Bungo – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bungo, Fraksi PKS Dharmawan mendapatkan dugaan sebuah teror melalui media sosial, dikarenakannya dia sangat lantang menyuarakan mengenai perihal perusahaan tambang batu bara yang diduga izinnya tersebut menyalahi aturan Yang ada, bahkan pihak kepolisian Polda Jambi sudah melakukan penyidikan.

Menurut informasi yang beredar Perusahaan tersebut menambang diwilayah bekas tambang NTC yang mana izinnya telah di cabut oleh pihak Kementrian ESDM sejak 2015.

Dalam hal dugaan ancaman yang diarahkan kepada anggota DPRD Bungo itu terlihat jelas dari sebuah akun media sosial di duga milik M Yongli menuliskan “tolong sampaikan dengan anggota DPRD Bungo Dharmawan jangan saling ganggu ketika dia (Anggota DPRD) mengganggu PT KBPC berarti dia (red) siap perang dengan saya selamat menikmati kopi dulu selamat pagi“.

Lanjut tulisannya, “diam bukan berarti bodoh tapi berdiam diri dulu, tapi kalau mau main-main dengan saya boleh“.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Bungo, Fraksi PKS Dharmawan mengatakan, saya sekarang ini boleh dibilang mendapatkan ancaman atau teror dengan berita kemarin tentang perusahaan tambang batu bara yang berkaitan pelanggaran hukum, kalau bagi saya tidak ada takutnya, karena persoalan itu untuk kepentingan masyarakat, tugas anggota dewan yah seperti ini, mewakilkan suara rakyat, Sabtu (3/7).

“Ancaman itu melalui dari media sosial, saya tidak perlu melaporkan akan tetapi menyimak saja dulu. Jadi kalau ada unsur pidana baru dilaporkan,” katanya saat di konfirmasi oleh Eranasional melalui sambungan telepon, Sabtu (3/7/2021)

Lanjutnya, disitu juga sudah ada pencemaran nama baik, dan terlihat ada tantangan kepada saya.

Politkus PKS ini menambahkan, maka saya juga akan mengambil sikap dan langkah seperti apa untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib nanti.

“Dia (oknum) ini, diduga pastinya ada kedekatan atau kepentingan dengan perusahaan tersebut, sampai bisa mengancam saya, tentunya saya selaku anggota dewan tetap akan memperjuangkan hak masyarakat yang ada di Bungo.” ujarnya.

Sebelumnya, Tim Dirkrimsus Polda Jambi baru saja menyegel beberapa alat berat yang melakukan penambangan di kawasan Hutan Produksi (HP). Selain hutan produksi, alat berat yang bertuliskan PT KBPC tersebut juga menambang dalam areal tambang yang izinnya sudah dicabut oleh kementerian ESDM.

Dari video yang beredar dimedia sosial, ada sekitar enam alat berat jenis excavator dan buldozer yang disegel dengan garis polisi. Enam tersebut diareal yang sama.

Terkait hal ini, anggota DPRD Bungo Darmawan mendukung tindakan yang dilakukan oleh tim dari Polda Jambi yang menyegel kawasan hutan produksi yang digarap oleh PT KBPC tersebut.

Anggota Komisi III ini meminta proses hukum terhadap pelaku penambangan yang yang sudah merusak hutan tersebut hingga tuntas.

“Itu sudah disegel berarti ada indikasi kuat melakukan pelanggaran,” katanya.

Darmawan meminta kepada Polda Jambi untuk benar-benar menegakkan aturan. Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat bahwa hukum tumpul keatas dan tajam kebawah. (Agung)

JAMBI – Anggota DPRD Komisi III Fraksi PKS Kabupaten Bungo Dharmawan mengatakan, Kamis (1/4/2021), ada keanehan konflik warga dengan perusahaan tambang batu bara di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

“Jika izin batu bara itu tidak dimiliki perusahaan tersebut, kenapa penegakan hukum kok diam” ujar dharmawan anggota DPRD Kabupaten Bungo saat ditemui eranasional.com

Lanjutnya, ia meminta kepada pemerintah pusat menindak perusahaan tambang batu bara tersebut karena tidak memiliki izin resmi dan melanggar hukum.

“Saya Perwakilan Rakyat Kabupaten Bungo minta pemerintah pusat untuk menindak perusahaan tersebut karena setahu saya jika tidak memiliki izin jelas jelas sudah melanggar hukum minerba dan lingkungan,” tegas dharmawan

Ia mengatakan, setiap perusahaan harus memiliki izin resmi agar dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan batu bara.

“Jika perusahaan itu memiliki izin resmi, baru bisa melakukan penambangan dan pemerintah daerah tetap mendapatkan kontribusi terutama daerah Bungo,” tandasnya.

Hal yang sama juga di utarakan Anggota DPRD Komisi I Fraksi Nasdem Kabupaten Bungo Marhoni Suganda, ia menambahkan dampak dari penutupan akses jalan tambang kemarin pihak perusahaan tambang malah menutup jalan ke perkebunan msyarakat yang tidak ada kaitannya dengan jalan tambang.

“Dampak dari penutupan jalan kemarin, pihak perusahaan KBPC malah menutup jalan perkebunan msyarakat yang tidak ada kaitannya sama KBPC,” ujarnya saat di wawancarai dengan team eranasional.com

Marhoni Suganda menyayangkan penutupan jalan yang di lakukan perusahaan KBPC keperkebunan masyarakat karena dengan penutupan jalan masyarakat sudah tidak bisa lagi mengeluarkan hasil panen dari kebun sawit dan karet.

“Ini sangat disayangkan, masyarakat mau lewat mana lagi dari penutupan jalan ini, masyarakat sudah tidak bisa lagi mengeluarkan hasil panel kebun sawit dan karet”, ucapnya.

Marhoni Suganda berharap ada penyelesaian dari permasalahan ini agar tidak menjadi berkepanjangan nantinya untuk masyarakat.

“Saya berharap semua bisa di selesaikan, karena kalau sampai berlaru – larut seperti ini, akan berdampak yang tidak baik untuk masyarakat sekitar dengan adanya penutupan jalan ke arah perkebunan”, imbuhnya.

Pandangan Tokoh Pemuda di Kabupaten Bungo

Sebelumnya, Ratusan warga menggelar aksi pemblokiran jalan menuju Tambang PT KBPC dan Sawit Milik PT. SKU, Dusun Tanjung Agung , Kecamatan Muko Muko Bathin VII, Muara Bungo kamis (1/4) l.

Aksi tersebut sebagai bentuk protes warga terhadap pihak perusahaan pengelola batu bara itu. Warga tidak terima, karena perusahaan mengklaim jalan milik Masyarakat Dusun Tanjung Agung tersebut sebagai milik perusahaan KBPC.

“Kami tidak terima kalau pihak PT KBPC seenaknya mengakui jalan ini dimiliki perusahaan, karena disini juga ada hak masyarakat atas jalan ini. Jalan ini jelas milik masyarakat, dan sepengatahuan kami, pembangunan jalan dulunya dilakukan oleh Pak Djendri Djusman bahkan sebagian jalan ini milik beliau,” kata Mardedi Susanto salah satu tokoh Pemuda Batang Bungo.

Menurut Mardedi, Semenjak pemilik perusahaan (PT. KBPC,) berdiri, tidak ada sedikitpun memberikan kontribusi kepada warga setempat bahkan warga dihalang halangi untuk melintas jalan tersebut.

“Yang sedihnya lagi ada beberapa tanah warga diwilayah ini, telah diserobot oleh pemilik PT. KBPC, bahkan ironis sampai dilaporkan kepihak kepolisian dengan tuduhan pemalsuan dokumen sertifikat Tanah,” Ucapnya kepada eranasional.

“Nah kali ini, Hari ini kami tutup sekalian akses jalan ini sampai pihak PT. KBPC Hadir untuk menyelesaikan masalah ini, biar laju jalan truck batubara mereka tidak bisa melintas satupun, akan tetapi untuk warga yang melintas tetap kami buka, baik itu kendaraan motor ataupun mobil.” imbuhnya. ***