“Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025).

Hal ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya kepemilikan kendaraan pribadi di kalangan ASN.

Dia berujar, sejumlah ASN tidak memiliki mobil sehingga kebijakannya itu diharapkan dapat membantu.

“Pertama, ya enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” ungkap Supian.

Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan para ASN dapat kembali ke Depok tepat waktu tanpa beralasan terkendala masalah transportasi.

Beragam komentar netizen menanggapi keputusan Supian tersebut

“antara pusat & daerah ga sinkron wkwkwkk,” tulis akun @dididikur.

Komentar lain juga dtulis akun @_yananda.

“Blunder pertama (emoji tertawa),” tulisnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 M.

Berbeda dengan Supian, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah sangat setuju dengan peraturan Kemendagri.

Pasalnya, mobil dinas dibiayai oleh anggaran negara dan dipergunakan untuk tugas-tugas kedinasan.

“Sementara kalau mudik itu sudah urusan pribadi,” kata Chandra di Mapolres Metro Depok, beberapa waktu lalu.

“Jangan sampai juga nanti urusan yang sifatnya pribadi banget dibiayai (negara),” pungkas dia.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 6.076 pegawai non-ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang berpeluang diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Rahman Pujiarto, menyebutkan bahwa kebijakan ini membuka peluang besar bagi pegawai non-ASN yang belum lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau PPPK sebelumnya.

“Ini merupakan langkah maju untuk memberikan kejelasan status sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai non-ASN. Pemerintah daerah akan memastikan proses pengangkatan ini berjalan sesuai regulasi,” jelas Rahman, dikutip dari beritadepok.go.id, Sabtu (18/5/2025).

Yang berfokus agar seluruh ASN tetap menjaga kondusivitas jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.

Kepala Bakesbangpol Kota Depok, Lienda Ratnanurdiany menjelaskan, netralitas ASN selalu menjadi perbincangan yang sensitif di masyarakat. Sudah selayaknya sesuai aturan pemerintah, ASN dilarang terlibat politik praktis selama proses pemilihan umum dan pilkada.

“Sosialisasi ini penting untuk menginformasikan kepada ASN tidak boleh ada kecenderungan atau memihak, bolehnya adalah membantu penyelenggara Pilkada untuk menaikan tingkat partisipasi warga untuk memberikan hak suaranya,” kata dia dikutip dari berita.depok.id usai acara di Hotel Bumi Wiyata, Kamis (10/10/2024).

Lienda menuturkan, indikator keberhasilan Pilkada serentak ini adalah berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku. Serta partisipasi pemilih yang tinggi.

DEPOK, Eranasional.com- DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pokok – pokok pikiran DPRD Kota Depok tahun 2024 dan penyampaian rencana kerja DPRD tahun 2024 di ruang sidang Paripurna, Senin ( 6/3/2023).

Rapat Paripurna DPRD Depok 2023 diantaranya membahas soal kesejahteraan guru honorer, ASN dan pelebaran Jalan Raya Sawangan. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Depok, Wakil Wali kota Depok, Forkopimda, Kepala OPD dan awak media.

Ada tiga poin pembahasan penting pada Rapat Paripurna DPRD Kota Depok masa sidang pertama di tahun 2023, di antaranya mengenai kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), kesejahteraan guru honorer dan pelebaran Jalan Raya utama Sawangan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPRD Depok Hamzah dari Fraksi Partai Gerindra serta Hendrik Tangke Allo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan dijawab secara langsung oleh Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono (IBH).

IBH menyampaikan tanggapan pada saat sambutan di Rapat Paripurna DPRD Kota Depok masa sidang pertama di tahun 2023 tersebut di  ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Depok yang dihadiri sebanyak 30 orang dari 50 anggota DPRD Kota Depok.

“Kami secara prinsip sangat menghargai pendapat-pendapat tersebut,” ujar Imam sapaan akrabnya. Dirinya pun, memang berharap pendapat atau usulan tersebut bisa segera terlealisasikan.

“InsyaAllah nanti  segera dikoordinasikan  karena semua ini menyangkut anggaran, termasuk melihat kekuatan dari anggaran kita dan peraturan perundang-undangan, ” tandasnya.

Eranasional.com – Sepanjang Tahun 2019, Inspektorat Daerah (Irda) Kota Depok menemukan ada 9 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindakan indisipliner saat menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.

Dari 9 itu, 5 orang diantararanya sudah dikenakan sanksi tegas dengan sejumlah catatan yang nantinya akan diputuskan Badan Kepegawaian dan Pengemabangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM.

Pelanggaran atau tindakan indispliner yang dilakukan rata-rata terkait dengan kedisiplinan saat kerja. Misalnya jarang masuk. Tidak ada pelanggaran berat, seperti mengarah ke tindak pidana.

“Sebagian diberikan sanksi lantaran sering bolos kerja,” kata Inspektur pada Inspektorat Daerah (Irda) Kota Depok, Firmanuddin.

Menurut Firman, tugas inspektorat hanya memberikan saran. Misalnya saran diberhentikan, penurunan pangkat atau penundaan kenaikan pangkat. Temuan ini, katanya, bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya. Diantara yang periksa itu, kata dia, dari aspek pengelolaan SDM-nya. “Ketika kami temukan maka kami komunikasikan dengan pimpinannya, tolong jadi perhatian,” kata dia. (drn/red)