JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah telah menyiapkan insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke IKN Nusantara. Jika tidak ada insentif, perpindahan ASN akan berjalan alot.

Awalnya Jokowi menjelaskan alasan perlunya pemindahan Ibu Kota Negara, karena Pulau Jawa sudah sangat padat.

“Ini yang saya sampaikan, kita butuh Indonesiasentris, buka Jawasentris, sehingga perlu pemerataan. Apalagi Jakarta begitu sangat padat, sangat kompleks permasalahannya, karena bisnis dan ekonomi ada di Jakarta, Pendidikan dan pariwisata juga ada di sini. Semua ada di Jakarta, sehingga perlu digeser agar Indonesiasentris, pindah ke Kalimantan Timur, ke Nusantara,” kata Jokowi dalam Rakernas Korpri di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Selasa (3/10/2023).

Jokowi pun mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan insentif bagi ASN yang pindah ke IKN Nusantara. Kalau tidak ada tawaran insentif maka proses pemindahan Ibu Kota Negara akan berjalan alot.

“Untuk memulainya di sana ASN harus pindah. Ini masa depan baru dan pemerintah sudah menyiapkan insentif. Kalau enggak ada itu, pasti alot. Kalau ada insentif kan beda,” ucapnya sambal tersenyum.

Lalu, Jokowi membeberkan fasilitas yang akan didapat ASN jika pindah ke IKN yaitu rumah dinas bisa berbentuk rumah tapak atau apartemen dan biaya pindah satu keluarga, termasuk anak.

“Ada tunjangan dan fasilitas-fasilitas lainnya,” ucap Jokowi.

“Memang dibutuhkan jiwa pelopor dari para ASN. Padahal sebelumnya ditempatkan di luar Pulau Jawa biasa-biasa saja, sekarang kok sepertinya jadi rumit? Kalau sudah ditunjuk, bapak pindah, ya bapak pindah, ibu pindah. Semoga semuanya selesai,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku menemukan data sekitar 500.000 penerima bantuan sosial (bansos) yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bergaji di atas Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK). Selain itu, ditemukan juga 23.000 penerima bansos adalah Apartur Sipil Negara (ASN).

Risma mengungkapkan itu dalam rapat kerja anggaran dengan Komisi VIII DPR RI, Kamis (14/9) kemarin.

“Total ada 23.853 ASN, 13.369 orang di Ditjen AHU, dan 493.137 orang memiliki gaji di atas UMK yang menerima bansos,” kata Mensos Risma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9).

“Setelah kita padankan datang, ternyata ada 500.000 sekian penerima bansos gajinya di atas UMK. Ini seharusnya enggak boleh menerima bansos,” sambungnya.

Lanjut Risma, seandainya data itu tidak ditemukan oleh pihaknya, hal itu pasti akan ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ini yang membuat saya takut. Sebanyak 493.137 memiliki gaji di atas UMK menerima bansos. Ini yang membuat kami takut,” ujarnya.

Risma mengaku juga menemukan ada nama-nama warga yang seharusnya menerima bansos dicoret oleh BPK. Hal itu dilakukan karena identitasnya digunakan oleh sejumlah pihak.

“Saya enggak tidak tega mengetahui hal ini. Apalagi beberapa terakhir ini KPK mengendus adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam praktik bansos ini,” ucapnya.

“Ada orang yang bekerja sebagai cleaning service dicatatkan sebagai direktur perusahaan. Kami tahu persis setelah kita cek di lapangan. Tapi BPK meminta kami untuk menghapus dari data penerima bansos, karena dia direktur perusahaan. Namanya dicatut,” pungkas Risma.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, memberikan peringatan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM untuk mempertahankan tingkat kedisiplinan dan kehadiran yang tinggi dalam bekerja. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurut Yasonna Laoly, ASN harus memiliki sikap disiplin yang tinggi setelah diberi waktu libur dan cuti bersama. Ia menekankan bahwa tingkat kehadiran yang optimal sangat penting dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan saat memberi amanat upacara di lapangan upacara Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta Selatan, Selasa (2/5/2023).

“Momentum peringatan hari bakti kemasyarakatan yang ke-59 tahun harus kita jadikan merefleksikan kembali apa saja yang belum kita kerjakan, bagaimana konsep serta langkah-langkah perbaikan yang harus kita lakukan sekaligus menegaskan komitmen dan konsistensi seluruh insan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan yakni transformasi pemasyarakatan yang semakin pasti dan berakhlak,” ucap Yasonna.

Yasonna Laoly juga menegaskan kepada petugas pemasyarakatan untuk berpartisipasi penuh dalam mensukseskan serta memahami isi dari Undang Undang Pemasyarakatan, termasuk fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ia berharap setiap insan pemasyarakatan dapat memahami dengan benar dan utuh isi dari UU Nomor 22 Tahun 2022 dan filosofi dibelakang dibuatnya peraturan tersebut, yang berorientasi pada paradigma pidana modern yakni keadilan kolektif, restoratif, dan rehabilitatif.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Bertempat di Aula Swiss-Belhotel, Selasa (14/03/2023), Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya menggelar Rapat Koordinasi Kepegawaian dengan mengakat tema “Membangun Budaya Kerja ASN Ber-AKHLAK Mewujudkan Birokrasi yang Bersih Akuntabel dan Melayani”.

Kegiatan Rakor ini dibuka oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin melalui Sekretaris Daerah, Hera Nugrahayu dan dihadiri oleh sejumlah Kepala Peragkat Daerah, Camat hingga Lurah di di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Adapun narasumber dalam kegiatan ini dari BKN Regional VIII Banjarmasin dan Widyaiswara Madya dari BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasinya kepada BKPSDM Kota Palangka Raya atas terselenggaranya Rapat Koordinasi Kepegawaian ini.

“Saya mewakili Wali Kota Palangka Raya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, harapan saya semoga Rakor ini dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan pembinaan dan tranformasi manajemen ASN yang makin berkualitas,” Kata Hera.

Dikatakan Hera, Pemko Palangka Raya sendiri terus berupaya dalm mendorong terwujudnya ASN yang berkualitas dan profesional. Salah satu contohnya yaitu dengan melaksanakan seleksi penerimaan pegawai dengan ketat. Sehingga ASN yang direkrut ini nantinya dapat memiliki kualifikasi yang baik dengan standar kompetensi sesuai dengan kebutuhan.

Lebih lanjut, Hera mengatakan bahwa standar kompetensi ini dilaksanakan melalui manajemen ASN berbasis sistem merit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemetaan serta pengawasan penilaian kompetensi ASN.

“Untuk itu, demi mewujudkan ASN yang profesional dan berkualitas haruslah dilaksanakan secara objektif dan profesional mulai dari awal perekrutan sampai ASN pensiun dengan didukung asesmen data center yang kuat,” tutup Hera.

Jakarta – Bekerja di sektor pelayanan publik, terutama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjadi pilihan terbaik untuk mengabdi kepada negara. Dengan menjadi ASN, warga negara bisa berkontribusi nyata dan mempengaruhi kebijakan serta memberikan dampak di tingkat nasional ataupun daerah. Profesi ASN juga dapat dibilang menjanjikan karena memiliki jenjang karir yang terbuka bagi setiap pekerjanya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, untuk berkontribusi kepada negara tidak harus memiliki jabatan yang tinggi. “Yang penting adalah menjadi pejabat publik, menjadi Menteri bukan dari jabatannya, tapi pengaruh apa yang bisa kita lakukan kepada negara ini,” ujarnya melalui keterangan pers, Senin (6/9)

Sofyan A. Djalil menyebutkan, kunci sukses menjadi ASN sama dengan profesi lainnya, yaitu integritas. Menurutnya, tidak ada jalan pintas untuk bisa menjadi orang yang sukses, melainkan tergantung kecepatan seseorang dalam belajar. Selain integritas, profesionalisme juga harus diperhatikan. Profesionalisme bisa diasah dengan menambah pengetahuan, bukan hanya dalam bidang pendidikan yang diambil.

“Untuk birokrasi atau jabatan ASN itu kuncinya sama. Anda harus punya integritas yang paling penting. Ini yang sekarang jarang sekali, banyak orang-orang ingin cepat kaya, ingin jalan pintas. Pengalaman saya tidak ada jalan pintas. Yang ada adalah kurva pembelajaran, tergantung anda cepat belajar, bisa diperpendek, tapi jalan pintas tidak ada. Yang kedua tingkatkan profesionalisme. Belajar apa pun dan di mana pun. Dan kemudian saya lihat, pengalaman saya, apapun yang kita pelajari itu ada manfaatnya,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Hal tersebut dikatakan berdasarkan pengalamannya berkiprah di sektor pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, Sofyan A. Djalil telah beberapa kali menjadi menteri di bidang yang berbeda-beda. Meski tidak memiliki latar belakang pada setiap bidangnya, ia tidak pernah berhenti untuk belajar. Oleh karena itu, ia tidak pernah segan memberikan kesempatan belajar bagi orang-orang yang memiliki potensi, terutama untuk menjadi seorang pemimpin.

“ASN sekarang adalah yang terbaik. Banyak ASN yang masuk dalam tiga tahun terakhir ini luar biasa dari segi intelektual dan pintarnya luar biasa. Dan sekarang saya memberikan kesempatan betul-betul kepada mereka menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dan karena dulu orang yang menyekolahkan saya, sekarang di mana pun saya berada, saya yang menyekolahkan orang dan mencari orang potensial. Karena negeri ini sangat membutuhkan ASN atau pejabat publik yang pintar, yang arif, yang bisa menjawab tantangan,” papar Sofyan A. Djalil.

Ia juga menegaskan, profesi ASN sangat penting untuk memajukan bangsa dan negara. Sofyan A. Djalil berharap agar ASN di masa depan dapat memimpin dan mengarahkan bangsa ke arah yang lebih baik. “ASN sangat berperan untuk bangsa ini menuju ke arah yang kita inginkan. Jadi, menjadi ASN, menurut saya itu adalah pilihan yang layak untuk dipertimbangkan,” tutup Menteri ATR/Kepala BPN.