Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Polije, Dr. Yossi Wibisono, S.TP., M.P., menyambut positif pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, kegiatan ini selaras dengan upaya penguatan pendidikan vokasi yang mengedepankan pengalaman praktis serta kemitraan dengan instansi pemerintah dan dunia kerja.

“Kegiatan ini sejalan dengan arah pengembangan pendidikan vokasi yang menekankan pembelajaran berbasis praktik dan kolaborasi dengan dunia kerja,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala KPKNL Jember Wahyu Nendro menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan 118 Tahun Lelang Indonesia. Melalui kuliah tamu dan simulasi lelang, peserta diperkenalkan pada prosedur, regulasi, serta manfaat lelang negara secara langsung.

“Kegiatan DJKN Goes to Campus yang diselenggarakan dalam rangka memperingati 118 Tahun Lelang Indonesia dikemas dalam bentuk kuliah tamu,” kata Wahyu Nendro.

Sementara itu, Ketua Jurusan Bisnis Polije Dessy Putri Andini, S.E., M.M. menilai program ini memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa. Selain memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan barang milik negara, peserta juga dapat mempraktikkan proses lelang melalui simulasi yang disiapkan panitia.

“Melalui simulasi lelang, mahasiswa tidak hanya memperoleh materi tentang pengelolaan barang milik negara, tetapi juga merasakan tahapan lelang,” tuturnya.

Sebagai bentuk apresiasi, panitia memberikan kesempatan kepada pemenang simulasi untuk membawa pulang objek lelang tanpa biaya. Melalui kegiatan ini, Polije berharap mahasiswa semakin memahami tata kelola aset negara sekaligus menumbuhkan nilai integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan publik.

JAKARTA, Eranasional.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan ada potensi pelanggaran pidana terkait sengketa lahan Hotel Sultan antara PT Indobuildco dengan Sekretariat Negara (Setneg).

Kata Kapolri Sigit, ada keputusan eksekutorial yang berpotensi menimbulkan pidana baru yaitu putusan eksekutorial tersebut tidak dilaksanakan oleh PT Indobuildco.

“Kami melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai dari pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor,” kata Jenderal Sigit di Kemenko Polhukam, Jumat (8/9/2023).

Diberitahunya, menyikapi persoalan ini Kemenko Polhukam telah menggelar rapat koordinasi dalam rangka mendalami dan mengambil langkah-langka strategis pengembalian aset milik negara yang dikuasai PT Indobuildco tersebut.

Dijelas Kapolri, negara sudah menang dalam gugatan perdata oleh Ponco Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco.

Dari penjelasan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto diketahui bahwa hak terhadap pengelolaan lahan HGB hotel tersebut telah berakhir dan tanah itu kembali menjadi milik negara, dalam hal ini Setneg.

“Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara,” tegas Jenderal Sigit.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperingatkan pengelola dan dewan pengawas Badan Layanan Umum (BLU) ihwal pemanfaatan aset negara yang nilainya mencapai Rp 1.170 triliun. Angka tersebut merupakan total aset yang berada di bawah kelola 264 BLU di seluruh Indonesia. Ia berujar aset tersebut jangan sampai dibiarkan tidur atau bahkan terlantar sehingga turun nilainya.

“Ini yang saya sering mengatakan asetnya jangan dibiarkan tidur, bapak dan ibu kerjanya luar biasa. asetnya harus bekerja, coba dilihat,” tuturnya dalam rapat koordinasi BLU 2023 yang disaksikan secara virtual melalui kanal Youtube Kementerian Keuangan pada Kamis (2/3/2023).

Adapun sebelumnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti mengatakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BLU Pada 2022 tumbuh tinggi hingga 113,57 persen menjadi Rp 89,5 triliun.

Selain itu, Astera menuturkan sebagai kontributor fiskal, PNBP dari BLU dalam satu dekade terakhir tumbuh sekitar 16,66 persen dengan rata-rata kontribusi mencapai 13,71 persen terhadap total capaian PNBP.

Astera juga menilai layanan BLU saat ini semakin inklusif secara sektoral selaku agen pembangunan. BLU perguruan tinggi misalnya, kata dia, telah menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (wilayah 3T).

Kendati demikian, Sri Mulyani menilai yang seharusnya menjadi sorotan bukan PNBP yang dihasilkan melainkan berapa besaran yang pantas didapatkan BLU dengan nilai aset Rp 1.170 triliun. “Memang ini melampaui target, tapi pantas enggak menghasilkan pendapatan Rp 89,5 triliun?” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong pengelola BLU dapat mencari titik keseimbangan agar bisa mengoptimalkan aset tanpa melakukan komersialisasi.

Misanya, kata dia, BLU rumah sakit bisa melakukan investasi di bidang alat-alat kesehatan, pelayanan, atau bahkan juga honorarium kepada seluruh pekerjanya.

Sri Mulyani berharap para pengelola dan dewan pengawas BLU mulai berpikir keras, kretif, dan inovatif untuk mencari cara agar aset yang dimiliki bisa digunakan untuk memperbaiki layanan.

Terlebih, BLU mendapatkan suntikan dana secara langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain untuk pengelolaan aset, dana APBN mengalir ke BLU untuk gaji karyawan dan juga dana bergulir.

“Jadi BLU ini mengelola berbagai hal yang berasal langsung dari APBN dan merupakan bagian dari keuangan negara, namun dengan kultur korporasi untuk bisa melayani masyarakat sebaik-baiknya,” ucap Sri Mulyani.