Pernyataan itu disampaikan M. Hasbullah saat menggelar acara buka puasa bersama dengan pengurus cabang dan ranting PAN Kota Depok, di kediamannya kawasan Kalimulya, Kota Depok, Sabtu, (7/3/2026).

“Kalau jalan Provinsi di Depok saya jamin 100 persen mulus. Jalan provinsi di Depok itu panjangnya 11,5 kilometer. Untuk di Jalan Kartini sendiri nantinya itu, akan sudah ada Underpass, setengahnya agak panjang di Jalan Siliwangi, persisnya di pertigaan Masjid Al-Huda,” ujar M. Hasbullah.

Sambungnya, Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Kota Depok dan Kota Bekasi itu mengungkapkan dirinya juga sudah meminta perbaikan jalan kepada pihak terkait terutama di wilayah titik kemacetan yaitu jalan yang melintang dari Jalan Raya Parung Serab (KSU) Kota Depok hingga mengarah ke jalan lintasan rel kereta Kabupaten Bogor.

“Akhir tahun ini beberapa waktu lalu sudah diaspal lagi setinggi 15 centimeter, 15 centimeter aspalnya tidak 8 centimeter. Jadi ini tonase berat juga aman, plus saya juga sudah meminta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), karena jalan itu kan gelap kalau malam, jadi PJU nya juga sudah mulai dipasang,” kata M. Hasbullah.

Oleh karenanya, dia pun menegaskan akan mengawal dan mengawasi terus terhadap kondisi jalan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya di wilayah Kota Depok.

“Jadi kalau jalan provinsi di Depok, Insyaallah saya akan kawal dan saya punya kewajiban mengawal kewajiban Pemprov Jabar di Kota Depok,” tegasnya.

Selain itu, dia juga menyoroti terkait pemenuhan hak jaminan dalam memperoleh kesetaraan akses pendidikan. M. Hasbullah menyebut pihaknya juga kini sudah mengusulkan sebanyak lima SMA Negeri yang rencananya akan segera dibangun di Kota Depok, Jawa Barat.

“Artinya Depok itu kalau tidak ada yang berjuang, kita rebutan dengan 27 Kota/Kabupaten yang lain. Jadi kalau tak ada yang berjuang di Badan Anggaran, ya tidak akan bisa tiba-tiba ada sekolah baru, ada jalan baru, tiba-tiba dipasang lampu penerangan, tak ada yang bisa tiba-tiba semuanya ada perencanaan pembangunan daerah kan gitu,” pungkasnya. (**)

Pradi menilai inisiatif gubernur bukan sekadar bentuk dukungan terhadap inovasi warga, melainkan juga representasi keberanian pemerintah daerah membuka ruang luas bagi kreativitas masyarakat di sektor energi terbarukan.

Publik sebelumnya menyoroti polemik antara pihak penemu Bobibos dengan pemerintah terkait proses izin edar dan legalitas distribusi produk tersebut.

Beberapa pihak, termasuk pemerintah menilai Bobibos belum memenuhi standar teknis dan regulasi yang dipersyaratkan, sementara penemunya mengeklaim telah melakukan pengujian mandiri dan meminta pemerintah memberikan dukungan, bukan hambatan.

Di tengah situasi itu, Gubernur Dedi Mulyadi mengambil langkah cepat dengan melakukan uji coba awal Bobibos di Lembur Pakuan, Subang.

Uji coba tersebut dilakukan menggunakan dana pribadi untuk memastikan proses berjalan tanpa membebani anggaran publik.

Pradi menyebut tindakan tersebut merupakan komitmen konkret pemerintah daerah dalam melihat potensi teknologi lokal, sekaligus jalan tengah yang konstruktif atas polemik izin edar Bobibos.

“Gerak cepat Pak Gubernur, termasuk kesediaannya menguji coba secara langsung dan memakai dana pribadi, tentu harus diapresiasi. Di situ terlihat keberpihakan nyata pemerintah terhadap karya anak bangsa,” ujar Pradi saat ditemui eranasional di kediamannya, Sabtu (22/11/2025).

Menurut Pradi, keputusan gubernur yang memilih terjun langsung ke lapangan menunjukkan keseriusan Jawa Barat dalam mencari solusi di tengah meningkatnya kebutuhan energi.

Ia menilai setiap temuan, termasuk Bobibos, harus mendapatkan pendampingan komprehensif agar dapat diuji secara ilmiah, diperbaiki, dan berpotensi memasuki tahap hilirisasi.

Merespons polemik izin edar Bobibos, Pradi justru mendorong pemerintah provinsi untuk mempercepat aspek regulasi dan memfasilitasi standardisasi produk.

Ia mendukung penuh bila Gubernur Dedi Mulyadi ingin mendorong produksi massal Bobibos di Jawa Barat setelah seluruh tahapan uji dan sertifikasi terpenuhi.

“Ketika inovasi lokal punya peluang dikembangkan, pemerintah harus hadir dari awal. Produksi massal di Jawa Barat sangat mungkin dilakukan jika proses ilmiah dan administratif sudah tuntas. Itu bentuk keberpihakan terhadap kreativitas warga,” tegas Pradi.

Ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat ekosistem riset melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga teknis agar pengembangan energi alternatif dapat berjalan sesuai standar ilmiah.

Pradi menegaskan bahwa merangkul temuan lokal merupakan salah satu cara memastikan masa depan inovasi daerah tetap terjaga. (**)

Faizin mengatakan, salah satu kunci kemajuan ada pada tata kelola organisasi. Ia menilai, PBSI Kota Depok harus mampu menghadirkan manajemen yang lebih profesional agar klub-klub bulu tangkis bisa berkembang dengan baik.

“Saya banyak menerima masukan dari sejumlah klub di Depok. Mereka sebenarnya punya potensi atlet yang luar biasa, tetapi masih terkendala dengan pola kepengurusan yang belum maksimal,” ujar Faizin, saat dihubungi eranasional Minggu 14 September 2025.

Ia pun mendesak agar Musyawarah Kota (Muskot) PBSI Depok tidak ditunda dan tetap dilaksanakan sesuai agenda. Menurutnya, regenerasi pengurus sangat penting agar roda organisasi bisa berjalan sehat.

“Rotasi kepemimpinan itu hal wajar dalam organisasi. Justru harusnya dilakukan dengan baik, dituntun oleh pengurus lama supaya estafet kepengurusan berjalan lancar,” jelasnya.

Lebih jauh, Faizin mengingatkan bahwa penundaan Muskot hanya akan merugikan klub-klub yang ada. Para atlet, katanya, membutuhkan pembinaan dan arahan dari pengurus baru yang lebih fokus pada pengembangan prestasi.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga keadilan dalam proses regenerasi.

“Kalau mekanismenya tidak fair, itu bisa mencederai semangat sportivitas yang seharusnya menjadi ruh olahraga,” tegasnya.

Faizin menyampaikan bahwa dirinya juga telah berkomunikasi dengan KONI Jawa Barat.

Bahkan dirinya berharap, sukses kepengurusan di setiap cabang olahraga, termasuk bulu tangkis di Depok, dapat berlangsung lancar dan menghasilkan kepemimpinan yang membawa kemajuan organisasi.