Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin mengatakan, bahwa penertiban APK-BK dilakukan di 4 kecamatan, yakni kecamatan Pekalongan Utara, Timur, Selatan dan Barat yang melibatkan TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Panwas Kecamatan dan Kelurahan.

“Selama satu hari ini, kami akan menertibkan apk diseluruh titik wilayah Kota Pekalongan. Jalan lintas kota, kecamatan dan kelurahan. Sasarannya adalah APK yang melanggar PKPU, yakni di tempat ibadah, pendidikan, pelayanan kesehatan dan fasilitas milik pemerintah,” terangnya.

Sedangkan yang melanggar Peraturan Wali Kota (Perwal), lanjut dia, yakni di tiang lampu lalu lintas, petunjuk arah, di pohon yang dipaku atau merusak, spanduk yang melintang dan ditempat terlarang yang kurang dari 5 meter.

“Sebelum kita tertibkan, kita inventarisir terlebih dahulu di sejumlah titik lokasi dan totalnya ada sekitar 200-an,

“Tapi kita juga menertibkan yang belum diinvetarisir (pemasangan baru), yang melanggar PKPU dan Perwal dengan melakukan pengkajian cepat. Karena kita ingin menerapkan asas keadilan untuk para peserta Pilkada,” tuturnya.

Miftah menambahkan, selain itu, pihaknya juga sudah mengumpulkan para stakeholder dan LO (Liaison Officer) untuk penertiban atau pemindahan APK yang dinilai melanggar aturan.

“Rata-rata yang melanggar aturan adalah para relawan. Mereka memasang APK sendiri, tidak berkoordinasi dengan LO, dan tanpa melihat regulasi yang ada. Jadi, untuk APK yang melanggar ini kami hanya tertibkan sisanya saja,” pungkas Miftah.

Berdasarkan data dari Bawaslu Kota Pekalongan, tercatat ada 773 APK-BK yang dinilai melanggar aturan dan sudah ditertibkan. Yakni, terdiri dari 156 APK-BK untuk wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, 179 Pekalongan Utara, 190 Pekalongan Selatan dan 248 Pekalongan Timur. (em-aha)

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 599 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihn Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024.

Dalam lampiran keputusan tersebut, diatur dua jenis APK dan lokasi pemasangannya. Yang pertama, APK yang difasilitasi oleh KPU Kota Pekalongan dapat dipasang di Kawasan Lapangan Mataram.

Dan yang kedua, untuk APK yang dipasang oleh peserta dapat dipasang di 221 jalan yang sudah ditetapkan dalam keputusan tersebut.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda menjelaskan, waktu pemasangan APK sudah bisa dilakukan mulai 25 September atau sejak masuk masa kampanye.

“Untuk lokasi yang dilarang adalah lokasi di luar 221 jalan tersebut. Kemudian juga ada aturan dilarang dipaku di pohon, dan ada jarak minimal pemasangan,” jelasnya yang ditemui usai kegiatan sosialisasi tahapan Pilkada Kota Pekalongan bersama awak media, Senin, 30 September 2024.

Terkait fasilitasi APK untuk paslon peserta Pilkada Kota Pekalongan, dikatakan Fajar KPU memfasilitasi APK berupa brosur, pamflet dan poster sebanyak 23.207 untuk masing-masing paslon. Kemudian ada 5 balio, 60 umbul-umbul dan 54 spanduk untuk masing-masing paslon.

“Selain APK yang difasilitasi KPU, paslon juga diperbolehkan untuk membuat APK sendiri maksimal sebanyak 200 persen dari jumlah tersebut,” kata Fajar.

Selain lokasi pemasangan APK, KPU juga telah menetapkan delapan titik lokasi kampanye rapat umum. Delapan titik tersebut terbagi dalam empat kecamatan. Yakni untuk Kecamatan Pekalongan Barat ada di Lapangan Peturen Tirto dan Lapangan Bumirejo.

Kecamatan Pekalongan Utara ada di Lapangan Krapyak dan Lapangan Palapa, Kecamatan Pekalongan Timur ada di Lapangan Gamer dan Lapangan Setono, serta Kecamatan Pekalongan Selatan ada di Lapangan Kuripan dan Lapangan Jenggot.

“Lokasi tersebut mengacu pada Perwal nomor 36 tahun 2024. Tapi untuk kampanye rapat umum pemilihan wali kota dan wakil wali kota atau bupati dan wakil bupati, hanya boleh dilakukan satu kali. Saat ini kami masih menunggu jadwal dari masing-masing paslon,” tambahnya.

Selain itu, KPU juga rencananya akan mengadakan debat paslon yang dijadwalkan bakal berlangsung dua kali. Jadwal debat saat ini juga masih menunggu waktu dari masing-masing paslon. (em-aha)

Pengendara sepeda motor itu bernama Bayu Sakti Eka Pratama (20), warga Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Jumat, 26 Januari dia melapor ke Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polresta Magelang.

Bayu mengatakan, di separator sepanjang Jalan Magelang-Yogyakarta terpasang bendera-bendera atau baliho partai, caleg, juga capres-cawapres.

“Saya mau minta ganti rugi ke partai yang merugikan saya,” kata Bayu, Jumat, 26 Januari 2024.

Dia menceritakan, peristiwa kecelakaan itu pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB. Saat itu Bayu melaju dari arah Kota Magelang hendak memutar balik di depan Polsek Mertoyudan.

“Tepat di depan Polsek Mertoyudan, tiba-tiba satu bendera Partai Demokrat jatuh mengenai helm saya. Sedangkan tiang dari bambu benderanya menimpa motor dan tersangkut ke leher saya,” jelasnya.

Akibat kejatuhan tiang bambu tersebut, helm dan motornya Bayu mengalami kerusakan. Beruntung, dalam peristiwa itu korban tidak mengalami luka fisik.

Bayu berharap, pasca dirinya melapor ke polisi, bendera atau baliho dan segala atribut kampanye yang dapat mencelakakan pengguna jalan ditertibkan, sehingga tidak ada lagi korban sesudah dirinya.

Video Bayu tertimpa bendera Partai Demokrat sempat viral di media sosial.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Sholeh mengatakan, robohnya bendera parpol di Jalan Magelang-Yogyakarta diakibatkan hujan deras dan angin kencang.

Habib Sholeh pun menyatakan Bawaslu Kabupaten Magelang siap membantu mediasi antara korban dengan partai politik.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Magelang, Sumarni Aini Chabibah menegaskan bahwa separator di sepanjang Jalan Magelang-Yogyakarta tidak boleh dipasangi alat peraga kampanye (APK) jika dianggap membahayakan pengguna jalan. (*)

Padahal, kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo, Satpol PP DKI memiliki kewenangan untuk menertibkan APK yang melanggar aturan. Faktanya, justru tak banyak bertindak.

“Fakta di lapangan, Satpol PP hanya melihati saja. Kalau kami secara normatif sudah mengimbau kepada peserta pemilu,” kata Benny, Jumat, 26 Januari 2024.

Namun diakuinya, beberapa APK di Jakarta sudah ditertibkan, salah satunya di flyover Kuningan, Jakarta Selatan, yang belum lama ini salah satu bendera parpol yang terpasang di sana menyebabkan pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan.

“Sudah dirapikan hari Jumat, 19 Januari kemarin. Satpol PP DKI punya kompetensi untuk mencopot APK yang melanggar itu. Ini hanya soal kemauan, karena dari sisi SDM mereka punya. Begitu juga dari sisi perlengkapan, mobil dan sebagainya mereka punya,” ujar Benny.

“Kalau kami dan teman-teman Bawaslu di kota atau kecamatan, misal yang mencopot APK itu bawanya pakai apa?” sambungnya. (*)