“Vaksin PMK ya tentu saja harus dikasih, kalau dikirim dari daerah ke pusat,” kata Taufik saat dihubungi di Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Taufik menjelaskan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta harus memastikan sertifikat sehat hewan kurban berasal dari dokter hewan resmi.

Kemudian, tegasnya, perlu juga diperhatikan syarat lainnya yakni apakah hewan sudah cukup umur untuk disembelih.

Menurut ketentuan, usia hewan kurban meliputi sapi minimal berumur dua tahun ke atas, kambing minimal berumur satu tahun ke atas dan domba minimal berumur satu tahun ke atas.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah provinsi DKI menggencarkan sosialisasi vaksin PMK kepada penjual hewan kurban untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan.

“Sosialisasi harus merata ke semua orang yang berkaitan dengan masalah pemotongan hewan kurban di Idul Adha ini,” ujarnya.

Menurut dia, jika ditemukan pedagang yang tak mengikuti aturan, maka pemerintah harus tegas memberikan sanksi yang sesuai.

Dengan demikian, diharapkan persiapan menyambut perayaan Idul Adha di Jakarta bisa dilaksanakan dengan terjaminnya kesehatan dan kehalalan daging hewan kurban.

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati menyatakan terus menggalakkan vaksinasi PMK dan mengecek serta memastikan hewan kurban sudah mendapatkan obat-obatan ataupun antibiotik.

“Jadi, itu salah satu yang kita telusuri, apakah mereka sudah mendapatkan vaksin, sampai kemudian obat-obatan. Kalau antibiotik itu tidak boleh dipotong, karena akan jadi residu,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati.

Hingga 2023, vaksinasi PMK sebanyak 8.497 dosis telah disuntikkan kepada sapi, kerbau, kambing dan domba di DKI Jakarta.

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan tiga strategi sehingga virus corona (COVID-19) mulai terkendali dalam sepekan terakhir.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Sabtu, menyebutkan, pertama melakukan sosialisasi dan kampanye agar masyarakat tetap berada di rumah, melaksanakan protokol kesehatan serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 secara disiplin dan bertanggung jawab.

“Kedua, Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan 3T (testing, tracing dan treatment) sebagai strategi menjaga laju yang baik ini,” kata Riza.

Ketiga, meningkatkan kerja sama yang baik dengan satgas-satgas yang ada mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat RT-RW.

Strategi ini dilakukan demi mempertahankan tren baik situasi pandemi di Jakarta selama sepekan terakhir.

Riza berharap semua pihak
tidak kendor, lalai, apalagi abai terkait protokol kesehatan meski sudah terdapat perbaikan situasi pandemi.

Jangan seperti tahun sebelumnya, ketika sudah terjadi penurunan signifikan, namun kemudian tak beberapa lama masyarakat abai, lalai sehingga meningkat lagi.

“Justru di masa sekarang di mana terjadinya perbaikan, kita tingkatkan disiplin. Sekarang kita bersyukur terjadi penurunan signifikan, tentu harus didukung disiplin dan tanggung jawab seluruh masyarakat agar tetap berada di rumah, laksanakan protokol kesehatan dan laksanakan PPKM Level 4 sebaik mungkin,” katanya.

Dalam sepekan, ada penurunan tingkat keterpaparan penduduk sekitar 1.000 hingga 3.000 orang per hari. Pada Jumat (6/8) ada di angka 2.185 orang, kemudian tingkat kematian 1,5 persen dan tingkat kesembuhan saat ini 96,9 persen.

“Tes PCR kita tetap dilaksanakan dalam kisaran jumlah 15 sampai 20 kali lipat dari standar WHO yang berkontribusi 29,7 persen terhadap jumlah tes nasional,” tutur Riza.

Riza menyebutkan saat ini tingkat keterisian rumah sakit (Bed Occupancy Rate/BOR) sudah turun menjadi 47 persen untuk ruang isolasi dan ruang ICU turun menjadi 70 persen.

Kemudian vaksin di DKI Jakarta telah mencapai 8,2 juta untuk dosis pertama dan 3,2 juta untuk dosis. Bahkan sebagian yang sudah divaksin itu merupakan warga non KTP Jakarta yang juga diberi hak dan pelayanan yang sama.