sampaikan usai menghadiri silaturahmi dengan tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, dan organisasi kepemudaan lintas iman di Istana, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam

Pasti ada itu (pemberian bantuan). Ya tidak hanya yang di Jakarta tapi presiden juga memperhatikan yang di luar daerah seperti di Makassar. Presiden sangat punya perhatian terhadap korban, tidak hanya dari sipil, tapi juga dari aparat ada juga yang jadi korban, kata Gus Ipul.

Gus Ipul menyebut bantuan yang nantinya diberikan bervariasi dengan melihat kebutuhan para korban maupun keluarganya. Bisa memberikan biaya sekolah ataupun rekonstruksi rumah.

“Kalau kita lihat nanti pasti sesuai kebutuhannya kan untuk biaya sekolah mungkin keluarganya, adiknya, orang tua, mungkin juga ada perbaikan rumah atau reaktor rumah atau pembangunan rumah. Pada dasarnya presiden akan memberikan bantuan yang diperlukan bagi para korban. Dua-duanya ya masyarakat maupun aparat,” ujarnya.

Lihat Juga :

Prabowo Jenguk Polisi dan Warga yang Terluka Imbas Demo di RS Polri

Gus Ipul mengaku masih mencatat korban yang nantinya mendapat bantuan dari pemerintah. Menurutnya, pemberian bantuan akan melibatkan sejumlah kementerian.

Jadi perhatian langsung dari presiden, atensi langsung dari presiden, tentu para menteri akan menyesuaikan nanti sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut pihak swasta juga akan ada yang memberikan bantuan kepada korban demo. Ia memastikan para korban akan mendapat perhatian dari pemerintah.

“Insyallah akan diberikan semua, saya belum bisa kenyamanan ya. Tapi pasti dapat perhatian sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada biaya pengobatan, ada kalau yang wafat, ada biaya keluarganya perumahan atau rumahnya atau hal-hal lain yang dibutuhkan,” katanya. []

Pihak kepolisian bergerak cepat dan berhasil mengamankan 22 orang yang diduga kuat terlibat dalam aksi perusakan dan provokasi.

Fakta mengejutkan terungkap: mayoritas dari mereka yang ditangkap bukanlah warga asli Bali.

Konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy, yang menegaskan bahwa situasi kini telah kondusif namun proses hukum akan terus berjalan.

“Sementara diamankan 22 orang. (Dan) ada 4 orang Bali, sisanya dari luar (Bali),” kata Kabid Humas Polda Bali, Kombes Ariasandy, Sabtu (30/8/2025).

Ia juga menyebutkan, untuk anggota polisi yang terluka akibat pelemparan batu ada sebanyak 8 orang.

Ada) 8 orang anggota polri yang terluka terkena lemparan,” imbuhnya.

Sementara, untuk fasilitas yang rusak yakni tembok pagar Polda Bali ada yang dicongkel batunya dan di coret-coret.

“Kita bisa lihat sekarang sudah kondisi kondusif. Pendemo sudah membubarkan diri dan sampai saat ini masih aman terkendali. Jalan-jalan sudah dibuka lagi,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta agar masyarakat jangan sampai terprovokasi dan sama-sama menjaga Bali agar tetap kondusif.

Travel Warning 

“Jangan sampai ikut-ikutan terprovokasi dan mencederai Bali itu sendiri. Kalau sampai Bali dipetakan tidak aman dan ada travel warning dari beberapa negara, berimbas kepada kita sendiri. Semuanya bertanggung jawab yang sama untuk menjaga kondusivitas di Bali,” ujarnya.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa berakhir ricuh di Mapolda Bali, pendem memaksa mendobrak pintu gerbang Mapolda Bali. Para massa aksi mendobrak pintu gerbang dengan cara menerjang dan juga melempari gedung Mapolda Bali dengan batu dan kayu.

Selain itu aksi massa, juga melemparkan suar kepada para petugas yang berjaga dan terakhir para petugas polisi yang berada di Mapolda Bali langsung berlari keluar dan membuat barisan pengamanan.

Selain itu, dua kendaraan water canon langsung keluar dari Mapolda Bali dan menyemprotkan ke massa aksi hingga mereka mundur ke belakang. Selain itu, kendaraan rantis dan barracuda dikeluarkan oleh pihak kepolisian.

Saat ini, pihak kepolisian membuat barisan untuk meredam massa yang masih melemparkan batu, kayu, air botol plastik mineral. Situasi saat ini cukup tegang di depan Mapolda Bali.

Dijaga oleh aparat kepolisian, para pelajar berorasi serta membawa spanduk dan pamflet meminta pihak sekolah untuk mengusut tuntas kasus tersebut, supaya lingkungan sekolah kembali aman, nyaman dan bebas dari pelecehan.

Suhel (27), paman salah satu korban yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak sekolah usai mediasi yang didampingi kuasa hukumnya mengatakan, bahwa ada 5 tuntutan yang sudah ia sampaikan terkait kasus pelecehan yang menimpa keponakan serta siswi lainnya.

“Menolak keras semua bentuk pelecehan seksual di lingkungan sekolah, menindak tegas pelaku pelecehan secara pidana dan hukum yang berlaku, menuntut pihak sekolah untuk memberikan SP 3 kepada oknum guru tersebut,” tegasnya usai menemui para pelajar yang melakukan aksi.

Lanjut dia, menuntut pihak sekolah untuk memenuhi hak-hak korban dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta bebas dari pelecehan verbal maupun non verbal.

Imamul Abror, kuasa hukum Suhel mengatakan, bahwa korban dipilih secara acak dan dibawa ke dalam ruangan BK yang kondisinya sepi. Disana korban diberi pertanyaan yang bersifat pribadi, mulai dari ciuman, ukuran bra, masturbasi hingga video porno.

Merasa seakan dilecehkan, lalu korban melaporkan kepada orang tuanya dan orang tua korban tersebut meminta pihaknya untuk membantu mengurus kasus pelecehan itu.

“Kami masih menunggu dari pihak sekolah advokasinya seperti apa. Tentunya kami tetap akan memproses secara hukum sambil mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan para saksi. Untuk saat ini, jumlah korban sekitar 15-20 siswi dan kemungkinan masih akan bertambah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Pekalongan, Yulianto Nurul Furqon mengaku, bahwa dirinya baru mengetahui kasus itu seminggu yang lalu. Dan pihaknya juga sudah melaporkan hal itu ke cabdin (cabang dinas) pendidikan.

“Kami lakukan sesuai aturan kedinasan, karena beliau (pelaku) PNS. Kami juga sudah melakukan mediasi antara siswi dan guru yang bersangkutan, bahkan sudah saling memaafkan,”

“Saat ini, guru yang bersangkutan masih bertugas karena surat peringatan atau pemberhentian PNS bukan kewenangan kepala sekolah melainkan dinas,” terangnya.

Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Prayudha Widiatmoko yang ikut terjun menenangkan para pelajar yang sedang berdemo mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kasus tersebut hingga ke pengadilan jika sudah ada laporan pengaduan dari korban.

“Kalau memang ada tuntutan penegakan hukum, berarti harus ada yang bersedia menjadi saksi dan juga alat bukti yang cukup untuk kita tindak lanjuti sesuai progres hukum yang berlaku” tandasnya. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com- Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dan Hukum (ARPKH) Kabupaten Bungo Provinsi Jambi berencana menggelar aksi unjuk rasa di beberapa lokasi di Jakarta.

Mereka akan menyampaikan aspirasi mengenai permasalahan pelik dan semakin tidak jelas yang terjadi di wilayah mereka.

Rencana aksi demonstrasi akan dilakukan di dua tempat, yakni di depan gedung Mabes Polri Jakarta Selatan dan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Rabu (28/9/2022) jam 9 pagi.

Konflik agraria antara warga dan pemodal di kawasan itu, telah menyebabkan terjadinya bentrok.

Warga dari lima desa disebutkan terlibat bentrok dengan pekerja dari perusahaan tambang yang beroperasi di sana.

Marwan Syaputra selaku koordinator aksi tersebut menyatakan, permasalahan yang berkepanjangan akibat konflik itu telah ‘memakan korban’

Seorang warga, kata dia, bernama Mardedi Susanto alias Atok, bahkan diseret ke meja hijau dengan tuduhan perusakan, saat terjadinya insiden bentrokan tersebut.

“Pada bentrok antara warga lima desa di Kabupaten Bungo dengan pekerja tambang PT KBPC, diduga telah terjadi kriminalisasi kepada salah satu tokoh pemuda Batang Bungo,” ujar Marwan melalui siaran persnya dijakarta, Selasa (27/9/2022)

“Selain itu, beberapa laporan masyarakat dikepolisian terkait dugaan penyerobotan tanah oleh perusahaan juga tak kunjung mendapat kepastian hukum, hingga kini,” imbuhnya.

Eranasional.com – Sejumlah elemen buruh akan melakukan aksi dengan mengusung nama May Day Fiesta 2022 pada hari ini, Sabtu (14/5/2022).

Aksi tersebut berlangsung di dua lokasi berbeda. Pertama, massa akan menyampaikan aspirasinya di depan Gedung DPR RI. Kedua, mereka bergeser ke Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo pun mengimbau agar masyarakat dapat menghindari kawasan GBK dan DPR pagi ini.

“Jangan lupa dari pagi sampai siang di depan DPR MPR juga ada aksi unjuk rasa, jadi memang sebaiknya dihindari juga kawasan DPR MPR,” ucap Sambodo, dikutip Sabtu (14/5/2022).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena juga membenarkan soal lokasi aksi massa. Dia mengungkap aksi di depan Gedung DPR RI berlangsung hanya satu jam.

“Ya jam 09.30 WIB ada sebagian massa sekitar 10 ribu ke depan DPR untuk menyuarakan aspirasinya,” kata Andi saat dihubungi MNC portal, Jumat (13/5/2022).

Selanjutnya, massa bergeser ke GBK untuk menlanjutkan aksinya. Andi memperkirakan, sebanyak 67.200 Buruh akan memadati kawasan GBK.

“Hanya satu jam saja (aksi di depan DPR), setelah itu kita akan long march dari DPR ke GBK,” ucap Andi.

“Karena kita khawatir kalau sampai 60 ribu orang yang hadir di jalan (di depan DPR), itu akan sangat menganggu masyarakat,” sambungnya.

Total massa yang hadir, kata Andi, mencapai 67.200 orang saat berkumpul di GBK. Mereka terdiri dari empat elemen buruh berbeda yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Eranasional.com – Ade Armando Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ( UI ) dan juga penggiat media sosial tersebut menjadi bulan bulanan massa yang hadir dalam aksi demonstrasi mahasiswa serta element masyarakat, senin (11/04) didepan Gedung DPR RI.

BEM UI dalam keterangan rilis sikapnya mengecam tindakan kekerasan kepada Ade Armando yang kehadirannya untuk memantau sekaligus menyatakan mendukung atas beberapa tuntutan yang ada.

Dalam keterangan rilis yang dikutip Eranasional.com melalui instagram resmi BEM UI, mengatakan BEM UI berpegang teguh pada penghormatan hak asasi manusia (HAM). BEM UI juga mengutuk segala tindakan kekerasan terhadap Ade Armando.

“Kami menolak dan mengecam segala bentuk provokasi, tindakan main hakim sendiri, serta berbagai bentuk kekersasan pada setiap warga negara, karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga Negara Indonesia yang tercantum dalam konstitusi dan kevensi HAM Internasional.” tulis keterangan rilis sikap BEM UI.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh BEM UI (@bemui_official)

BEM UI juga meminta kepada pihak kepolisian untuk bersikap tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap salah satu dosennya serta melakukan proses hukum kepada provokator yang menyebabkan kericuhan dalam aksi demo di Gedung DPR RI berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

“Kami juga menuntut pihak kepolisian untuk bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap provokator yang menyebabkan kericuhan pada aksi masa tersebut sesuai dengan pasal 170 Kitab Undang-undang hukum pidana dab pasal 12 huruf n peraturan Kepolisian Republik Indonesia No.9 Tahun 2008,” Tulisnya.

Eranasional.com – Terkait dengan adanya flyer-flyer yang beredar di media sosial saat ini yang kita temui yaitu ajakan dari kelompok-kelompok elemen masyarakat untuk turun demo pada 11 April ini di Jakarta, Polda Metro menyampaikan bahwa agar tidak mudah dan percaya dengan ajakan tersebut.

“Sampai saat ini Polda Metro belum terima permohonan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum oleh kelompok manapun” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan kepada wartawan, di Jakarta Barat, Kamis (7/4/2022).

Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan mengatakan pihaknya sejauh ini belum menerima permohonan demonstrasi dari kelompok manapun.

“sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Perlu saya sampaikan juga kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang tanpa memiliki dasar pemberitahuan di kepolisian sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku ini dapat dibubarkan oleh aparat,” katanya.

Zulpan menegaskan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum harus mendapatkan izin dari kepolisian. Penyelenggara aksi harus menyampaikan pemberitahuan aksi maksimal 3×24 jam sebelum hari H.

Lanjut, Zulpan mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aksi demo. Sekaligus menyarankan untuk meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadhan.

“Saya juga himbau dan ajak masyarakat kalau saat ini kita ada di bulan Ramadhan. Kiranya ini lebih baik dimanfaatkan untuk meningkatkan iman kita untuk beribadah,” pungkasnya.

Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, puluhan ribu buruh di 1.000 pabrik di 24 provinsi akan menggelar aksi pada 5 Agustus 2021.

Aksi tersebut dilakukan dengan mengibarkan bendera putih sebagai bentuk bahwa mereka sudah menyerah menghadapi hantaman pandemi Covid-19.

Dikatakan Iqbal, selama ini kebijakan PPKM tidak efektif menekan kasus aktif Covid-19. Karena faktanya perusahaan manufaktur masih tetap mempekerjakan 100% buruhnya, sehingga banyak buruh yang terpapar Covid-19.

Padahal sudah berulangkali KSPI meminta adanya pengaturan jam kerja agar seluruh buruh tidak masuk dalam waktu yang bersamaan.

“Bentuk aksinya adalah menghentikan produksi, secara perwakilan akan ke luar dari pabrik tetapi tetap di lingkungan perusahaan. Tentu dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, hand sanitizer dan tidak ada kerumunan. Kami bisa jamin tidak ada kerumunan,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (26/7/2021).

Dikatakan Iqbal, pengibaran bendera putih akan dilakukan karena buruh menyerah dengan banyaknya para buruh yang meninggal akibat terpapar Covid-19.

Padahal serikat pekerja sudah berulang kali minta agar yang isolasi mandiri (isoman) diberikan vitamin dan obat-obatan gratis melalui jaringan BPJS kesehatan.

“Berulang-ulang teriak jangan ada PHK, berulang-ulang berteriak jangan dirumahkan dengan memotong gaji, bahkan berulang-ulang berteriak nasib pekerja-pekerja berupah harian akibat perubahan status hubungan kerja akibat Omnibus Law tetapi tidak didengar,” lanjut Iqbal.

Ada tiga tuntutan yang akan disampaikan para buruh dalam aksi tersebut. Pertama, selamatkan nyawa buruh dan rakyat, cegah penularan Covid-19, cegah ledakan PHK.

Kedua, batalkan Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai lebih merugikan kaum buruh. Ketiga, berlakukan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2021.