Eranasional.com – Mulai 1 Maret 2022 Kartu BPJS Kesehatan harus dilampirkan sebagai syarat permohonan pelayanan transaksi jual beli tanah.

Hal ini sesuai dengan isi Surat Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Nomor HR.02/153-400/II/2022.

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan,” tulis surat itu.

Dalam surat itu dijelaskan syarat baru lampiran BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Inpres tersebut menginstruksikan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Juru bicara Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi, membenarkan hal tersebut, menurutnya aturan baru ini mulai berlaku 1 Maret 2022. Artinya, bagi yang melakukan pembelian tanah harus melampirkan BPJS Kesehatan dalam kelengkapan dokumennya.

“Itu memang benar adanya. Sesuai Inpres yang sudah ada. Inpres Nomor 1 tahun 2022. Mulai efektif itu 1 Maret 2022. Setiap pembeli tanah harus melampirkan kartu BPJS Kesehatan,” kata Taufiqulhadi.

Dia mengatakan kebijakan ini memang seperti tak ada hubungannya, namun menurutnya ada hubungannya. Taufiqulhadi menjelaskan pemerintah ingin memastikan semua masyarakat punya jaminan kesehatan.

Maka dari itu hal ini dijadikan syarat dokumen berbagai keperluan agar memastikan semua masyarakat punya BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan.

“Itu sekilas seperti tak ada hubungannya. Tapi hubungannya dalam konteks kehadiran negara. Presiden ingin rakyatnya terjamin kesehatannya di seluruh wilayah tanah air. Maka presiden gunakan segala infrastruktur yang ada di dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan itu,” pungkasnya. (Suara)

Kab. Bekasi – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melanjutkan pelaksanaan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN menggelar tes urine yang ketiga kalinya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, dengan menerapkan protokol kesehatan, Selasa (05/10/2021).

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, mengatakan dalam sambutannya bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan upaya pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, serta kewajiban dalam seleksi jabatan.

Pada kesempatan yang sama, Dini Raina Sari selaku perwakilan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah serius dan gigih dalam mengimplementasikan Inpres Nomor 2 Tahun 2020.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Hiskia Simarmata, menyatakan dukungannya atas rencana aksi ini karena dapat bermanfaat untuk lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Dilaksanakan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ini, saya sangat setuju. Karena salah satunya ingin membuktikan bahwa seluruh dan pegawai yang ada di sini steril dan tidak boleh terlibat dalam narkoba. Jika sudah terkena bisa menghambat kinerja sehingga malas bekerja,” ujarnya.

Tesyalonica Megan selaku Asisten Surveyor Kadastral berlisensi (ASKB) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, mengikuti tes urine kali ini. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini bagus untuk para pegawai dan perlu dukungan penuh.

“Acara ini baik sekali karena di tengah kesibukan, kami harus meyakinkan diri kita semua bersih dari narkoba,” imbuhnya.

Kegiatan tes urine di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ini dilakukan kepada 235 pegawai. Dua kegiatan sebelumnya dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

Pewarta: Agung Nugroho

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menggelar Pelatihan Keterampilan dan Teknik Negosiator Angkatan I secara daring dan berlangsung mulai tanggal 4 Oktober – 8 Oktober 2021.

Pelatihan ini diselenggarakan bersama dengan Pusat Mediasi Indonesia (PMI) Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan tujuan agar peserta memiliki peningkatan kompetensi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian ATR/BPN yang memiliki keterampilan dalam teknik negosiasi untuk penyelesaian kasus pertanahan.

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP), R.B Agus Widjayanto dalam sambutannya berkata bahwa negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai kesepakatan.

Di mana, kesepakatan itu dapat dicapai melalui suatu diskusi formal maupun informal, yang merupakan suatu proses 2 (dua) pihak mencapai satu perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan melalui elemen-elemen kerja sama.

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil terus mendorong tertib administrasi di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia.

Menurutnya, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam bidang pertanahan. Dengan demikian, akan tercipta iklim investasi yang lebih baik dan kondusif.

“Kementerian ATR/BPN mau menyelesaikan masalah administrasi pertanahan. Tujuan akhirnya adalah kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Kalau masalah hukum di pertanahan tidak pasti, tidak jelas, bisa jadi sumber konflik, bisa punya tanah kemudian digugat orang, atau punya tanah sudah ada sertipikat disikat oleh mafia tanah, atau bentuk-bentuk lain, itu akan sangat mengganggu iklim investasi,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN melalui keterangan rilis mengenai Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTT), Kamis (16/9)

Ia melanjutkan, setiap konflik pertanahan harus dihindari dalam rangka mendukung iklim investasi. Salah satunya dengan menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Dalam menciptakan iklim investasi, konflik pertanahan itu harus dihindari. Yang paling bagus adalah bagaimana mengantisipasi jangan terjadi konflik. Maka kita punya program mendaftarkan seluruh tanah. Jika mungkin seluruh tanah di seluruh Indonesia terdaftar paling lama tahun 2025. Kalau semua tanah sudah terdaftar, maka potensi konflik di masa yang akan datang akan berkurang,” terang Sofyan A. Djalil.

ERANASIONAL.COM – Sertifikat tanah elektronik akan segera diterbitkan tahun ini. Namun, Kementerian Pertanian dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) tidak segera mencabut sertifikat fisik lama.

Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Humas Kementerian ATR, mengumumkan bahwa Kepala Badan Pertanahan tidak akan mencabut sertifikat tanah masyarakat. Namun, pencabutan tersebut atas inisiatif masyarakat untuk mengganti sertifikat fisik dengan elektronik.

“Terkait pasal 16 ayat 3 Peraturan Menteri tersebut, Kepala Kantor Pertanahan tidak akan menarik sertifikat di masyarakat, tapi apabila masyarakat datang ke kantor pertanahan dan ingin mengelektronikan sertifikat analognya menjadi sertifikat elektronik maka sertipikat analognya akan ditarik dan disimpan di kantor pertanahan,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021).

Namun, menurut Julia, sertifikat milik masyarakat tidak ditarik lagi, melainkan diganti dengan yang elektronik. Sementara itu, sertifikat fisik yang lama akan disimpan dan tidak akan dikembalikan kepada pemiliknya.

“Atau dengan kata lain sertipikat analog itu ditukar menjadi sertipikat elektronik dan sertipikat analognya tidak dikembalikan lagi ke pada pemiliknya,” jelas Yulia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) Sofyan Djalil meyakinkan pihaknya tidak akan mencabut sertifikat fisik maupun manual. Padahal pemerintah sedang dalam proses penerbitan sertifikat tanah secara elektronik.