Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menegaskan bahwa hal terpenting bagi dunia usaha saat ini adalah memastikan pergantian kepemimpinan di bank sentral tidak mengganggu stabilitas kebijakan moneter.

“Dalam situasi seperti ini, yang paling penting bagi dunia usaha adalah terjaganya kesinambungan kebijakan (policy continuity), kredibilitas institusi, dan kepercayaan pasar terhadap independensi BI sebagai otoritas moneter,” ujar Shinta dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Shinta menjelaskan, pengunduran diri Gubernur BI di tengah masa jabatan secara alami akan menjadi perhatian investor dan pelaku pasar.

Kondisi tersebut dapat mendorong penilaian ulang terhadap prospek kebijakan moneter, arah suku bunga, stabilitas nilai tukar, hingga konsistensi komunikasi kebijakan ke depan.

Karena itu, menurutnya, kecepatan pemerintah dalam memberikan kepastian terkait proses transisi dan arah kebijakan menjadi faktor yang sangat menentukan.

“Kepastian mengenai proses transisi dan arah kebijakan perlu segera disampaikan agar pasar tetap tenang dan kepercayaan investor terjaga,” katanya.

Shinta menilai kepastian kebijakan moneter sangat dibutuhkan dunia usaha yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, dinamika perdagangan internasional, volatilitas nilai tukar, hingga tingginya biaya pembiayaan.

Ia berharap proses pergantian kepemimpinan tetap memberikan sinyal kuat bahwa mandat utama BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, serta memelihara stabilitas sistem keuangan tetap menjadi prioritas.

Peristiwa ini dinilai menghambat aktivitas manufaktur, serta berpengaruh buruk terhadap iklim bisnis dan investasi.

Ia mengatakan daerah industri yang paling terdampak aksi premanisme adalah Tangerang, Bekasi, Karawang, hingga Batam.

“Kalau bicara kegiatan industri manufaktur, tentunya memang di daerah Tangerang Banten, Bekasi, Karawang, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan daerah kantor baru seperti Subang dan juga di Batam, itu juga terkadang terjadi,” kata Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar dalam konferensi pers di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (29/7/2025).

Sanny mengungkapkan, gangguan keamanan yang terjadi di kawasan industri tak lepas dari persoalan minimnya penyerapan tenaga kerja. Dalam banyak kasus, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) ikut memicu munculnya gangguan keamanan, termasuk aksi premanisme.

Ia menilai upaya aparat dalam menertibkan praktik semacam itu belum cukup konsisten.

Diketahui berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, Tapera mewajibkan seluruh pekerja termasuk karyawan swasta membayar iuran yang dipotong dari gaji sebesar 3%.

Untuk besaran nilai pemotongan bagi pekerja sebesar 2,5% per bulan dari gaji dan pemberi kerja atau perusahaan 0,5%.

Menurut Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, pihaknya keberatan dengan penambahan beban iuran Tapera yang diwajibkan bagi pekerja maupun perusahaan.

Dia menganjurkan, jika Tapera sifatnya berbentuk tabungan sebaiknya berbentuk sukarela.

“Kalau namanya tabungan ya sukarela aja. Jadi tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja untuk membayar iuran. Jadi itu kalau silahkan buat sukarela,” ujar Shinta saat jumpa pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 31 Mei 2024.

Sinta justru mempertanyakan peran BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini sudah diterapkan dengan memotong gaji pekerja sebagai bentuk jaminan sosial dan kesehatan.

Dia menjelaskan, dalam BPJS ketenagakerjaan, terdapat Jaminan Hari Tua (JHT) yang 30% anggarannya dapat dimanfaatkan untuk layanan tambahan.

JAKARTA, Eranasional.com – Udara di jakarta sangat buruk, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah segera mengatasinya.

Apindo pun meminta pemerintah menyusun kajian sumber utama terkait polusi udara di DKI Jakarta.

Kajian itu untuk melihat dampak ekonomi yang kemungkinan bisa terjadi.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani mengatakan, pemerintah perlu mengkaji perkara polusi udara di Jakarta.

Hasil kajian bisa dirumuskan dalam bentuk regulasi.

Menurutnya, penanganan polusi udara membutuhkan solusi jangka panjang, menengah dan pendek.

“Salah satu solusi jangka panjang untuk isu polusi adalah just energy transition atau transisi energi berkeadilan,”kata Shinta,”Senin (21/8/2023).