“Jadi, kami hari ini sudah mengirimkan surat secara resmi kepada BPN untuk meminta supaya pengukuran atau pengembalian batas lahan klien kami. Kalau memang dalam waktu 14 hari surat kami tidak direspon, maka kami akan melakukan surat yang kedua, kalaupun tidak direspon lagi, BPN akan menjadi tergugat oleh kami,” ujar Andi Tatang dalam keterangannnya kepada awak media usai menggelar buka puasa bersama di Kantor DPC Peradi Kota Depok, Jumat (6/3/2026).

Dirinya menyayangkan sikap BPN yang terkesan menghambat hak hukum kliennya sebagai pemilik tanah yang sah. Menurutnya, alasan “sedang bersengketa” kerap dilontarkan BPN tidak relevan, karena pihaknya telah mengupayakan prosedur hukum yang benar.

“Dengan alasan katanya sedang bersengketa. Itu yang hari ini kan, sebelumnya beberapa bulan lalu kita sudah mengajukan pengukuran tapi BPN menolak. Yang jadi pertanyaan, dasarnya apa ini ditolak pengukuran? Ini kan kita sebagai pemilik, meminta kepada BPN untuk melakukan pengukuran atau pengembalian batas. Kok ditolak?” ungkap Andi Tatang.

Persoalan ini juga menyeret perhatian publik terhadap isu mafia tanah dengan oknum di instansi terkait. Dia menilai jika BPN ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka solusinya adalah harus segera dilakukan pergantian pejabat mulai dari hulu hingga ke hilir.

“Khususnya bagi para pencari keadilan dalam hal tanah, sudah lah menurut saya ganti saja semua itu dari hulu ke hilir, ganti semua, jangan rotasi. Karena pemainnya itu-itu juga kok, kalau selama mereka itu ada juga, ya tidak akan kelar-kelar ganti saja orang-orang baru semua yang memang punya jiwa menjalankan tugas amanah sebagai pegawai ASN,” kata Andi Tatang.

Kendati belakangan ini beredar kabar sudah adanya pergantian di seluruh jajaran pejabat BPN di Indonesia. Menurutnya, hal itu sepenuhnya tak menjadi sebuah jaminan untuk menjadikan pelayanan lebih baik lagi.

“Tapi kalau oknumnya masih bercokol di situ, ya percuma, yang lainnya harus diganti juga. Iya kan? Ibarat kerajaan, rajanya diganti. Tapi patinya tidak, sementara patinya yang punya kuasa, percuma rajanya diganti, percuma pion-pionnya diganti,” tandasnya.

Untuk meminta kepastian batas tanah, dia menegaskan bahwa kliennya memiliki dasar yang kuat, yakni sertifikat resmi.

“Alasan BPN katanya sampai dengan putusan, ada putusan. Kita sudah ada putusan nih, terus kita mengajukan, makanya saya mau tahu hasil dari pada pengajuan ini apa? Apakah tetap ditolak? Kalau pengukuran tetap ditolak, maka BPN akan menjadi tergugat yang dilakukan oleh saya. Saya akan gugat BPN. Kenapa? Kok dia menolak? Kan kami punya hak. Hak hukum si pemilik tanah untuk mengajukan permohonan pengukuran kepada BPN,” tegasnya.

Andi Tatang menjelaskan adapun objek bidang tanah yang dimiliki kliennya kurang lebih seluas 258 m² dengan memiliki sertifikat resmi kepemilikan yang kisaran harganya Rp 25 juta per meternya. Namun dia menyayangkan hingga kini belum menemui titik terang meski pihak pemilik telah mengantongi putusan hukum.

Lebih lanjut menurutnya bahwa permohonan pengukuran ini merupakan langkah administratif yang seharusnya dijalankan BPN, terlebih proses gugatan di pengadilan telah bergulir.

“Kita sudah melakukan gugatan yang tadi saya ceritakan, sebelumnya klien kami tidak pernah didampingi oleh kuasa hukum, setelah kalah baru minta bantuan hukum sama kita. Nah, kami sebagai kuasa hukum minta kepada BPN untuk dilakukan pengukuran tapi ditolak. Ada apa?,” ungkapnya.

Pengacara yang kerap membela warga Depok kalangan bawah itu menyoroti bagaimana birokrasi kerap kali justru mengikuti kemauan pihak tergugat dibandingkan menjalankan aturan yang berlaku.

“Kalau kita menyampaikan ada (mafia tanah), sejauh ini kita secara pribadi personal saya belum bisa membuktikan. Dibilang tidak ada, faktanya banyak keluhan masyarakat. Kan sekarang keluhan masyarakat yang harus berhadapan dengan oknum-oknum. Iya kan? Kita sekarang harus berhadapan dengan oknum-oknum,” pungkasnya. (**)

Selain itu Lembaga Antirasuah tersebut juga akan membidik perkara dari seluruh rangkaian proses sengketa tanah, sejak awal mulai dari proses di BPN, PT Karabha Digdaya (KD), putusan pertama PN Depok, putusan kedua hingga sampai putusan banding.

Pernyataan tersebut disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo saat memberikan keterangannya kepada awak media, Rabu, 4 Maret 2026.

“Terbuka kemungkinan (pihak BPN Depok diperiksa) untuk menjelaskan status lahan tersebut,” ujar Budi Prasetyo.

Dia menyatakan bahwa pihaknya berpeluang akan terbuka melakukan pemeriksaan terhadap BPN Kota Depok, guna mengurai secara terang status lahan yang menjadi objek sengketa di kawasan Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Kendati demikian, Budi belum bisa menjelaskan secara merinci siapa saja pihak dari lingkungan BPN Kota Depok yang akan dimintai keterangan penyidik. Namun dia menegaskan, sampai saat ini proses pendalaman masih terus berjalan.

Selain itu, Budi mengungkap penyidik tidak hanya membidik dugaan rasuah untuk mempercepat eksekusi lahan oleh PN Depok tersebut. Akan tetapi yang turut menjadi atensi lembaga antirasuah tersebut yaitu seluruh rangkaian proses sengketa tanah, sejak awal hingga putusan pengadilan.

“Kita juga akan melihat ke belakang gitu kan, bagaimana proses sejak awal sengketa ini berlangsung. Proses di BPN-nya, di PT-nya, gitu kan sampai ke putusan pertama, putusan kedua sampai banding ya, ada bandingnya juga,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui pada Jumat, 6 Februari 2026, KPK resmi mengumumkan kepada publik ada lima orang ditetapkan sebagai tersangka dari tujuh orang yang terjaring OTT pada Kamis, 5 Februari 2026 terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan di PN Depok.

Kelima tersangka tersebut diantaranya yakni I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok, Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok, Yohansyah Maruanaya selaku Jurusita PN Depok, Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD), dan Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya.

Perkara ini bermula bergulir sekitar tahun 2023, ketika PN Depok mengabulkan peradilan gugatan perdata PT Karabha Digdaya (KD) dalam sengketa lahan tanah melawan ahli waris terkait bidang tanah seluas 6.500 meter persegi, di kawasan Kecamatan Tapos, Kota Depok. Kemudian putusan tersebut, dikuatkan kembali di tingkat Banding dan Kasasi.

Setelah itu berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum (Inkrah), PT Karabha Digdaya (KD) pada Januari 2025 mengajukan permohonan untuk eksekusi pengosongan lahan tersebut kepada PN Depok. Namun hingga Februari 2026, eksekusi pengosongan itu belum juga dilaksanakan. Di sisi lain, ahli waris masih mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut.

PT Karabha Digdaya (KD) diketahui beberapa kali kembali mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan tersebut. Karena lahan itu akan segera dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan kawasan properti. Dalam perkembangannya, I Wayan Eka dan Bambang selaku Pimpinan PN Depok diduga meminta Jurusita, Yohansyah menjadi perantara atau “Satu Pintu” untuk berkomunikasi dengan pihak PT KD melalui Yohansyah, disampaikan permintaan fee sebesar Rp1 miliar untuk percepatan eksekusi pengosongan lahan tersebut.

Kemudian Yohansyah bertemu dengan Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya, Berliana di sebuah restoran wilayah Depok untuk membahas waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan sekaligus permintaan fee tersebut. Berliana menyampaikan permintaan itu kepada Direktur Utama PT KD, Trisnadi. Namun pihak PT KD menyatakan keberatan atas nilai yang dimintakannya sebesar Rp1 miliar.

Setelah negosiasi, akhirnya fee percepatan eksekusi pengosongan lahan tersebut disepakati sebesar Rp 850 juta. Selanjutnya, Wakil Ketua PN Depok, Bambang menyusun resume pelaksanaan eksekusi riil yang menjadi dasar penetapan putusan eksekusi pengosongan lahan oleh Ketua PN Depok pada 14 Januari 2026. Eksekusi kemudian dilaksanakan oleh Jurusita, Yohansyah. Setelah itu, Berliana memberikan uang Rp20 juta kepada Yohansyah.

Setelah eksekusi pengosongan lahan itu dilaksanakan, pada Februari 2026, Berliana kembali bertemu dengan Yohansyah di sebuah arena lapangan golf dan menyerahkan uang Rp 850 juta. Dana itu diketahui bersumber dari pencairan cek dengan underlying pembayaran invoice fiktif PT SKBB Consulting Solusindo (konsultan PT. Karabha Digdaya) kepada Bank.

Dalam pemeriksaan lanjutannya, KPK juga memperoleh data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan bahwa Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan diduga menerima penerimaan lain atau gratifikasi berupa setoran penukaran valuta asing senilai Rp 2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025-2026. (**)

Imbauan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025.

“Dengan teknologi dan transparansi, kita bisa memotong jalur calo-calo maupun mafia tanah. Proses penyelesaian kasus harus mengikuti langkah standar yang tertuang dalam sistem digital dan dapat diakses publik,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI saat menjadi narasumber pada Rakor yang berlangsung di Jakarta, Rabu (03/12/2025).

Dede Yusuf Macan Effendi menjelaskan, Komisi II DPR RI terus melakukan rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), hingga kunjungan lapangan untuk menerima dan menyelesaikan laporan masyarakat. Namun demikian, banyak persoalan tanah masih ditangani secara reaktif. Menurutnya, perubahan regulasi dan sistem harus dilakukan secara fundamental.

Sebagai bentuk penguatan legislatif dan pengawasan, DPR mendorong sejumlah langkah strategis. Di antaranya, penyusunan kebijakan agraria yang memiliki legitimasi hukum dan politik yang kuat; membangun National Land Governance Dashboard (NLGD); ketiga, membangun sinergi politik dan teknis antara DPR, Kementerian ATR/BPN, DJKN, Polri, dan Kejaksaan; integrasi tata ruang, aset negara, dan hukum agraria; serta penguatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pertanahan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI menegaskan bahwa koordinasi, integrasi data, dan inovasi teknologi adalah kunci memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPR.

“Jika ingin mempercepat penyelesaian masalah tanah, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Pertemuan seperti ini perlu rutin dilakukan agar regulasi yang lemah dapat segera diperbaiki,” tuturnya.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, juga menyatakan pandangan serupa. Menurutnya, dalam langkah pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diperlukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum yang kuat.

“Sepanjang petugas ATR/BPN-nya yang pertama proper, yang kedua kuat, yang ketiga tegas, yang keempat tidak mau diajak kongkalikong; ditambah juga APH yang kuat, APH yang tegas, dan pasalnya yang kuat juga, insyaallah ini bisa diatasi secara bersama-sama.” ujarnya.

Upaya sinergis antara Kementerian ATR/BPN dengan KKP ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepastian hukum serta perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Kami dari Kementerian ATR/BPN sangat terhormat dan bangga menerima ini dari KKP utamanya menghargai upaya kita bersama dalam penyerahan sertipikat pulau-pulau kecil terluar. Ini juga menjadi wujud bahwa negara hadir sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto agar kedaulatan bangsa kita terus diperkuat dan tegak di negeri sendiri,” ujar Wamen Ossy usai acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) 2025 yang mengusung tema “Laut Sehat, Konservasi Kuat, Indonesia Sejahtera”.

Kementerian ATR/BPN menerima penghargaan atas perannya dalam mempercepat penerbitan Sertifikat Hak Pakai di berbagai pulau di Indonesia atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penghargaan tersebut meliputi, penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas bidang tanah di Pulau Lusi oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sidoarjo; di Pulau Mega oleh Kantah Kabupaten Bengkulu Utara; oleh Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Barat; di 10 Pulau Tidak Berpenduduk oleh Kantah Kabupaten Mamuju; di Pulau Batek oleh Kantah Kabupaten Kupang; serta di Pulau Salaut Besar oleh Kantah Kabupaten Simeulue.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, serta kepada Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Andi Renald.

Hasil nyata kolaborasi Kementerian ATR/BPN dan KKP dalam sertifikasi pulau-pulau ini, diharapkan dapat terus berlanjut.

“Tentunya kita terus lakukan dan gencarkan inventarisasi dan pemetaan serta sertipikasi (pulau-pulau) melibatkan lembaga-lembaga terkait lain seperti KKP, sehingga seluruh pulau-pulau terluar akan mendapatkan sertipikasi tanah, legalitas hukum atau hak atas tanah di atasnya untuk memastikan keamanan dan keselamatan,” jelas Wamen Ossy.

Dalam Rakernis Ditjen Pengelolaan Kelautan, KKP ini Wamen Ossy melakukan penyerahan sertipikat tanah untuk 10 kecamatan di kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju kepada Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Jadi informasi terkait tanah girik yang tidak didaftarkan hingga 2026 nanti tanahnya akan diambil negara itu tidak benar,” kata Asnaedi dalam keterangannya pada Senin (30/6/2025) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Asnaedi menjelaskan, sedari dulu, girik, verponding, dan bekas hak lama lainnya bukan menjadi alat bukti kepemilikan tanah, namun dapat menjadi petunjuk bahwa di dalam sebidang tanah itu dulunya adanya bekas kepemilikan hak/hak adat.

“Ini seperti yang tertuang di UU Nomor 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mana bekas hak lama seperti girik ini dapat dilakukan pengakuan, penegasan, dan konversi sesuai peraturan,” terangnya.

Asnaedi kembali menekankan bahwa negara tidak melakukan perampasan tanah, bagi tanah yang masih memiliki girik dan bekas hak lama lainnya.

“Kalau itu giriknya ada, tanahnya ada, ia juga tetap menguasai tanah miliknya, ya enggak ada kaitannya itu diambil oleh negara,” jelasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dalam Pasal 96, dinyatakan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan, wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Sehubungan dengan itu, jika dihitung sejak terbitnya PP tersebut maka tahun 2026 seharusnya sudah terdaftar semua
tanah-tanah bekas milik adat.

Dirjen PHPT berharap, masyarakat semakin terdorong untuk segera mendaftarkan tanahnya agar memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah dan diakui negara.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan secara menyeluruh.

“Kami harapkan masyarakat tidak perlu khawatir. Justru ini jadi momentum agar masyarakat segera menyertipikatkan tanahnya. Negara hadir untuk memberikan kepastian hukum, bukan mengambil hak masyarakat,” pungkas Asnaedi.

Perombakan ini merupakan bentuk penyegaran dan penyehatan organisasi yang diharapkan mampu mempercepat transformasi digital sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Restrukturisasi ini bukan sekadar perubahan organisasi, tetapi juga strategi untuk mewujudkan kedaulatan digital yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Kami ingin memastikan transformasi digital memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Meutya dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Jabatan Fungsional Utama Kementerian Komdigi Tahun 2025 di Media Center Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

“Kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada enam pegawai dan sanksi berat kepada dua pegawai,” kata Nusron dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan sanksi tersebut sudah melalui audit internal Kementerian ATR/BPN. Namun, Nusron enggan membeberkan nama pejabat yang disanksi.

“Nah, nama- nama pegawainya siapa saja, kami tidak bisa sebut,” ungkap dia.

Kakanwil ATR/BPN Banten dan Kepala Pertanahan Kabupaten Tangerang dimintai keterangan terkait terbitnya HGB di kawasan laut yang dibentengi pagar bambu di Kabupaten Tangerang.

“Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten sudah memenuhi panggilan rapat bersama Kementerian ATR/BPN. Data, dan informasi seputar pemberitaan dimaksud yang telah dilaporkan atau disampaikan langsung ke Kementerian ATR/BPN,” kata Kasubag Humas ATR/BPN Banten, Muti, melalui pesan singkatnya, Selasa (21/1/2025).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepala ATR/BPN Banten dan Kabupaten Tangerang itu, dia mengatakan dari kementerian akan melakukan investigasi penyebab terbitnya sertifikat HGB di lautan.

Dengan adanya layanan secara digital ini, bukti kepemilikan tidak lagi berbentuk sertifikat tanah atau buku tanah berbahan kertas (konvensional), melainkan sertifikat tanah elektronik atau Sertifikat El yang datanya masuk dalam sistem pertanahan.

Kepala Kantor ATR/BPN Kota Pekalongan, Joko Wiyono mengatakan, sertifikat elektronik ini sebagai wujud digitalisasi dan inovasi baru yang menjadi kunci dalam transformasi digital sektor pertanahan.

Dimana keunggulannya, selain menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara tapi juga mewujudkan layanan yang lebih mudah, cepat dan akuntabel.

“Untuk di Kota Pekalongan ini, data sampai tanggal 24 September 2024 kemarin, kami sudah menerbitkan sertifikat elektronik sebanyak 681 bidang,” terangnya saat ditemui di Kantor BPN setempat, Kamis, 25 September 2024.

Menurutnya, dari 681 bidang tanah itu terdiri dari 650 hak milik yang dimiliki masyarakat. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) ada 17 bidang, 8 bidang hak pakai, dan tanah wakaf ada 6 bidang. Sehingga, sudah ada 681 bidang tanah yang sudah bersertifikat elektronik.

“Kami terus mendorong agar seluruh sertifikat di Kota Pekalongan bisa alih media dari semula konvensional menjadi sertifikat elektronik,” ujarnya.

Lanjut Joko menambahkan, sertifikat elektronik memiliki sejumlah keunggulan, diantaranya mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan akibat musibah, bencana, pencurian, atau upaya oknum lain untuk merampas tanah, serta mempermudah pengelolaan data.

Sebab, sertifikat elektronik secara utuh akan disimpan dalam database elektronik Kantor Pertanahan.

“Untuk sertifikat elektronik, yang pasti dari segi keamanan lebih terjamin dan lebih mudah disimpan masyarakat,” pungkasnya. (em-aha)

Baru-baru ini, muncul tiga orang yang mengaku sudah membeli tanah tersebut dari Riri Khasmita. Ketiga orang itu merupakan pedagang di Tanah Abang bernama Jasmaini, Muhamad Fachrozy, dan Musaroh.

Mereka menggugat Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu dimasukkan pada 10 Juni 2024.

Gugatan itu teregistrasi dengan nomor perkara 204/G/2024/PTUN.JKT. Gugatan itu dilayangkan setelah Kanwil BPN DKI Jakarta disebut membatalkan sertifikat tanah mereka secara sepihak.

Ketiga orang itu, merasa memiliki hak atas tanah yang dibeli dari Riri Khasmita tersebut. Ayah Fachrozy yang bernama Asril Hasan pernah membeli tanah untuk anaknya dari Riri Khasmita.

Dalam proses pembelian, sertifikat tanah yang terdaftar atas nama Riri Khasmita dengan nomor 09988/Srengseng. Asril kala itu juga sudah mengecek keaslian sertifikat ke BPN.

Setelah diyakini keabsahannya, Asril membeli tanah 200 meter persegi dengan cara mencicil seharga Rp 7,8 juta per meter persegi.

“Yakin (setelah cek ke BPN). Karena sertifikatnya adalah asli, ayah menyepakati pembelian tanah tersebut dengan dicicil beberapa kali dengan bukti pembayaran berupa kuitansi,” tutur Fachrozy di PTUN Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kata Fachrozy, Asril juga pernah mengajaknya untuk balik nama peralihan hak atas tanah yang dibeli dari Riri Khasmita itu.

“Iya saya pernah diajak ayah untuk datang ke kantor notaris untuk balik nama setelah pelunasan pembelian tanah kepada Riri Khasmita,” ucap Fachrozy.

“Dan setelah itu sertifikatnya akhirnya saya peroleh dan telah balik nama atas nama saya,” tambahnya.

Akan tetapi setelah Riri Khasmita dipidana, hak atas tanah tersebut dikembalikan kepada Nirina Zubir. Oleh karena itu pihaknya melayangkan gugatan di PTUN.

“Kok bisa sertifikat tanah saya, hasil beli dari Riri Khasmita dibatalkan begitu saja oleh BPN? Padahal kan yang menerbitkan sertifikat tanah saya juga oleh BPN,” ucap Fachrozy

“Kita akan launching pada tanggal 14 Juni 2024, dari kantor layanan analog menjadi kantor layanan elektronik. Untuk itu, hari ini kita lakukan sosialisasi kepada stakeholder kantor pertanahan Kota Pekalongan,” kata Kepala ATR/BPN Kota Pekalongan, Vevin Syoviawati Ardiwijaya.

Menurutnya, tujuan diadakan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada para stakeholder dalam layanan pertanahan berbasis elektronik.

“Setelah tanggal 14 nanti sudah tidak ada layanan manual atau analog. Jadi, semuanya langsung dilayani secara elektronik. Sedangkan untuk penerapan sertifikat elektronik, akan kami laksanakan secara bertahap melalui proses alih media,” jelasnya.

Vevin menambahkan, jika semuanya sudah alih media, berarti sudah selesai. Tinggal pemeliharan data dan layanan seperti biasa. Perbedaan layanan ini adalah pada proses dan produknya yang dilakukan secara elektronik.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Kelola dan Infrastruktur TIK Kementerian ATR/BPN, Anis Sunarti mengatakan, bahwa Kantor ATR/BPN Kota Pekalongan merupakan salah satu kantor Pertanahan yang ditunjuk untuk menerapkan dan meluncurkan layanan elektronik.

“Prosedur yang akan dilayani pada implementasi layanan elektronik ini ada alih media, pendaftaran pertama kali, dan juga ada pemeliharaan data. Pemeliharaan data itu, diantaranya terkait peralihan jual beli, balik nama waris dan sebagainya,” terangnya.

Menurutnya, untuk implementasi sertifikat elektronik, nantinya ada 2 skema yakni para pemilik sertifikat bisa melakukan pencetakan di Kantor Pertanahan melalui alat pencetakan sertifikat mandiri (KiosK) atau dapat mengunduh dan melihatnya melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

“Tapi, untuk KiosK ini memang belum dibeli karena sedang dilakukan pembahasan revisi anggaran. Harapan kedepan, masing-masing Kantor Pertanahan bisa disediakan KiosK ini,” tuturnya.

Ia menambahkan, blangko sertifikat elektronik ini juga tidak menggunakan kertas sembarangan namun menggunakan security paper atau kertas khusus yang dilengkapi logo BPN, tanda tangan elektronik, barcode dan ada serat-serat seperti uang untuk menghindari tindakan pemalsuan.

Joko Purnomo, Asisten II Setda Kota Pekalongan mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh ATR/BPN, menurutnya layanan elektronik ini akan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah, sekaligus sebagai mitigasi resiko terhadap kehilangan, kerusakan dan manipulasi data kepemilikan tanah.

“Keunggulan transformasi digital ini bisa memperkuat keamanan arsip pertanahan. Kalau ada bencana banjir, kita tidak perlu khawatir sertifikat kita rusak dan hilang karena sudah diback up. Selain itu, juga lebih efisien dan bisa menghindari para mafia tanah,” pungkasnya. (em-aha)

Nirina dan suaminya, Ernest Cokelat, mendatangi kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, untuk menerima sertifikat tanah tersebut. Dua sertifikat itu diserahkan langsung Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Nirina.

“Perjuangannya itu setelah mama Nirina meninggal, itu kurang lebih 2018 atau 2019 lah. Nah proses tahun ini setelah melalui tiga sosok mentri ATR BPN akhirnya di menteri kita bisa menyelesaikan dan Alhamdulillah,” ujar Nirina di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (29/5/2024).

“Aku nggak berhenti menghimbau semua untuk jadikan hari ini contoh, bahwa kita bisa merebut kembali hak milik kita dan perjuangkan. Walaupun prosesnya melelahkan, menguras energi dan pikiran tapi hopefully dengan pembenaran yang dilakukan ATR BPN ini menuju ke perbaikan yang luar biasa,” Nirina menambahkan.

Nirina menyebut pencapaian ini buah perjuangannya bersama Kementrian ATR BPN melawan mafia tanah. Menurut Nirina, sudah sepatutnya momen bahagia ini disyukuri dengan suka cita.

“Rasanya bahagia dan ini pencapaian sekali yaa, karena alhamdulillah setelah melalui tiga orang menteri di ATR BPN alhamdulillah saat ini kita bisa menyelesaikannya,” ujarnya.

Nirina juga mengaku akan membantu orang-orang yang mengalami permasalahan serupa. Setidaknya, ia bisa memberitahu langkah-langkah yang harus ditempuh, sebagaimana pengalamannya memperjuangkan hak atas sertifikat tanahnya.

“Yuk kita suarakan kembali dan aku membuka diri untuk DM temen-temen untuk nanti mungkin bisa bantu meneruskan ke pihak-pihak yang bisa membantu,” ucap Nirina.

Ini tidak terlepas dari posisi Hadi Tjahjanto yang merupakan Menteri ATR/Kepala BPN kabarnya akan mengisi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) yang ditinggalkan Mahfud Md.

Mengutip detik.com, Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus, yang bermitra dengan Kementerian ATR, menilai peluang AHY mengisi kursi yang bakal ditinggal Hadi memang terbuka. Sebab, AHY kini merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah.

Peluang itu bisa-bisa saja, Demokrat sekarang ini bagian dari pendukung Pak Jokowi,” ujar Guspardi kepada wartawan, Selasa (20/2/2024).

Sementara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi, yang ditanya soal isu AHY, belum mau bicara banyak. Namun dia juga tak membantah kabar AHY bakal masuk kabinet.”Nanti tunggu saja undangan resminya,” ujar Ketum Projo itu.

Kabarnya Hadi dan AHY bakal dilantik Rabu (21/2/2024) besok. Dalam kalender Jawa, besok merupakan hari Rabu Pon, yang kerap jadi momentum reshuffle kabinet di era Presiden Jokowi.

Pekalongan – Kepala Badan Pertanahan Kota Pekalongan (BPN) Retna Kustiyah menargetkan  sebanyak 2.500 bidang tanah bisa kelar pada pertengahan tahun 2022.

Hal itu ia sampaikan usai menggelar Pengangkatan Sumpah Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 kepada media di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Rabu (2/2/2022).

“Hari ini kita melakukan kegaiatan Pengangkatan Sumpah Panitia Ajudikasi dan Satgas PTSL tahun 2022 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Tahun 2018,” katanya kepada eranasional.

“Kami berharap setelah panitia ajudikasi dan satgas PTSL dilantik, semua bekerja keras, penuh semangat dan tanggung jawab. Semoga target 2.500 PTSL pada pertengahan tahun 2022 bisa tercapai 100%, serta bisa sukses seperti tahun 2021 yang lalu” tutur Retna.

Menurut Retna, 2 500 bidang tanah tersebut nantinya akan dialokasikan di delapan kelurahan yakni Medono, Pasirkratonkramat, Bendan Kergon, Poncol, Kalibaros, Kuripan Kertoharjo, Buaran Kradenan dan Banyurip.

Retna menambahkan, bahwa kinerja PTSL Kota Pekalongan selama Juni tahun 2020 dan 2021 selalu mendapatkan nilai 100, baik secara kuantitas maupun kualitas.

“Hari ini kita mendapatkan rangking 1 se-Jawa Tengah dengan nilai 100. Ini semua atas kerja keras kita. Bukan hanya BPN saja, tapi juga dari lurah, camat, Pemkot dan masyarakat yang sudah bahu membahu menyelesaikan PTSL,” katanya.

“Ada 2 hal kenapa kita mendapatkan nilai 100. Pertama, secara kuantitas sertifikat yang kita target itu mencapai 100%. Sedangkan untuk kualitas, kita sudah melakukan scan buku dan validasi tanah. Kita juga sudah siap elektronik pada tahun 2024,” terangnya.

Retna juga berpesan supaya menyampaikan data yang benar, sehingga akan mengurangi sengketa dikemudian hari.

“Kami mohon, berkas yang disampaikan ke kami adalah data yang sebenarnya dan sesuai dengan kondisi dilapangan,” pungkasnya.

Sementara itu, Walikota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid mengapresiasi capaian PTSL tahun 2021 lalu.

“Selamat atas kinerja PTSL Kota Pekalongan yang sudah mendapatkan peringkat 1 se-Jawa Tengah dengan nilai 100. Semoga bisa dipertahankan atau lebih baik lagi. Saya minta untuk kelurahan dan kecamatan agar diinventarisir betul, jangan sampai tanahnya sengketa,” kata Walikota saat menghadiri pada acara tersebut. (em-aha)

Jakarta – Masalah pertanahan di Indonesia begitu beragam, mulai dari tidak terkendalinya alih fungsi lahan hingga harga tanah yang semakin tinggi. Permasalahan tanah ini seringkali menghambat pembangunan.

Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berusaha hadir dari sisi penyediaan, yaitu berusaha menyediakan tanah untuk kepentingan yang lebih berkeadilan.

Seperti yang dipaparkan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto pada Rapat Kerja ke-2 The HUD Institute pada Senin (28/06/2021) via pertemuan daring.

Himawan Arief Sugoto menjelaskan bahwa masalah pertanahan dan kebutuhan akan tanah berdampak pada kesenjangan pembangunan.

Beberapa masalah di antaranya yakni keterbatasan tanah untuk pembangunan, terjadi ketimpangan kepemilikan tanah sehingga harga tanah tidak terkendali dan terdapat banyak potensi tanah idle atau terlantar yang belum dioptimalkan.

“Di sini perlunya peran pemerintah untuk menguasai, mengendalikan dan menyediakan tanah bagi kepentingan pembangunan dan pemerataan ekonomi,” tutur Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Menurut Amanat Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), peran Badan Bank Tanah diperlukan dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja sehingga dibuatlah PP No. 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

Sekjen Kementerian ATR/BPN berkata bahwa Badan Bank Tanah berada di bawah Presiden dan melalui komite Bank Tanah yang terdiri dari Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Melalui Badan Bank Tanah, Pemerintah memiliki tanah cadangan strategis, mengontrol penguasaan tanah dan menyediakan tanah untuk pembangunan,” tuturnya.

Meski begitu, Badan Bank Tanah termasuk ke dalam lembaga sui generis, yakni badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU untuk melaksanakan sebagian kewenangan khusus untuk pengelolaan pertanahan secara independen dan fleksibel.