Katanya, bermain petasan dianggap berbahaya, salah satunya dapat memicu terjadinya kebakaran.

“Petasan sangat membahayakan. Warga pasti sudah paham kenapa dilarang main petasan,” kata Arifin di Balai Kota DKI, jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Desember 2023.

Satpol PP DKI, kata Arifin, terus melakukan pemantauan, pengawasan hingga merazia kepada penjual petasan yang ada di Jakarta sejak beberapa waktu lalu.

“Bahkan dari sebelum Natal, pengawasan itu sudah kami lakukan. Penindakan di wilayah sudah dilakukan terkait penjualan petasan,” ujarnya.

Mengenai sanksi hukum yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran, Arifin menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

“Jika ada yang melanggar, maka sanksi hukumnya seperti apa, kami serahkan kepada pihak kepolisian,” kata Arifin.

Tempat hiburan malam

Selain petasan, Satpol PP DKI Jakarta juga akan melakukan pengawasan terhadap sejumlah tempat hiburan malam saat perayaan Tahun Baru 2024.

Arifin mengatakan, pengawasan tempat hiburan malam di Jakarta sebagai antisipasi agar masyarakat tidak merayakan momen pergantian tahun baru secara berlebihan.

“Tim kami gabungan bersama dengan Dinas Pariwisata DKI melakukan pemantauan ke tempat-tempat hiburan yang punya izin melakukan kegiatan perayaan malam tahun baru,” jelas Arifin. (*)

Jakarta– Seorang warga berinisial YF ditangkap terkait dugaan penipuan sembilan orang untuk menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. YF menerima uang Rp5 juta sampai Rp25 juta dari para korban.

Kasatpol PP DKI Arifin menyampaikan dugaan penipuan itu terungkap usai satu dari sembilan korban merasa curiga dengan aktivitas pekerjaannya. Korban curiga karena tak pernah absen maupun datang ke kantor.

“Kami dari Satpol PP DKI Jakarta, telah mengamankan seseorang yang diduga melakukan penipuan, dengan pola merekrut Anggota Satpol PP,” kata Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin dalam video yang diterima Eranasional, Selasa (27/7).

Mereka tidak pernah kumpul dan dapat arahan di kantor resmi. Bahkan arahan disampaikan dari rumah yang namanya YF tadi. Rumahnya di Bekasi,” ujarnya.

Arifin mengatakan para korban yang direkrut oleh YF diminta untuk menyetorkan uang sekitar Rp5 juta hingga Rp25 juta. YF dibantu oleh salah kerabatnya berinisial BA, yang juga telah diamankan.

Menurut Arifin, para korban sempat bekerja sejak bulan Mei 2021. Mereka, kata Arifin, juga mengaku telah diberikan gaji oleh YF dengan nilai berbeda, mulai di bawah Rp1 juta hingga Rp2 juta.

“Mereka kerja di wilayah kawasan Jakarta Utara kemudian ke Jakarta Timur. Mereka melakukan pengawasan PPKM. Pendalaman lebih lanjut kita serahkan kepada pihak kepolisian,” katanya.

Lebih lanjut, Arifin menyebut YF juga diduga melakukan penipuan untuk merekrut pegawai di Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Mereka juga rekrut di luar Satpol PP, mereka secara ilegal rekrut untuk dijadikan pegawai Dishub, pegawai PTSP pegawai Dinas Citata, nah mungkin pendalaman kita serahkan ke penyidik kepolisian,” ujarnya.

ERANASIONAL, Jakarta | Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sedang mengkaji untuk menerapkan kebijakan lockdown akhir pekan. Dalam kebijakan tersebut, warga diharapkan tidak keluar rumah sejak Jum’at malam sampai Minggu malam, kecuali untuk hal yang sangat penting dan mendesak seperti terkait dengan kesehatan.

Tempat-tempat yang akan menimbulkan keramaian seperti pasar, pusat perbelanjaan, restoran, tempat hiburan, obyek wisata dan taman diminta untuk tidak beroperasi atau menerima pengunjung.

Hal ini bertujuan untuk menekan angka penularan Covid-19 yang sudah pada taraf mengkhawatirkan. Dengan cara mengurangi kerumunan dan mobilitas warga, sehingga resiko penularan dapat dikurangi.

Menanggapi rencana itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin meminta agar Pemprov DKI mempersiapkan dengan matang jika kebijakan tersebut akan dilaksanakan.

Persiapan meliputi perangkat peraturan yang akan jadi landasan hukum kebijakan tersebut, dan hal apa saja yang dilarang dilakukan selama akhir pekan, serta batas waktu pemberlakuannya. “Pemprov DKI juga harus melakukan mitigasi terhadap dampak yang timbul di masyarakat jika kebijakan tersebut dilaksanakan, seperti bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya selama akhir pekan, maupun pengalihan kegiatan yang biasa dilakukan di akhir pekan oleh masyarakat,” ujar Arifin, Jum’at (5/2/2021).

“Juga antisipasi jika masyarakat memenuhi pusat perbelanjaan ataupun pasar sebelum pembatasan kegiatan dilakukan di akhir pekan,” kata Arifin.

Arifin menilai, memang diperlukan kebijakan yang bisa lebih memberikan efek kejut di masyarakat untuk menekan angka penularan Covid-19 yang masih tinggi.

Red.