Pencegahan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri menjelaskan, empat pihak yang dicegah ke luar negeri tersebut diduga kuat mengetahui dugaan korupsi di LPEI.
Keempat pihak tersebut dicegah pergi ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

“KPK ajukan cegah pada pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI agar tetap berada di wilayah Indonesia selama 6 bulan kedepan,”kata Ali Fikri, Selasa 21 Mei 2024.

“Saat ini, ada 4 orang yang dicegah dengan status sebagai penyelenggara negara dan swasta,” sambungnya.

Keempat orang tersebut yakni, Kepala Departemen Pembiayaan 3 Divisi Pembiayaan II pada LPEI, M Pradithya.

Direktur Pelaksana 4 LPEI, Arif Setiawan Presdir PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komut PT Petro Energy, Jimmy Massin dan Dirut PT Petro Eneegy, Newin Nugroho.

“Kaitan dibutuhkannya keterangan para pihak dimaksud untuk memberikan keterangan di hadapan tim penyidik, perlu kami ingatkan agar bersikap kooperatif,” kata Ali.

Sebelumnya, KPK mengumumkan kasus dugaan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) masuk ke proses penyidikan.

Dalam kasus itu, KPK mentaksir kerugian negara akibat adanya dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari LPEI mencapai Rp 3,4 triliun.

Jumlah tersebut berasal dari tiga korporasi, yakni PT PE, PT RII, dan PT SMYL.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyebutkan, merincikan kerugian yang disebabkan oleh masing-masing korporasi, yakni PT PE Rp 800 miliar, PT RII Rp 1,6 triliun, dan PT SMYL Rp 1,051 triliun.

“Yang sudah terhitung dari tiga korporasi dalam penyaluran dari PT LPEI ini ke korporasi ini sementara yang telah kami hitung sebesar Rp 3,451 triliun,” kata Ghufron saat konferensi pers di kantornya, Selasa 19 Mei 2024. []

Saat penggeledahan, KPK mengungkap ada dokumen ditemukan yang diduga terkait proses penyidikan kasus baru dalam dugaan korupsi di PT Taspen.

“Tim menemukan dokumen,” jelas Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Minggu 10 Maret 2024.

Bukan cuma di Kantor PT Taspen, penggeledahan juga dilakukan di kantor pihak swasta yang berada di Office 8 Building SCBD, Jakarta Selatan.

Bukan cuma dokumen, ditemukan pula barang bukti elektronik (BBE), dan catatan keuangan.

Tapi, tidak dirinci lebih jauh soal penggeledahan ini. Kata Ali Fikri, hasil penggeledahan itu bakal di sita.

“Segera disita sebagai barang bukti berkas perkara,” ujarnya lagi.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan proses penyidikan terkait dengan dugaan kasus korupsi di PT Taspen.

Kasus dugaan korupsi tersebut berupa adanya investasi fiktif.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024, mengatakan bahwa lembaga antirasuah telah melakukan penggeledahan di pelbagai tempat terkait dengan dugaan korupsi di PT Taspen pada 7-8 Maret 2024. (*)

“TPPU dengan tersangka NHD (Nurhadi) masih terus kami selesaikan,” kata Ali Fikri, Kamis, 4 Januari 2023.

Untuk diketahui, Dito Mahendra, kekasih Nindy Ayunda itu, beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga akhirnya ditangkap Bareskrim Polri dalam kasus senjata api (senpi) ilegal, 7 September 2023 lalu.

Ali Fikri mengatakan hingga saat ini status Dito Mahendra dalam kasus TPPU Nurhadi masih sebagai saksi.

Lanjutnya, KPK masih mengumpulkan sejumlah bukti untuk menuntaskan kasus tersebut.

Ali menegaskan, pihaknya tidak menutup kemungkinan menetapkan Dito sebagai tersangka saat bukti-bukti telah didapat.

“Sejauh ini yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi. Namun demikian masih ada peluang yang bersangkutan juga dapat ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama NHD sepanjang alat bukti nantinya dapat terpenuhi,” jelas Ali.

Dito Mahendra saat ini tengah ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan untuk disidangkan dalam kasus senpi ilegal.

Kepala Kejari Jaksel Haryoko mengatakan pihaknya telah menyiapkan empat jaksa untuk menuntut Dito Mahendra di persidangan.

“Sekitar empat jaksa saat ini sedang menyusun dakwaan,” kata Haryoko, Senin, 1 Agustus 2023.

Dia mengungkapkan, penyusunan dakwaan sedang dikebut oleh tim JPU. Dan, begitu dakwaan rampung, maka perkara Dito Mahendra ini akan langsung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jaksel untuk disidangkan.

“Sesegera mungkin Dito kami limpahkan ke pengadilan,” ucapnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – KPK hingga kini belum membuka identitas tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Diduga, sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh lembaga antirasuah tersebut.

Indikasi itu terungkap ketika penyidik KPK memeriksa Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, Selasa (10/10).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan Kasdi diperiksa sebagai saksi untuk pemberkasan tersangka.

“Benar, sebagai saksi untuk berkas perkara tersangka lain,” kata Ali di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Namun, Ali tidak menyebutkan siapa yang dimaksud sebagai tersangka. Dia tidak menanggapi pertanyaan itu.

KPK juga tidak menjelaskan materi apa yang akan didalami tim penyidik kepada Kasdi.

Selain Kasdi, KPK telah memanggil Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, Senin (9/10).

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) respon pernyataan usulan Anggota Komisi Hukum DPR sekaligus elite Partai NasDem Ahmad Sahroni yang meminta semua Capres dan Cawapres diperiksa.

Menurut KPK tidak bisa sembaranga memeriksa bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung di Pilpres 2024 terkait penanganan kasus dugaan korupsi.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, ada beberapa proses menujuk sala seorang itu diperiksa.

Dimulai dari laporan masyarakat hingga penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya dapat melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

“Harus ada proses lebih dahulu, enggak bisa langsung begitu. Penegak hukum enggak bisa tiba-tiba melakukan pemeriksaan,” ujar Ali saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (11/9/2023).

Ali menghormati setiap kebebasan berpikir dan berpendapat masyarakat termasuk penyelenggara negara.

Namun, ia memastikan KPK tidak menanggapi persoalan politik karena bukan wilayah tugas pokok dan fungsi lembaga.

“Sebagai pemahaman saja, dalam penegakan hukum tentu semua ada dasar dan prosesnya,” tutur dia.

“Sangat tidak tepat bila penegak hukum tiba-tiba melakukan pemeriksaan ataupun pemanggilan seseorang tanpa ada proses-proses yang sudah dilalui sebelumnya,” sambungnya.

Kata dia, pemeriksaan Cak Imin adalah untuk membuat
terang dan jelas perbuatan tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya.

Terlebih, kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tengah diusut terjadi pada tahun 2012 di mana Cak Imin menjabat Menakertrans pada waktu tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com – KPK telah memeriksa Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Henri mengaku dirinya menerima uang suap terkait lelang proyek di Basarnas.

Marsdya Henri dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto diperiksa di Puspom TNI pada Rabu (8/8).

Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tiga tersangka pemberi suap yang kasusnya ditangani KPK.

“Keduanya dilakukan pemeriksaan bersama dan didalami terkait dugaan penerimaan uang dari tersangka MG (Mulsunadi Gunawan) dan kawan-kawan agar dapat memenangkan lelang proyek di Basarnas,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (11/8/2023).

Ali menilai baik Marsdya Henri dan Letkol Afri bersikap kooperatif. Keduanya disebut telah mengakui adanya penerimaan uang yang diterima untuk memenangkan lelang proyek di Basarnas.

“Informasi dari teman-teman yang melakukan pemeriksaan keduanya kooperatif mengakui adanya dugaan penerimaan sejumlah uang dari pihak swasta terkait dengan lelang proyek di Basarnas dimaksud,” jelasnya.

Sebagai informasi, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Setelah melakukan pemeriksaan, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Para tersangka dibagi ke dalam kluster, pemberi suap dan penerima suap. Berikut identitas para tersangka:

Tersangka pemberi (Ditangani KPK)

1. Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan

2. Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati, Marilya

3. Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil

Tersangka penerima (Ditangani Puspom TNI)

1. Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi

2. Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto.

Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto diduga telah menerima suap Rp 999,7 juta dari Mulsunadi dan Rp 4,1 miliar dari Roni. Selain itu, Henri dan Afri diduga telah menerima suap total Rp 88,3 miliar dari sejumlah vendor sejak 2021 hingga 2023.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan cara mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono menyembunyikan hasil gratifikasi. Bagaimana caranya?

Terungkapnya modus Andhi Pramono hasil dari pemeriksaan tiga orang saksi dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Andhi Pramono.

Tiga orang saksi yang dimintai keterangan adalah Direktur Utama PT Wirindo Pratama Wirianto, Direktur PT Andalan Super Prioritas Maman Supratman, dan seorang cleaning service kantor Bea Cukai Jakarta bernama Taufik Hidayat. 

“Ketiga saksi telah diperiksa pada hari Kamis (3/8) kemarin di Gedung Merah Putih KPK,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (4/8/2028)3).

Ketiga saksi tersebut, lanjut Ali, dicecar soal perintah Andhi Pramono dalam melakukan penukaran mata uang asing. Kegiatan ini diduga sebagai cara menghilangkan jejak penerimaan gratifikasi.

“Dari keterangan saksi kita dalami dugaan adanya penukaran valas atas perintah AP (Andhi Pramono) untuk menghilanglan jejak penerimaan uang dari para pengusaha ekspor impor,” tuturnya.

Ali menyebutkan, perilaku koruptif Andhi Pramono yang telah terungkap berupa penerimaan gratifikasi sebesar Rp28 miliar selama 10 tahun terakhir berkarir, tepatnya tahun 2012.

Selain itu, penyidik juga menemukan bukti baru yaitu dokumen transaksi keuangan Andhi Pramono saat melakukan penggeledahan di Batam, Rabu (12/7). Dokumen itu sengaja disembunyikan di rumah mertuanya di Batam,” ujar Ali.

Hingga saat ini penyidik KPK telah menyita aset-aset milik Andhi yang totalnya mencapai Rp50 miliar.

JAKARTA, Eranasional.com – Informasi liar beredar, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang disebut-sebut akan menjadi tersangka korupsi.

Saat hal ini dikonfirmasi secara langsung kepada Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat WhatsApp pada Rabu, 14 Juni 2023.

Dia mengakui KPK tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

“Sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementan RI,” kata Ali Fikri.

Sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK, sehingga kemudian KPK menindaklanjuti pada proses penegakan hukum.

“Karena masih pada proses penyelidikan tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya,” terangnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korpsi (KPK) geledah Kementerian Sosial (kemensos).

Penggeledahan ini diduga terkait dugaan korupsi beras Bantuan Sosial (Bansos).

“Saat digeledah ditemukan bukti-bukti antara lain dokumen dan bukti elektronik yang tentunya memiliki keterkaitan dengan perkara,”ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (24/5/2023).

Penggeledahan Kantor kementerian Sosial berlangsung pada, Selasa (23/5/2023).

Kata Ali, penggeledahan ini untuk melengkapi bukti dalam kasus ini.

“Tim penyidik telah selesai melaksanakan tindakan hukum pro justitia berupa penggeledahan di kantor Kemensos RI,”jelas Ali Fikri.

Penggeledahan ini kata dia, dalam rangka mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang dugaan adanya korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 s/d 2021.

JAKARTA, Eranasional.com – Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (28/3/2023).

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 21 Januari 2023 untuk periodik 2022 diketahui kekayaan Brahim mencapai angka Rp8,7 miliar. Data harta milik Bupati Kapuas ini terbagi dalam beberapa jenis.

1. Tanah dan bangunan, seluas 600 m2/96 m2 di Kab/Kota, Kota Palang Raya, hasil sendiri, senilai Rp 920.000.000.
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/110 m2 di Kab/Kota, Kota Jakarta Barat, hasil sendiri, senilai Rp 1.775.000.000.

Sehingga total harta berupa tanah dan bangunan adalah Rp 2.695.000.000. Kemudian, ia juga memiliki harta dalam bentuk alat transportasi dan mesin berupa mobil Mitsubishi Jeep S.C.HDTP tahun 2014, hasil sendiri, bernilai Rp 95.000.000.

Adapun harta lainnya yang dimiliki adalah harga bergerak lainnya senilai Rp 595.000.000, dan kas serta setara kas sejumlah Rp 5.317.133.408. Maka dengan demikian, total harta kekayaan berdasarkan LHKPN tersebut adalah Rp 8.702.133.408.

Sementara itu, Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istri, Ary Egahni Ben Bahat telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka diketahui guna menjalani pemeriksaan terkait kasus yang menjerat mereka.

“Kedua pihak yang telah ditetapkan tersangka, saat ini telah hadir di Gedung Merah Putih KPK. Masih sedang menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh tim penyidik KPK di lantai 2. Perkembangan segera akan disampaikan,” jelas Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Selasa (28/03/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta. Kasus dugaan korupsi itu pun hingga kini masih dalam tahap penyelidikan.

“Sekarang dalami proses penyelidikan, masih. Kami pastikan tidak dihentikan. Jadi supaya lebih tegas, masih berjalan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Sabtu (18/3/2023).

Kata Ali lagi, proses penyelidikan suatu kasus itu tidak ada tenggat waktunya. Dan hingga sekarang penyidik masih berupaya mencari alat bukti.

“Tidak ada tenggat waktunya, prosesnya kan dinamis berjalan sesuai alat bukti yang kemudian bisa disimpulkan. Kalau ditemukan ya segera naik ke tingkat penyidikan,” ujar dia.

KPK tidak ingin melakukan tindakan tergesa-gesa dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta. Dia mengatakan penyelidikan dilakukan untuk menentukan peristiwa pidana.

“Dalam proses penyelidikan harus dapat menentukan peristiwa pidananya, sehingga ditemukan orang yang harus bertanggung jawab secara hukum. Nah, untuk menyimpulkan seperti itu perlu analisis hukum dari segi teori hukum, dari segi alat buktinya, dari keterangan-keterangan terperiksa, semua dianalisis, diramu apakah kemudian terpenuhi unsur-unsurnya,” papar Ali Fikri.

Sebagai informasi, ajang Formula E akan kembali digelar pada 3-4 Juni 2023 mendatang di Jakarta. Ini merupakan kali kedua, ajang balap mobil listrik bertaraf internasional itu digelar di Ibu Kota.

Rencananya, ajang Formula E ini akan digelar hingga tahun 2024 mendatang. Hal ini sesuai dengan kontrak yang diteken Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memanggil saksi-saksi dalam kasus suap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe. Kali ini, KPK memanggil Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan agenda pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada hari ini, Senin, 20 Februari 2023. Ia menyebut Timotius Murib akan didalami keterangannya untuk pengembangan kasus Lukas Enembe.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI, Jl. Kuningan persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” ujar dia melalui keterangan tertulis, Senin (20/2/2023).

Tidak hanya Timotius Murib, KPK juga melakukan panggilan sebagai saksi terhadap empat orang lain. Adapun keempat orang tersebut adalah Austikarini Ambar Wati selaku wiraswasta, Dessy IRRIANI Yelepele selaku ibu rumah tangga, Dani Fitri Yelepele selaku istri dari saksi Yonater Karomba, dan Heni Nurhaeni selaku ibu rumah tangga.

Dalam kasus ini KPK menduga Lukas menerima duit senilai Rp1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijantono Lakka. Rijantono minta agar perusahaannya itu bisa menang tender dalam pengerjaan sejumlah proyek pembangunan jangka panjang di Papua.

Dalam kesepakatannya, Lukas dan sejumlah pejabat di Provinsi Papua disebut-sebut akan menerima bagian proyek sebesar 14 persen keuntungan setelah dipotong pajak.

PT Tabi Bangun Papua milik Rijantono Lakka mendapat tiga proyek jangka panjang senilai Rp 41 miliar. Adapun ketiga proyek tersebut ialah peningkatan jalan Entrop-Hamadi, proyek rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi, dan proyek penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI.

KPK menjelaskan PT Tabi Bangun Papua sebelumnya tidak memiliki keahlian dalam pengerjaan proyek infrastruktur . Sebab perusahaan tersebut sebelumnya adalah perusahaan farmasi yang disulap oleh Rijanto Lakka.

KPK juga menemukan sejumlah dugaan penerimaan gratifikasi yang diterima Lukas Enembe dalam perkara tersebut. Total gratifikasi yang berhasil tercium oleh KPK mencapai Rp 10 miliar.

KPK juga telah menyita sejumlah aset yang dimiliki Lukas Enembe sebagai barang bukti. Di antaranya ada berupa emas batangan, perhiasan berharga, serta kendaraan mewah.

Selain itu, komisi antirasuah juga telah memblokir akun rekening Lukas Enembe senilai Rp 76,2 miliar. Hasil temuan PPATK beberapa waktu lalu juga menyatakan adanya aliran tidak wajar dari rekening Lukas Enembe senilai Rp 560 miliar di rumah judi yang terletak di Marina Bay Sands, Singapura.

BANJARMASIN, Eranasonal.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming. Banding ini diajukan lantaran KPK menilai putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan.

“Jaksa KPK M Fauji Rahmat telah menyatakan upaya hukum banding melalui panitera muda Tipikor pada PN Banjarmasin dengan terdakwa Mardani H Maming,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (16/2/2023).

Ali memaparkan sejumlah alasan yang menjadi landasan KPK mengajukan banding. Ditegaskan, putusan itu belum menimbulkan efek jera khususnya terkait besaran nilai uang pengganti Mardani Maming.

“Pembebanan uang pengganti sebagaimana tuntutan tim jaksa salah satunya bertujuan untuk memaksimalkan asset recovery karena tindakan terdakwa mengakibatkan dampak yang luar biasa di antaranya mengakibatkan kerusakan lingkungan atas penggunaan sumber daya alam yang tanpa dilengkapi persyaratan yang sesuai dengan aturan,” tegas Ali.

KPK berharap kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengabulkan permohonan banding tersebut.

“KPK berharap majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat mengabulkan seluruh permohonan tim jaksa dan kembali memutus sesuai dengan amar surat tuntutan,” ungkap Ali.

Sebelumnya, mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Maming diyakini bersalah dalam perkara korupsi terkait izin usaha pertambangan (IUP) yang menyeretnya.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin juga menghukum Maming mesti membayar uang pengganti senilai Rp110.604.731.752. Jika uang itu tidak dibayarkan dalam sebulan usai putusan inkrah, harta Maming bisa disita serta dilelang.

Jika harta Mardani Maming masih belum mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud, diganti dengan kurungan penjara selama dua tahun.

Vonis yang diberikan Majelis Hakim, berbeda dengan tuntutan JPU KPK yang menuntut Maming pidana penjara 10 tahun 6 bulan dengan tuntutan membayar denda Rp 700 juta subsider kurungan pidana pengganti 8 bulan. Dalam tuntutannya, JPU KPK juga menuntut Maming dengan pidana tambahan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp118.754.731.752. **

JAKARTA, Eranasional.com – Sejumlah pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) silih berganti mengundurkan diri dari jabatannya. Teranyar, Deputi Penindakan KPK Karyoto dan Direktur Penyelidikan KPK Endra Prihantoro.

Sebelumnya, Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto lebih dulu pamit dan kembali ke institusi asalnya, Kejaksaan Agung. Fitroh memilih hengkang setelah 11 tahun berkiprah di KPK.

Sementara Karyoto dan Endra Prihantoro hengkang berdasarkan permintaan atau rekomendasi KPK, kembali ke institusi asalnya Polri. Hal itu dibenarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sigit membenarkan adanya surat rekomendari dari Ketua KPK Firli Bahuri. Surat itu berisi rekomendasi agar Karyoto dan Endra Prihantoro ditarik kembali ke institusi Polri.

“Memang betul adanya seperti itu. namun demikian tentunya kita akan melihat peluang-peluang yang ada,” kata Jenderal Sigit di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Namun, Kapolri Sigit belum menjelaskan secara detail terkait hengkangnya Karyoto dan Endar dari KPK. kata dia, surat rekomendasi itu akan dirapatkan.

“Nanti akan kita rapatkan,” ujarnya.

KPK Jelaskan soal Karyoto dan Endar Balik ke Polri

KPK merekomendasikan Deputi Penindakan Karyoto dan Direktur Penyelidikan Endar Prihantoro untuk dikembalikan ke Polri. KPK membantah isu pengembalian dua pejabat itu terkait kasus formula E, melainkan terkait promosi jabatan.

“Benar, berdasarkan informasi yang kami peroleh, ada surat yang dikirimkan KPK terkait pengusulan promosi di lingkungan Polri untuk keduanya,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (10/2/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berharap agar RUU (Rancangan Undang-undang) Perampasan Aset bisa segera disahkan oleh pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Komisi selalu mendukung upaya percepatan RUU Perampasan Aset.

“Jadi sebenarnya kami sudah lama kan, dua tahun lalu kami juga sudah mendorong hal itu,” kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Selain itu, Ali mengatakan dukungan pengesahan RUU Perampasan Aset juga didukung langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Ia menjelaskan dukungan presiden tersebut disampaikan pada saat perayaan Hari Antikorupsi Sedunia dua tahun yang lalu.

“Ya, harapannya mudah-mudahan di tahun 2023 ini bisa kemudian masuk di program legislasi nasional prioritas,” kata dia.

Ali menyebut RUU Perampasan Aset tersebut bisa menjadi aset berharga dalam penindakan tindak pidana korupsi. Sebab, kata dia, RUU Perampasan Aset tersebut bisa menjadi penyokong agar memberikan efek jera.

Selain itu, Ali mengatakan dukungan pengesahan RUU Perampasan Aset juga didukung langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Ia menjelaskan dukungan presiden tersebut disampaikan pada saat perayaan Hari Antikorupsi Sedunia dua tahun yang lalu.

“Kalau kita lihat dari rancangan serta materi undang-undang itu sangat bagus sekali sebagai supporting system penegakan hukum,” ujarnya.

Meski RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan, Ali mengatakan KPK tak kehabisan akal agar mengusahakan hukuman tambahan kepada koruptor agar menimbulkan efek jera.

Ia menyebut KPK selalu mengusahakan agar terdakwa korupsi dihukum membayar uang disamping juga mendapat hukuman kurungan badan.

“Ya sekarang KPK lakukan adalah melalui jalur putusan pengadilan melalui uang pengganti, melalui denda, melalui perampasan aset hasil tindak pidana yag dilakukan asset tracing KPK,” kata Ali.

Namun, Ali juga mengatakan KPK masih berharap agar RUU Perampasan Aset tersebut bisa segera disahkan. Sebab, kata dia, RUU Perampasan Aset tersebut bisa lebih meningkatkan efektivitas penjeraan bagi para pelaku korupsi.

“Ke depan kalau memang undang-undang itu disahkan, saya kira ini sangat mendukung uoaya pemberantasan korupsi sebagai efek jera melalui penindakan,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menyerukan kepada jajarannya berserta anggota DPR agar segera mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset pada Selasa (7/2/2023).

Hal itu disampaikan Jokowi dalam menanggapi merosotnya skor IPK Indonesia pada tahun 2022 yang dirilis oleh Transparency International Indonesia. “Agar segera diundangkan,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta,

Sebelumnya, Transparency International mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi tahunan pada 2022 termasuk Indonesia.

Dalam penilaian tersebut, Indonesia mendapatkan angka 34 yang menunjukkan penurunan empat poin dari 2021 yaitu 38. Poin tersebut juga membuat posisi IPK Indonesia melorot ke posisi 110 dari 180 negara. Padahal pada 2021  Indonesia berada di posisi 96.