Pencopotan APK dilakukan karena banyak pasangan calon (paslon) maupun liaison officer (LO) paslon yang tidak membongkar secara mandiri.

Pencopotan dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekalongan, Polres Pekalongan Kota, dan Kodim 0710/Pekalongan.

Penurunan APK diawali dengan apel siaga dan dilanjutkan patroli keliling ke sejumlah titik wilayah jalan protokol hingga di dalam gang-gang permukiman warga, Senin, 25 November 2024.

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin mengungkapkan bahwa, mulai tanggal 24-26 November 2024 sudah memasuki masa tenang, maka semua APK maupun bahan kampanye harus dibersihkan di seluruh wilayah Kota Pekalongan.

“Rencana, pembersihan APK ini satu hari bisa selesai. Karena kemarin kami sudah memberikan waktu kepada KPU dan jajarannya untuk membersihkan APK yang difasilitasi,

“Lalu, kami melakukan penyisiran APK yang belum dicopoti terutama yang ada di billboard yang jumlahnya juga cukup banyak dan menggunakan alat khusus untuk membersihkannya,” tuturnya.

Miftahuddin menegaskan, meski di Kelurahan Pasirkratonkramat terdampak banjir akibat jebolnya tanggul di Kabupaten Pekalongan, ia meminta kepada panwascam, panwas kelurahan dan stakeholder terkait juga bisa membersihkan APK di wilayah tersebut.

“Sebab, di dalam peraturan tidak memandang itu banjir atau tidak, kami usahakan semua APK bisa dibersihkan secara maksimal,” pungkasnya. (em-aha)

“Kami tampung di tempat saringan sampah di Jl TB Simatupang. Nanti kita cacah semua. Hasilnya jadi RDF (Refused Derived Fuel) lagi,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, Jumat (16/2/2024).

Dia mengatakan limbah APK masih bisa diambil peserta Pemilu 2024. Bila tidak diambil sampai batas waktu yang ditentukan, barulah akan diproses. Sampah APK tersebut akan dicacah dan diolah menjadi RDF dan bisa dijadikan bahan bakar alternatif untuk industri manufaktur.

“Kemarin sudah ditinjau offtaker. Mereka tidak masalah hasil cacahan dari APK itu,” ujarnya.

Menurut Asep, rencana pengolahan ini sesuai dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengimbau agar sampah APK Pemilu 2024 tidak langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin menyebutkan pihaknya bersama Bawaslu DKI, Satpol PP akan menertibkan APK yang masih terpasang di berbagai sudut Jakarta jika masih ada saat masa tenang.

“Kami akan menurunkan dan membersihkan APK tersebut karena tidak diizinkan ada APK yang terpasang selama masa tenang,” kata Arifin dikutip dari Antara, Selasa (6/2/2024).

Arifin menegaskan bahwa seluruh personel Satpol PP DKI Jakarta, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, akan terus memantau dan membersihkan seluruh APK yang masih terpasang hingga tanggal 13 Februari 2024.

Pengendara sepeda motor itu bernama Bayu Sakti Eka Pratama (20), warga Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Jumat, 26 Januari dia melapor ke Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polresta Magelang.

Bayu mengatakan, di separator sepanjang Jalan Magelang-Yogyakarta terpasang bendera-bendera atau baliho partai, caleg, juga capres-cawapres.

“Saya mau minta ganti rugi ke partai yang merugikan saya,” kata Bayu, Jumat, 26 Januari 2024.

Dia menceritakan, peristiwa kecelakaan itu pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB. Saat itu Bayu melaju dari arah Kota Magelang hendak memutar balik di depan Polsek Mertoyudan.

“Tepat di depan Polsek Mertoyudan, tiba-tiba satu bendera Partai Demokrat jatuh mengenai helm saya. Sedangkan tiang dari bambu benderanya menimpa motor dan tersangkut ke leher saya,” jelasnya.

Akibat kejatuhan tiang bambu tersebut, helm dan motornya Bayu mengalami kerusakan. Beruntung, dalam peristiwa itu korban tidak mengalami luka fisik.

Bayu berharap, pasca dirinya melapor ke polisi, bendera atau baliho dan segala atribut kampanye yang dapat mencelakakan pengguna jalan ditertibkan, sehingga tidak ada lagi korban sesudah dirinya.

Video Bayu tertimpa bendera Partai Demokrat sempat viral di media sosial.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Sholeh mengatakan, robohnya bendera parpol di Jalan Magelang-Yogyakarta diakibatkan hujan deras dan angin kencang.

Habib Sholeh pun menyatakan Bawaslu Kabupaten Magelang siap membantu mediasi antara korban dengan partai politik.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Magelang, Sumarni Aini Chabibah menegaskan bahwa separator di sepanjang Jalan Magelang-Yogyakarta tidak boleh dipasangi alat peraga kampanye (APK) jika dianggap membahayakan pengguna jalan. (*)

Padahal, kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo, Satpol PP DKI memiliki kewenangan untuk menertibkan APK yang melanggar aturan. Faktanya, justru tak banyak bertindak.

“Fakta di lapangan, Satpol PP hanya melihati saja. Kalau kami secara normatif sudah mengimbau kepada peserta pemilu,” kata Benny, Jumat, 26 Januari 2024.

Namun diakuinya, beberapa APK di Jakarta sudah ditertibkan, salah satunya di flyover Kuningan, Jakarta Selatan, yang belum lama ini salah satu bendera parpol yang terpasang di sana menyebabkan pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan.

“Sudah dirapikan hari Jumat, 19 Januari kemarin. Satpol PP DKI punya kompetensi untuk mencopot APK yang melanggar itu. Ini hanya soal kemauan, karena dari sisi SDM mereka punya. Begitu juga dari sisi perlengkapan, mobil dan sebagainya mereka punya,” ujar Benny.

“Kalau kami dan teman-teman Bawaslu di kota atau kecamatan, misal yang mencopot APK itu bawanya pakai apa?” sambungnya. (*)

Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Makassar, Endang Sari mengatakan, Larangan itu tertuang dalam SK Pemasangan Alat Peraga (APK) dan lokasi rapat umum kampanye pada Pemilu 2024.

“Kami mensosialisasikan daerah-daerah yang dilarang untuk dipasangkan APK kepada peserta Pemilu,”ujar Endang, Senin 27 November 2023.

Berikut, nama Jalan yang dilarang untuk pemasangan APK selama masa kampanye di kota Makassar:

1. Jalan Jenderal Sudirman;
2. Jalan Jenderal Ahmad Yani;
3. Jalan Penghibur;
4. Jalan Haji Bau;
5. Jalan Somba Opu;
6. Jalan Pasar Ikan;
7. Jalan Ujung Pandang;
8. Jalan Balaikota;
9. Jalan Gunung Bawakaraeng;
10. Jalan Dr. Sam Ratulangi;
11. Jalan Urip Sumiharjo dan
12. Jalan Andi Pangeran Pettarani.

Sedangkan untuk lokasi yang dapat digunakan menjadi tempat Rapat Umum Kampanye Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut;

1. Lapangan Karebosi
2. Lapangan Hertasning (Emmy Saelan)
3. Lapangan BTP. (*)