Acara ini menjadi ruang berbagi gagasan untuk memperkuat sinergi dalam menangani persoalan lingkungan, mulai dari sampah hingga limbah di Kota Batik.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, mengapresiasi keterlibatan aktif anak muda yang tergabung dalam aksi Kobar dalam diskusi tersebut.

“Kita berbagi informasi secara terbuka tanpa kesan menggurui terkait kondisi lingkungan dan penanganan sampah saat ini,” ujar Wali Kota.

Beliau berharap forum ini terus berlanjut dengan tema berbeda agar generasi muda memahami realita lapangan dan proses solusi yang sedang berjalan.

Kepala DLH Kota Pekalongan, Joko Purnomo, menambahkan bahwa hampir 90 persen TPA di Indonesia kini telah habis masa teknis pengoperasiannya.

“Persoalan sampah adalah isu nasional. Solusi utamanya adalah edukasi warga untuk memilah sampah dari rumah,” jelas Joko.

Sebagai langkah jangka panjang, Pemkot Pekalongan tengah mengejar pembangunan pembangkit listrik berbasis energi sampah yang modern dan berkelanjutan.

Proyek ini merupakan kolaborasi lintas daerah yang melibatkan Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang.

Saat ini, prosesnya masih dalam tahap administrasi, termasuk pengajuan dukungan kepada Gubernur dan kementerian terkait sebelum tahap lelang.

Joko menegaskan teknologi ini berbeda dengan TPA konvensional karena dirancang tanpa menimbulkan bau maupun asap yang mengganggu warga.

“Kami harap ke depan tidak ada lagi sampah liar. Semua sampah bisa terangkut dan dikelola menjadi energi,” pungkasnya. (em-aha)

“Jangan mengaku sebagai anak muda kalau kelakuanmu adalah kelakuan prasejarah, mengandalkan ketidakmampuan dirinya, tetapi mengandalkan nepotisme dan dinasti,” kata Cak Imin dalam acara deklarasi Relawan Kaula Muda Nusantara (Rekan) AMIN di Jakarta, Minggu, 28 Januari 2024.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, muda bukan hanya soal usia, tapi juga soal kelakuan.

Menurut dia, nepotisme dan dinasti adalah perilaku politik prasejarah tua sekali, kerajaan, bahkan sebelum kerajaan. Cak Imin menegaskan, hal ini berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi.

Cak Imin memang tak menyebut anak muda mana yang dia sindir, tapi sepertinya menyindir cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.

Seperti diketahui, Gibran Rakabuming Raka yang berusia 36 tahun dan merupakan putra sulung Presiden Jokowi menjadi cawapres pasangan capres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Gibran dapat melenggang ke kontestasi Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat itu diketuai oleh pamannya, Anwar Usman, memperbolehkan calon berusia di bawah 40 tahun menjadi capres atau cawapres dengan syarat sudah pernah atau sedang menjadi kepala daerah.

Gibran hingga saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, jabatan yang juga pernah diemban Jokowi.

Belakangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bersidang dan memutuskan putusan MK era Anwar Usman melanggar etika berat. Walau begitu, putusan MK tersebut tidak bisa dianulir dan Gibran tetap dinyatakan sah sebagai cawapres.

MKMK hanya dapat merekomendasikan Anwar Usman dicopot dari jabatannya karena terbukti terlibat pelanggaran etika tersebut. (*)

PEKALONGAN, Eranasional.com – Perubahan iklim menjadi masalah global yang memerlukan perhatian serius semua pihak, salah satunya generasi muda. Pasalnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan adaptasi perubahan iklim.

Dimana, hal ini memerlukan upaya nyata dalam mempersiapkan generasi muda sebagai generasi penerus yang tangguh dan mampu mengatasi perubahan iklim.

Oleh karena itu, Kemitraan Indonesia melibatkan generasi muda sebagai pelaku dan penggerak masyarakat dalam upaya penyadaran publik terkait perubahan iklim.

Hal ini terungkap dalam kegiatan Media Gathering Pekan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim “Hasil dan Pembelajaran Program Adaptation Fund di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kemitraan Indonesia dengan mengundang sejumlah awak media online, TV, radio, maupun cetak.

Direktur Program Kemitraan Indonesia, Dewi Rizky mengungkapkan bahwa, proyek Adaptation Fund di Indonesia, selain di Kota Pekalongan juga dilaksanakan di beberapa daerah lainnya.

“Diantaranya 4 kabupaten yang dialiri Sungai Sadang, Sulawesi Selatan (Enrekang, Pinrang, Toraja, dan Toraja Utara), Bulukumba, Sulawesi Selatan, Samarinda, dan Maluku Tengah,” terang Dewi usai kegiatan di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Jumat (21/7/2023) sore.

Menurut Dewi, dengan adanya dana program Adaptation Fund yang disalurkan melalui Kemitraan diharapkan bisa mendorong Indonesia dalam pencapaian adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi bisa sesuai dengan yang ditargetkan.

“Kita libatkan anak-anak muda juga karena dari kita untuk kita. Dalam hal ini, dari Kota Pekalongan untuk Kota Pekalongan. Kemitraan hanya sebagai fasilitator,”ucapnya.

Dewi menjelaskan, meskipun menghadapi tantangan, anak muda Kota Pekalongan memiliki peluang untuk meningkatkan kesadaran lingkungan.

“Bisa melalui pendidikan lingkungan yang lebih menyeluruh, pemberian informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami, serta pelibatan anak muda dalam kegiatan-kegiatan lingkungan yang menyenangkan.,” katanya.

Ia menilai, antusias generasi muda di Kota Pekalongan dalam proyek Adaptasi Perubahan Iklim ini sangat besar sekali.

Bahkan, Dewi mengaku terharu sekali, mereka yang mayoritas juga merasakan perubahan iklim karena bertempat tinggal di wilayah yang terdampak banjir dan rob, sehingga mereka benar-benar bertekad menolak Kota Pekalongan tenggelam.

Dengan semangat itulah akhirnya mereka gotong-royong dan bahu membahu untuk menciptakan suasana adaptif bagaimana bisa tetap berdampingan dengan kondisi alam saat ini.

“Ini yang kami inginkan, bagaimana semua melihat kolaborasi antara pemerintah, non pemerintah dan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Sebab, adaptasi perubahan iklim itu tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah saja. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak anak-anak muda untuk Indonesia membuat koalisi besar untuk 2045. Menurut dia, koalisi tersebut berbeda dengan koalisi untuk Pemilu 2024.

Awalnya AHY berbicara soal adanya kegelisahan dan kekhawatiran dari anak-anak muda Indonesia karena minimnya komitmen para tokoh politik terhadap lingkungan. Sementara, banyak anak muda di berbagai kesempatan menyatakan ingin hidup layak, tidak ingin menjadi pengungsi iklim pada tahun 2045,

“Kita di partai politik sedang berusaha membangun koalisi 2024. Tapi, kita harus bersatu untuk berkoalisi net zero emission,” kata AHY dalam diskusi bertajuk ‘Rembuk Kebangsaan untuk Iklim’ Indonesia Net-Sero Summit 2023 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Djakarta Theater, Jakarta, kemarin.

Hadir juga dalam diskusi tersebut Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Wali Kota Bogor yang juga politisi PAN, Bima Arya.

Secara khusus, dia mengajak anak-anak muda berperan aktif sebagai agen perubahan untuk perbaikan iklim dan lingkungan hidup. Menurut dia, mengabaikan perubahan iklim sama saja mengabaikan masa depan generasi berikutnya.

“Berbicara tentang bumi artinya itu menjadi survival interest seluruh bangsa di dunia. Dan, kita semua harus menjadi bagian dari itu, terutama anak-anak muda harus menjadi agen perubahan,. Karena jika kita mengabaikan perubahan iklim, berarti mengabaikan masa depan generasi muda dan anak cucu kita,” jelasnya.

Dia menegaskan, sebagai ketua partai politik terkait isu perubahan iklim dan lingkungan, AHY menyoroti beberapa Undang-undang yang justru mengabaikan lingkungan hidup.

“Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya memiliki komitmen kuat terhadap agenda perubahan iklim. Ini tercermin dari sikap tegas politik Partai Demokrat yang menolak UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang membuat pasal-pasal yang justru mengorbankan kelestarian lingkungan hidup,” ujar AHY.

Putra sulung Presiden RI ke-5 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini berharap kebijakan dan regulasi yang dilahirkan benar-benar berpihak pada lingkungan dan iklim.

“Jangan hanya di atas kertas saja, harus konsisten antara kebijakan regulasi dan implementasi. Kita harap koalisi besar lingkungan ini bisa terwujud,” pungkasnya.

Eranasional.com – Pemerintah bakal memberikan insentif bagi generasi muda yang akan menetap serta bekerja di ibu kota baru (IKN) Kalimantan Timur.

Adapun rencana itu tertulis dalam Lampiran II UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN mengenai Rencana Induk IKN.

Dalam lampiran itu, menyebutkan insentif fiskal dan non-fiskal disediakan untuk meningkatkan daya tarik investasi sekaligus talenta unggul.

“Insentif fiskal dan non-fiskal dapat disediakan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan talenta unggul,” demikian bunyi lampiran II UU Nomor 3 Tahun 2022.

DIlansir dari pmjnews, Insentif siap diberikan oleh pemerintah, di antaranya terkait perpajakan, dukungan relokasi, sarana dan prasarana kota yang layak huni, akses lahan dan perumahan yang terjangkau.

Selanjutnya, perizinan, serta kemudahan pengadaan barang dan jasa.

Di samping itu, pemerintah juga beri insentif untuk kemudahan ekspor dan impor di IKN.

Hal itu dilakukan dalam rangka dukungan penciptaan pasar untuk produk-produk baru yang dihasilkan klaster ekonomi baru.

Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang beragam juga akan disediakan untuk membantu pengurangan risiko dari investasi belanja modal yang tinggi.

Hal tersebut bertujuan untuk beberapa proyek unggulan yang akan dikembangkan.

Pemerintah pun sudah menyiapkan proyek IKN di kawasan Sepaku, perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Adapun dana yang dibutuhkan untuk membangun proyek tersebut mencapai Rp466 triliun-Rp486 triliun.

Dari total tersebut, APBN akan menanggung 19 persen atau sekitar Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun. ***