TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas mengajukan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 yang diperkirakan sebesar Rp1,173 triliun kepada DPRD setempat.

“APBD tahun 2023 dirancang untuk mewujudkan pembangunan bertemakan perwujudan masyarakat Barito Timur yang handal dan berdikari,” kata Ampera usai menyampaikan Nota Keuangan dan Raperda APBD 2023 di Tamiang Layang, Selasa (8/2022).

Menurutnya, pembangunan yang dirancang tetap menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan perekonomian masyarakat berbasis pembangunan ekonomi kerakyatan.

Ampera mengatakan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat Barito Timur pada 2023 nanti yakni, meningkatkan kesejahteraan msyarakat melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan lapangan kerja untuk mengatasi pasca Pandemi COVID-19.

Selain itu, menangani inflasi yang menyebabkan krisis ekonomi yang bisa terjadi pada 2023 mendatang. Dalam menanganinya nanti diperlukan kerja keras dan keseriusan eksekutif dan legislatif dalam menyusun program maupun kegiatan dalam alokasi anggaran pembangunan.

“Program yang diharapkan yakni program yang terintegrasi antar SOPD guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ampera.

Sementara itu, Ketua DPRD Barito Timur Nur Sulistio mengatakan, nota keuangan dan Raperda APBD 2023 yang diterima selanjutnya akan dipelajari dan fraksi-fraksi pendukung dewan akan menyampaikan pemandangan umum fraksi.

Politisi Partai Golongan Karya itu pun berharap, masing-masing fraksi DPRD Barito Timur dalam menyampaikan pemandangan umum fraksi diharapkan memberikan masukan dan juga menguatkan dari apa yang sudah disampaikan eksekutif.

“Jadi, bisa didapatkan program-program yang bisa menuntaskan visi dan misi Pemkab Bartim. Kami juga berharap proses persidangan dalam pembahasan Raperda APBD 2023 yang saat ini dalam proses bisa selesai dengan tepat waktu,” demikian Nur Sulistio. **

PALANGKARAYA, Eranasional.com – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengingatkan pengelola keuangan daerah setempat, untuk dapat mempersiapkan dokumen terkait langkah tindak lanjut pelaksanaan APBD Tahun 2023.

“Salah satu yang harus dipersiapkan yakni rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA ) dan rencana anggaran kas,” ungkapnya, Senin (9/1/2023).

Selain itu lanjut Fairid, bagi pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa penggunaan anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksanaan teknis kegiatan, bendahara penerima, maupun bendahara pengeluaran, maka diberi tanggungjawab melaksanakan program yang tertuang dalam APBD 2023.

“Semua itu bertujuan untuk mempersiapkan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023, sehingga semua pelaksanaan dan target dapat tercapai dengan baik,” ucapnya.

Tak kalah pentingnya sambung Fairid adalah untuk memberi payung hukum dalam pembangunan sebagaimana tertuang pada perda dan perwali tentang APBD tahun 2023 ini.

”Semuanya tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya kerjasama. Alhamdulillah hubungan antara Pemko Palangka Raya dan DPRD Palangka Raya bisa berjalan beriringan, sehingga apa yang dirancangkan sebelumnya dapat terlaksana dengan lancar,” tambahnya.

Selebihnya Fairid mengajak banyak pihak agar bersama-sama membangun Kota Palangka Raya, dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

“Marilah bersama kita berjuang dengan semangat Isen Mulang maju terus pantang mundur, dan tidak kenal menyerah demi Kota Palangka Raya yang kita cintai ini, kita tata, kita bangun, dan kita jaga bersama,” tutupnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Penambahan ini harus dilakukan setelah adanya evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada draf APBD 2023. Demikian dikatakan Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi setelah sepakat adanya penambahan alokasi biaya tidak terduga dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam rekomendasinya, Kemendagri menilai anggaran biaya tidak terduga (BTT) DKI tahun 2023 Rp648,5 miliar masih sangat kecil dan tidak sepadan dengan belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp74,3 triliun.

“Setelah mendengar penjelasan dari pihak eksekutif terkait hasil evaluasi Kemendagri, selanjutnya DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan surat persetujuan kepada penjabat Gubernur untuk keabsahannya,” ujar Prasetyo dilansir ANTARA, Kamis, 29 Desember.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata menyampaikan penambahan anggaran untuk BTT salah satunya akan diambil dari program-program yang tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp220,8 miliar.

“Setelah kita sisir dan lihat kembali memang ada kegiatan baru di belanja modal yang tidak ada dalam RKPD dan KUA-PPAS. Itu akan kita alihkan ke belanja tidak terduga,” kata Michael.

Selain itu, Michael juga menyebutkan, Kemendagri meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menganggarkan kegiatan pembangunan melampaui tahun anggaran (multiyears).

TAPD menghimpun ada sebesar Rp38,1 miliar, salah satunya kegiatan anggaran milik Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta yang diproyeksikan untuk pembangunan Kantor Suku Dinas (Sudin) Perhubungan Jakarta Utara.

Kegiatan “multiyears” harus memperhatikan masa jabatan gubernur. Kebetulan saat ini dijabat Penjabat (Pj) Gubernur yang dianggap berlaku satu tahun.

“Jadi tidak bisa ‘multiyears’. Itu ada pembangunan Sudin Perhubungan Jakut yang dievaluasi, tidak boleh melebihi masa jabatan gubernur,” kata Michael.

Dari sejumlah pergeseran kegiatan anggaran, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan total penambahan sebesar Rp285,6 miliar. Namun terpotong Rp65,5 miliar untuk program menunjang pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai amanat undang-undang.

Anggaran terdiri dari pemenuhan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kemudian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan BOP Kesetaraan sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan sebesar Rp25,5 miliar dan pemenuhan alokasi anggaran Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) sebesar Rp40 miliar.

“Total yang bisa dimasukkan dalam BTT awalnya sebesar Rp285,6 miliar dan dipotong Rp65,5 miliar,” katanya.

Jadi hanya bertambah Rp220,1 miliar sehingga total BTT menjadi Rp868,6 miliar. “Postur tidak berubah, hanya komposisi belanjanya saja yang berubah,” tutur Michael. **