Ketua DPRD, M. Azmi Basyir, menegaskan bahwa kegiatan legislatif tidak akan berhenti meski gedung ludes terbakar.

Menurutnya, musibah besar ini memang mengubah pola kerja anggota dewan, tetapi tidak boleh menghalangi mereka selaku wakil rakyat dalam melaksanakan amanah rakyat.

Azmi memastikan, DPRD tidak akan menggunakan hotel maupun fasilitas komersial lain untuk menggelar rapat resmi. Sebagai gantinya, sejumlah alternatif darurat telah disiapkan, termasuk memanfaatkan gedung OPD yang ada hingga mendirikan tenda di area sekitar.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Sekda untuk menentukan lokasi sementara. Bahkan kalau perlu, kita bisa dirikan tenda di halaman ini,” ucap Azmi, Senin (1/9/2025).

Ia menambahkan, dalam situasi darurat, pola kerja DPRD harus lebih fleksibel. Para legislator yang biasanya menerima kedatangan OPD di gedung dewan, kini siap mendatangi langsung kantor dinas maupun masyarakat.

“Intinya, komunikasi politik tidak boleh terputus. Semua kegiatan harus tetap berjalan meskipun fasilitas terbatas,” tegasnya.

Meski fungsi dewan tetap berjalan, Azmi mengakui rapat paripurna belum bisa segera dilakukan. Namun, jika ada pembahasan penting seperti APBD 2026 yang mendesak, pihaknya akan mencari ruang alternatif yang representatif.

Ia juga menekankan bahwa, pemulihan dokumen penting menjadi prioritas utama.

“Yang lebih krusial dari paripurna adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Azmi menegaskan, DPRD Kota Pekalongan akan terus berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penyerapan aspirasi masyarakat.

“Kami tidak ingin ada agenda penting yang terbengkalai. Fokus utama saat ini adalah memastikan roda pemerintahan berjalan normal dan anggaran bisa digunakan secara optimal untuk recovery,” pungkasnya. (em-aha)

Termasuk mengimbau agar masyarakat yang terbukti membawa atau mengambil barang hasil penjarahan untuk segera mengembalikannya.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Aaf, menegaskan bahwa, Pemkot bersama jajaran instansi terkait telah mendeteksi beberapa barang yang dibawa oknum masyarakat saat kerusuhan berlangsung.

Bukti tersebut diperoleh dari sejumlah video yang beredar luas di media sosial maupun rekaman internal.

“Kemarin memang ada beberapa warga maupun orang tua dari oknum yang melakukan penjarahan komunikasi dengan kami,” ujar Aaf, di sela-sela tinjauannya monitoring ruangan-ruangan pasca insiden anarkis, Senin (1/9/2025).

Menurutnya, ada beberapa wajah oknum dan barang yang dibawa sudah terdeteksi lewat video-video yang beredar. Ia memastikan, jika ada warga atau oknum tersebut yang mau sukarela mengembalikan. Maka, identitasnya akan dirahasiakan dan tidak diproses hukum.

Ia menambahkan, langkah persuasif menjadi pendekatan utama agar masyarakat yang membawa barang hasil penjarahan bisa menyadari kesalahannya dan segera mengembalikan barang tersebut tanpa rasa takut.

Untuk itu, pihak kelurahan hingga RT/RW telah dilibatkan untuk membantu mengidentifikasi sekaligus memberikan imbauan langsung kepada warganya.

“Itu sudah kami infokan ke kelurahan dan perangkat RT/RW. Beberapa RT/RW juga sudah mengidentifikasi anak atau warga yang membawa barang-barang hasil penjarahan. Mereka akan bergerak mendatangi rumah-rumah tersebut dengan cara persuasif,” tambahnya.

Ia menyebut, Posko pengembalian barang hasil jarahan, bisa dikembalikan di Kantor Polres Pekalongan Kota, Kantor BPKAD Kota Pekalongan, maupun kelurahan terdekat. Posko ini nantinya menjadi titik pengembalian barang-barang sekaligus pusat informasi bagi masyarakat.

Wali Kota Aaf menekankan bahwa, fokus pemerintah bukan semata-mata pada proses hukum, melainkan pada pemulihan kondisi dan pemanfaatan kembali barang-barang yang masih bisa diselamatkan.

“Yang terpenting sekarang adalah pemulihan. Kita ingin agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, dan fasilitas yang rusak maupun hilang bisa segera ditangani,” jelasnya.

Wali Kota Aaf juga mengapresiasi peran aktif masyarakat, khususnya para tokoh lingkungan, RT/RW, dan perangkat kelurahan, yang dengan sigap ikut membantu melakukan pendekatan kepada warganya.

Ia berharap kerja sama ini bisa mempercepat proses pengembalian barang sehingga tidak menambah kerugian daerah akibat aksi anarkis tersebut.

“Harapan kami, dengan adanya kesadaran dari warga yang sempat ikut-ikutan membawa barang, semuanya bisa dikembalikan. Dengan begitu kita bisa bersama-sama fokus pada upaya perbaikan dan pembangunan kembali,” tegasnya.

Dengan pendekatan persuasif ini, ia yakin bahwa, sebagian besar barang yang hilang bisa kembali, sehingga beban kerugian akibat kerusuhan dapat diminimalisir.

“Kami dari Pemkot Pekalongan juga berkomitmen menjaga kondusivitas daerah dengan melibatkan semua pihak agar situasi kembali normal,” tukasnya. (em-aha)