Eranasional.com – Wali Kota Depok Mohammad Idris menyiapkan dana Rp 100 miliar di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan gelombang ketiga Covid-19. Dana itu ini berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT) .

“Kita sudah siapkan BTT sekitar Rp 100 miliar,” kata Idris kepada wartawan di Depok, Senin 7 Februari 2022.

Idris berharap, anggaran tersebut bisa mencukupi penanganan Covid-19 hingga bencana lain di Kota Depok. “Nanti kita lihat ada sisa berapa, sebab kemarin juga banyak hal yang kita butuhkan, mudah-mudahan BTT ini bisa mencukupi,” kata Idris.

Selain untuk penanganan Covid-19, dana BTT juga digunakan untuk penanganan bencana non-alam serta pembayaran utang kepada kontraktor.

Wali Kota Depok itu mengatakan, penanganan Covid-19 varian Omicron ini diyakini tidak menghabiskan banyak anggaran, karena penggunaan rumah sakit relatif sedikit. Gejala pasien Covid-19 varian Omicron tidak separah varian Delta, sehingga pasien yang harus dirawat di rumah sakit relatif lebih sedikit.

“Banyak yang isolasi mandiri. Nanti isolasi mandirinya yang kita perketat,” ujar Idris.

Berdasar catatan dari Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Kota Depok (Picodep), per tanggal 6 Februari 2022, terdapat penambahan 1.728 kasus konfirmasi. Kasus aktif naik 1.579 kasus dari hari sebelumnya atau 10,82 persen menjadi 12.903 kasus.

Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengungkapkan, pihaknya memutuskan meniadakan libur atau cuti bersama periode Natal dan tahun baru 2022 bagi ASN atau PNS.

Ditiadakannya libur atau cuti bersama tersebut tidak lain sebagai upaya mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus aktif Covid-19.

“Iya, ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri untuk meniadakan libur Natal dan tahun baru. Ada libur, cuman di tanggal 25 Desember 2021 saat perayaan Natal,” ungkapnya, Rabu (8/12/2021).

Lebih lanju Fairid menyampaikan, ditiadakannya libur atau cuti bersama tersebut adalah untuk mencegah mobilitas penduduk karena dinilai riskan terjadi penularan Covid-19.

Disisi lain, adanya penghapusan cuti bersama itu sendiri tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sementara itu ungkap Fairid, pihaknya masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait dengan ketentuan perjalanan ASN atau PNS keluar daerah.

“Untuk perjalanan keluar daerah, maka aturan dan ketentuannya masih kita tunggu. Tentunya, aturannya akan berdasar dari Instrumen Menteri Dalam Negeri,”tambahnya.