Pirman dinyatakan terbukti secara sah dan berjanji melakukan tindak pidana pembunuhan.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Ruang Sidang Bagir Manan, PN Makassar, Rabu (14/10/2026).

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara nomor 750/Pid.B/2026/PN Mk.

Majelis hakim menyatakan Pirman terbukti melanggar Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Masa terpencil yang telah dijalani dianggap sebagai pengurang hukuman.

Selain penjara, majelis hakim menetapkan sejumlah bukti yang dirampas untuk dihancurkan.

Barang bukti itu meliputi kaus polisi berwarna cokelat, celana training hitam, kain pel, serta sejumlah file rekaman video dan foto kondisi korban di ruang instalasi gawat darurat (IGD) RS Daya Makassar setelah kejadian. Pirman juga dibebani biaya perkara sebesar Rp5 ribu.

Kasus ini bermula dari interpretasi terhadap Bripda Dirja Pratama di Asrama Polda Sulsel, Makassar, pada Minggu (22/2/2026). Penganiayaan yang dilakukan Pirman berakhir pada kematian korban.

Saat kejadian, Pirman belum genap dua tahun bertugas sebagai anggota Polri. Perbuatannya disebut dilatarbelakangi rasa pendek karena merasa tidak dihargai sebagai senior.

Di luar proses pidana, Pirman juga telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Soetarmi, menyambut baik keputusan tersebut karena dinilai sejalan dengan tuntutan JPU dan fakta yang terungkap dalam konferensi tersebut.

“Kami menyambut baik putusan Majelis Hakim yang telah sesuai dengan tuntutan Tim JPU Kejati Sulsel dan Kejari Makassar,” ujar Soetarmi.

Meski telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Soetarmi mengatakan pihak pemanggil maupun JPU menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding.

“Atas putusan 15 tahun penjara tersebut, baik dari pihak penuntut maupun Tim JPU menyatakan sikap untuk mengajukan upaya hukum banding. JPU akan terus mengawal proses hukum ini di tingkat Pengadilan Tinggi,” kata Soetarmi. []

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri terkait kasus penganiayaan.

Sidang etik berlangsung di Ruang Propam Lantai 4 Polda Sulawesi Selatan (Susel), Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pai, Kecataman Biringkanaya, Makassar, Senin (2/3).

Dalam putusannya, Ketua Sidang Etik, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel, Kombes Pol Zulham Effendy, menyatakan Bripda Pirman terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Kode Etik Profesi Polri atas perbuatannya yang berujung pada meninggalnya korban.

“Menjatuhkan sanksi satu, sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dua sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” tegas Zulham saat membacakan ammar putusan.

Majelis menilai tindakan yang dilakukan Bripda Pirman telah mencederai disiplin, profesionalitas, serta merusak citra institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Diketahui sanksi PTDH merupakan hukuman tertinggi dalam sidang kode etik Polri.

Dengan putusan tersebut, Bripda Pirman resmi diberhentikan sebagai anggota Polri dan kini kembali jadi masyarakat sipil.

Bripda Pirman dijerat pasal 13 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian dengan tidak hormat kemudian pasal 5, pasal 8 dan 13 di perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri

“PTDH adalah sankis yang pantas karena menghilangkan nyawa rekannya,” pungkas Zulham usai sidang etik. []