Politisi yang akrab disapa HBS itu menilai rapat tersebut belum menjawab persoalan yang menjadi perhatian publik, yakni dugaan pemborosan anggaran sebesar Rp19,2 miliar dalam proyek layanan Biskita Trans Depok.

Menurut HBS, pembahasan dalam rapat justru berfokus pada rencana bantuan atau penambahan armada Biskita Trans Depok untuk tahun mendatang. Padahal, ia berharap rapat tersebut dapat mengklarifikasi persoalan anggaran yang tengah menjadi sorotan.

“Iya, ini yang dibahas adalah bantuan atau tambahan armada Biskita Trans Depok untuk tahun depan, padahal bahasan yang kami tunggu adalah tentang APBD Rp19,2 miliar yang sedang viral saat ini,” kata HBS kepada wartawan usai Rapat.

HBS pun mempertanyakan penjelasan yang disampaikan pihak Dishub Depok dalam rapat tersebut. Ia meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Depok, Aan Syurahman, memberikan klarifikasi secara terbuka agar persoalan penggunaan anggaran tidak menimbulkan tanda tanya di masyarakat.

“Kami merasa dibohongi sekaligus kecewa setelah mendengar pembahasan yang disampaikan. Seharus yang jadi sorotan masyarkat adalah pemborosan APBD oleh Dishub Depok sebanyak Rp19,2 miliar itu,” kesal HBS.

HBS juga mengajak masyarakat maupun pihak lain yang memiliki data terkait dugaan kejanggalan dalam proyek layanan Biskita Trans Depok tahun anggaran 2026 untuk berkoordinasi dengan Komisi C DPRD Kota Depok.

Menurut dia, informasi dan dokumen pendukung diperlukan agar persoalan tersebut dapat ditelaah lebih lanjut sesuai fungsi pengawasan DPRD.

Ia mengingatkan agar proses pembahasan anggaran tidak sekadar menjadi formalitas administratif tanpa pemeriksaan yang memadai terhadap substansi program dan pelaksanaannya.

“Sepertinya menarik untuk dibahas, jangan sampai kita hanya dikasih kertas untuk tanda tangan tanda menyetujui apa yang sebenarnya dilanggar, bahaya juga fungsi kita kalau begitu,” kata HBS.

Warga Kalimulya Ikut Soroti Penjelasan Dishub

Sorotan terhadap persoalan anggaran Biskita Trans Depok juga disampaikan warga Kalimulya, Depok, Atet Handiyana Sihombing.

Atet mengkritik penjelasan Plt Kadishub Depok, Aan Syurahman, yang menurutnya belum menjawab persoalan anggaran Rp19,2 miliar yang dipertanyakan.

“Asbun atau asal bunyi itu Plt Kadishub Depok. Dikonfirmasi soal anggaran PL Rp19,2 miliar malah dibahas tentang hibah lanjutan trayek baru Biskita Trans Depok. Lihat saja, besok saya informasikan ke pusat itu,” ujar Atet.

Selain mempersoalkan penjelasan Dishub, Atet mengaku memiliki data yang menurutnya perlu ditelusuri terkait pengajuan anggaran dalam proyek layanan Biskita Trans Depok.

Ia menduga terdapat sejumlah personel dalam dokumen pengajuan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang identitas maupun keberadaannya perlu diverifikasi, tetapi tetap tercatat menerima pembayaran.

“Kita lihat saja, saya ada kok datanya. Pada pengajuan atau DPA terdapat personel yang diduga fiktif dan tetap mendapat bayaran Rp150 ribu per hari, jumlahnya puluhan orang, tapi enggak tahu siapa orangnya,” pungkas Atet.

Dugaan tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui dokumen anggaran, data personel, serta bukti pembayaran yang relevan.

Hingga berita ini disusun, penjelasan mengenai substansi anggaran Rp19,2 miliar yang dipersoalkan HBS dan Atet masih perlu diklarifikasi lebih lanjut.

Konfirmasi dari Plt Kadishub Depok, Aan Syurahman, diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai penggunaan anggaran, dasar perencanaan program, serta dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan layanan Biskita Trans Depok. [SF]

Puluhan warga RT 01/RW 04, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, diduga menjadi korban pungutan liar (pungli) dalam program pengurusan sertifikat tanah yang berlangsung sejak 2019.

Kasus yang sempat meredup itu kembali mencuat setelah Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, turun langsung menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses, baru-baru ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga diduga tergiur tawaran program sertifikasi massal yang dilakukan dalam dua gelombang.

Pada 2019, program tersebut disebut-sebut mengatasnamakan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Kemudian pada 2023, kembali muncul program lanjutan yang diklaim sebagai sertifikasi massal, namun tanpa kejelasan status.

“Ada dua gelombang penawaran. Masyarakat harus jeli membedakan mana program resmi pemerintah seperti PTSL dan mana yang sekadar jasa pengurusan biasa,” ujar Ade Supriyatna, Minggu (10/5/2026).

Ade mengungkapkan keprihatinannya atas dugaan keterlibatan oknum pengurus lingkungan yang berperan sebagai perantara atau panitia dalam pengumpulan dana dari warga.

“Ini memprihatinkan. Dokumen asli milik warga memang sudah dikembalikan, tetapi uang yang telah disetorkan raib begitu saja. Panitia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, setiap program resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) selalu disertai pengumuman resmi dan transparan hingga tingkat kelurahan. Karena itu, apabila terdapat pungutan di luar tarif resmi yang telah ditetapkan, maka legalitasnya patut dipertanyakan.

Tak ingin persoalan ini menguap begitu saja, Ade Supriyatna menyatakan siap mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Sejumlah langkah akan dilakukan, mulai dari pemanggilan panitia, koordinasi lintas sektoral, hingga mendorong warga menempuh jalur hukum.

“Kita akan pertanyakan, atas dasar apa uang itu diminta. Jangan sampai warga terus-menerus menjadi korban modus pengurusan tanah yang tidak jelas,” pungkasnya.

Sebagai langkah antisipasi agar kasus serupa tidak terulang, Ade juga mengimbau masyarakat untuk selalu meminta bukti resmi pembayaran, mengecek tarif resmi program pertanahan, serta memantau pengumuman dari kelurahan maupun instansi terkait. [SF]

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembangunan perumahan tersebut diduga tetap berjalan meski belum memenuhi kelengkapan perizinan sebagaimana mestinya.

Sumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya dokumen perizinan lengkap atas proyek tersebut.

“Setelah kami cek, untuk pembangunan perumahan tersebut diduga belum memiliki izin lengkap dari dinas terkait,” ujar sumber tersebut kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Ia menegaskan, setiap pembangunan perumahan wajib mengantongi sejumlah izin dasar sebelum kegiatan konstruksi dimulai, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta dokumen administratif lainnya.

“Kalau memang belum ada izin dan sudah dilakukan pembangunan, itu jelas melanggar aturan. Seharusnya seluruh perizinan dipenuhi terlebih dahulu sebelum pembangunan dimulai,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihak dinas disebut berpotensi melakukan penelusuran menyeluruh terhadap proyek tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif hingga penghentian kegiatan bisa saja dijatuhkan.

“Biasanya ada tahapan penindakan, mulai dari teguran hingga penghentian sementara kegiatan pembangunan, tergantung dari hasil verifikasi di lapangan,” tambahnya.

Di sisi lain, persoalan hukum juga mencuat dari aspek penggunaan lahan akses jalan menuju lokasi perumahan. Kuasa hukum ahli waris keluarga Nimah Ara, Gunawan Sofyan Lubis SH, meminta pihak pengembang segera menghentikan penggunaan jalan tersebut.

Pasalnya, jalan sepanjang kurang lebih sekitar 80 meter dengan lebar 3 – 4 meter itu diklaim masih merupakan milik sah para ahli waris dan belum pernah dilakukan transaksi jual beli dengan pihak pengembang.

“Kami mengimbau kepada pengembang Perumahan Lymo House Dua agar tidak menggunakan lahan jalan yang masih berstatus milik klien kami, ahli waris Nimah Ara,” ujar Gunawan kepada wartawan, Kamis (13/3) lalu.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah, Anggota DPRD Kota Depok Komisi A dari Fraksi Gerindra, Edi Masturo, turut angkat bicara. Ia menekankan agar pihak pengembang segera mengurus seluruh perizinan sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam bukunya tersebut Legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu memaparkan banyak mengulas tentang struktur sistem politik Indonesia, peran partai politik dalam proses kaderisasi, hingga tantangan kultural yang masih dihadapi perempuan, seperti stereotip gender dan keterbatasan akses pendidikan politik.

“Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan pencerahan dan memperkaya wawasan masyarakat. Literasi politik penting agar perempuan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara sekaligus sebagai calon pemimpin,” ujar H. Qonita dalam keterangannya baru-baru ini.

Maka itu, dia mendorong budaya membaca dan menulis untuk menjadi gerakan bersama. Menurutnya, literasi bukan sekadar aktivitas intelektual, melainkan jalan membangun kesadaran kolektif untuk terlibat aktif dalam pembangunan bangsa. Literasi juga diyakini sebagai fondasi utama lahirnya kepemimpinan yang berintegritas.

“Gemar membaca dan gemar menulis akan menumbuhkan cita-cita bangsa. Literasi melahirkan kesadaran, dan kesadaran melahirkan tanggung jawab,” tegasnya.

Sambungnya, kata H. Qonita buku tersebut lahir berangkat dari kegelisahannya melihat keterwakilan perempuan dalam politik yang dinilai belum sepenuhnya substantif. Oleh karenanya, kehadiran perempuan di ruang-ruang kekuasaan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kuota semata, tetapi harus disertai kapasitas, kompetensi, dan integritas.

“Perempuan harus memahami sistem politik secara komprehensif, mulai dari proses legislasi, fungsi pengawasan, hingga etika jabatan. Dengan pemahaman itu, perempuan tidak hanya hadir, tetapi mampu menentukan arah kebijakan,” jelasnya.

Pengalamannya sebagai Ketua BK DPRD Kota Depok yang bertugas menjaga marwah dan disiplin etik anggota dewan turut memperkaya perspektif dalam penulisan buku tersebut. Dia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila para pelakunya menjunjung tinggi etika, akuntabilitas, dan kepentingan publik.

Selain itu, Hj. Qonita juga menekankan bahwa keseimbangan peran kaum hawa menjadi penting. Keberhasilan perempuan di ruang publik, kata dia tetap harus berjalan selaras dengan tanggung jawab moral dan peran strategis dalam keluarga.

“Walaupun perempuan berkarier di luar dengan profesi apa pun, termasuk politisi, tetap tidak boleh lalai dan harus menjaga kodratnya sebagai wanita. Peran di ruang publik dan peran dalam keluarga harus berjalan seimbang. Justru dari keseimbangan itulah lahir kekuatan moral dan empati dalam kepemimpinan,” katanya.

Selain itu dia juga menilai bahwa perempuan memiliki keunggulan dalam pendekatan yang lebih humanis, dialogis, dan solutif. Ketika kapasitas intelektual berpadu dengan nilai moral, menurutnya kepemimpinan perempuan diyakini mampu melahirkan kebijakan yang lebih responsif, terutama bagi kelompok rentan.

Wanita yang pernah menempati jabatan pengurus DPP PPP tersebut juga menyoroti peran strategis perempuan sebagai pemilih. Menurutnya, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas pemilihnya.

“Perempuan adalah mayoritas pemilih. Jika perempuan melek politik, maka arah kebijakan bangsa akan lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Literasi politik bukan hanya untuk calon legislatif, tetapi untuk seluruh perempuan Indonesia,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Hj. Qonita menekankan bahwa politik sejatinya merupakan ruang pengabdian.

“Bagi saya, politik adalah ruang pengabdian, bukan sekadar ruang kekuasaan. Perempuan harus hadir dengan ilmu, integritas, dan nurani. Jika literasi tumbuh dan kesadaran terbangun, maka akan lahir kepemimpinan yang cerdas sekaligus bermoral,” pungkasnya. (**)

Berdasarkan informasi jadwal persidangan yang diakses melalui laman resmi PN Depok, sidang yang digelar pada Selasa (27/1/2026) sejatinya mengagendakan pembuktian surat dari para tergugat serta bukti surat Turut Tergugat I.

Namun, persidangan tersebut akhirnya ditunda dan akan dilanjutkan pada 3 Februari 2026 dengan agenda yang sama.

Kepala Seksi Humas PN Depok, Andry Eswin Sugandhi, membenarkan adanya penundaan sidang tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa sidang tetap dibuka dan berjalan sebelum akhirnya ditunda oleh majelis hakim.

“Sidang hari ini tetap berjalan, hanya saja ditunda. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 3 Februari 2026 dengan agenda yang masih sama, yakni pembuktian surat dari para tergugat,” ujar Eswin kepada wartawan di PN Depok.

Menurut Eswin, pada persidangan sebelumnya majelis hakim menerima penyerahan bukti surat dari kuasa Tergugat V serta kuasa Turut Tergugat I. Sementara pada sidang lanjutan nanti, para tergugat lainnya juga akan mendapat kesempatan yang sama untuk menyerahkan bukti.

“Setiap tergugat diberikan hak yang sama untuk menyampaikan bukti suratnya. Prosesnya dilakukan bergiliran,” jelasnya.

Dalam perkara ini, tercatat terdapat lima orang tergugat, termasuk anggota DPRD Kota Depok berinisial HZ, serta tujuh pihak lainnya yang berstatus sebagai turut tergugat. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Merry Herianah, dengan Dwi Djauhartono sebagai Panitera Pengganti.

Berdasarkan data perkara, gugatan yang diajukan PT Cipta Karya Santosa diklasifikasikan sebagai perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Para tergugat dalam perkara ini masing-masing berinisial YA, FR, HZ, KSE, dan AB.

Saat ditanya mengenai substansi perkara serta dugaan keterkaitannya dengan kasus jual beli lahan di wilayah Bojongsari, Depok, Eswin enggan memberikan penjelasan lebih rinci.

Ia menegaskan bahwa pengadilan hanya memproses perkara sesuai hukum acara, sementara pokok perkara menjadi kewenangan majelis hakim.

“Jenis perkaranya PMH. Untuk detailnya saya tidak bisa berkomentar lebih jauh karena perkara masih berjalan,” ungkapnya.

Diketahui, salah satu tergugat berinisial YA merupakan mantan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Depok yang saat ini tengah menjalani hukuman pidana. Pada Juli 2024 lalu, YA divonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam perkara penipuan dan penggelapan terkait kerja sama pembangunan perumahan di atas lahan seluas 11.205 meter persegi di kawasan Bojongsari, Sawangan, Depok.

Dalam kasus pidana tersebut, YA diduga menerima uang senilai Rp2 miliar dari sejumlah pihak untuk pembelian lahan, namun kemudian mengalihkan lahan tersebut kepada pihak lain.

Baca halaman selanjutnya……………………….

Menurut Qonita, semangat Sumpah Pemuda harus terus dihidupkan di tengah keberagaman suku, bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Depok.

“Pemuda harus mampu membangkitkan semangat persatuan di tengah keberagaman. Menjaga keberagaman berarti menjaga kekuatan bangsa,” ujar Qonita kepada wartawan, Selasa (28/10).

Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menekankan pentingnya peran pemuda sebagai garda terdepan dalam mempersatukan bangsa dan negara.

“Bagaimana pemuda bisa menjadi ujung tombak dalam mempererat persatuan bangsa yang memiliki banyak suku dan bahasa, itu yang harus kita dorong bersama,” tegasnya.

Sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Depok, Qonita memastikan pihaknya mendukung penuh kiprah dan kontribusi pemuda.

DPRD berkomitmen memberi ruang bagi anak muda untuk berekspresi secara positif dan berpartisipasi dalam pembangunan Kota Depok.

“Kami ingin memastikan program-program pemerintah yang berkaitan dengan kepemudaan bisa berjalan optimal,” jelasnya.

Qonita menambahkan, pemuda memiliki posisi strategis sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan cita-cita Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera.

“Peringatan Sumpah Pemuda bukan sekadar seremoni, tapi pengingat akan lahirnya semangat persatuan yang harus terus kita jaga dan wujudkan dalam tindakan nyata,” pungkasnya.

Melalui alokasi Pokok Pikiran (Pokir) Dewan, Yuni berkomitmen untuk memastikan program strategis seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pengadaan mobil siaga segera terealisasi.

​Yuni memperhatikan bahwa setiap tahun, permintaan perbaikan RTLH dari warga selalu melonjak. Sebagai contoh, di tahun 2024 saja, terdapat 78 pengajuan yang harus diakomodasi.

​“Setiap tahun, usulan RTLH dari warga selalu tinggi. Tahun 2024 saja, ada 78 pengajuan,” ungkap Yuni dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

​Anggaran RTLH Melonjak Signifikan

​Kabar baik datang untuk warga Depok. Yuni mengumumkan bahwa anggaran bantuan RTLH akan ditingkatkan secara signifikan pada tahun mendatang.

​“Alhamdulillah, anggaran RTLH tahun depan, naik dari Rp25 juta menjadi Rp40 juta. Semoga ini bisa meringankan beban warga,” imbuhnya.

​Ia mengakui, besaran bantuan selama ini masih dirasa kurang memadai, memaksa banyak keluarga untuk menutupi kekurangan biaya perbaikan dengan dana pribadi. Oleh karena itu, peningkatan ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret.

​“Rumah layak, adalah kebutuhan dasar. Kalau rumah sehat, warganya pun bisa hidup lebih tenang,” tegasnya, menekankan pentingnya hunian yang sehat bagi kesejahteraan masyarakat.
​
​Selain perumahan, politisi ini juga menyoroti mendesaknya kebutuhan mobil siaga di setiap RW. Mobil siaga dinilai krusial untuk melayani warga dalam situasi darurat, mulai dari kebutuhan persalinan mendadak hingga sakit kritis.

​“Mobil siaga ini, sangat dibutuhkan. Alhamdulillah, RW 07 Pengasinan sudah mendapatkannya. Ke depan saya harap semua RW bisa memiliki,” ujar Yuni.

​Yuni Indriany menambahkan bahwa keberhasilan dalam menyerap dan mewujudkan aspirasi ini merupakan hasil dari kerja kolektif. Peran struktur organisasi partai di lapangan, yang secara aktif menjaring suara masyarakat, menjadi kunci utama.

​Ia mengakui “Tanpa mesin partai yang bekerja turun ke masyarakat, suara warga tidak akan tersampaikan dengan baik kepadanya.”

​Untuk tahun depan, setiap RW di Depok sudah dialokasikan dana sebesar Rp300 juta untuk pembangunan. Namun, Yuni mengingatkan agar dana tersebut diutamakan untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

​“Komitmen kami jelas, aspirasi warga tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan. Dewan harus hadir dengan kerja nyata, bukan sekadar janji kampanye,” pungkasnya.

Sejumlah permintaan masyarakat mengemuka mulai dari kebutuhan sarana olahraga, fasilitas kesehatan, hingga persoalan sosial yang meresahkan lingkungan.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (1/10/2025), Qori menyebut salah satu aspirasi yang cukup mendesak datang dari warga Kelurahan Kedaung, Bojongsari. Mereka mengusulkan adanya kendaraan darurat untuk mempermudah akses layanan kesehatan.

“Kalau warga Pasir Putih meminta lapangan bulu tangkis, masyarakat Kedaung, Bojongsari justru mengharapkan ketersediaan ambulans. Itu menjadi catatan penting dan akan saya prioritaskan,” kata Qori kepada wartawan.

Selain itu, warga Sawangan juga menyampaikan keluhan terkait permasalahan sosial di lingkungannya. Salah satu laporan menyebutkan adanya rumah warga yang dijadikan tempat penampungan sampah, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat sekitar.

“Sudah ditegur oleh ketua RW, tapi tetap tidak diindahkan. Mungkin kalau ditangani langsung oleh Bu Dewan bisa lebih cepat terselesaikan,” ujar Taufik, salah satu warga yang hadir.

Menariknya, jalannya reses kali ini berlangsung dengan suasana berbeda. Tidak seperti agenda reses yang biasanya formal, Qori mengemas kegiatan secara lebih santai dengan lantunan musik jazz dan modern.

Alunan musik tersebut membuat sesi diskusi terasa lebih hidup dan akrab antara legislator dan masyarakat.

Reses hari pertama itu pun diwarnai interaksi hangat. Sesi tanya jawab berjalan dinamis, dengan Qori yang responsif menanggapi setiap masukan. Seusai kegiatan, warga dari berbagai kalangan, mulai dari kaum muda hingga orang tua, tampak menikmati sajian musik yang mengiringi acara.

Menurut Babai, tudingan yang diarahkan kepadanya tidak berdasar dan menyesatkan. Ia menegaskan, jika dirinya benar-benar menjadi bekingan, maka perumahan tersebut sejak awal tidak akan disegel.

“Kalau saya yang membekingi, tentu tidak akan ada penyegelan. Kalau memang segel itu dicabut, siapa yang mencabutnya? Kapan dicabutnya? Itu sebaiknya ditanyakan langsung ke pihak pengembang dan pemerintah, bukan kepada saya,” kesal Babai, saat dihubungi eranasional Senin (8/9/2025).

Ia menambahkan, jika setelah penyegelan masih terdapat aktivitas di lokasi perumahan, hal itu bukan menjadi tanggung jawab dirinya.

“Jangan salahkan atau tuduhkan ke saya. Tanyakan ke pihak pemerintah, kenapa bisa begitu. Bisa saja pihak pengembang sedang menempuh kewajibannya atau mencari solusi agar bisa melanjutkan pembangunan,” ujarnya.

Babai menilai pemerintah seharusnya memberikan solusi yang jelas terhadap permasalahan perumahan tersebut, bukan hanya berhenti pada langkah penyegelan.

“Menurut saya, memang harus ada solusi yang diberikan pemerintah agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Tidak boleh dibiarkan begitu saja setelah disegel,” sambungnya.

Politisi asal PKB itu menegaskan, tuduhan dirinya menjadi bekingan sama sekali tidak benar dan sangat merugikan nama baiknya.

“Tidak boleh ada tuduhan sembarangan. Kalau perumahan disegel, tentu harus ada solusi. Itu tugas pemerintah, bukan berarti ada bekingan di baliknya,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, JGU melalui Direktur Humas dan Kerja Sama, Onki Alexander, menyampaikan pernyataan resmi untuk meluruskan informasi yang beredar.

Dalam keterangannya, Onki menjelaskan bahwa program Kuliah dengan Biaya Setara KIP bukanlah beasiswa resmi dari pemerintah, melainkan kebijakan internal kampus untuk memberikan keringanan biaya kuliah bagi mahasiswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah di Depok dan sekitarnya.

“Beberapa mahasiswa yang mendaftar memang ditandai sebagai Mahasiswa KIP secara administratif internal, namun mereka tidak menerima beasiswa KIP resmi dari negara,” jelas Onki kepada wartawan, Selasa (2/9/2025).

JGU juga membantah tudingan bahwa HG terlibat dalam pengelolaan kuota atau pungutan beasiswa. Menurut Onki, peran HG hanya sebatas tokoh masyarakat yang membantu sosialisasi program kuliah murah kepada warga kurang mampu.

Lebih lanjut, JGU menegaskan bahwa persoalan dugaan penyimpangan dana KIP Kuliah (resmi pemerintah) telah ditangani oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek RI. Audit investigatif digelar pada 3–7 Maret 2025, dan seluruh arahan serta rekomendasi hasil audit telah dijalankan secara penuh oleh JGU.

“Hal ini juga telah dikonfirmasi secara resmi dalam pertemuan dengan Ketua LLDIKTI Wilayah IV pada 28 Mei 2025,” tegas Onki.

Di sisi lain, HG menyampaikan bantahan keras atas pemberitaan yang menyeret namanya.

“Saya merasa difitnah secara keji. Saya sangat menyayangkan pemberitaan yang terbit tanpa ada konfirmasi langsung kepada saya. Dalam hal ini, saya siap jika diminta pembuktian secara mendetail,” ujar HG ketika dimintai tanggapan.

HG menegaskan tidak pernah mengelola kuota, memungut, atau meminta setoran apa pun terkait program KIP Kuliah maupun skema internal kampus.

Dengan adanya klarifikasi ini, JGU berharap publik dapat memahami posisi kampus dalam isu yang berkembang.

“Kami menegaskan komitmen JGU untuk terus menjaga integritas, transparansi, serta memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau bagi masyarakat,” pungkas Onki.

Putusan itu dibacakan langsung oleh hakim tunggal dalam persidangan yang dipimpin oleh Anak Agung Niko Brama Putra pada Kamis, 30 Januari 2025.

Humas PN Depok, Andry Eswin mengatakan bahwa hakim telah menolak gugatan anggota DPRD itu.

“Jadi prapid-nya yang diajukan oleh pemohon RK ditolak,” kata dia.

Eswin menjelaskan, bahwa prapradilan ini terkait dengan proses penetapan tersangka.

Novianus Martin Bau, kuasa hukum RK, mengungkapkan jika kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Ia menyebutkan bahwa perdamaian telah dicapai pada 26 September 2024, termasuk pencabutan laporan polisi dan pemberian kompensasi kepada korban.

“Setelah perdamaian itu, korban bahkan sempat menikmati liburan ke Surabaya dan Bali. Namun, kasus ini kembali dimunculkan oleh pihak ketiga yang memiliki agenda tersembunyi,” ujar Novianus saat jumpa media di kantor PWI Depok, Sabtu (4/12/2025).

Pada kesempatan itu, RK mengaku merasa disudutkan dengan pemberitaan terkait dirinya. Dia juga kecewa dengan penetapan kembali tersangka oleh pihak kepolisian.

“Saya mohon kepada media untuk memberitakan secara objektif. Berikan saya ruang untuk menyampaikan kebenaran. Kasus ini sudah selesai, tetapi ada pihak-pihak yang terus mengembangkannya demi kepentingan tertentu,” ucap RK.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Depok Inspektur Polisi Satu, Dwi Santy Anggraini membenarkan penetapan Rudi sebagai tersangka.

“Benar (jadi tersangka), tadi gelar perkaranya,” kata Santy, Kamis, 2 Januari 2025.

Setelah penetapan tersebut, kata Santy, pihaknya akan menginformasikan status tersangka kepada Rudi Kurniawan. Selanjutnya, polisi akan melakukan pemanggilan dan dimintai keterangan.

Santy mengungkapkan, penyidik akan segera memeriksa anggota DPRD Depok tersebut dengan status sebagai tersangka. Rencananya, Rudi akan diperiksa sebagai tersangka pada Senin, 6 Januari 2025 mendatang.

“Rencananya tersangka akan kita panggil Senin,” jelas Santy.

Kapolres Depok Kombes Arya Perdana membenarkan pihaknya menerima laporan dugaan pencabulan terhadap siswi SMP yang diduga terjadi pada 12 Juli 2024 di salah satu SPBU kawasan Cimanggis itu.

“Ini yang melaporkan adalah orang tua dari korban terkait dengan pencabulan, yang dilakukan terhadap anaknya yang masih berumur 15 tahun,” kata Arya, Rabu (25/9/2024).

Arya menyebut pihaknya tengah menelusuri terkait kebenaran laporan tersebut.

“Saya belum bilang tersangka, ini yang dilaporkan RK,” ujar Arya.

Namun Arya belum bisa bicara lebih rinci terkait pelapor.

“Masih harus kami dalami, siapa yang melakukan, terus nanti alat bukti apa yang kami dapatkan, itu yang nanti akan kami sampaikan lagi,” jelas dia.

Dia mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan terlapor diduga sudah sempat melakukan persetubuhan dengan korban.

“Tapi ini baru dugaan, kami masih melakukan pendalaman terhadap laporan yang diberikan kepada kami. Saat ini saksi yang diperiksa baru dua, yakni ibunya dan korban,” terang Arya.

Sebelumnya, laporan dugaan pencabulan dilakukan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polres Metro Depok pada Minggu (22/9/2024).

Laporan dugaan pencabulan tersebut telah teregister dengan nomor : LP/B/1996/IX/2024/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2024