Sorotan tersebut muncul karena proyek yang disebut bersumber dari APBD Kota Depok itu diduga menggunakan metode penunjukan langsung, bukan melalui proses tender terbuka.

Pertanyaan mengenai mekanisme pengadaan tersebut disampaikan warga Kalimulya, Cilodong, Depok, Atet Handiyana Sihombing, bertepatan dengan momentum Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026.

Handiyana mempertanyakan dasar penggunaan metode penunjukan langsung untuk proyek dengan nilai belasan miliar rupiah tersebut.

“Masih mengambang apakah boleh proyek senilai belasan miliar di daerah tingkat II boleh dengan penunjukan langsung. Kalau memang tidak, tentu itu pelanggaran yang jelas ada unsur muatan terselubung,” kata Handiyana kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).

Menurut dia, persoalan utama bukan hanya besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga transparansi proses pengadaan proyek maintenance Biskita Depok.

Handiyana menilai masyarakat perlu mengetahui alasan dan dasar hukum pemerintah menggunakan metode penunjukan langsung untuk pekerjaan tersebut.

“Saya melihat dengan anggaran sekitar Rp19 miliar, sementara petugas Biskita kurang dari 60 orang, ini perlu dijelaskan secara terbuka. Dasar penunjukan langsungnya apa, lingkup pekerjaannya apa, dan bagaimana perhitungan anggarannya,” ujarnya.

Handiyana juga menyoroti penjelasan mengenai komponen anggaran proyek Biskita Depok.

Ia menyebut, selain biaya maintenance bus, pemerintah juga memasukkan sejumlah kebutuhan pendukung operasional, termasuk gaji petugas dan aplikasi.

Namun, menurut dia, penjelasan tersebut belum menjawab pertanyaan mengenai besarnya nilai proyek.

“Jika dibantah dengan pembelian aplikasi yang dimaksud oleh Kabid Angkutan di Dishub Depok, rasanya kelebihan biaya itu masih sangat besar,” katanya.

Ia juga menyoroti adanya informasi bahwa kelebihan anggaran akan dikembalikan apabila terdapat sisa penggunaan.

“Terlebih ada keterangan yang menyebut akan dikembalikan jika berlebihan, itu aneh,” lanjut Handiyana.

Secara aturan pengadaan pemerintah, penunjukan langsung bukan metode yang otomatis dilarang berdasarkan besarnya nilai proyek, tetapi digunakan untuk kondisi tertentu sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena itu, dasar penunjukan langsung pada proyek Biskita Depok menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan oleh pihak terkait.

Sementara itu, LKPP juga menjelaskan bahwa pengadaan langsung memiliki batas nilai tertentu, sedangkan penunjukan langsung merupakan metode pemilihan penyedia untuk kondisi tertentu. Untuk barang/jasa lainnya, batas pengadaan langsung saat ini maksimal Rp200 juta, sehingga proyek sekitar Rp19 miliar jelas memerlukan penjelasan mengenai metode pemilihan penyedia yang digunakan.

Minta Pengadaan Dibuka ke Publik

Handiyana meminta Pemkot Depok dan Dinas Perhubungan menjelaskan secara terbuka proses pengadaan proyek tersebut.

Menurutnya, publik perlu mengetahui dokumen perencanaan, nilai pagu, harga perkiraan sendiri (HPS), penyedia yang ditunjuk, serta alasan pemerintah memilih metode penunjukan langsung.

“Harus jelas siapa penyedianya, dasar penunjukannya apa, berapa HPS-nya, berapa nilai kontraknya dan apa saja pekerjaannya. Jangan sampai masyarakat hanya tahu angka Rp19 miliar tanpa mengetahui detail penggunaannya,” katanya.

Selain persoalan pengadaan, Handiyana juga menilai keberadaan Biskita perlu dievaluasi dari sisi manfaat dan beban terhadap APBD Kota Depok.

Ia berpendapat layanan tersebut perlu memiliki skema pengelolaan yang lebih mandiri agar tidak terus membebani keuangan daerah.

“Mungkin bisa dengan dikuatkan BUMD khusus angkutan umum. Itu malah jelas menguntungkan,” ujarnya.

Diketahui, Program Layanan Transportasi Biskita Depok merupakan kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Depok. Dalam program tersebut, Kemenhub menghibahkan 15 armada bus beserta halte.

Sementara Pemkot Depok melalui Dinas Perhubungan menyiapkan kebutuhan pendukung operasional, termasuk maintenance dan sejumlah kebutuhan lainnya.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Depok Aan Syurahman disebut menjadi pejabat yang mengusulkan proyek maintenance serta sejumlah kebutuhan pendukung operasional Biskita.

Saat dikonfirmasi mengenai sorotan terhadap mekanisme pengadaan proyek tersebut, Aan Syurahman meminta agar pertanyaan diarahkan kepada Kepala Bidang Angkutan.

“Mangga ke Kabid Angkutan aja langsung, silakan ke bidang ya,” ujar Aan.

Hingga berita ini ditulis, penjelasan lebih rinci dari Bidang Angkutan Dishub Depok terkait dasar penggunaan metode penunjukan langsung, nilai kontrak, penyedia, serta rincian pekerjaan proyek sekitar Rp19 miliar tersebut belum diperoleh.

Publik kini menunggu penjelasan: apa dasar penunjukan langsung proyek Biskita Depok senilai sekitar Rp19 miliar dan mengapa pengadaan tersebut tidak dilakukan melalui tender?

Ketua Panitia Lebaran Depok, H. Hamzah, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan budaya tahunan ini didominasi oleh dukungan pihak swasta melalui sponsor. Ia menekankan pentingnya transparansi agar tidak muncul persepsi pemborosan anggaran pemerintah.

“Perlu diluruskan, supaya tidak terkesan foya-foya menggunakan APBD. Sebagian besar anggaran berasal dari sponsor. Kalau tidak salah, hanya sekitar Rp200 juta yang menggunakan APBD, itu pun khusus untuk kegiatan yang bersifat kebudayaan,” ujar Hamzah saat ditemui di Kantor PWI Depok, Pancoran Mas, Rabu (15/4/2026).

Lebaran Depok sendiri merupakan tradisi budaya khas Betawi Depok yang telah memasuki penyelenggaraan ke-8.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana pelestarian budaya lokal yang sarat nilai gotong royong dan kebersamaan.

Rangkaian acara akan digelar pada 5–9 Mei 2026 di sejumlah titik, seperti Alun-Alun Timur Grand Depok City, Tapos, Cipayung, dan Sawangan.

Beragam tradisi khas seperti Ngubek Empang, Ngaduk Dodol, hingga Cuci Parabot akan ditampilkan, serta dimeriahkan oleh sejumlah hiburan musik.

Selain itu, panitia juga tengah mendorong agar Lebaran Depok dapat diusulkan sebagai warisan budaya tak benda.

Menurut Hamzah, kekuatan utama tradisi ini terletak pada nilai historis dan kebiasaan masyarakat Depok tempo dulu yang masih terjaga hingga kini.

Dengan konsep kolaborasi antara pemerintah dan swasta, diharapkan perayaan ini tetap berlangsung meriah tanpa memberikan beban signifikan terhadap keuangan daerah.  (SF)

Komitmen ini diutarakan sebagai respons terhadap tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks seiring meningkatnya volume sampah di Kota Depok.

“Penanganan sampah itu urusan wajib dan rutin, sehingga sudah masuk dalam anggaran, yang paling krusial adalah pengangkutan tambahan volume sampah dari TPA ke Nangbo dan program pemilahan sampah di tingkat kelurahan,” kata Kiai Idris, sapaan akrabnya, Jumat (15/11/2024).

Pemilahan sampah menjadi syarat utama untuk mendukung operasional fasilitas RDF atau Refuse-Derived Fuel yang akan dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Targetnya, minimal 50 persen kelurahan di Depok harus sudah aktif memilah sampah pada tahun depan.

Selain itu, pemerintah juga akan membeli mesin insinerator berbasis masyarakat yang ditempatkan di Unit Pengolahan Sampah (UPS) di setiap kecamatan, dengan minimal dua unit per kecamatan.

Program-program ini akan mulai berjalan menggunakan anggaran belanja tahun 2025.