Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara yang berbeda kepada masing-masing terdakwa, mulai dari 1 tahun 6 bulan hingga 3 tahun penjara.

Selain pidana pokok, dua terdakwa yakni Sersan Dua Edi Sudarko dan Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan sikap dan tanggung jawab seorang prajurit TNI.

“Perbuatan para terdakwa telah mencederai kepercayaan masyarakat dan merusak citra institusi TNI,” ujar hakim saat membacakan pertimbangan putusan.

Hakim juga menegaskan bahwa tindakan para terdakwa mengakibatkan dampak serius bagi korban. Akibat penyiraman air keras tersebut, Andrie Yunus mengalami trauma serta gangguan permanen pada penglihatannya.

“Korban mengalami cacat permanen pada mata yang mengakibatkan tidak dapat membaca sebagaimana mestinya,” kata hakim.

Dalam pertimbangannya, majelis mengungkap bahwa masing-masing terdakwa memiliki peran berbeda dalam kasus tersebut, mulai dari pihak yang memprovokasi, merencanakan hingga melaksanakan aksi penyiraman air keras terhadap korban.

Sebelumnya, oditur militer menuntut seluruh terdakwa dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Namun, majelis hakim memutuskan menjatuhkan hukuman yang berbeda sesuai tingkat keterlibatan dan tanggung jawab masing-masing terdakwa dalam perkara yang menjadi sorotan publik tersebut. []

Ketua Majelis Hakim, Fredy Ferdian Isnartanto, sebelumnya menyatakan majelis membutuhkan waktu untuk melakukan musyawarah sebelum menjatuhkan vonis.

“Kami meminta waktu dua hari untuk bermusyawarah dan menyusun putusan. Sidang akan kembali digelar pada 10 Juni dengan agenda pembacaan putusan,” ujar Fredy saat menutup sidang replik dan duplik pada Senin (8/6).

Empat prajurit yang menjadi terdakwa dalam perkara ini yakni Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan Satu Sami Lakka.

Dalam tuntutannya, Oditur Militer II-07 Jakarta meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan kepada masing-masing terdakwa tanpa disertai pemecatan dari dinas militer.

Oditur menilai terdapat sejumlah faktor yang memberatkan, antara lain tindakan para terdakwa dinilai bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.

Selain itu, perbuatan tersebut dianggap mencoreng nama baik institusi TNI serta menyebabkan Andrie Yunus mengalami luka berat.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah para terdakwa belum pernah menjalani hukuman sebelumnya, bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya, serta menyatakan penyesalan dan komitmen untuk tidak mengulangi tindakan serupa.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, aksi penyiraman air keras diduga dipicu rasa marah dan dendam terhadap korban.

Andrie dianggap telah merendahkan kehormatan TNI melalui aksi interupsinya dalam rapat tertutup antara DPR dan TNI di Hotel Fairmont saat pembahasan Revisi Undang-Undang TNI pada Maret 2025.

Perbuatan para terdakwa didakwa melanggar Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ia mengingatkan bahwa kehadiran saksi adalah kewajiban yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang.

Sebab keterangan saksi menjadi materi penting untuk memperkuat vonis yang nantinya akan dijatuhkan dalam perkara tersebut.

“Perlu diingat bahwa yang bersangkutan warga negara juga punya kewajiban untuk hadir di sini. Kalau nggak saya punya kewenangan itu untuk menghadirkan, 152 pasalnya,” tegas Hakim Kolonel Chk Fredy di Pengadilan Militer II-08, Jakarta, Rabu (28/4/2026) lalu.

Bahkan ia juga menyebut majelis hakim memiliki kewenangan untuk mendatangkan secara paksa para saksi yang telah ditetapkan, demi kelancaran proses persidangan perkara.

“Dalam hal saksi tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dan hakim ketua mempunyai cukup alasan untuk menduga bahwa saksi itu tidak akan hadir, hakim ketua dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke pengadilan,” tuturnya.

Karena menjadi saksi adalah salah satu kewajiban hukum setiap orang di dalam suatu bidang pengadilan untuk akan memberikan keterangan, maka yang bersangkutan wajib dihadirkan atau mendapatkan konsekuensi hukum.

“Dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pidananya di KUHP, (Pasal) 285,” tegas Fredy.

Di mana di dalam Pasal 285 UU Nomor 1 Tahun 2023, Hakim Chk Fredy menyebut ancamannya bisa dipenjara sampai 9 bulan atau denda dengan kategori II.

Bunyi pasalnya adalah:

Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta, bagi perkara pidana; atau pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta, bagi perkara lain. []

Koalisi masyarakat sipil menegaskan tidak ada satu pun pihak yang dapat memaksa aktivis KontraS itu.

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menilai penolakan tersebut merupakan hak Andrie sebagai korban yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

“Penolakan tersebut merupakan hak Andrie Yunus selaku korban yang dilindungi hukum, dan tidak ada entitas yang dapat memaksanya memberikan kesaksian,” ujar Ardi dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/5/2026).

Ardi juga menyoroti adanya ancaman pidana yang disampaikan hakim Mahkamah Militer terhadap Andrie apabila tidak hadir sebagai saksi.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem peradilan militer.

“Ini menjadi pertanda bahwa reformasi peradilan militer adalah sebuah keharusan, setelah hampir dua dekade mengalami stagnasi yang berdampak pada praktik impunitas,” katanya.

Sejak awal, Andrie Yunus disebut telah menyatakan penolakan agar kasusnya disidangkan di pengadilan militer.

Ia bahkan menyampaikan mosi tidak percaya kepada publik pada 3 April 2026.

Serta mengajukan hal tersebut dalam uji materi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Mahkamah Konstitusi.

Ardi menilai sikap majelis hakim yang mengancam sanksi pidana terhadap Andrie berpotensi menjadikannya korban untuk kedua kalinya. []

Ia mengkritik penggunaan pengadilan militer dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap warga sipil.

Dalam pidatonya pada Sidang Senat Pengukuhan Profesor Emeritus Prof. Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Megawati mempertanyakan dasar penggunaan peradilan militer.

“Saya prihatin sekali. Kalau seperti itu, pengadilannya apakah harus pengadilan militer ataukah pengadilan sipil?” ujarnya.

Ia menekankan bahwa korban seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang transparan dan adil.

Termasuk dalam menentukan bentuk peradilan yang digunakan.

Megawati juga mengingatkan bahwa konstitusi menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum.

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Mana hukum bagi mereka?” tegasnya.

Ia bahkan menyebut adanya ketidakpastian dalam penegakan hukum yang diibaratkan sebagai “hukum poco-poco”.

Dia berharap sistem peradilan dapat diperbaiki agar benar-benar menghadirkan keadilan. []

Dalam aksi tersebut, para peserta menyuarakan tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kasus yang dinilai mencederai prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Koordinator aksi, Agnes Emil, menegaskan bahwa peristiwa kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak boleh dianggap sebagai kasus biasa, terlebih jika terdapat dugaan keterlibatan aparat negara.

Agnes secara terbuka mendesak Prabowo Subianto untuk mengevaluasi posisi Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan. Menurutnya, dugaan keterlibatan oknum dari Badan Intelijen Strategis dalam kasus ini menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara transparan dan akuntabel.

Ia menilai bahwa jika dugaan tersebut benar, maka hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, khususnya di sektor pertahanan. Lebih jauh, Agnes mengingatkan bahwa supremasi sipil merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi, sehingga segala bentuk intimidasi atau kekerasan terhadap warga sipil harus ditindak tegas.

Dalam orasinya, Agnes juga menyoroti belum adanya pernyataan resmi dari Menteri Pertahanan terkait kasus tersebut. Ia menilai sikap diam tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama karena institusi yang disebut-sebut memiliki keterkaitan berada dalam lingkup koordinasi pertahanan negara.

Menurutnya, sebagai pejabat publik, Menteri Pertahanan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan klarifikasi sekaligus menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dan perlindungan masyarakat sipil. Ia juga menegaskan pentingnya permintaan maaf secara terbuka apabila terdapat unsur kelalaian atau keterkaitan dalam kasus tersebut.

]]> https://daerah.eranasional.com/101107/aktivis-gelar-aksi-di-istana-soroti-dugaan-keterlibatan-oknum-dan-minta-evaluasi-menhan/feed 0 Aditya https://eranasional.com/100674/yusril-ihza-mahendra-buka-suara-soal-arah-peradilan-kasus-andrie-yunus https://eranasional.com/100674/yusril-ihza-mahendra-buka-suara-soal-arah-peradilan-kasus-andrie-yunus#respond Thu, 16 Apr 2026 22:13:23 +0000 https://eranasional.com/100674/yusril-ihza-mahendra-buka-suara-soal-arah-peradilan-kasus-andrie-yunus Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan perkembangan terbaru terkait arah penanganan hukum dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus. Ia menegaskan bahwa kemungkinan penerapan peradilan koneksitas masih terbuka, khususnya apabila ditemukan keterlibatan pihak sipil dalam kasus tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Yusril usai menghadiri kegiatan Rakernis Divisi Hukum Polri 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (16/4/2026). Dalam keterangannya kepada awak media, ia menjelaskan bahwa mekanisme koneksitas telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terbaru, Undang-Undang Peradilan Militer, serta Undang-Undang TNI.

Menurut Yusril, perkembangan kasus ini masih sangat bergantung pada hasil penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum, khususnya Polri. Ia menekankan bahwa laporan yang diajukan oleh tim hukum Andrie Yunus terkait dugaan keterlibatan pihak sipil harus terlebih dahulu dikaji secara mendalam oleh penyidik sebelum dapat disimpulkan adanya unsur koneksitas.

Kasus ini sebelumnya telah memasuki tahap berbeda ketika berkas perkara yang melibatkan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dilimpahkan ke pengadilan militer. Keputusan tersebut diambil karena pada tahap awal penyidikan tidak ditemukan adanya keterlibatan pelaku dari kalangan sipil. Oleh karena itu, kewenangan penanganan perkara dialihkan dari kepolisian kepada Polisi Militer TNI.

Namun, Yusril membuka kemungkinan bahwa arah penanganan hukum dapat berubah apabila ditemukan bukti baru. Ia menjelaskan bahwa apabila penyelidikan lanjutan mengungkap adanya pelaku dari unsur sipil, maka kasus ini tidak bisa lagi ditangani secara terpisah. Dalam kondisi tersebut, mekanisme peradilan koneksitas akan menjadi opsi yang harus ditempuh.

Peradilan koneksitas sendiri merupakan sistem hukum yang digunakan ketika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku dari unsur militer dan sipil. Dalam praktiknya, sistem ini memungkinkan adanya koordinasi antara lembaga peradilan umum dan militer, baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan.

]]> https://eranasional.com/100674/yusril-ihza-mahendra-buka-suara-soal-arah-peradilan-kasus-andrie-yunus/feed 0 Aditya https://eranasional.com/100636/kasus-air-keras-aktivis-kontras-empat-prajurit-tni-didakwa-dan-motif-mulai-terbuka https://eranasional.com/100636/kasus-air-keras-aktivis-kontras-empat-prajurit-tni-didakwa-dan-motif-mulai-terbuka#respond Thu, 16 Apr 2026 08:55:19 +0000 https://eranasional.com/100636/kasus-air-keras-aktivis-kontras-empat-prajurit-tni-didakwa-dan-motif-mulai-terbuka Jakarta, ERANASIONAL.COM – Perkembangan terbaru dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus mulai mengungkap latar belakang dugaan motif pelaku. Aparat penegak hukum militer menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tindakan tersebut diduga dilatarbelakangi oleh motif pribadi, bukan semata-mata terkait aktivitas korban sebagai pegiat HAM.

Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Kolonel Chk Andri Wijaya, menjelaskan bahwa kesimpulan sementara tersebut diperoleh dari proses penyidikan yang telah dilakukan terhadap para terdakwa. Ia menegaskan bahwa motif yang mengarah pada dendam pribadi masih terus didalami untuk memastikan keterkaitan langsung dengan tindakan kekerasan yang terjadi.

Menurutnya, informasi yang lebih rinci mengenai motif tersebut akan diungkap secara lengkap dalam sidang pembacaan dakwaan yang dijadwalkan berlangsung pada akhir April 2026. Dalam persidangan tersebut, jaksa militer akan memaparkan konstruksi perkara secara menyeluruh, termasuk kronologi, peran masing-masing terdakwa, serta latar belakang yang melandasi tindakan mereka.

Kasus ini sendiri menjadi perhatian publik karena melibatkan aparat militer sebagai terdakwa, serta korban yang merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam isu hak asasi manusia. Andrie Yunus diketahui menjabat sebagai Wakil Koordinator di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebuah lembaga yang kerap menyoroti berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Selain mengungkap motif, pihak oditurat militer juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Andri Wijaya menyampaikan bahwa proses hukum masih bersifat dinamis, dan tidak menutup kemungkinan munculnya tersangka baru apabila dalam persidangan ditemukan fakta-fakta tambahan.

]]> https://eranasional.com/100636/kasus-air-keras-aktivis-kontras-empat-prajurit-tni-didakwa-dan-motif-mulai-terbuka/feed 0 Aditya https://eranasional.com/100081/kasus-air-keras-aktivis-kontras-tni-umumkan-penyerahan-jabatan-kabais https://eranasional.com/100081/kasus-air-keras-aktivis-kontras-tni-umumkan-penyerahan-jabatan-kabais#respond Wed, 25 Mar 2026 21:38:38 +0000 https://eranasional.com/100081/kasus-air-keras-aktivis-kontras-tni-umumkan-penyerahan-jabatan-kabais Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengungkap perkembangan terbaru dalam penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dugaan keterlibatan oknum aparat dan menimbulkan perhatian luas dari masyarakat sipil maupun organisasi hak asasi manusia.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Aulia Dwi Nasrullah, menyampaikan bahwa institusinya telah mengambil langkah penting sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban internal. Salah satu langkah tersebut adalah penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI yang sebelumnya dijabat oleh Yudi Abrimantyo.

Dalam keterangan pers yang disampaikan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Aulia menegaskan bahwa penyerahan jabatan tersebut dilakukan pada hari ini sebagai bentuk komitmen institusi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. Ia menyebut bahwa langkah ini merupakan bagian dari mekanisme internal yang ditempuh TNI dalam merespons kasus yang tengah menjadi perhatian publik.

Meski demikian, Aulia tidak memberikan penjelasan rinci mengenai apakah penyerahan jabatan tersebut diikuti dengan pergantian pejabat secara definitif atau hanya bersifat sementara selama proses penyelidikan berlangsung. Pertanyaan dari awak media terkait hal tersebut juga belum dijawab secara detail, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi mengenai langkah lanjutan yang akan diambil oleh institusi militer tersebut.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sendiri terjadi dalam konteks yang masih terus didalami oleh tim penyelidik internal TNI. Hingga saat ini, empat anggota dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI telah ditetapkan sebagai terduga pelaku. Mereka masing-masing berinisial Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.

Keempat terduga tersebut saat ini masih menjalani proses pemeriksaan intensif guna mengungkap kronologi kejadian serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. TNI menegaskan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan profesional untuk memastikan bahwa setiap fakta dapat terungkap secara objektif.

Kuasa hukum Andrie, M. Fadhil Alfathan, mengaku terkejut dengan langkah institusi militer tersebut. Ia menyoroti bahwa sebelumnya pihak TNI menyampaikan penyelidikan internal baru dimulai pada malam hari sebelumnya, namun dalam waktu singkat telah diumumkan adanya empat prajurit yang diamankan. Kecepatan ini, menurutnya, perlu dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan spekulasi di publik.

Fadhil menegaskan bahwa proses penegakan hukum seharusnya berjalan secara hati-hati dan berbasis bukti yang kuat. Ia mempertanyakan dasar penetapan keempat prajurit sebagai pihak yang diamankan, terlebih hingga saat ini status mereka belum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pandangannya, transparansi menjadi hal krusial, terutama dalam kasus yang menyangkut serangan terhadap pembela hak asasi manusia.

Di sisi lain, penyelidikan juga tengah berjalan di Polda Metro Jaya. Aparat kepolisian telah mengumpulkan sejumlah bukti, termasuk rekaman kamera pengawas dan keterangan saksi. Koordinasi antara penyelidikan militer dan kepolisian ini menjadi sorotan karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih atau bahkan perbedaan kesimpulan jika tidak dilakukan secara sinkron.

Fadhil menyampaikan kekhawatirannya bahwa langkah cepat tersebut dapat mengaburkan fakta yang sebenarnya. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa pihak yang diamankan bukan pelaku utama dalam peristiwa penyiraman air keras tersebut. Menurutnya, ada risiko bahwa kasus ini dipersempit menjadi tindakan individual semata, padahal bisa saja terdapat motif atau jaringan yang lebih luas di balik serangan tersebut.

Sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Fadhil menekankan pentingnya melihat kasus ini dalam konteks perlindungan terhadap pembela HAM. Ia menilai bahwa serangan terhadap aktivis tidak boleh dipandang sebagai peristiwa kriminal biasa, melainkan harus ditelusuri kemungkinan adanya ancaman sistematis terhadap kebebasan sipil.

]]> https://eranasional.com/99922/tni-amankan-4-anggota-terkait-serangan-air-keras-lbh-jakarta-angkat-suara/feed 0 Aditya https://eranasional.com/99856/dpr-kritik-lambannya-pengusutan-teror-air-keras-ke-aktivis-kontras https://eranasional.com/99856/dpr-kritik-lambannya-pengusutan-teror-air-keras-ke-aktivis-kontras#respond Mon, 16 Mar 2026 12:15:35 +0000 https://eranasional.com/99856/dpr-kritik-lambannya-pengusutan-teror-air-keras-ke-aktivis-kontras Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Sorotan terhadap penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis hak asasi manusia kembali menguat setelah anggota parlemen menyampaikan kritik terbuka terhadap aparat penegak hukum. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, secara tegas mendesak aparat kepolisian untuk segera mengungkap pelaku penyerangan terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Menurut Rieke, tindakan kekerasan dengan menggunakan air keras merupakan bentuk kejahatan yang sangat brutal dan tidak dapat ditoleransi dalam negara yang menjunjung tinggi hukum serta hak asasi manusia. Ia menilai aparat kepolisian semestinya dapat bertindak cepat dalam menangkap pelaku, terutama karena sejumlah bukti visual seperti rekaman kamera pengawas atau CCTV disebut-sebut telah memperlihatkan sosok yang diduga sebagai pelaku di lokasi kejadian.

Rieke menyampaikan pandangannya melalui unggahan di akun media sosial pribadinya. Dalam pernyataannya, ia mempertanyakan lambatnya proses pengungkapan kasus tersebut, terlebih ketika wajah yang diduga sebagai pelaku disebut telah beredar luas di berbagai platform media sosial.

Ia menilai bahwa apabila bukti visual sudah tersedia, maka aparat penegak hukum seharusnya memiliki dasar yang cukup untuk mempercepat proses identifikasi dan penangkapan. Kritik tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa keterlambatan penanganan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kasus kekerasan terhadap aktivis tidak ditangani secara serius.

Dalam pernyataannya, Rieke juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan instruksi langsung kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS tersebut diusut secara tuntas. Ia menilai perintah tersebut seharusnya menjadi dasar bagi aparat kepolisian untuk bekerja secara maksimal tanpa keraguan dalam menegakkan hukum.

Sebagai anggota legislatif, Rieke menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum dan rasa aman. Oleh karena itu, proses penyelidikan yang transparan dan cepat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Rieke juga menyinggung kemungkinan adanya pihak lain di balik aksi kekerasan tersebut. Ia menilai penting bagi aparat kepolisian untuk tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual atau pihak yang memerintahkan penyerangan tersebut.

Selain menyoroti kasus penyerangan terhadap aktivis KontraS, Rieke turut mengangkat kasus lain yang menurutnya juga perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Ia menyinggung kasus pembunuhan seorang warga bernama Ermanto yang terjadi di wilayah Bekasi. Menurutnya, kedua kasus tersebut perlu diusut secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesan bahwa penanganan perkara dilakukan secara setengah hati.

]]> https://eranasional.com/99856/dpr-kritik-lambannya-pengusutan-teror-air-keras-ke-aktivis-kontras/feed 0 Aditya https://eranasional.com/99853/kasus-air-keras-aktivis-andrie-yunus-kompolnas-minta-polri-bongkar-dalang-dan-motif https://eranasional.com/99853/kasus-air-keras-aktivis-andrie-yunus-kompolnas-minta-polri-bongkar-dalang-dan-motif#respond Mon, 16 Mar 2026 11:04:27 +0000 https://eranasional.com/99853/kasus-air-keras-aktivis-andrie-yunus-kompolnas-minta-polri-bongkar-dalang-dan-motif Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Desakan agar aparat penegak hukum mengungkap tuntas kasus penyerangan dengan air keras terhadap seorang aktivis hak asasi manusia terus menguat. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bekerja secara maksimal untuk membongkar pelaku utama, dalang di balik serangan, serta motif dari kejahatan tersebut.

Korban dalam kasus ini adalah aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, yang menjadi sasaran serangan air keras oleh orang tak dikenal. Insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan masyarakat sipil karena dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap aktivis yang selama ini aktif menyuarakan isu hak asasi manusia dan keadilan.

Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, menegaskan bahwa aparat kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk mengusut kasus tersebut secara menyeluruh. Ia menilai Polri memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menelusuri pelaku hingga pihak yang mungkin berada di balik aksi kekerasan tersebut.

Menurut Anam, pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Penegakan hukum yang jelas dinilai penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum dalam kasus kekerasan terhadap aktivis.

Ia menegaskan bahwa polisi harus mengungkap kasus ini secara terang benderang, tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual yang merancang atau memerintahkan penyerangan tersebut. Selain itu, motif dari tindakan tersebut juga harus diungkap secara jelas agar masyarakat memahami latar belakang peristiwa tersebut.

Anam juga menyoroti bahwa penggunaan air keras sebagai alat penyerangan merupakan bentuk kejahatan yang sangat brutal dan tidak manusiawi. Serangan semacam ini tidak hanya menimbulkan luka fisik yang serius, tetapi juga berpotensi menyebabkan cacat permanen bagi korban. Dampak psikologis yang dialami korban juga bisa berlangsung dalam jangka panjang.

Menurutnya, tindakan semacam itu tidak dapat ditoleransi dalam negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Ia menilai penyerangan terhadap seorang aktivis juga berpotensi merusak iklim demokrasi karena dapat menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat sipil.