Hal ini merupakan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh ASN Pemprov DKI menggunakan transportasi umum baik berangkat maupun pulang kerja setiap hari Rabu.

Selain itu, para ASN itu diwajibkan melakukan selfie atau swafoto selama proses menggunakan angkutan umum.

“Swafoto disertai keterangan lokasi, waktu dan tanggal pengambilan foto,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Chaidir di Jakarta, Selasa.

Foto tersebut kemudian dikirimkan kepada admin kepegawaian melalui media yang ditentukan, sesuai mekanisme di perangkat daerah masing-masing.

Lalu, dalam pelaksanaannya, setiap admin kepegawaian perangkat daerah maupun Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) harus melakukan rekapitulasi dan verifikasi foto sesuai data pegawai, dikurangi pegawai yang mendapat diskresi sesuai ketentuan.

Laporan tersebut kemudian dikirim kepada pimpinan perangkat daerah untuk diverifikasi. Kemudian disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dengan tembusan kepada Kepala BKD DKI Jakarta.

Chaidir mengatakan, kepala perangkat daerah bertanggung jawab memastikan para pegawainya mematuhi aturan tersebut.

Pemprov DKI Jakarta mulai 30 April 2025 mewajibkan seluruh pegawai menggunakan angkutan umum massal saat berangkat kerja, bertugas dinas maupun pulang kerja setiap hari Rabu.

Aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur Jakarta, Pramono Anung, pada 23 April 2025.

Tujuan dari adanya ingub tersebut untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.

“Diharapkan kebijakan ini dapat membudayakan penggunaan transportasi publik di kalangan pegawai Pemprov DKI, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara Jakarta,” ujar Chaidir.

Berbagai moda transportasi umum yang dapat digunakan, yakni Transjakarta, Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Lintas Raya Terpadu/Light Rapid Transit (LRT) Jakarta dan LRT Jabodebek.

Selain itu KRL Jabodetabek (Commuter Line), Kereta Bandara (Railink), bus/angkot reguler serta kapal dan angkutan antar-jemput karyawan/pegawai.

Aturan menggunakan transportasi umum ini dikecualikan bagi pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil atau bertugas sebagai petugas lapangan dengan mobilitas tertentu.

JAKARTA, Eranasional.com – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tetap netral menjelang Pilkada 2024.

“Sebagai komitmen untuk menjaga toleransi dan keharmonisan di Kota Jakarta dalam menyukseskan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024,” kata Joko setelah melantik pejabat administrator dan pengawas di Balai Kota Jakarta, Jumat.

Selain kepada seluruh PNS, dia juga mengingatkan para pejabat termasuk yang baru dilantik untuk menerapkan hal yang sama.

Di sisi lain, Sekda DKI juga meminta PNS mendukung Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang berupaya mewujudkan Jakarta yang lebih maju sebagai kota global.

Alasannya, kata dia, kesuksesan Jakarta turut membawa kemajuan Indonesia yang selaras dengan slogan “Sukses Jakarta untuk Indonesia”.

Joko berpesan kepada pejabat yang baru dilantik agar dapat melaksanakan APBD sesuai dengan aturan, penuh kehati-hatian dan ketelitian. Pelaksanaan APBD harus cepat dan tepat sasaran sehingga warga Jakarta dapat merasakan manfaatnya.

Untuk itu, aspirasi dan masukan warga yang terkait dengan proses pelaksanaan pembangunan serta penataan lingkungan perlu memperoleh perhatian yang tinggi.

“Setelah prosesi pelantikan ini, segera menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selanjutnya susun rencana inovasi dan percepatan pembangunan terkait tugas dan jabatan yang baru,” ujar Joko.

Ia juga meminta PNS untuk meningkatkan kinerja guna mendukung tata kelola pemerintahan. “Jika terdapat indikasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan, maka harus segera diantisipasi dan ditangani secara cermat, cepat dan tepat,” katanya.

Pejabat administrator yang dilantik sebanyak 272 orang dan pejabat pengawas sebanyak 335 orang.