Fokus utama regulasi ini adalah penanganan pengemis dan gelandangan secara manusiawi serta penguatan pemberantasan narkotika di Kota Batik.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif DPRD yang dinilai responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pemerintah kota berkomitmen membahas aturan ini secara konstruktif agar menghasilkan kebijakan yang aplikatif dan tepat sasaran.

“Kami siap bersinergi agar regulasi ini benar-benar memberikan perlindungan nyata dan mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan,” ujarnya dalam Rapat Paripurna di Gedung Diklat, Rabu (11/2/2026).

Terkait penanganan pengemis dan gelandangan, Balgis menekankan pentingnya pendekatan yang manusiawi.

“Tindakan di lapangan tidak boleh hanya sebatas penertiban, tetapi harus mencakup pembinaan dan rehabilitasi agar mereka bisa kembali hidup mandiri,” tuturnya.

Sementara untuk Raperda Narkotika, ia menilai penguatan regulasi sangat krusial demi melindungi masa depan generasi muda.

Di sisi legislatif, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pekalongan, Aminuddin, menjelaskan bahwa pengajuan dua Raperda ini merupakan jawaban atas persoalan nyata di tengah masyarakat.

“Dua Raperda ini lahir bukan sekadar pemenuhan agenda legislasi tahunan, melainkan solusi atas tantangan kemiskinan, kesejahteraan sosial, hingga ancaman narkotika yang semakin kompleks,” tegas Aminuddin.

DPRD mendorong agar melalui regulasi baru ini, Pemerintah Daerah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan pembinaan terpadu dan koordinasi lintas sektor.

Aminuddin berharap perubahan Perda Nomor 33 Tahun 2021 tentang narkotika juga dapat disinergikan dengan kebijakan nasional agar upaya pencegahan di Kota Pekalongan berjalan lebih efektif dan komprehensif. (em-aha)

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Bertempat di Aula Hotel Luwansa Kota Palangka Raya, Kamis (9/03/2023), Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palangka Raya menggelar rapat koordinasi terkait pembinaan dan pengembangan Kota Tanggap Bahaya Ancaman Narkoba (Kotan).

Rakor dipimpin oleh kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palangka Raya I Wayan Korna yang mana kegiatan rakor ini dihadiri Dandim 1016 Plk, Kapolresta Palangka Raya, serta sejumlah kepala OPD di Lingkungan Pemko Palangka Raya.

Kepala BNN Kota Palangka Raya I Wayan Korna mengatakan bahwa permasalahan Narkoba di Indonesia terus meningkat, salah satu sebabnya adalah kurangnya daya mobilisasi gerakan dalam penanganan narkoba.

Sementara pemerintah sendiri memiliki keterbatasan SDM, anggaran, material dan metodologi. Selain itu, terbatasnya wewenang BNN membuat upaya pemberantasan narkoba berjalan dengan tidak sempurna. Untuk itu, perlu melibatkan seluruh komponen untuk berperan serta dalam penanganan narkoba secara maksimal.

Ia menjelaskan strategi atau langkah pencegahan peredaran narkoba ini dapat dimaksimalkan dengan menggandeng masyarakat, ormas, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, serta secara khusus pada kalangan pelajar dan mahasiswa untuk berpartisipasi di dalamnya sebagai panjang tangan dari BNN.

“Oleh karena itu, melalui rakor ini harapan saya kita dapat mengupayakan serta menggalakkan pendayagunaan sumber daya seluruh komponen yang harus kita lakukan secara berkelanjutan,” kata I Wayan Korna.

Dijelaskannya bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang sangat kompleks dan timbul karena berbagai faktor seperti adanya peredaran gelap narkoba dan dapat dilihat dari tingkah laku pengguna, sikap dan juga lingkungan sosial serta latar belakang budayanya.

“Oleh karenanya sebaiknya langkah pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus lebih gencar dilaksanakan dari pusat hingga daerah. Semua itu harus terintegrasi, terencana, terukur dan berkelanjutan,” tutupnya.