Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di mana ia menyoroti sumber isu yang justru disebut berasal dari internal Kementerian Keuangan. Hal ini menurutnya cukup membingungkan, mengingat informasi terkait kondisi fiskal negara seharusnya disampaikan secara akurat dan bertanggung jawab.

Menurut Purbaya, tidak ada dasar kuat yang mendukung klaim bahwa APBN berada dalam kondisi kritis hingga hanya mampu bertahan dalam jangka waktu sangat singkat. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah perencanaan dan pengamanan fiskal, termasuk melalui simulasi terhadap berbagai kemungkinan tekanan global yang dapat memengaruhi kondisi keuangan negara.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah fluktuasi harga minyak dunia. Dalam paparannya, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun berbagai skenario dengan asumsi harga minyak berada pada kisaran 80 hingga 100 dolar Amerika Serikat per barel. Setiap skenario tersebut dilengkapi dengan langkah mitigasi yang dirancang untuk menjaga stabilitas anggaran negara.

Ia menambahkan bahwa pendekatan ini bukan hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Artinya, pemerintah tidak menunggu tekanan terjadi baru mengambil tindakan, melainkan sudah menyiapkan strategi sejak awal untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Dengan demikian, risiko terhadap APBN dapat diminimalkan.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa defisit anggaran Indonesia masih berada dalam batas yang aman. Proyeksi defisit disebut berada di kisaran 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), angka yang masih di bawah ambang batas maksimal 3 persen sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Hal ini menjadi indikator penting bahwa pengelolaan fiskal masih berjalan secara disiplin.

]]> https://eranasional.com/100458/purbaya-heran-isu-apbn-melemah-berasal-dari-internal-kemenkeu/feed 0 Aditya https://eranasional.com/98138/negosiasi-utang-kereta-cepat-whoosh-masuk-tahap-akhir https://eranasional.com/98138/negosiasi-utang-kereta-cepat-whoosh-masuk-tahap-akhir#respond Sat, 14 Feb 2026 20:24:41 +0000 https://eranasional.com/98138/negosiasi-utang-kereta-cepat-whoosh-masuk-tahap-akhir Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya untuk langsung bertolak ke China apabila pemerintah memutuskan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pembahasan intensif pemerintah mengenai skema pelunasan kewajiban proyek strategis nasional tersebut.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jumat (13/2), Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai penggunaan APBN untuk membayar cicilan utang proyek tersebut. Ia mengaku masih menunggu perkembangan hasil negosiasi teknis dengan pihak pemberi pinjaman dari China.

“Kita lihat kondisinya dari China seperti apa, apa persyaratannya. Kalau saya yang bayar, saya akan ke China sendiri. Tapi saya belum tahu finalnya seperti apa, nanti saya cek lagi,” ujar Purbaya.

Menurutnya, pembahasan terkait skema pembayaran utang Whoosh terus berkembang. Ia menyebut dirinya pernah dilibatkan dalam proses pembahasan sebelumnya, namun untuk perkembangan terakhir masih menunggu laporan resmi dari pihak terkait.

Purbaya menyebut negosiasi teknis kini dipimpin oleh CEO Danantara, Rosan Roeslani, yang mendapat mandat untuk mengoordinasikan pembicaraan dengan pihak kreditur. Ia memastikan akan segera mengambil langkah eksekusi apabila Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan keputusan resmi.

“Begitu diputuskan presiden, saya akan eksekusi. Saya akan bereskan supaya semuanya berlangsung smooth. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi terakhir,” tegasnya.

Proyek Whoosh sendiri memiliki nilai investasi sekitar USD 7,2 miliar, termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar USD 1,21 miliar. Sekitar 75 persen pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya merupakan kontribusi modal dari konsorsium Indonesia dan mitra China.

Secara struktur pembiayaan, beban cicilan utang diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,2 triliun per tahun. Angka tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut keberlanjutan fiskal dan ruang belanja negara di tengah berbagai prioritas pembangunan lainnya.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah siap bertanggung jawab atas keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut, termasuk kewajiban pembayaran utang. Menurutnya, proyek kereta cepat memiliki nilai strategis jangka panjang dalam mendorong konektivitas, pertumbuhan ekonomi kawasan, serta transfer teknologi.

Menanggapi kekhawatiran publik soal dampak terhadap defisit anggaran, Purbaya memastikan bahwa ruang fiskal Indonesia masih cukup kuat. Ia menegaskan bahwa pembayaran cicilan tersebut dapat dilakukan tanpa melampaui batas defisit 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana diatur dalam undang-undang.

“APBN kita cukup untuk itu tanpa melewati 3 persen. Atau kita bisa lakukan penghematan di pos lain yang kurang efisien,” katanya.

Ia menambahkan, disiplin fiskal tetap menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara. Jika skema pembayaran melalui APBN dipilih, pemerintah akan melakukan penyesuaian belanja agar tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan investor.

Purbaya sendiri menekankan bahwa pemerintah akan terus bernegosiasi untuk mendapatkan skema terbaik. Ia tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian tenor pinjaman atau restrukturisasi tertentu, tergantung hasil pembicaraan dengan pihak China.

“Kita lihat syarat-syaratnya seperti apa. Semua harus dihitung dengan cermat supaya tidak membebani APBN secara berlebihan,” ujarnya.

Hingga kini, pemerintah masih menunggu finalisasi pembahasan internal sebelum mengumumkan keputusan resmi. Purbaya memastikan bahwa setiap langkah akan dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan pertimbangan ekonomi makro yang komprehensif.

Dengan berbagai dinamika tersebut, publik kini menanti kepastian skema pembayaran utang Whoosh dan langkah konkret pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab proyek strategis dan kesehatan fiskal nasional.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa pembiayaan utang sepanjang 2025 mencapai Rp736,3 triliun. Angka ini menambah posisi utang pemerintah pusat pada akhir 2024 yang sebesar Rp8.813,16 triliun. Dengan demikian, total utang pemerintah hingga penghujung 2025 diperkirakan mencapai Rp9.549,46 triliun.

Jika dibandingkan dengan proyeksi PDB nominal 2025 yang berada di kisaran Rp23.272,51 triliun, maka rasio utang pemerintah setara dengan 41,03% dari PDB. Rasio tersebut dihitung dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional berada di level 5,12%.

Rasio utang sebesar 41,03% terhadap PDB ini menjadi yang tertinggi sejak 2017, di luar periode luar biasa saat pandemi Covid-19. Bahkan, level tersebut hampir menyamai rekor rasio utang pada 2021, ketika pemerintah harus memperlebar defisit fiskal secara signifikan untuk meredam dampak krisis kesehatan dan ekonomi global.

Kenaikan rasio utang ini sejalan dengan pelebaran defisit APBN 2025 yang telah melampaui target awal pemerintah. Hingga akhir 2025, defisit APBN tercatat mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92% dari PDB, lebih besar dibandingkan target yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN sebesar 2,53% dari PDB.

Pelebaran defisit ini menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah semakin terbatas, terutama di tengah tantangan penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.

Nilai anggaran yang harusnya dibelanjakan malah dikembalikan sebelum tutup pembukuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp3,5 triliun secara total.

Sang Bendahara Negara masih mempelajari bagaimana serapan belanja K/L di sisa tahun 2025. Purbaya menyebut beberapa di antaranya masih mengejar realisasi anggaran sesuai rencana awal.

“Ada juga beberapa (K/L) yang sudah nyerah, mengembalikan uang ke kita. Kita hitung-hitung ada Rp3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka enggak mampu belanjain,” ujar Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11).

Namun, ia enggan membocorkan K/L mana yang sudah menyerah membelanjakan anggaran tahun ini.

Masalah penyerapan anggaran, menurut Purbaya, saat ini sudah dipantau Satgas Percepatan Program Strategi Pemerintah (P2SP). Satgas tersebut baru diluncurkan pada Rabu (22/10) oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ia mengatakan anak buahnya, yakni Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti juga masuk dalam jajaran satuan tugas tersebut.

“Itu yang me-monitor penyerapan anggaran, memang sudah dialihkan ke sana. Jadi, gak ada isu. Nanti mereka yang ngerjain, satgas tersebut yang berfungsi, bukan saya lagi. Saya ngerjain yang lain, kan banyak (tugas menteri keuangan),” tandas Menkeu.

Hal itu ia sampaikan usai menuai beragam tanggapan dari masyarakat yang masih merasa khawatir, bahkan mencurigai adanya potensi penyalahgunaan anggaran.

Wali Kota Aaf menegaskan bahwa, seluruh proses pembangunan sepenuhnya ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Banyak warga khawatir anggaran pembangunan kembali Gedung DPRD dan Pemkot nanti dikorupsi lagi. Saya tegaskan, yang menghitung semuanya itu dari Kementerian PU. Pemda tidak ikut apa-apa, hanya menerima manfaatnya saja,” tegasnya, Kamis (11/9/2025).

Ia menjelaskan, mekanisme pembangunan sudah sangat jelas, mulai dari desain, tender, hingga penunjukan pelaksana, semuanya menjadi kewenangan penuh Kementerian PU. Pemerintah Kota Pekalongan hanya berperan memperjuangkan agar anggaran bisa dicairkan.

“Tender, desain, penunjukan pelaksana semua dari Kementerian. Kita hanya mengusahakan supaya anggaran cair. Setelah cair, itu murni urusan Pemerintah Pusat,” katanya.

Wali Kota Aaf juga menanggapi kecurigaan masyarakat yang menyebut bahwa Pemkot maupun DPRD bisa bermain dalam penggunaan anggaran tersebut. Dengan tegas ia membantah tudingan itu.

“Kok malah disuudzoni. Kita eksekutif dan legislatif tetap bekerja kok. Semua sudah ada sistemnya. Pengawasan juga ada dari banyak pihak. Jadi tidak ada ruang untuk permainan seperti yang dikhawatirkan,” tuturnya.

Untuk menghilangkan keraguan, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan.

“Jangan khawatir, nanti kita awasi bareng-bareng. Baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat. Kalau anggarannya benar-benar sudah terealisasi dari Kementerian PUPR, ayo kita kawal bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aaf menekankan bahwa, pembangunan kembali gedung tersebut semata-mata demi kepentingan masyarakat.

Gedung DPRD dan Pemkot Pekalongan dibutuhkan untuk menunjang kinerja pemerintahan, pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional.

“Gedung DPRD dan Pemkot ini bukan untuk gaya-gayaan. Ini fasilitas negara yang memang diperlukan agar pelayanan publik berjalan maksimal. Jadi mari kita dukung, jangan justru menebar prasangka,” pungkasnya. (em-aha)

Berdasarkan hasil kajian tim teknis Kementerian PU, kondisi bangunan dinyatakan rusak berat sehingga harus diratakan dengan tanah dan dibangun ulang dengan desain baru.

“Tidak bisa, ini termasuk kategori rusak berat. Jadi, harus dirobohkan dan dibangun ulang. Masalahnya blueprint bangunan pun ikut terbakar dalam insiden tersebut,” ujar Menteri Dody saat meninjau lokasi terbakarnya Gedung Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan, Minggu siang (7/9/2025).

Lanjut dia, pihaknya akan mendesain ulang, tapi dengan konsep dan model yang mirip dengan bangunan lama agar tidak kehilangan identitas. Target penyelesaiannya sekitar akhir tahun 2026, tapi ia berharap bisa lebih cepat.

Dody menjelaskan, pembangunan akan dilakukan bersamaan untuk kantor Wali Kota dan DPRD mengingat keduanya berada dalam satu kompleks.

Namun, apabila ada usulan pemindahan gedung DPRD ke lokasi lain, hal tersebut masih harus dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan karena menyangkut aturan penggunaan APBN untuk aset baru.

“Soal usulan dari Pak Wali Kota, gedung DPRD dipindahkan ke lokasi lain, kami masih belum yakin apakah APBN bisa digunakan untuk itu,” katanya.

Meski begitu, pihaknya nanti akan berdiskusi dengan Menteri Keuangan. Jika diperbolehkan, tentu akan dipindahkan. Jika tidak, maka tetap dibangun di lokasi semula.

Terkait pembiayaan, Dody memperkirakan kebutuhan dana pembangunan kantor Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan mencapai Rp80 hingga 90 Miliar. Namun jumlah pastinya masih menunggu kajian teknis lebih detail.

“Hitungan awal kasar untuk recovery gedung pemerintahan di seluruh Indonesia yang terdampak aksi anarkis mencapai Rp1,1 hingga Rp1,2 Triliun. Kota Pekalongan termasuk prioritas, bersama Kediri dan Makassar, karena gedungnya habis terbakar,” imbuhnya.

Menteri Dody menegaskan, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, seluruh gedung pemerintahan yang terdampak aksi anarkis harus segera ditangani dengan pembiayaan dari APBN.

“Kita tidak ingin kepala daerah tidak punya kantor, begitu juga DPRD tidak bisa berfungsi. Maka dari itu, permasalahan ini harus segera kita selesaikan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Mas Aaf mengaku bersyukur atas kepastian pembangunan kembali yang ditanggung APBN.

Menurutnya, jika mengandalkan APBD Kota Pekalongan, sangat mustahil membiayai pembangunan ulang gedung dengan skala besar.

“Alhamdulillah, pelayanan masyarakat tetap berjalan normal meski kami berpencar di sejumlah lokasi gedungnya. ASN tidak ada yang WFH, hanya Saya, Bu Wakil, dan Pak Sekda yang belum punya kantor tetap atau masih secara mobile,” terangnya.

Namun, Aaf bersyukur karena APBN akan menanggung pembangunan gedung baru, sehingga APBD bisa tetap fokus untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk membangun gedung baru.

Wali Kota Aaf menambahkan, pihaknya bersama DPRD sempat sepakat mengusulkan agar gedung DPRD dipindahkan ke Kawasan Pekalongan Baru atau dekat exit tol agar lebih representatif. Namun, keputusan akhir tetap menunggu mekanisme dari Pemerintah Pusat.

“Kami manut saja. Yang terpenting pembangunan tetap jalan dan target akhir 2026 bisa selesai. Dua bulan ke depan kami targetkan sudah ada pemenang lelang proyek,” katanya.

Dengan adanya dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, ia optimistis pelayanan masyarakat tidak akan terganggu dan Kota Pekalongan bisa segera kembali memiliki gedung pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya.

“Semoga segala prosesnya dilancarkan, dan Kota Pekalongan bisa segera memiliki kantor pemerintahan yang lebih representatif, modern, dan lebih aman,” tukasnya. (em-aha)

Namun, penyampaian laporan ini dinilai terlambat, terutama untuk data Januari 2025, yang baru diumumkan lebih dari sebulan setelah periode berakhir.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis, menyoroti keterlambatan ini.

“Kondisi tersebut tentu menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan APBN Januari 2025?” ujarnya di Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.

Menurut Anis, pertanyaan publik terjawab setelah data dirilis. Ternyata, APBN Januari hingga Februari 2025 mengalami kontraksi, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara.

“Sejak awal, Kementerian Keuangan seharusnya mencegah pelebaran defisit APBN 2025. Tren penurunan penerimaan pajak dan belanja yang tinggi bisa membebani APBN ke depan,” tegasnya.

Anis, yang juga anggota Komisi XI DPR RI, memaparkan rincian penerimaan negara per Januari 2025. Penerimaan pajak hanya mencapai Rp 88,89 triliun, atau 4,06% dari target, turun 41,86% secara year-on-year (yoy).

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 26,29 triliun (8,72% dari target), naik 14,75% (yoy).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp 42,13 triliun (8,2% dari target), turun 3,03% (yoy). Adapun penerimaan hibah hanya Rp 9,8 miliar.

Di sisi belanja, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Januari 2025 mencapai Rp 86,04 triliun, turun 10,75% (yoy). Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) hanya Rp 24,38 triliun (turun 45,5%), sementara belanja non-K/L mencapai Rp 61,66 triliun (naik 19,43%). Transfer ke Daerah (TKD) tercatat Rp 94,73 triliun.

Anis menyebut, belanja yang lebih besar daripada pendapatan membuat APBN Januari 2025 mengalami defisit sebesar Rp23,5 triliun (0,10% terhadap PDB).

“Ini berbanding terbalik dengan Januari 2024, ketika APBN masih surplus Rp 35,1 triliun (0,16% terhadap PDB). Ini pertama kalinya APBN defisit di bulan Januari sejak 2022,” jelasnya.

Defisit tersebut menyebabkan pembiayaan anggaran Januari 2025 melonjak menjadi Rp 154 triliun, naik 43,5% dari realisasi Januari 2024 sebesar Rp 107,3 triliun. Keseimbangan primer APBN Januari 2025 juga turun drastis menjadi Rp 10,61 triliun, turun 83,7% (yoy) dari Rp 65,25 triliun di Januari 2024.

Anis mengingatkan, meski kinerja APBN Januari 2025 masih dalam koridor frame APBN 2025, tekanan di awal tahun harus diwaspadai.

“Beberapa kebijakan seperti Coretax dan perubahan PPN diduga memengaruhi kinerja APBN. Kemenkeu dan kementerian terkait harus lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan yang berdampak pada perekonomian,” tegasnya.[]

Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 bagi ASN. Namun, ia tak merinci besarannya.

Dia juga menyebut proses persiapan gaji 13 dan 14 tetap berlanjut. Menkeu meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji ke-13 dan 14 bagi ASN.

“Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. (Gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair?) Insya Allah,” ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait isu penghapusan THR dan gaji ke-13 bagi ASN.

Airlangga mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Yassierli untuk membahas isu tersebut. Namun dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait skema atau aturan yang tengah disiapkan.

“Kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.

“Tahun 2024 ini, APBN dengan anggaran Rp2,87 triliun membiayai renovasi dan pembangunan 21 stadion di berbagai lokasi,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Dikutip dari Antara, 21 stadion itu berlokasi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Untuk stadion di Aceh, di antaranya Stadion Harapan Bangsa dengan pagu Rp324,56 miliar dan progres 89,51 persen serta Stadion Dimurthala dengan pagu Rp84,1 miliar dan progres 89,45 persen.

Besaran itu tercatat naik Rp76,7 triliun atau sebesar 11,53% jika dibandingkan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Adapun, angka itu tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang Bendahara Negara sampaikan dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (20/5/2024).

“Untuk mendukung penguatan mutu pendidikan tersebut anggaran pendidikan pada tahun 2025 diperkirakan berkisar Rp708,2 triliun sampai dengan Rp741,7 triliun,” ucap Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, Senin, (20/5/2024).

Bendahara Negara menjelaskan bahwa anggaran pendidikan 2025 akan difokuskan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, termasuk peningkatan gizi anak sekolah.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa pada tahun depan pemerintah akan fokus dalam penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan Perguruan Tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, hingga penguatan vokasional.

“Berbagai program unggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses, kualitas, dan dapat menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha atau link and match,” tutur Bendahara Negara.

Adapun, dalam APBN 2024 dijelaskan bahwa anggaran pendidikan tahun ini difokuskan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan begitu, pada tahun 2024 anggaran pendidikan diarahkan menghadirkan pendidikan yang berkualitas melalui perbaikan pada infrastruktur, SDM, dan ekosistem pendidikan.

Dia mengaku ingin mempelajari program makan gratis yang telah cukup lama diterapkan oleh pemerintah India.

Hal itu sejalan dengan program makan siang gratis yang menjadi salah satu program unggulannya bersama presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal diterapkan juga di Indonesia ke depan saat dilantik. Pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam pemilihan presiden-wakil presiden mengalahkan dua pasangan lain yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

“Ya kemarin yang dibahas tentang teknologi, AI dan beberapa kerja sama ke depan. (Program makan gratis) Oh iya, itu untuk belajar dan lain-lain,” ujar Gibran ketika ditemui awak media di Balai Kota Solo, Selasa (2/4/2024).

Gibran mengungkapkan skema penerapan program makan gratis di India merupakan salah satu yang efisien sehingga dia tertarik untuk mempelajarinya. Selain India, dia menyebut ada beberapa negara yang juga menerapkan program serupa tapi dengan skema yang berbeda.

“Itu Pak Dubes bilang satu kepala, satu anak itu 11 sen karena sangat efisien, distribusi logistiknya efisien,” tuturnya.

Menurut dia, program tersebut sudah lama berjalan di India yang memiliki karakteristik hampir sama dengan Indonesia, yakni memiliki jumlah penduduk yang banyak. Pihaknya berkomitmen untuk menyiapkan skema terbaik, salah satunya dengan belajar dari negara-negara lain yang sudah menjalankan program itu termasuk efeknya untuk anak-anak atau para siswa yang menjadi sasaran program tersebut.

“Kita belajar pendistribusiannya, logistiknya seperti apa. Sentra kitchennya seperti apa, keterlibatan ahli gizinya seperti apa,” katanya.

Gibran berharap dengan menerapkan skema terbaik dapat mengurangi beban APBN untuk program makan siang gratis. Bahkan untuk mempelajari skema makan siang gratis tersebut, pihaknya sudah mengirimkan tim ke India.

“Tahun ini, anggaran IKN di APBN adalah Rp39,3 triliun, dan realisasinya Rp2,3 triliun atau 5,8 persen dari pagu,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 dilansir Antara, Senin (25/3/2024).

Anggaran sebesar Rp400 miliar digunakan untuk klaster infrastruktur dari pagu sebesar Rp36,4 triliun. Dana itu digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan istana negara, kawasan kementerian koordinator dan kementerian lain, serta gedung Otorita IKN (OIKN).

Kemudian, juga untuk pembangunan menara rusun aparatur sipil negara (ASN) dan pertahanan keamanan, rumah tapak menteri, pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN, bandara VVIP, penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir IKN, serta rehabilitasi hutan dan lahan sekitar IKN.

Anggaran selanjutnya digunakan untuk klaster noninfrastruktur dengan realisasi sebesar Rp1,9 triliun dari pagu Rp2,9 triliun.

Anggaran ini digunakan untuk:

Ganjar mengungkapkan itu saat menyambangi IKN, Kalimantan Timur, Kamis, 7 Desember 2023.

“Ya mulai banyaklah calon investor. Negara-negara sahabat mulai berkomunikasi dengan tim kita, ngobrol dengan tim kita. Itu sebenarnya mereka ingin tahu, kira-kira nanti dari para kandidat capres ini akan ke mana dan bagaimana terhadap mereka,” kata Ganjar.

“Saya melihat mereka masih menunggu iklim politik Indonesia saja. Wait and see,” sambungnya.

Ganjar kemudian berbicara mengenai skema pendanaan IKN. Menurut dia, aset negara yang kelak dibangun di IKN Nusantara sebaiknya menggunakan APBN sebagai sumber pembiayaan.

“Kalau mengajak investor bisa saja, tapi tidak wajib, karena scheme-nya tidak tunggal. Ini membangun ibu kota loh. Kalau bangun ibu kota seoptimal mungkin kita menggunakan kekuatan sendiri,” ucapnya.

Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyatakan tak menutup skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha maupun investor.

“Tapi ketika kemudian ada private sector yang nantinya memungkinkan untuk kita ajak investor kerja sama, umpama di tengah ibu kota ada ekosistem. Itu nanti sampai ke Balikpapan, sampai ke Samarinda, jadi ada industri yang tumbuh disini,” jelas Ganjar.

“Tapi tidak akan menarik jika kita tidak memberikan tidak bisa memberikan insentif,” tambahnya.

Menurut Ganjar, para investor hanya membutuhkan satu hal, yakni kepastian hukum. Dia lantas berbicara mengenai visinya bersama cawapresnya, Mahfud Md, yaitu perihal pemberantasan korupsi hingga penegakan hukum. Dan, persoalan ini merupakan problem besar di Indonesia.

“Maka ketika saya bersama Pak Mahfud, Insya Allah ini jadi energi buat kami dan tentunya buat Indonesia. Karena kami mempunyai komitmen yang sama untuk memberantas korupsi, membuat kepastian hukum dan menegakkannya,” pungkasnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh menterinya untuk tetap waspada dalam menghadapi situasi global yang masih tidak stabil yang berpotensi menyebabkan terjadinya krisis ekonomi.

“Berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global. Ini juga harus betul-betul kita lihat, IMF memberikan angka 2,8 persen, World Bank memberi angka 2,1 persen, dan OECD 2,6 persen. Dan juga kenaikan tingkat suku bunga global ini hati-hati, inflasi global juga masih relatif tinggi,” kata Presiden Jokowi saat memimpin sidang kabinet Paripurna mengenai Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (3/7/2023).

Dia pun meminta seluruh jajarannya untuk waspada terhadap potensi krisis dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional. Jokowi juga mengimbau untuk dapat mengantisipasi dan memproyeksikan agar pendapatan negara tidak terganggu.

“Kalau kita lihat penerimaan pajak tidak setinggi tahun lalu, penerimaan kepabeanan dan PNBP juga terpengaruh karena harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu. Oleh sebab itu kita agar faham risiko dan semuanya harus kita kelola sebaik mungkin,” ucapnya.

Selanjutnya, Jokowi mengingatkan agar dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tumbuh positif di semester kedua. Selain itu, dia menekankan untuk terus menjaga inflasi di daerah dan pastikan capaian investasi sesuai target.

“Jaga inflasi di daerah dan pastikan capaian investasi sesuai target, ini kunci. Kemudian untuk pangan pastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran. Dan jaga stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan ini juga sangat penting,” tegas Jokowi.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah serta badan usaha milik negara (BUMN) untuk disiplin dalam mengimplementasikan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

Hal tersebut ditegaskan Presiden saat membuka Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 20223, Rabu (15/03/2023), di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta.

“Kuncinya adalah kedisiplinan implementasi [P3DN], kedisiplinan dalam merealisasikan dari apa yang sudah bolak-balik kita melakukan pertemuan. Ini seingat saya, saya sudah berbicara mengenai produk dalam negeri, penggunaan produk dalam negeri ini yang keempat,” ujar Presiden.

Presiden juga kembali mengingatkan agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperoleh dari pajak, dividen BUMN, royalti dari tambang, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tidak digunakan untuk membeli produk impor.

“Banyak sekali pembelian produk-produk impor kita, padahal sumbernya pembelian itu uang APBN. Inilah yang ingin kita luruskan,” tegasnya.