JAKARTA, Eranasional.com – Pemprov DKI Jakarta disarankan untuk membuat kajian komprehensif sebagai tindakan langkah panjang mengatasi permasalahan kemacetan di Ibu Kota.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan mengatakan, Kemacetan memang tidak dapat diatasi dengan penambahan jalan semata, tapi harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas transportasi umum, perbaikan tata ruang, dan pengendalian kepemilikan kendaraan bermotor.

“Juga pengendalian populasi, pengembalian fungsi jalan, rekayasa lalu lintas, penindakan tegas atas pelanggaran dan lain sebagainya,” kata August Hamonangan dalam siaran persnya secara tertulis kepada eranasionalcom, Selasa (5/5/2023).

August mengatakan ity menanggapi pro dan kontra perombakan jalur bagi pesepeda di beberapa ruas jalan di DKI Jakarta oleh Pemprov DKI Jakarta.

Lanjut August Hamonangan, tidak ada angka yang valid menyebutkan apakah perombakan jalur pesepeda efektif kurangi kemacetan. Faktanya kemacetan di Jakarta masih kita alami.

Lalu dia menyinggung soal penggunaan trotoar yang tidak sebagaimana mestinya. Karena banyak trotoar atau bahu jalan yang dipergunakan pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk berjualan, bahkan parkir liar.

August mendorong dilakukan normalisasi trotoar yang sudah ada, dan disediakan rute alternatif bagi pejalan kaki di trotoar.

“Begitu juga dengan jalur sepeda, Pemprov DKI terkesan hanya membangun. Seharusnya, jalur sepeda dibuat di jalur yang tingkat lalu lintas sepedanya tinggi sehingga lebih tepat sasaran,” pungkas August Hamonangan.

JAKARTA- Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Fraksi Parta Solidaritas Indonesia (PSI) August Hamonangan menanggapi hak interpelasi anggaran Formula E. Menurutnya, Dari keseluruhan anggota dewan fraksi PSI sudah mengajukan hak interpelasi.

“Alasannya kami menyampaikan hak interplasi itu pertama diawali bahwasanya formula E sudah kami permasalahkan pelaksanaannya sejak diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta,“ katanya saat dikonfirmasi oleh Eranasional, Kamis (19/8)

Fraksi PSI tambahnya, tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian DKI belum menenunjukan kesiapan, dan mempertanyakan kajian yang  unsuitability dan kelayakan studinya  belum pernah disampaikan oleh gubernur maupun ajarannya.

Kemudian, hal kedua adalah Komplimen fee. Yang sudah dua kali dikeluarkan oleh Rencana Penarikan Dana oleh Pemerintah Provinsi DKI kurang lebih ada 630 milyar itu dua tahun berturut-turut padahal penyelenggaraannya sejak covid-19 tidak terlaksana.

“Kami mempertanyakan bagaimana keberadaan uang tersebut apakah memang disampaikan  kepada pihak panitia Formula E atau  ditangguhkan dan bisa juga diminta Kembali compliment fee itu sehingga, bisa dipakai oleh penanganan covid-19 buat pertumbuhan UMKM,Itu juga belum mendapatkan jawaban yang memuaskan malah ada informasi dari Wakil Gubernur Uang tersebut tidak hilang, “tandasnya.

Sementara itu, ia menanyakan Bagaimana supaya Pemprov DKI memberikan kejelasannya terhadap pemakaian compliment fee tersebut.

“terakhir ada laporan dari kajian BPK menyebutkan bahwa uang rakyat dari APBD sudah keluar kurang lebih 983 milyar untuk pelaksaan formula E yang  sama sekali tidak ada kejelasan selama dua tahun. BPK menyampaikan sebaiknya kalau terpaksa dilaksanakan harus ada pihak ke3 yaitu yang membiayai, artinya tidak lagi memakai uang APBD,”ia menambahakan.

Apalagi ditengah pandemi seperti ini, pendapatan Pemprov DKI Jakarta sangat anjlok dan menurun.

Lanjutnya, untuk hak interplasi dari fraksi yang belum menggunakan hak tersebut ada 2 fraksi yaitu PSI dan PDIP. Selain itu, seperti Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Golkar yang belum menyampaikan hak tersebut.

“Kalau dari sisi aturannya, menurut fraksi PSI sudah mencukupi, tinggal personalnya masih kurang minimal 15 orang, sekarang masih 13 orang, “sambungnya.

Terakhir, ia juga berharap bisa bertemu dengan gubernur DKI jakarta, untuk membahas hak interpelasi tersebut.