Sejak laporan pertama dilayangkan pada 29 September 2025, hingga beberapa pekan kemudian belum ada penetapan tersangka maupun penangkapan terhadap terduga pelaku.

Kasus ini tercatat dengan Nomor Polisi: LP/STTLP/B/1868/IX/2025/SPKT/RES BGR/POLDA JBR, dan ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bogor.

Korban berinisial N (8) diduga menjadi korban pencabulan oleh seorang pria berinisial AS (55), yang merupakan tetangga sekampung korban di wilayah Tanjungsari.

Perwakilan keluarga korban, Nurhayati, menyampaikan rasa kecewa dan frustrasinya atas lambannya perkembangan kasus ini.

“Laporan kami sudah masuk sejak 29 September lalu, tapi sampai sekarang perkembangan belum terlalu signifikan. Ada apa ya kok lambat, sementara dugaan pelaku masih berkeliaran,” ujar Nurhayati kepada eranasional di kediamannya, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, keluarga korban merasa hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan seakan diabaikan.

“Kami hanya ingin keadilan ditegakkan, tetapi sepertinya sangat sulit,” tambahnya.

Kasus ini juga telah mendapatkan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor.

Nurhayati menegaskan, aparat penegak hukum seharusnya memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak.

“Kasus seperti ini seharusnya menjadi prioritas. Apalagi sudah ada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan UU Perlindungan Anak yang jelas mengatur penegakan hukumnya. Penetapan tersangka dan penangkapan pelaku penting untuk menunjukkan bahwa aparat tidak main-main dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak,” tuturnya.

Sementara itu, pada Kamis (6/11/2025) sore, pihak kepolisian akhirnya memberikan tanggapan resmi.

Melalui KBO Reskrim Polres Bogor, pihaknya memastikan bahwa kasus tersebut sedang ditangani oleh Unit PPA dan akan segera ditindaklanjuti sesuai prosedur.

“Kasus ini sedang dalam penanganan Unit PPA. Kami pastikan akan segera ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku,” ujar perwakilan KBO Reskrim Polres Bogor saat dikonfirmasi.

Hingga kini, pihak keluarga korban berharap agar proses hukum berjalan transparan dan cepat, demi memberikan rasa keadilan bagi korban kecil yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.

Reporter : Athan

Keduanya ditangkap Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Jember dengan barang bukti sabu seberat ratusan gram, Senin 13 Oktober 2025.

​Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan sang anak berinisial AD, yang lebih dulu diamankan saat melakukan transaksi sabu di wilayah Kalisat.

​Dari pemeriksaan awal, AD mengaku bahwa barang terlarang tersebut disimpan di rumah. Ironisnya, hal ini dilakukan atas sepengetahuan dan inisiatif dari ibunya sendiri.

​Petugas dari Satreskoba Polres Jember kemudian menggerebek rumah keluarga tersebut. Saat penggeledahan dilakukan, petugas menemukan bungkusan plastik hitam berisi sabu yang disimpan di lokasi tak terduga: plafon dapur rumah.

​Kasatreskoba Polres Jember, IPTU Naufal Muttaqin, menjelaskan bahwa dari hasil penggerebekan, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 173,7 gram beserta sejumlah uang tunai hasil transaksi.

​Ibu dan anak itu langsung digelandang ke Mapolres Jember untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

​“Keluarga ini diketahui telah menjalankan bisnis haram tersebut selama setahun terakhir, meneruskan jaringan dari suaminya yang sudah di penjara,” ujar Naufal saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (14/10).

​Karena salah satu tersangka, AD, masih di bawah umur, polisi turut melibatkan pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam proses pemeriksaan.

​Saat ini, polisi masih terus mendalami jaringan yang terlibat, termasuk mengejar pemasok utama sabu kepada keluarga tersebut.

​“Kami masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkoba yang lebih luas. Termasuk kemungkinan adanya pelaku lain yang terkait,” tutup IPTU Naufal.

​Kasus ini menjadi peringatan keras akan bahaya narkotika yang kini menyasar lintas generasi, bahkan melibatkan keterlibatan keluarga secara utuh dalam peredaran barang terlarang.

Sebanyak 11 orang terduga pelaku berhasil diamankan, terdiri dari empat orang dewasa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan tujuh orang lainnya masih berstatus anak di bawah umur.

Selain mengamankan para tersangka, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti dan barang-barang penjarahan.

Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi saat Konferensi Pers Ungkap Kasus Tindak Pidana Pengrusakan, Pencurian, Kekerasan, dan Pembakaran Kantor DPRD dan Pemkot Pekalongan di Aula Mapolres menjelaskan bahwa, para pelaku memiliki peran berbeda dalam aksi anarkis tersebut.

“Mereka kami klaster sesuai perannya. Ada yang melakukan pembakaran, penganiayaan, dan ada juga yang melakukan penghasutan hingga berujung pada pembakaran kantor DPRD serta fasilitas Pemkot Pekalongan,” ungkap Kapolres, Selasa (2/9/2025).

AKBP Riki menjelaskan, identifikasi pelaku diperoleh dari hasil penyelidikan, dan pemeriksaan rekaman CCTV, serta foto/video yang beredar di masyarakat. Pihaknya juga masih memburu para pelaku lain, termasuk kemungkinan adanya pelaku dari luar kota.

“Kami akan terus mencari siapa dalang dan pelaku aksi anarkis ini. Negara hadir untuk menegakkan hukum. Kami dibantu Brimob, Polda Jateng, hingga Mabes Polri dalam mengungkap kasus ini,” tegasnya didampingi Wali Kota Aaf dan Dandim Letkol Arm. Ihalauw Garry Herlambang

Menurutnya, peristiwa ini bukanlah murni persoalan lokal, melainkan dipicu oleh provokasi dari luar daerah. Pihaknya menegaskan, tidak ada masalah besar antara masyarakat Kota Pekalongan dengan pemerintah setempat.

“Aksi ini terinspirasi dari kejadian di Jakarta. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk menunjukkan solidaritas, dan akhirnya memicu tindakan anarkis. Situasi itu tidak terbendung hingga terjadi pembakaran,” jelasnya.

Polres Pekalongan Kota mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan bersama-sama menjaga kondusifitas Kota Pekalongan. Segera laporkan melalui call center 110 jika mengetahui keberadaan pelaku atau aktivitas yang mengarah pada tindakan anarkis.

“Para pelaku kami kenakan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, Pasal 187 KUHP tentang pembakaran, Pasal 363 KUHP tentang pencurian, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” pungkasnya. (em-aha)

“Kami masih menyelidiki terkait jaringan serupa. Harapannya dengan adanya penegakan hukum membuat mereka jera untuk melakukan aksi tersebut,” kata Kanit Reserse Kriminal Polsek Kelapa Gading AKP Kiki Tanlim di Jakarta, Senin. (3/2/2025).

Dia mengungkapkan Polsek Kelapa Gading menangkap tujuh orang dalam kasus perdagangan orang melalui aksi prostitusi daring. Menurut dia dari tujuh tersangka ada dua pelaku perempuan di bawah umur berinisial EF (15 tahun) dan LA (15 tahun).

Pelaku EF (15) bertugas menjadi bendahara dan mengumpulkan uang hasil prostitusi dan menyewa tempat dan pelaku LA (15) bertugas menjemput dan mengantar pelanggan ke kamar korban.