Hal itu direspon Menkeu Purbaya terkait soal anggaran untuk iuran Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Nanti pasti selalu lewat Kemhan. Bila anggaran tidak cukup pihaknya memastikan akan ada realokasi dari pos anggaran lain,” ujar Menkeu Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (03/02/2026).

Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto Presiden telah menandatangani Board of Peace Charter pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss.

Penandatanganan tersebut menjadi langkah simbolis masuknya Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump.

Dalam ketentuan yang ditetapkan, iuran keanggotaan Board of Peace dipatok sebesar USD1 miliar atau setara Rp16,76 triliun, mendekati Rp17 triliun.

“Kalau enggak cukup ya kita realokasi, yang penting adalah kita akan menjaga anggarnya tetap terjaga,” tandasnya.

“DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat  (5/9/2025) malam.Tunjangan yang akan disunat itu meliputi tunjangan listrik dan jasa telepon. Termasuk biaya tunjangan transportasi.

“Biaya daya listrik dan jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi,” kata Dasco.

Sebelumnya, berbagai elemen masyarakat mendesak pemerintah dan DPR menindaklanjuti 17 tuntutan mereka yang disuarakan lewat gelombang demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025. Tuntutan itu diberikan deadline per hari ini, 5 September 2025.

Dari 17 tuntutan, beberapa diantaranya ditagih ke DPR. Yakni, meliputi bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun). Lalu, publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

Kemudian, dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Diutaraman Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan pada tahun 2025, KPK memiliki kebutuhan anggaran sebesar Rp1,354 triliun. Namun pada pagu indikatif yang ada saat ini untuk 2025 yakni sebesar Rp1,237 triliun.

“Kepada pimpinan Komisi I DPR RI dan seluruh anggotanya, kami berharap ada usulan tambahan anggaran kami sebesar Rp117.126.478 miliar,” kata Nawawi saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Dia menjelaskan usulan tambahan anggaran sebesar Rp117,12 miliar itu terdiri dari kebutuhan program dukungan manajemen sebesar Rp65,02 miliar dan program pencegahan dan penindakan perkara korupsi itu sebesar Rp52,11 miliar.

Dia menjelaskan pagu indikatif KPK tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 dan tahun 2024. Menurut dia, pada tahun 2023, KPK mendapatkan anggaran sebesar Rp1,316 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp1,377 triliun.

“Yaitu turun sebesar Rp139,74 miliar, penurunan anggaran KPK jika dibandingkan dengan Dipa KPK 2024,” ujar dia.

Di samping itu, dia menjelaskan bahwa KPK mendapatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp398,7 miliar pada tahun 2023. Sedangkan tahun 2024 hingga 31 Mei 2024, KPK telah mendapatkan PNBP sebesar Rp267,23 miliar.

“Ini PNBP KPK tertinggi diterima dari penanganan perkara tindak pidana korupsi,” tambah dia.

Dana tersebut akan digunakan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam menjaga distribusi pangan di pasar. Dana akan dipakai dalam menjalankan intervensi kebijakan pangan.

“Kami sedang terus berdiskusi dengan Bapanas untuk mengembangkan metode yang lain, untuk menyiapkan ketahanan ini kami dengan Bapanas sedang mempertimbangkan untuk membangun model dana siaga,” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idulfitri 2024 di Jakarta, Senin (4/3/2024).

Dengan adanya dana ini, ujarnya, Kemenkeu ingin meyakinkan bahwa pemerintah memiliki pendanaan untuk menjaga kelancaran distribusi pangan. Namun dana siaga juga harus digunakan secara tepat sasaran agar tidak membebani keuangan negara.

“Karena ada batasnya, kami ingin melakukannya secara efektif dan efisien dengan membangun mekanisme-mekanisme yang semakin memudahkan bagi penyediaan maupun pendistribusian bahan pangan tetapi tata kelolanya semakin terjaga dengan baik,” katanya.

Kemenkeu, ujar Isa, terus melakukan pembenahan agar upaya penggantian dana terhadap produk yang disalurkan Perum Bulog dan ID Food untuk stabilisasi harga dapat dilakukan secara cepat.

Namun, upaya penggantian dana juga dilakukan dengan tata kelola sesuai regulasi yang berlaku. Kemenkeu turut melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor ataupun verifikator kegiatan-kegiatan pendistribusian untuk keperluan pengendalian harga dan penyediaan pasokan.

Dikutip dari Antara, Sabtu (3/2/2024), Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih menyusun prioritas untuk menentukan ruas jalan daerah mana saja yang akan diperbaiki dengan menggunakan bantuan APBN.

Penetapan definitif ruas jalan daerah yang akan diperbaiki akan ditetapkan melalui surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri PUPR dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kata Hedy.

“Kami sekarang sedang menyiapkan bersama teman-teman Bappenas untuk SKB,” sambung dia.

Hedy menuturkan Inpres Jalan Daerah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran sehingga seluruh perbaikan jalan daerah ditargetkan selesai pada Desember 2024.

Pada 2023, pemerintah mengalokasikan total anggaran Rp14,7 triliun untuk perbaikan jalan daerah di seluruh Indonesia kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah.

Hedy, dalam siaran pers Kementerian PUPR pada 7 November 2023, mengatakan bahwa total ruas jalan yang ditangani oleh pemerintah pusat pada 2023 yaitu 3.140 ruas jalan daerah provinsi dan kabupaten dan 2.700 meter jembatan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, langkah ini dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024. Upaya penyesuaian anggaran dilakukan untuk mengantisipasi gejolak perekonomian global terhadap perekonomian nasional.

“Saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi memengaruhi perekonomian dunia sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di tahun 2024,” ujarnya, Jumat (2/2/2024).

Tak dipungkiri, hal ini akan berdampak pada stabilitas keuangan kita.

Demi menjaga stabilitas keuangan ke depannya, setidaknya ada beberapa cara dan strategi mengelola keuangan sehingga dapat membuat kita lebih tenang menghadapi tekanan finansial di akhir tahun.

Berikut beberapa cara untuk mengelola keuangan di akhir tahun.

1. Memangkas anggaran makanan dan minuman

Anda dapat mengurangi jumlah pengeluaran untuk belanja makanan dan minuman, terutama bagi yang suka nongkrong di kafe atau makan di restoran. Cara ini sangat mudah dan efektif untuk menghemat uang.

Memangkas anggaran ini menjelang akhir tahun setidaknya dapat membuat perbedaan besar pada kondisi dompet kita.

Namun, bukan berarti kita tidak lagi bisa ngopi atau nongkrong bareng teman-teman. Alternatifnya, kita dapat membeli kopi untuk diseduh sendiri di rumah, hingga belanja makanan dan memasaknya sendiri daripada harus memesan makanan di restoran atau melalui aplikasi.

2. Lebih baik sewa daripada beli

Cara lainnya untuk menekan pengeluaran tanpa meniadakan kebutuhan yaitu lebih baik menyewa atau meminjam daripada membeli.

Maksudnya di sini adalah dengan mengeluarkan dana yang minim, kita tetap dapat merayakan atau menikmati momen pergantian tahun dengan cara menyewa atau meminjam barang-barang yang kita perlukan seperti peralatan masak, dan lain-lain.

3. Pangkas biaya transportasi

Jika di rumah Anda ada lebih dari satu kendaraan, sebaiknya menggunakan satu kendaraan saja untuk sementara waktu, atau memanfaatkan transportasi umum. (*)

JAKARTA, Eranasional.com- Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk tahun 2023 Rp 624,3 miliar. Anggaran itu dinilai kurang dari total kebutuhan Rencana Strategis (Renstra) BSSN 2023 sebesar Rp 4,5 triliun.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan banyak rencana program kerja yang tidak terpenuhi saat ini, di antaranya pengamanan siber nasional termasuk di Pemilu 2024 mendatang.

Dia menjelaskan BSSN mendapat alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp624,3 miliar yang dibagi ke dalam progtam dukungan manajemen BSSN sebesar Rp407 miliar dan ketahanan siber dan sandi sebesar Rp217,2 miliar.

“Anggaran BSSN tahun 2023 terpenuhi 14 persen dari Renstra BSSN tahun 2023, keterbatasan anggaran ini menyebabkan prioritas nasional dan prioritas Kementerian lembaga BSSN di bidang keamanan siber belum dapat maksimal, sehingga berpotensi terhadap keamanan siber Indonesia,” katanya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Namun, menurut Hinsa, BSSN akan tetap berupaya mengoptimalkan dukungan anggaran yang dialokasikan dan sumber daya yang dimiliki oleh BSSN serta melakukan upaya mitigasi risiko keamanan siber. Oleh karena itu, Hinsa menambahkan, BSSN memberikan sejumlah saran agar kenaikan anggaran BSSN bisa dipenuhi.

Yakni pertama, pengembangan pusat data tertentu sebagai rekam data elektronik nasional sebagai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2019 denhan kebutuhan anggaran Rp699 miliar untuk mengembangkan infrastruktur awal cloud dan sistem keamanan logic pusat data tertentu yang terbangun dan melengkapi kapasitas infrastruktur fisik logic pusat data tertentu yang sudah ada.

“Jika tidak terpenuhi maka pemenuhan dan pelayanan pusat data layanan tertentu dan keamanan terhadap instansi yang menempatkan data didalamnya tidak dapat tercapai sesuai Pasal 99 PP 71 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elekronik,” katanya

Pekalongan – Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan tahun 2022 ini menganggarkan Rp1.778.000.000 untuk menggelar pelatihan di Kota Pekalongan.

Anggaran ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana cukai.

Kepala UPTD BLK Kota Pekalongan, Sunarto Hadi menyebutkan bahwa anggaran Rp1,7 Milyar ini dianggarkan untuk pelatihan di BLK sebanyak 2 angkatan yang masing-masing 13 paket.

Pelatihan di LPK komunitas sebanyak 10 paket, pelatihan wirausaha di 27 kelurahan, dan pelatihan bagi para pencari kerja di 10 lokasi.

“Berbagai pelatihan digelar untuk menunjang skill masyarakat Kota Pekalongan,” terang Sunarto saat dikonfirmasi melalui telepon, Rabu (13/7/2022).

Dijelaskan Sunarto, penetapan paket atau jenis pelatihan ini diputuskan atau diusulkan, pertama berdasarkan sisi kebutuhan di masyarakat. Kedua, melihat kebutuhan dunia usaha. Ketiga melihat SDM yang BLK miliki.

“Pelatihan yang digelar ini dikhususkan untuk warga Kota Pekalongan, kalau masyarakat luar Kota Pekalongan bisa ikut pelatihan di daerah masing-masing, pelatihan bersumber dari APBD atau dana cukai seperti ini mungkin sudah dialokasikan juga,” kata Sunarto.

Ia menambahkan, meski satu hari baru dibuka pada tanggal 12 Juli kemarin, jumlah pendaftar pelatihan keterampilan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan sudah mencapai 39 orang.

“Masih akan meningkat, karena pendaftraan dibuka selama satu bulan yakni 12 Juli hingga 12 Agustus,” tuturnya.

Sunarto berpesan agar warga Kota Pekalongan memanfaatkan peluang ini. Ini bisa dijadikan sebagai modal untuk bekerja atau berwirausaha sendiri. (*)

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan penambahan anggaran Rp28,584 triliun kepada DPR. Wakapolri Komjen Gatot Eddy menilai, pagu anggaran indikatif Polri sebanyak Rp97,5 triliun untuk tahun 2022 belum mencukupi.

“Usulan kebutuhan anggaran tambahan dalam penetapan pagu anggaran Polri tahun anggaran 2022 sebesar Rp 28,584 triliun,” kata Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dalam rapat, Senin.

Menurutnya, tambahan anggaran itu dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan, ketanggapan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, dan memperhatikan capaian target sasaran prioritas kinerja pemerintah dan rencana kerja Polri tahun 2022 yang belum tercukupi.

Kemudian Gatot menjelaskan, tambahan anggaran yang diusulkan itu akan dialokasikan untuk belanja barang sebesar Rp 10,222 triliun dan kebutuhan modal sebesar Rp 18,362 triliun.

Ia menuturkan, belanja barang itu antara lain terdiri atas operasional kepolisian sebesar Rp 2,273 triliun, pengamanan destinasi wisata sebesar Rp 77,98 miliar, hingga pengamanan ibu kota negara baru sebesar Rp 63,37 miliar.
“Pengamanan ibu kota negara baru sebesar Rp 63,37 miliar,” ujar Gatot.

Sementara, belanja modal akan diprioritaskan untuk pembangunan fasilitas pengadaan peralatan Polri yang modern dan berbasis IT.
“Kiranya hasil rapat ini dapat mempertimbangkan adanya penyesuaian dan penambahan anggaran untuk Polri pada penetapan pagu anggaran RAPBN tahun anggaran 2022,” katanya.

Dalam paparannya, Gatot juga menuturkan pagu indikatif Polri tahun anggaran 2022 berjumlah Rp 97,524 triliun sedangkan usulan kebutuhannya sebesar Rp 137,819 tiliun.

“Alokasi pagu indikatif tersebut belum mencukupi kebutuhan minimal anggaran di lingkungan Polri, terutama yang bersumber dari rupiah murni,” kata dia.

Oleh karena itu, Gatot meminta agar Komisi III DPR dapat mengabulkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 28,5 triliun yang diajukan Polri.

Editor: Redaksi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa dirinya tidak menoleransi penyelewengan penyerapan anggaran baik APBN, APBD, maupun dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Berkali-kali saya sampaikan saya tidak akan memberikan toleransi sedikipun terhadap penyelewangan anggaran, apalagi di saat kita seperti sekarang ini semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi,” kata Jokowi dalam pembukaan Rakor Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 27 Mei 2021.

Kendati penyerapan anggaran diminta untuk diakselerasi, Jokowi mengingatkan agar hal itu tetap dilakukan dengan efektif, efisien, dan akuntabel.

Jokowi meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal dan mempercepat penyerapan anggaran dan memastikannya tepat sasaran.

“Dan pengawasan harus menjamin tidak ada se-Rupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi,” kata Jokowi.

Di bagian lain, Jokowi juga meminta dilakukan percepatan belanja pemerintah karena realisasi belanja yang masih rendah yaitu sekitar 15 persen untuk APBN, dan 7 persen untuk APBD.

Penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total hampir Rp 700 triliun juga sama yaitu 24,6 persen. ***