Ia menekankan bahwa belanja pemerintah merupakan instrumen utama dalam memutar roda ekonomi nasional sekaligus menggerakkan sektor swasta.

“Karena belanja pemerintah adalah belanja utama selain untuk terjadinya peredaran uang, menstimulasi swasta,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah di Aula Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (9/3/2026).

Mendagri menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan tingginya pendapatan yang diiringi realisasi belanja yang juga tinggi, sehingga uang dapat beredar di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, ia memberikan apresiasi secara khusus kepada daerah-daerah yang telah berhasil mengelola keuangan daerah dengan kondisi ideal tersebut.

Salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat yang mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 16 persen dan belanja sebesar 15 persen.

Sebaliknya, Mendagri juga menyayangkan masih adanya beberapa daerah yang berhasil mencatatkan pendapatan cukup tinggi, tetapi tidak optimal dalam merealisasikan belanjanya.

Hal tersebut membuat dana APBD yang semestinya dapat digunakan untuk pembangunan justru lebih banyak mengendap atau tersimpan di bank.

“Nah, kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, ya alhamdulillah punya simpanan, tapi belanja rendah. Perputaran uangnya kurang bergerak,” ujarnya.

Khusus untuk Provinsi Kepri, Mendagri mengapresiasi keberhasilan Pemda setempat yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi secara year-on-year hingga 7,89 persen.

“Capaian ini jauh melampaui rata-rata pertumbuhan nasional yang berada pada angka 5,39 persen pada triwulan IV Tahun 2025,” sambutannya.

Tidak hanya itu, lanjut ia mengatakan, tingkat inflasi pada Februari 2026 secara year-on-year di provinsi tersebut juga terbukti sangat terkendali, yakni pada angka 3,54 persen.

“Ini cukup baik, terkendali. Dan inflasi bulan ke bulannya (Provinsi Kepri) juga cukup baik,” pungkasnya.

Kesepakatan ini menjadi langkah konkret mengatasi persoalan sampah sekaligus mengubahnya menjadi sumber energi listrik ramah lingkungan.

Penandatanganan Surat Pernyataan dilakukan oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf), Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, Sekda Batang Sri Purwaningsih, serta Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada Selasa (24/2/2026), di Cinlong Restaurant Kota Pekalongan.

Wali Kota Aaf menegaskan, persoalan sampah merupakan problem klasik yang membutuhkan strategi dan kolaborasi lintas daerah. Dengan dukungan swasta, yakni PT L-Energi Green Solutions, ia optimistis proyek ini menjadi solusi konkret dan berkelanjutan.

“Harus punya strategi yang pas untuk mengatasi masalah sampah. Progresnya sudah sampai kementerian dan provinsi. Ini sangat luar biasa,” ujar Aaf.

PSEL dirancang berkapasitas 1.000 ton sampah per hari sehingga membutuhkan pasokan dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Pemalang.

Bahkan, jika daerah lain ingin bergabung, peluang tetap terbuka. Proyek ini juga ditegaskan tidak akan membebani APBD masing-masing daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Joko Purnomo, menjelaskan empat daerah telah sepakat membangun PSEL dalam kerangka aglomerasi Pekalongan Raya. Surat persetujuan telah dikirim ke Gubernur Jawa Tengah untuk selanjutnya diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup.

Secara prinsip, lokasi pembangunan cenderung berada di Kota Pekalongan dengan kebutuhan lahan sekitar 5 hektar yang telah tersedia, serta akses strategis di sekitar exit tol Pekalongan. Tahapan selanjutnya meliputi penyusunan feasibility study (FS), uji tanah, Andalalin, hingga proses perizinan.

Joko menegaskan, PSEL bukan tempat pembuangan akhir (TPA), melainkan fasilitas pengolahan modern. Sistemnya mirip PLTU, namun berbahan bakar sampah yang langsung masuk bunker dan dibakar di insinerator tanpa penumpukan terbuka.

Dengan kapasitas tersebut, PSEL tak hanya mengolah sampah harian, tetapi juga berpotensi mengurangi bahkan menguras sampah lama di TPA.

“Ini bukan sekadar soal kebersihan, tapi masa depan lingkungan dan energi kita,” pungkasnya. (em-aha)

Koordinator FSKMP, Purwanto M. Ali, menyampaikan bahwa pernyataan Wali Kota Denpasar telah memicu polemik di ruang publik. Menurutnya, narasi yang berkembang dapat membentuk persepsi keliru seolah-olah Presiden secara langsung memerintahkan penonaktifan PBI JK bagi kelompok masyarakat tertentu.

“Pernyataan itu ceroboh, tanpa dasar data yang valid, tendensius, dan berpotensi menjadi fitnah karena menyudutkan Presiden. Dampaknya nyata, menimbulkan kegaduhan sosial, keresahan, serta kebingungan di masyarakat,” ujar Purwanto dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (17/2).

Ia menambahkan, informasi yang viral tersebut dinilai berisiko merusak marwah pemerintah pusat, terutama jika publik menerima narasi tanpa klarifikasi menyeluruh.

Isu bermula dari pernyataan yang menyebut bahwa penonaktifan PBI JK bagi masyarakat kategori desil 6 hingga 10 merupakan kebijakan yang berasal dari perintah langsung Presiden. PBI JK sendiri merupakan skema bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, yang pendanaannya bersumber dari APBN.

Menurut Purwanto, kebijakan PBI JK berbasis data terpadu kesejahteraan sosial dan kriteria program yang telah ditetapkan, bukan keputusan sepihak yang dapat disematkan kepada kepala negara secara personal.

Ia menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan dilakukan melalui mekanisme administrasi dan sistem verifikasi yang melibatkan berbagai instansi terkait.

“Perlu dipahami bahwa kebijakan publik, terutama yang menyangkut jaminan sosial, memiliki dasar regulasi dan prosedur. Tidak bisa serta-merta dikaitkan sebagai keputusan personal Presiden,” katanya.

FSKMP juga menyoroti rencana Pemerintah Kota Denpasar untuk mengaktifkan kembali PBI JK bagi kelompok desil 6 hingga 10 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah tersebut dinilai berpotensi memperkuat persepsi negatif di tengah masyarakat, seakan-akan pemerintah pusat tidak berpihak kepada rakyat.

Purwanto menyebut bahwa berdasarkan data yang ada, kategori desil 6 sampai 10 tergolong masyarakat yang relatif mampu dan berada di atas garis kemiskinan.

“Narasi yang berkembang justru memelintir kebijakan dan mengarahkan opini publik pada kesimpulan yang keliru,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan daerah memang memiliki ruang diskresi, namun komunikasi publik harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang lebih luas.

Atas dasar itu, FSKMP menyatakan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Organisasi tersebut telah menyiapkan tim kuasa hukum untuk mengawal proses pelaporan ke kepolisian.

Purwanto menegaskan bahwa langkah hukum ditempuh sebagai bentuk upaya menjaga kebenaran informasi serta menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam rangka menegakkan kebenaran dan hukum, kami akan melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum. Proses akan kami jalankan secara tertib,” ujarnya.

FSKMP menunjuk Hamzah Rahayaan, SH dan rekan-rekannya sebagai kuasa hukum untuk menindaklanjuti proses tersebut.

Kasus ini juga mencerminkan dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program nasional. Meski daerah memiliki kewenangan otonomi, kebijakan yang bersumber dari APBN tetap mengikuti regulasi pusat.

Di sisi lain, pemerintah daerah dapat mengambil inisiatif melalui pembiayaan APBD untuk memperluas cakupan layanan sosial. Namun, komunikasi terkait kebijakan tersebut perlu disampaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesan saling menyalahkan.

Para analis kebijakan publik menilai bahwa koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program jaminan sosial.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Wali Kota Denpasar terkait rencana pelaporan tersebut. Publik pun menunggu klarifikasi lanjutan agar polemik tidak semakin meluas.

Langkah hukum yang ditempuh FSKMP berpotensi menjadi preseden penting terkait batasan pernyataan pejabat publik dalam menyampaikan informasi yang menyangkut institusi negara.

Di tengah situasi ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan menunggu proses klarifikasi serta mekanisme hukum berjalan sesuai aturan.

Heikal mendukung gagasan agar gubernur dipilih langsung oleh Presiden, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh gubernur. Menurutnya, skema tersebut dapat memangkas biaya besar yang selama ini dihabiskan untuk pilkada langsung.

“Pilkada langsung selama ini sangat mahal. Biaya logistik, kampanye, pengawasan, hingga pengamanan yang ditanggung APBD seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan yang jauh lebih mendesak,” kata Heikal di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Heikal menilai proses pilkada langsung selama ini berlangsung dalam kondisi yang memprihatinkan. Selain menelan anggaran besar setiap lima tahun, tingkat partisipasi pemilih juga kerap rendah.

Ia menyebut, uang rakyat yang dihamburkan untuk pilkada seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Anggaran itu bisa dialihkan untuk pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, transportasi gratis, serta program-program yang berpihak pada fakir miskin dan anak-anak terlantar yang wajib dipelihara oleh negara,” ujarnya.

Ketua Dewan Pembina Garuda Indonesia itu juga menyoroti dampak sosial dari pilkada langsung. Menurutnya, kontestasi politik di daerah kerap memecah belah masyarakat dan mengganggu persatuan nasional.

“Indonesia ke depan harus menjadi negara maju. Syaratnya, rakyat harus bersatu dan fokus membangun bangsa dari seluruh potensi yang dimiliki. Pilkada langsung justru sering memicu polarisasi,” katanya.

Heikal mendorong agar gagasan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dapat segera diatur dalam regulasi baru. Ia menilai perlu ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Penyelamatan uang negara jauh lebih penting. Jika bisa dihemat, sebaiknya segera diterapkan dan disahkan melalui regulasi baru,” tegasnya.

Menurut Heikal, soliditas antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

“Jika gagasan pemilihan gubernur oleh presiden dan bupati/wali kota oleh gubernur diterapkan, anggaran negara bisa dihemat secara signifikan. Bahkan, uang negara bisa diselamatkan hingga ratusan triliun rupiah,” pungkasnya.

Dua raperda yang dibahas yakni pencabutan sejumlah peraturan daerah yang sudah tidak relevan serta penyertaan modal pemerintah daerah kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menjelaskan bahwa, pencabutan perda dilakukan karena beberapa aturan daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi maupun kebijakan terkini di lapangan.

“Yang pertama membahas tentang pencabutan beberapa peraturan pemerintah daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan atau sudah tidak relevan lagi, termasuk juga yang berkaitan dengan kebijakan di lapangan,” jelas Azmi.

Sementara itu, raperda kedua berkaitan dengan penyertaan modal daerah kepada sejumlah BUMD. Azmi menilai, pembahasan ini penting karena kondisi APBD tahun 2026 diperkirakan akan mengalami kontraksi akibat efisiensi dari pemerintah pusat.

“Anggaran tahun depan harus benar-benar dihitung dengan cermat. Berdasarkan estimasi sementara, APBD kita kemungkinan akan mengalami pemotongan sekitar Rp170 miliar.

Jadi, pembahasan penyertaan modal harus dilakukan lebih detail dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang benar-benar penting,” ujarnya.

Meski begitu, DPRD tetap membuka peluang agar penyertaan modal bisa tetap dilanjutkan, dengan catatan tetap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

“Kalau memang dimungkinkan, penyertaan modal ini bisa tetap berjalan, tapi harus mempertimbangkan kemampuan program pembangunan lain yang sejalan dengan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat,” tambah Azmi.

Ia menegaskan, DPRD siap mengawal pembahasan raperda tersebut dan meminta komisi terkait untuk melakukan pengkajian bersama pihak eksekutif agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, mewakili Wali Kota Aaf dalam rapat paripurna, menyebutkan bahwa, penyertaan modal akan diberikan kepada beberapa BUMD, di antaranya BPR BKK, PDAM, dan sejumlah BPR lainnya.

“Nilainya bervariasi, tergantung lembaganya. Ada yang Rp250 juta, Rp750 juta, hingga Rp1 miliar. Untuk BPR BKK, rata-rata setiap tahun mendapat penyertaan modal sekitar Rp1 miliar,” terang Sekda Nur Pri, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, penyertaan modal dilakukan pada dua sektor, yaitu sektor keuangan dan sektor sosial. Untuk sektor keuangan, seperti di Bank Jateng, penyertaan modal dinilai produktif karena memberikan dividen yang cukup tinggi.

“Kalau dihitung, imbal hasil dari Bank Jateng bisa mencapai 7–8 persen, itu di atas bunga deposito terhadap uang yang kita keluarkan,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa BPR yang sempat berada dalam tahap konsolidasi kini telah pulih dan siap memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

“Alhamdulillah tahun ini semuanya sudah siap dan sudah lepas dari masa pemulihan. Jadi kami optimistis penyertaan modal ini akan memberikan kontribusi positif bagi keuangan daerah,” tutupnya. (em-aha)

Berdasarkan hasil kajian tim teknis Kementerian PU, kondisi bangunan dinyatakan rusak berat sehingga harus diratakan dengan tanah dan dibangun ulang dengan desain baru.

“Tidak bisa, ini termasuk kategori rusak berat. Jadi, harus dirobohkan dan dibangun ulang. Masalahnya blueprint bangunan pun ikut terbakar dalam insiden tersebut,” ujar Menteri Dody saat meninjau lokasi terbakarnya Gedung Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan, Minggu siang (7/9/2025).

Lanjut dia, pihaknya akan mendesain ulang, tapi dengan konsep dan model yang mirip dengan bangunan lama agar tidak kehilangan identitas. Target penyelesaiannya sekitar akhir tahun 2026, tapi ia berharap bisa lebih cepat.

Dody menjelaskan, pembangunan akan dilakukan bersamaan untuk kantor Wali Kota dan DPRD mengingat keduanya berada dalam satu kompleks.

Namun, apabila ada usulan pemindahan gedung DPRD ke lokasi lain, hal tersebut masih harus dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan karena menyangkut aturan penggunaan APBN untuk aset baru.

“Soal usulan dari Pak Wali Kota, gedung DPRD dipindahkan ke lokasi lain, kami masih belum yakin apakah APBN bisa digunakan untuk itu,” katanya.

Meski begitu, pihaknya nanti akan berdiskusi dengan Menteri Keuangan. Jika diperbolehkan, tentu akan dipindahkan. Jika tidak, maka tetap dibangun di lokasi semula.

Terkait pembiayaan, Dody memperkirakan kebutuhan dana pembangunan kantor Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan mencapai Rp80 hingga 90 Miliar. Namun jumlah pastinya masih menunggu kajian teknis lebih detail.

“Hitungan awal kasar untuk recovery gedung pemerintahan di seluruh Indonesia yang terdampak aksi anarkis mencapai Rp1,1 hingga Rp1,2 Triliun. Kota Pekalongan termasuk prioritas, bersama Kediri dan Makassar, karena gedungnya habis terbakar,” imbuhnya.

Menteri Dody menegaskan, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, seluruh gedung pemerintahan yang terdampak aksi anarkis harus segera ditangani dengan pembiayaan dari APBN.

“Kita tidak ingin kepala daerah tidak punya kantor, begitu juga DPRD tidak bisa berfungsi. Maka dari itu, permasalahan ini harus segera kita selesaikan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Mas Aaf mengaku bersyukur atas kepastian pembangunan kembali yang ditanggung APBN.

Menurutnya, jika mengandalkan APBD Kota Pekalongan, sangat mustahil membiayai pembangunan ulang gedung dengan skala besar.

“Alhamdulillah, pelayanan masyarakat tetap berjalan normal meski kami berpencar di sejumlah lokasi gedungnya. ASN tidak ada yang WFH, hanya Saya, Bu Wakil, dan Pak Sekda yang belum punya kantor tetap atau masih secara mobile,” terangnya.

Namun, Aaf bersyukur karena APBN akan menanggung pembangunan gedung baru, sehingga APBD bisa tetap fokus untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk membangun gedung baru.

Wali Kota Aaf menambahkan, pihaknya bersama DPRD sempat sepakat mengusulkan agar gedung DPRD dipindahkan ke Kawasan Pekalongan Baru atau dekat exit tol agar lebih representatif. Namun, keputusan akhir tetap menunggu mekanisme dari Pemerintah Pusat.

“Kami manut saja. Yang terpenting pembangunan tetap jalan dan target akhir 2026 bisa selesai. Dua bulan ke depan kami targetkan sudah ada pemenang lelang proyek,” katanya.

Dengan adanya dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, ia optimistis pelayanan masyarakat tidak akan terganggu dan Kota Pekalongan bisa segera kembali memiliki gedung pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya.

“Semoga segala prosesnya dilancarkan, dan Kota Pekalongan bisa segera memiliki kantor pemerintahan yang lebih representatif, modern, dan lebih aman,” tukasnya. (em-aha)

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran DPRD, Pemerintah Kota, serta semua pihak yang telah berperan aktif dalam proses pembahasan KUA-PPAS.

Menurutnya, pembahasan kali ini telah memuat sejumlah prioritas pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Dalam KUA-PPAS Tahun 2026, ada beberapa hal yang menjadi fokus prioritas. Pertama, persoalan penanganan sampah yang tidak bisa lagi hanya bergantung pada TPA Degayu,” katanya usai Paripurna.

Ke depan, lanjut dia, harus dibangun sentra-sentra pengolahan seperti TPS-3R atau TPST yang mampu mengelola sampah secara mandiri. Ini penting agar persoalan lingkungan dapat teratasi secara berkelanjutan.

Selain itu, ia juga menyoroti kelanjutan penataan kawasan pasca relokasi pedagang Pasar Banjarsari. Area Sorogenen dan Jalan Patiunus yang sebelumnya menjadi pasar darurat akan kembali difungsikan sesuai peruntukannya.

“Hal ini akan kami bahas lebih detail lagi pada pembahasan APBD agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tata ruang kota,” tambahnya.

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Azmi menegaskan bahwa, DPRD bersama Pemerintah Kota berkomitmen untuk meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat.

“Kita ingin PAD tetap stabil secara fiskal, tetapi masyarakat juga tetap bisa menjalankan aktivitasnya dengan nyaman tanpa terbebani kewajiban yang berat. DPRD akan mengawal kebijakan ini agar berimbang dan berpihak pada masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang kerap disapa Aaf, dalam pendapat akhirnya menyampaikan bahwa, penyusunan KUA-PPAS merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk kemudian ditetapkan menjadi APBD 2026.

“Alhamdulillah, DPRD bersama Pemkot Pekalongan telah menyelesaikan salah satu tahapan penting dalam penyusunan APBD. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua, para Wakil Ketua, segenap anggota DPRD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas kerja sama yang baik,” ucap Aaf.

Lebih lanjut, Wali Kota Aaf menegaskan bahwa, secara garis besar, KUA-PPAS 2026 telah mencakup program-program unggulan yang pro rakyat. Di antaranya adalah bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jaminan kesehatan bagi warga Kota Pekalongan cukup dengan KTP.

Bantuan peralatan sekolah bagi anak yatim dan keluarga rentan, peningkatan bantuan operasional posyandu, bantuan bagi RT/RW, beasiswa studi lanjut bagi tenaga kesehatan dan guru, penyediaan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, serta program pengelolaan persampahan.

“Seluruh program ini nantinya akan dituangkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Harapan kami, program-program ini benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)

Penyampaian berlangsung dalam rapat Paripurna di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Kamis sore (27/3/2025)

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua  DPRD Kota Pekalongan, Gumelar dan dihadiri puluhan anggota DPRD, perwakilan Forkopimda dan pejabat di lingkup Pemkot Pekalongan.

Dalam penyampaian LKPJ Tahun 2024, Wawakot Balgis menyampaikan capaian-capaian program Pemkot Pekalongan yang telah dikerjakan baik dan prestasi yang telah diraih Kota Pekalongan.

Menurutnya, keberhasilan capaian program ini tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan dari semua pihak terkait khususnya jajaran DPRD dan masyarakat yang senantiasa memberikan kritikan, dan saran yang konstruktif.

Langkah ini juga mencerminkan sejumlah visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud serta tantangan-tantangan pelaksanaan dalam pembangunan bisa diselesaikan dengan baik. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi perbaikan ke depannya.

“Secara makro, kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dapat terus tumbuh dengan baik di angka 5,34 persen dengan PDRB per kapita Kota Pekalongan Tahun 2024 45,99 juta/tahun dari PDRB per kapita Kota Pekalongan Tahun 2023 sebesar 43,29 persen,” kata Balgis.

Dimana, targetnya pada Tahun 2024 sebesar 3,32 persen atau 37,82 juta/tahun (PDRB per kapita Kota Pekalongan) dan angka kemiskinan semakin menurun di angka 1,47 persen.

Menurutnya, tingkat pengangguran Kota Pekalongan juga menurun dari 5,02 persen di Tahun 2023 menjadi 4,91 persen di Tahun 2024. Angka usia harapan hidup di Tahun 2024 naik 0,25 persen dari Tahun 2023 sebesar 74,57 persen menjadi 74,79 persen.

Permasalahan banjir dan rob juga secara bertahap telah teratasi dengan selesainya pembangunan Bendung Gerak Lodji, sebagian besar wilayah Kecamatan Pekalongan Utara telah terbebas dari genangan.

Namun, Kota Pekalongan masih mempunyai beberapa pekerjaan rumah antara lain penanganan banjir rob di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan masalah penanganan sampah.

“Kedua permasalahan tersebut perlu kita upayakan bersama agar dapat terselesaikan dengan baik,” tegasnya.

Lanjut Balgis menyebutkan, untuk realisasi belanja pada APBD Kota Pekalongan Tahun 2024 sebesar Rp1.012.991.724.934,00 (100,47 persen) dan realisasi pendapat sebesar Rp1.016.321.692.109,00 (94,30 persen).

Untuk persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen (90,91 persen atau sejumlah 20 kelurahan), persentase infrastruktur dasar mencapai 91,95 persen, indeks kualitas hidup naik dari 56,24 persen (Tahun 2023) menjadi 59,15 persen (Tahun 2024).

Dan persentase luas genangan 8,17 persen dari target 19,58 persen. Untuk sektor budaya, 100 persen seni lokal budaya Kota Pekalongan dilestarikan dan konflik sosial nihil kasus.

Lanjutnya, indeks reformasi birokrasi sebesar 87,31 persen (A). Pada Tahun 2024, Kota Pekalongan telah meraih sejumlah penghargaan dan meraih 9x Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Berturut-Turut.

“2 Penghargaan dari KPK, 8 penghargaan dari Pemerintah Pusat, 3 penghargaan dari Lembaga, 1 penghargaan dari Universitas, 5 penghargaan dari Pemerintah Provinsi, dan 1 penghargaan dari Media Nasional,” pungkasnya. (em-aha)

Bantuan senilai Rp600 ribu per orang ini diberikan untuk periode Februari dan Maret 2025 sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan buruh rokok.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, didampingi Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Yos Rosyidi berlangsung di Halaman PT MPS Kota Pekalongan, Kamis (27/3/2025).

Usai menyerahkan, Wali Kota yang akrab disapa Mas Aaf ini mengaku bersyukur, BLT DBHCHT bisa disalurkan di waktu yang tepat yakni pada H-3 Lebaran Idul Fitri 2025. Para buruh rokok di PT MPS telah menerima bantuan ini.

“Alhamdulillah, DBHCHT ini bisa disalurkan tepat waktu. Semoga bisa membantu para buruh dalam mempersiapkan Lebaran. Kami juga berharap PT MPS semakin berkembang dan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Ia berharap, sinergi baik antara Pemkot Pekalongan dengan PT MPS bisa terus berlanjut.

“Kami ingin buruh rokok di Pekalongan lebih sejahtera. Semoga bantuan ini membantu dan PT MPS semakin berkembang,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos P2KB Kota Pekalongan, Yos Rosyidi menuturkan, penyaluran BLT DBHCHT Tahap 1 disalurkan untuk periode 2 bulan (Februari dan Maret ) sebesar Rp600.000/penerima.

“Ada 500 buruh rokok di PT MPS yang menerima BLT DBHCHT ini dari APBD Kota Pekalongan. Sebelumnya, 1.094 buruh rokok juga telah menerima BLT serupa dari Pemerintah Provinsi yang diambil di Kantor Pos,” papar Yos.

Disampaikan Yos, DBHCHT tidak hanya digunakan untuk pelatihan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

“Harapannya, bantuan ini bisa meringankan beban para buruh rokok dalam persiapan menjelang lebaran sebentar lagi,” pungkasnya. (em-aha)

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, mengatakan bahwa, langkah penanganan sampah segera telah disusun dan disepakati bahwa semua OPD, camat, dan lurah akan turun langsung ke masyarakat untuk memberikan contoh pengelolaan sampah yang baik.

“Selain itu, Satgas Pengelolaan Sampah Darurat juga telah dibentuk di masing-masing dinas untuk menangani persoalan sampah secara spesifik,” ucap Mas Aaf, sapaan akrabnya di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Sabtu (22/3/2025).

Menanggapi isu yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial mengenai anggaran Rp1,5 miliar untuk pengadaan audio visual di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Mas Aaf menegaskan bahwa, anggaran tersebut awalnya ditujukan untuk mendukung sistem pemantauan.

“Dan pengawasan kondisi sampah di TPA serta sejumlah titik rawan sampah. Namun, mengingat situasi darurat ini, anggaran tersebut telah ditiadakan dan dialihkan sepenuhnya untuk mendukung penanganan darurat sampah,” terang Aaf.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah mengatasi penumpukan sampah yang terjadi di sejumlah titik Kota Pekalongan.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan pembersihan sampah di ruas jalan protokol dalam 1-3 hari ke depan.

Ia menegaskan bahwa, mulai Senin mendatang, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kuripan Kertoharjo dan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) yang selama ini sudah berjalan akan terus dioptimalkan.

“Kami akan meninjau lokasi mana yang berfungsi maksimal dan mana yang perlu ditingkatkan,” ungkapnya.

Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam upaya penanganan sampah ini.

“Kami harap warga dapat mendukung dengan melakukan pemilahan sampah dari rumah dan menjaga lingkungan sekitar. Kita harus bergerak bersama-sama, tidak saling menyalahkan, agar Kota Pekalongan dapat segera keluar dari krisis sampah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso, menambahkan bahwa TPST Kuripan Kertoharjo akan segera dioperasikan menggunakan dana tak terduga dari APBD Kota Pekalongan.

Sampah di jalan utama dan sampah yang telah dipilah oleh warga akan menjadi prioritas penanganan di TPST tersebut. Sehingga, tumpukan sampah di beberapa titik jalan bisa berkurang.

“Sementara untuk TPS3R, selama ini sudah berjalan dan melayani pengambilan dan pengolahan sampah dari warga sekitarnya ini juga akan ditingkatkan kapasitasnya, baik menyangkut personil, maupun peralatan penanganan sampahnya,” katanya.

Tadi sudah dapatkan komitmen dari pak wali, lanjutnya, bu wakil dan pak sekda, akan mendapatkan biaya dari belanja anggaran tak terduga untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di TPS3R yang ada di 23 titik di Kota Pekalongan. (em-aha)

Dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Pejabat Kemenko Perekonomian, Kemendagri, dan Kemenkeu RI tersebut membahas berbagai isu strategis inflasi di tingkat global, nasional, hingga di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan.

Mulai dari isu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang telah dijalankan oleh TPID.

Dalam diskusi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal menekankan pentingnya strategi pengendalian inflasi yang didasarkan pada data agar nantinya kebijakan yang dijalankan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Kami mengajak TPID di wilayah Eks Karesidenan Tegal untuk menyalaraskan langkah antara upaya pengendalian inflasi dengan upaya menjaga kesejahteraan petani/peternak dengan memastikan tingkat inflasi berada pada kisaran targetnya,” katanya.

Senada, Andriansyah, Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, Kemenko Perekonomian, selaku narasumber menyampaikan bahwa selain inflasi Volatile Foods (komoditas pangan), komoditas inflasi dari Inflasi Inti dan Administered Prices juga perlu diwaspadai sebagai pendorong inflasi.

“Berdasarkan hasil penilaian TPID Awards 2023, secara keseluruhan TPID di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan mencatatkan penilaian TPID yang tumbuh positif dibanding tahun 2022,” ujarnya.

Sementara itu, TB. Chaerul Dwi Sapta, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III, Ditjen Bina Bangda Kemendagri yang hadir secara daring sebagai narasumber menekankan agar Pemda dapat menjalankan 9 (sembilan) upaya dalam pengendalian inflasi.

“Yakni, melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, melaksanakan rapat teknis TPID, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait,” terangnya.

Lanjut dia, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi dan memberikan bantuan transportasi dari APBD.

Rossi Rizki Bestari, Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan menambahkan, bahwa kebijakan fiskal pemerintah pusat yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian inflasi Pemda berupa dana transfer ke daerah.

“Diantaranya meliputi DAK Fisik, DAK Non Fisik (KPP), Dana Desa, dan Insentif Fiskal,” katanya.

Sepanjang tahun 2024, realisasi belanja APBD di Eks Karesidenan Pekalongan tekait inflasi tercatat meningkat dibanding tahun 2023 yang didominasi untuk belanja modal serta barang dan jasa dalam rangka menjaga kelancaran distribusi. (em-aha)

Berbagai upaya pencegahan banjir dan rob sebenarnya sudah dilakukan secara masif, seperti normalisasi saluran, pengecekan rumah pompa, dan pengerukan sedimentasi, termasuk berkoordinasi dengan BBWS Pemali-Juana.

Wakil Wali Kota Pekalongan, H Salahudin mendorong dinas terkait, dalam hal ini DPUPR setempat selaku pengawas bisa memonitoring progress pembangunan penanganan banjir dan rob di lapangan  secara intens.

Hal itu ia sampaikan di sela-sela kegiatan tinjauan ke Rumah Pompa Susukan, Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Senin, 24 Juni 2024.

“Kita minta DPUPR agar sering meninjau, mengingat kemanfaatannya proyek penanggulangan banjir dan rob ini sangat bagus. Setiap perencanaan pasti ada sisi-sisi yang perlu disempurnakan,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar dinas terkait bisa terus menjalin komunikasi dan meninjau ke lapangan agar hal-hal yang perlu disempurnakan bisa segera diperbaiki.

Salahudin menegaskan, jika usulan anggaran tidak bisa terpenuhi di tahun ini, maka penyempurnaan itu bisa diusulkan di tahun depan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi ataupun dengan dana APBD.

“Misalnya, ketika di ketinggian Rumah Pompa Susukan ini posisi lokasinya masih rendah, dan ada selisih ketinggian dengan Rumah Pompa Sibulanan sekitar 1 meter yang mengakibatkan masih ada sisa genangan, maka bisa segera dicarikan solusinya,” terangnya.

Ia menambahkan, kalau mau tuntas berarti harus ada pompa kecil yang dianggarkan dari dana APBD atau dibuatkan saluran.

“Oleh karena itu, ada solusi lanjutan yang diusulkan melalui dinas terkait dan harus sesuai dengan dasar dan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (em-aha)

“Untuk pemilihan gubernur menggunakan APBD provinsi. Kemudian, untuk pilkada kabupaten/kota menggunakan APBD kabupaten/kota,” ujar Hasyim usai peluncuran tahapan Pilkada Serentak 2024 di kawasan Candi Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta, Minggu (31/3/2024) malam.

Menurut dia, pemilihan serentak antara gubernur dengan wali kota membuat pembiayaan dilakukan secara berbagi, menggunakan APBD provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini juga sudah diatur melalui peraturan menteri dalam negeri. Ia mengakui KPU juga sudah menyiapkan hal itu.

Hasyim menjelaskan bahwa semua provinsi dan kabupaten/kota sudah melaporkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2024. Kemudian, penandatanganan nota hibah anggaran APBD untuk pilkada sudah siap secara keseluruhan.

“Ini barangnya tinggal dilaksanakan saja dan itu sudah di tahun 2023 yang lalu persiapan anggaran Pilkada 2024,” jelasnya.

KPU resmi meluncurkan tahapan Pilkada Serentak 2024. Pilkada akan digelar di 37 Provinsi di Indonesia pada November. Kemudian, ada 508 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada.

Berikut ini jadwal tahapan Pilkada 2024:

27 Februari-16 November 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan
24 April-31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih
5 Mei-19 Agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan
31 Mei-23 September 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
24-26 Agustus 2024: pengumuman pendaftaran pasangan calon
27-29 Agustus 2024: pendaftaran pasangan calon
27 Agustus-21 September 2024: penelitian persyaratan calon
22 September 2024: penetapan pasangan calon
25 September-23 November 2024: pelaksanaan kampanye
27 November 2024: pelaksanaan pemungutan suara
27 November-16 Desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh menterinya untuk tetap waspada dalam menghadapi situasi global yang masih tidak stabil yang berpotensi menyebabkan terjadinya krisis ekonomi.

“Berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global. Ini juga harus betul-betul kita lihat, IMF memberikan angka 2,8 persen, World Bank memberi angka 2,1 persen, dan OECD 2,6 persen. Dan juga kenaikan tingkat suku bunga global ini hati-hati, inflasi global juga masih relatif tinggi,” kata Presiden Jokowi saat memimpin sidang kabinet Paripurna mengenai Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (3/7/2023).

Dia pun meminta seluruh jajarannya untuk waspada terhadap potensi krisis dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional. Jokowi juga mengimbau untuk dapat mengantisipasi dan memproyeksikan agar pendapatan negara tidak terganggu.

“Kalau kita lihat penerimaan pajak tidak setinggi tahun lalu, penerimaan kepabeanan dan PNBP juga terpengaruh karena harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu. Oleh sebab itu kita agar faham risiko dan semuanya harus kita kelola sebaik mungkin,” ucapnya.

Selanjutnya, Jokowi mengingatkan agar dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tumbuh positif di semester kedua. Selain itu, dia menekankan untuk terus menjaga inflasi di daerah dan pastikan capaian investasi sesuai target.

“Jaga inflasi di daerah dan pastikan capaian investasi sesuai target, ini kunci. Kemudian untuk pangan pastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran. Dan jaga stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan ini juga sangat penting,” tegas Jokowi.

JAKARTA, Eranasional.com- ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kembali menegaskan bahwa, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Jakarta harus berakhir seiring berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria pada 16 Oktober mendatang.

“Saya kembali menegaskan, setelah Gubernur DKI Jakarta @aniesbaswedan berakhir masa jabatannya pada 16 Oktober 2022 mendatang, keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Pemprov DKI Jakarta juga harus berakhir,” ucapnya dalam akun twitternya, Rabu, (14/9/2022).

Iapun mengaku menerima banyak laporan miring mengenai tim tersebut.

“Saya banyak menerima laporan miring mengenai kinerja tim tersebut selama ini, hingga akhirnya TGUPP syarat dengan stigma negatif,” ucapnya.

Padahal sebelumnya, prasetyo mengatakan telah memangkas jumlah tim itu dari 73 orang menjadi 50 orang karena terlalu bengkak anggaran.

Di lain sisi, dia juga mempertanyakan hasil kerja dari tim Anies Baswedan tersebut yang digaji hingga miliaran rupiah dari APBD.

“Sampai saat ini saya pun terus mempertanyakan hasil kerja dari TGUPP. Sebab tim tersebut digaji oleh APBD hingga miliaran tiap tahunnya dalam kegiatan di bawah @BappedaDKI,” imbuhnya.