Situasi ini menegaskan bahwa Polri tengah menghadapi krisis kepercayaan serius dari masyarakat.

Menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, kondisi tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai pemegang otoritas dan penanggung jawab keamanan nasional berdasarkan UUD 1945 dan UU Kepolisian, Kapolri harus menunjukkan sikap negarawan di tengah situasi genting ini.

“Ketika kantor polisi sendiri tidak lagi aman, yang terguncang bukan sekadar tembok institusi. Kapolri perlu menunjukkan jiwa satria, berani bertanggung jawab penuh, bahkan bila itu harus menyerahkan mandat dan mundur dari jabatannya,” kata Azmi, yang juga Sekjen Mahupiki (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia), Sabtu (30/8).

Azmi menegaskan, keberanian seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuannya bertahan, tetapi juga dari kesediaannya mundur jika itu menjadi jalan terbaik untuk memulihkan kepercayaan publik.

Lebih jauh, ia menilai kemarahan publik saat ini bukan sekadar dipicu oleh satu insiden, melainkan akumulasi dari rasa ketidakadilan, ketimpangan, dan kekecewaan terhadap aparat penegak hukum maupun oknum penyelenggara negara.

“Yang dibutuhkan bukan sekadar pengamanan represif, melainkan kepemimpinan yang berani mengambil tanggung jawab moral di hadapan rakyat,” ujarnya.

Azmi juga mengingatkan, jika kantor polisi dan markas Brimob saja tidak mampu dijaga, maka yang runtuh bukan hanya bangunan institusi, melainkan fondasi keamanan negara. Kondisi tersebut bisa berdampak serius terhadap legitimasi pemerintah.

“Kalau fondasi keamanan itu goyah, yang hilang bukan hanya kepercayaan rakyat kepada polisi, tapi juga kepada pemerintah. Inilah titik paling berbahaya, ketika rakyat tidak lagi percaya. Negara bukan hanya menghadapi kerusuhan di jalanan, tapi ancaman delegitimasi yang dapat mengguncang keberlangsungan kekuasaan itu sendiri,” tegas Azmi.

Oleh karena itu, menurutnya, saat ini pilihan ada di tangan Presiden dan Kapolri: apakah melakukan reset kepemimpinan di tubuh Polri atau menghadirkan strategi baru yang lebih manusiawi, transparan, dan akuntabel serta mampu memulihkan kembali komunikasi dengan masyarakat.

ERANASIONAL.COM – OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer beserta 14 orang lainnya bukan sekadar menambah daftar pejabat kabinet yang tersangkut pidana korupsi.

Peristiwa ini sekaligus mengirimkan resonansi politik: apakah ini murni keberhasilan penegakan hukum, atau tanda adanya pergeseran peta kekuasaan?

Selama ini, sang Wamen dikenal vokal, tegas, bahkan terkesan galak dalam membela kepentingan rakyat, khususnya para pekerja yang terzolimi. Namun justru dalam masa jabatannya yang belum genap satu tahun, ia sudah terjerat operasi tangkap tangan.

Fakta ini jelas menimbulkan pertanyaan besar publik: siapa sesungguhnya yang bermain di balik kebijakan? Apakah benar ada penyalahgunaan wewenang, ataukah peristiwa ini bagian dari “penataan ulang” organ kekuasaan?

Dalam realitas politik, hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa. OTT KPK bisa dibaca bukan hanya sebagai langkah penegakan hukum, tetapi juga sebagai isyarat siapa yang tengah disingkirkan dari panggung kekuasaan. Karena itu, KPK harus membuktikan dengan transparan dan profesional bahwa tindakan ini benar-benar murni demi menyalakan obor keadilan, bukan sekadar memainkan pemantik api politik.

Sejarah akan mencatat peristiwa ini. Publik pun menanti jawabannya: apakah ini adalah wajah keadilan yang jernih, atau sekadar koreografi politik untuk membersihkan lingkaran kekuasaan dari pejabat yang dianggap tidak lagi amanah.

Karena itu, pengawalan masyarakat menjadi penting agar proses hukum tetap objektif. Jangan sampai publik kembali terjebak dalam drama panggung politik yang berganti dari waktu ke waktu. KPK kini sedang diuji, dan ujian ini hanya bisa dijawab dengan keberanian serta integritas dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Kronologi Insiden Versi Kepolisian

Peristiwa berawal saat patroli kepolisian menemukan sekelompok remaja membawa senjata tajam yang hendak tawuran. Polisi mengklaim sudah melepaskan tiga kali tembakan peringatan. Namun, karena tidak diindahkan, petugas akhirnya menembak ke arah terduga pelaku.

Dari ketiga remaja yang berboncengan satu motor, dua remaja berinisial AR(16) dan RW(17) mengalami luka tembak serius. Keduanya kini menjalani perawatan secara intensif di dua Rumah sakit berbeda, satu di RS Mitra Keluarga Depok dan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Sedangkan MY(18) mengalami luka ringan, dan sudah diperbolehkan pulang.

Bentuk tim Gabungan dan Anggota Masuk Patsus

Terbaru, Dilansir dari beritasatu Senin 18 Agustus 2025, Polres Metro Depok melalui Kasie Humas AKP Made Budi memastikan bahwa dua anggota yang terlibat telah diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Untuk menjamin objektivitas, keduanya sudah ditempatkan dalam penempatan khusus (Patsus) di bawah pengawasan Propam.

Selain itu, tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Depok juga turun tangan menyelidiki dugaan adanya unsur pidana dalam peristiwa ini. Pihak kepolisian berjanji akan bersikap transparan kepada publik.

Sorotan Publik dan Pendapat Pakar Hukum

Kasus ini memicu kritik  dimasyarakat luas karena dianggap menimbulkan pertanyaan tentang prosedur penggunaan senjata api oleh aparat.

Diantaranya, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menegaskan bahwa senjata api tidak boleh dipakai sembarangan.

“Senjata api adalah the last resort atau pilihan terakhir, hanya boleh dipakai jika ada ancaman nyata terhadap nyawa aparat atau masyarakat,” jelas Azmi kepada Eranasional, Sabtu (16/8).

Ia menambahkan, bila aparat tidak mendahulukan langkah persuasif sesuai SOP, maka tindakan itu tidak proporsional.

“Pertanggungjawaban tidak boleh hanya berhenti di sanksi etik atau disiplin. Jika ada pelanggaran, harus diproses pidana, misalnya Pasal 351 KUHP (penganiayaan) atau Pasal 359 KUHP (kelalaian),” tegasnya.

Dalam refleksinya, Azmi menyatakan bahwa meskipun Indonesia telah berdiri tegak selama 80 tahun, praktik penegakan hukum masih sering kali “berdiri pincang”.

Menurut Azmi, kemerdekaan secara politik telah diraih, namun kemerdekaan hukum masih menjadi sebuah janji yang tertunda.

“Hukum kadang bersuara lantang di hadapan rakyat kecil, namun berbisik lirih di hadapan penguasa,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya kepada Eranasional Minggu (17/8).

Ia pun menambahkan bahwa hukum tampak gesit menjerat pelaku pencurian kecil, tetapi ragu ketika menghadapi kasus-kasus yang melibatkan kekuasaan dan harta.

Azmi menekankan bahwa penegakan hukum di Indonesia perlu diperbaiki untuk mencapai keadilan yang dirasakan oleh semua orang tanpa memandang status, kekuasaan, atau harta.

“Hukum yang adil adalah hukum yang melindungi rakyat yang lemah, hukum jadi sarana kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya rakyat bukan hanya untuk mengukuhkan segelintir kelompok yang kuat,” katanya.

Dalam usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Azmi menyerukan perlunya keberanian untuk membersihkan luka korupsi, menutup ruang negosiasi dan jual beli di “pasar gelap” hukum, serta menghapus diskriminasi dalam proses penegakan hukum.

“Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat tidak lagi takut atau alergi pada hukum, melainkan patuh dan percaya pada hukum,” tuturnya.

Azmi menyimpulkan bahwa tugas saat ini bukan hanya menjaga agar hukum tetap hidup, tetapi memastikan hukum hidup dengan martabat sebagai panglima keadilan.

“Saat itulah hukum benar-benar hidup, dan kemerdekaan Indonesia menyempurnakan makna janji kemerdekaannya,” Pungkasnya.

Menurut Azmi, dalam upaya pemberantasan korupsi tidak adalah istilah besar kecil.

“Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil jika semua kejahatan yang dianggap korupsi atau penyimpangan diberantas  secara cepat untuk menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum atau negara tidak memberikan toleransi sekecil apapun atas perbuatan korupsi tersebut,” kata Azmi Syahputra kepada Eranasional.com, Minggu, 28 Januari 2024.

Dia menegaskan, sekecil apapun korupsi dan dilakukan secara terus menerus dapat berdampak pada  kerusakan keuangan negara  yang serius apabila didiamkan.

“Dikhawatirkan jika membiarkan praktik korupsi berdasarkan besar kecil nominalnya atau hal lainnya, maka negara bisa tersandera dengan koruptor,” ujarnya.

Oleh karena itu, Azmi mendorong KPK untuk melakukan penyidikan lebih mendalam dalam rangka mengetahui apakah ada keterlibatan pihak lain selain 10 orang tersebut.

Dia pun meminta agar KPK tidak mengabaikan atau bahkan menghilangkan fakta yang ditemukan hanya alasan tertentu.

“Tidak boleh ada tebang pilih dalam pemberantasan kasus korupsi. Semua yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana, mengingat karakteristik dari kasus ini  yang modus operandinya kolektif,” jelas Arief.

Lanjut Arief, dalam praktik korupsi biasanya ada pengendali atau orang yang mengendalikan dari sebuah institusi.

“Kejahatan korupsi seperti ini biasanya terjadi dalam rentang waktu yang tidak sebentar, melibatkan banyak orang di sebuah institusi pemerintahan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, KPK melakukan OTT terhadap 10 orang di Sidoarjo. Diduga, para pelaku telah bermufakat melakukan korupsi berkedok pemberian insentif pembayaran pajak dan retribusi daerah. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Azmi Syahputra berpendapat vonis hukuman seumur hidup terhadap Teddy Minahasa tidaklah tepat.

Kata dia, jika hakim melihat fakta-fakta secara cermat dan lebih hati-hati, Teddy Minahasa lebih tepat di jatuhkan hukuman mati.

Karena diketahui banyak hal dominan ditemukan fakta bahwa perbuatan pelaku dikategorikan sebagai kejahatan sistematis dan ditemukan banyak perbuatan sebagai faktor pemberat.

“Sayang sekali Hakim kurang cermat dalam memperhatikan aspek- aspek karakteristik dan kasuistik dalam perkara ini terkait putusannya, ini harus jadi point penting bagi hakim mengingat TM berpangkat Jenderal, pimpinan penegakan hukum tertinggi di wilayahnya sebagai Kapolda Sumatera Barat,”tegas Azmi.

Karena perbuatan Teddy mengorbankan orang lain termasuk anak buahnya, perintahnya dilakukan dengan sengaja.

“Ironisnya lagi kewenangannya sebagai pejabat yang sedang menjalankan tugas dijadikan modus termasuk disalahgunakan untuk bertransaksi narkoba,”tuturnya.

Pelaku juga kata Azmi, memperoleh keuntungan bahkan tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit serta menyangkal saat memberikan keterangan di persidangan bahkan perbuatan terdakwa nyata mencoreng nama baik instiusi kepolisian.

Sehingga dengan melihat segala aspek tersebut bahwa perbuatan pelaku adalah bentuk nyata kejahatan yang sistemik, maka dalam hukum pidana penangulangan kejahatan yang bersifat sistematik harus dikenakan hukuman mati.

“Kejahatan yang sudah sistemik dapat dimusnahkan dengan hukuman mati (asas crimina morte extinguuntur),” tegasnya lagi.

Kata Azmi, putusan ini jadi preseden yang kurang baik (tidak edukatif) dan dirasakan kurang adil karena kurang bermanfaat dan tidak dapat dijadikan barometer di kemudian hari jika seorang pimpinan pejabat tinggi hukum terlibat transaksi narkoba yang sistematis.

Hukumannnya juga masih bisa diterapkan tidak maksimal oleh hakim.

“Jadi dapat dikatakan putusan ini kurang dapat mencegah bagi pejabat petinggi hukum agar tidak melakukan perbuatan transaksi narkoba tersebut kembali di masa akan datang,”pungkasnya.

ERANASIONAL.COM- Pakar Hukum pidana sekaligus Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta mengatakan Ketua Mahkamah Agung Harus Mampu Berantas Mafia Peradilan. Namun jika merasa tak sanggup, lebih baik mundur.

Sejatinya pimpinan MA ialah sebagai aktor utama yang harus berani dan tegas membenahi dunia peradilan yang terperosok dalam lingkungan koruptif. Kata Azmi melalui keterangan tertulisnya, Rabu (14/12/2022) di Jakarta.

Azmi mengungkapkan, Terjadinya Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 10 orang dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Semakin mencoreng dunia peradilan. Darisepuluh orang tersebut, satu di antaranya merupakan Hakim Agung, yakni Sudrajad Dimyati. Peristiwa ini kian memperlihatkan kondisi lembaga kekuasaan kehakiman terperosok dalam lingkungan koruptif mafia peradilan.

Menurut Azmi, Pernyataan Pimpinan Mahkamah Agung Sunarto yang merasa tidak sanggup memberantas mafia kasus (Markus) dilingkungannya. Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto merasa tidak sanggup memberantas markus di pengadilan merupakan suatu sikap mencederai dan rendahnya kecerdasan emosional serta menjadi refleksi ketidakberdayaan pimpinan MA dalam menghadapi terjadi keadaan markus di lingkungan area terdekat MA yang terperosok dalam lingkungan koruptif.

“Hal ini menjadi keprihatinan, karenanya seharusnya pimpinan MA sebagai aktor utama yang harus berani dan tegas membenahi dunia peradilan khususnya akubtabilitas di Mahkamah Agung” ujar pakar hukum pidana itu.

Jadi jika tidak ada kemauan dan kemampuan dari pimpinan MA untuk membenahi dunia peradilan termasuk menghadapi para makelar kasus sebaiknya mundur saja dari jabatannya. Jangan sampai para mafia kasus menguasai lembaga yang menjadi benteng terakhir pencari keadilan oleh masyarakat.

Pernyataan pimpinan MA yang terkesan kurang maksimal dalam menghadapi maraknya mafia kasus sangat tidak menunjukan karakter pimpinan lembaga tinggi yang dipercaya oleh masyarakat.

Oleh karenanya, jangan sampai lembaga yang sangat dijunjung tinggi Independensinya runtuh atau dirobek -robek dan rubuh marwahnya sebagai lembaga yang diagungkan. Sebaiknya pimpinan yang tidak sanggup, secara legowo mundur segera mungkin. Karena sangat tidak layak bagi seorang memimpin lembaga tinggi negara untuk mengeluarkan kata-kata seperti tersebut.

MA itu harus bersih dari perilaku tercela, penanganannya dan sikap pimpinan tidak bisa disamakan pada institusi pribadi . Karena MA adalah lembaga tinggi negara yang dibentuk oleh rakyat, demi menegakkan hukum dan keadilan.

Jadi orang-orang yang menjadi hakim agung maupun para pemimpinnya harus berhati agung dan mulia serta harus berani mempraktikkan revolusi mental guna mendorong reformasi di tubuh MA menjadi lembaga yang berintegritas, mau bekerja keras dan berani melawan mafia peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ‘Tandasnya

JAKARTA, Eranasional.com- Bharada E atau Richard Eleizer tersangka pembunuhan sekaligus eksekutor Brigadir Yosua telah disidangkan pada hari, Senin (17/20/2022) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada persidangan perdana itu, dibacakan surat dakwaan yang mengungkapkan berbagai kronologi dari tersangka dan saksi-saksi pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo Cs.

Pakar hukum pidana Azmi Syahputra turut menyoroti dan menilai jika Bharada E bukanlah pelaku tindak pidana namun jadi Bamper dari kejahatan atasannya.

Melihat konstruksi dakwaan Bharada E, tentu sangat tidak adil baginya dan tidak dapat dikatakan dirinya sebagai pelaku kejahatan termasuk pelaku turut serta sekalipun dalam pembunuhan Brigadir Josua, semestinya ada pengecualian atas dirinya, karena faktanya dia menjadi ” bamper atau tumbal kejahatan atasannya” sebab dia tidak punya keinginan untuk melakukan perbuatan membunuh Brigadir Josua,  mengingat kehendak dan perintah tersebut berasal dari luar diri bharada E. Kata Azmi melalui keterangan tertulisnya kepada eranasional.com Rabu (19/10/2022).

“Sangat jelas posisi bharada E  terdapat hubungan subordinasi yang tidak seimbang , karena dominasi dari pemberi perintah dalam hal ini kedudukan pelaku utama yang  juga sebagai perwira tinggi . Tentunya sebagai bawahan tidak berani membantah atasan,secara dalam praktiknya jika bawahan sudah mendapat perintah dari atasan pasti bawahan merasa yakin dan aman dilindungi.

Karenanya ia adalah korban yang dijadikan seolah sebagai pelaku utama, dan  malah dari keterangannya pulalah dapat mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J menjadi terang termasuk menemukan pelaku utamanya. Fakta ini harus diakui penydik maupun penuntut umum dan  tidak terbantahkan.

Lanjut Azmi menuturkan, Hukum itu mengenal asas accesoriumnon ducit, sed sequitur, suum principale yang artinya pelaku pembantu itu tidaklah memimpin, melainkan mengikuti pelaku utamanya. Sehingga dari kasus ini  karena ketidaktahuannya dan ia tidak ikut  aktif dalam skenario pembunuhan Brigadir Josua, semestinya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum namun pertanggungjawaban hukumnya diminta kepada pihak yang memberi perintah, sebagai actor yang paling dominan tersebutlah yang memiliki motivasi  kuat  yang mempengaruhi motif dalam perbuatannya.

Sehingga bila nanti dipersidangan dapat dibuktikan faktanya dan berkesesuaian buktinya bahwa Bharada E melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan paksaan  yang tertekan psikisnya sekaligus demi menjalankan perintah atasannya , sehingga sepanjang Bharada E tidak punya alternatif lain untuk tidak menuruti perintah atasannya tersebut maka dalam hukum pidana , hal ini dapat diakui sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Imbuhnya.

“Kenyataan adanya keadaan tertentu ini tidak terbantahkan ,tentu hal ini dapat jadi hal yang menguntungkan bagi pembelaannya sebagai alasan penghapusan pidana yang sekaligus bisa menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam membuat putusan nantinya.”

JAKARTA, Eranasional.com- Dosen hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra turut mengomentari perihal kasus tembak menembak dirumah dinas Irjen Ferdy Sambo, terlebih adanya rencana Bharada E dan kuasa hukum barunya untuk menjadi Justice collabolator ke LPSK adalah pilihan yang tepat.

Kenapa demikian, mengingat karakteristik kasus ini yang dari awal terdapat kejanggalan yang semakin hari mulai terurai, kejanggalan tersebut berupa tindakan dalam upaya tidak sesuai dengan management penyidikan yang terkesan menghambat termasuk menghilangkan jejak bukti kematian Brigadir Jhosua Hutabarat, kata Azmi Minggu (7/8/2022).

Menurutnya, “JC Ini jadi celah sekaligus dapat menjadi peran kunci dalam “membuka” tabir tindak pidana yang sulit diungkap yang sejak awal keterangannya dengan penuh spekulasi dengan berbagai sudut pandang.”

Lanjut Azmi, menjelaskan, Jika Bharada E jadi JC maka dapat meluruskan fakta yang sebenarnya, guna mengungkap siapakah pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar termasuk ditemukan persesuaian keterangan dan bukti-bukti yang diberikan sangat signifikan. ucapnya.

“karenanya sangat tergantung isi keterangan Bharada E, yang mana selama ini patut diduga ia disuruh menahan diri, bungkam, tutup mulut, maupun dikendalikan oleh pihak tertentu yang bisa saja sebenarnya bertentangan dengan fakta dan nurani nya” kata Azmi

Mengingat tujuan justice collaborator untuk membongkar kasus tindak pidana tertentu dan menimbulkan ancaman serius, biasanya kasus ini sulit dibongkar karena para pelaku tindak pidana punya keinginan yang sama terorganisir membentuk kesepakatan dengan membentuk jaringan kerjasama yang solid untuk menyembunyikan kejahatannya. Sehingga, mau tidak mau para pelaku tindak pidana akan saling melindungi satu sama lain. ‘pungkasnnya. (FN)

Eranasional.com- Keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan melanjutkan sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap terperiksa Lili Pintauli Siregar lantaran mengundurkan diri disesalkan banyak kalangan.

Padahal, banyak kalangan berharap agar Dewas KPK menyidangkan etik agar dapat diketahui terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Lili. Dewas pun dianggap seolah lepas tangan dan tanggung jawab membuktikan ada tidaknya pelanggaran etika, bahkan mungkin dugaan yang mengarah tindak pidana.

“Ini sebuah tragedi dan menjadi sejarah bangsa dan sejarah hukum akan tertulis bahwa posisi Dewas KPK berada di tepi jurang kehancuran. Runtuhnya fungsi etik Dewas, dalam melihat upaya menghindari tanggung jawab pidana yang dilakukan Lili selaku komisioner KPK. Jadi ini sikap yang sangat tidak tepat dari Dewas KPK,” ujar Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra kepada eranasional.com, Selasa (12/7/2022).

Ia pun menilai langkah Dewas KPK sangat tidaklah tepat. Sebab, bila ke depan terdapat persoalan serupa bakal menjadi preseden. Dewas semestinya dapat menuntaskan dugaan pelanggaran etik hingga terang benderang sampai adanya putusan. Dengan begitu, ada kerja nyata Dewas KPK dengan menegakkan proses etik dan hukumnya.

Dia berpandangan sejatinya kejujuran harus ditempatkan di atas apapun, bukan malah menghentikan proses persidangan etik. Azmi menilai Dewas KPK belum menghayati fungsi dari pengawasan dan kurang memiliki keberanian moral. Akibatnya dengan dihentikannya pemeriksaan dan persidangan etik menjadi tidak adanya sanksi. Azmi paham betul langkah Lili mengundurkan diri sebagai upaya menghindari proses etik dan pemberian sanksi.

“Lantas buat apa ada Dewas KPK? Serasa diberikan impunitas oleh Dewas KPK, karena impunitas ini dapat mengundang pelaku untuk melakukan kejahatan lebih besar, ini harus dipahami oleh Dewas KPK,” pungkasnya.

Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia menilai semestinya Dewas lebih berani menjatuhkan sanksi dan menggali fakta serta rekomendasi tindak lanjut penegakan hukumnya agar mengimbangi upaya manuver tanggung jawab Lili. Sebab, perbuatan yang diduga dilakukan Lili saat menjabat komisioner KPK harus dipertanggungjawabkan dan ini menjadi domain Dewas KPK.

ICW Mendesak Dewas KPK Lanjutkan Sidang Etik

Sementara peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Dewas agar melanjutkan pemeriksaan persidangan etik terhadap Lili Pintauli Siregar. Baginya, Dewas KPK mestinya meneruskan pemeriksaan dengan bukti-bukti awal yang telah dimiliki kepada aparat penegak hukum bila adanya dugaan gratifikasi.

“ICW mendesak agar Dewas membatalkan penetapan dan melanjutkan proses sidang etik terhadap Lili Pintauli Siregar,” katanya.

Setidaknya ada dua alasan Kurnia. Pertama, dugaan pelanggara etik yang dilakukan Lili saat menjabat sebagai pimpinan KPK. Kedua, Lili tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik untuk menghormati proses persidangan etik. Apalagi Lili sempat mangkir dari agenda pemeriksaan pertama pada 5 Juli 2022 lalu, lantaran menghadiri agenda G20 di Bali. Padahal, agenda tersebut pun dapat dihadiri pimpinan KPK lainnya.

Jakarta, eranasional.com | Terungkapnya dugaan peran Lin Che Wei dalam kasus minyak goreng disebut oleh Pakar Hukum Pidana sekaligus Dosen di Universitas Trisakti Azmi Syahputra perlu dijadikan pijakan untuk mengusut perkara itu hingga tuntas sampai ke akarnya.

Azmi mengatakan, ini adalah momentum untuk mengusut kasus migor ini tuntas sampai ke akar-akarnya. Sebab, kasus ini telah membuat masyarakat kesusahan mendapatkan migor berbulan-bulan, termasuk menuding ada pelaku lain, yaitu menuding ibu- ibu yang antri minyak goreng, padahal mereka sendirilah yang jadi kompolotan kejahatannya. Dampak dari kasus ini ke perekonomian negara sangat besar, termasuk memukul UMKM dan produsen makanan di desa-desa.

Jadi siapapun yang bekomplotan dalam kelangkaan minyak goreng jangan merasa aman, karena sewaktu-waktu pelaku dapat terjerat atas perbuatannya dan dimintai pertanggungjawaban hukum, karena perkara pelaku yang turut serta atau pembantu kejahatan termasuk dalam yurisdiksi yang sama dengan pelaku utamanya.

“dan tidak terkecuali jabatan Menteri Perdagangan sekalipun, secara jabatan setingkat Dirjen itu tidak dapat juga bergerak tanpa perintah atasan,karenanya untuk ini perlu didalami lebih lanjut oleh penyidik Kejaksaan Agung” kata Azmi Sabtu (21/5) kepada eranasional.

“Tentu apresiasi luar biasa untuk Jaksa Agung yang telah mengungkap masalah ini. Harapan kita bersama, kasus diusut sampai ke akar-akarnya sehingga publik semakin percaya bahwa negara selalu hadir memberi rasa keadilan untuk rakyat,”

Dia menambahkan, Jelas jika melihat skema perbuatan pelaku ini ada mens rea dari para pelaku, yaitu melakukan kecurangan, penyembunyian kenyataan, akal akalan untuk pengelakan aturan, dan modus nya jual kewenangan pejabat dengan memberikan suap atau gratifikasi kepada pejabat kementerian perdagangan.

Ini sangat masif dan direncanakan dan jadi kehendak bersama para pelaku sebagai kuasa pemerintah yaitu beberapa oknum dari kementerian perdagangan dengan kuasa ekonomi, perbuatan pejabat dan pengusaha melalui suap ini semakin kronis, yang kejahatannya dikemas melalui sarana penyalahgunakan jabatan.

Tindakan mereka ini jelas merugikan keuangan negara apalagi menyangkut publik interest, mengingat kejahatan mereka mendapat komisi secara tidak sah( kickbacks) dan melakukan perbuatan melawan hukum.

“Ini amburadulnya tata kelola organisasi dan kebijakan Kementerian Perdagangan. Mendag gagal dalam mengaturnya, atau mungkin ada faktor lainnya, maka Mendag juga bisa diperiksa oleb kejaksaan,” ujarnya.

Karenanya penanganan kasus ini harus dilakukan dengan cermat, teliti usut tuntas siapapun yang terlibat, termasuk hukum berat para pelaku yang tega mengambil keuntungan disaat rakyat dalam keadaan kesulitan.

Dari kasus ini semestinya tidak hanya berhenti sampai diketemukan pelaku dan sumber masalah kelangkaan minyak goreng namun yang lebih penting pemerintah dapat menunjukkan keberpihakan pada rakyat, dimana pemerintah harus mampu mengembalikan harga minyak goreng ke harga semula seperti harga sebelum terjadi kelangkaan minyak goreng, inilah point fungsi nyata pemerintah untuk rakyatnya. ‘ Tandasnya.

Seperti diketahui, Lin Che Wei telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus mafia minyak goreng pada (17/5). Lin Che Wei menjadi tersangka kelima dalam kasus ini. Empat tersangak sebelumnya adalah tiga petinggi perusahaan eksportir CPO dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Seperti yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Azmi Syahputra saat hadir sebagai narasumber workshop “Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit” yang diselenggarakan di Aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bendan, Kota Pekalongan, Jawa Barat, (Kamis 7/5).

“Sudah semestinya profesi di bidang kesehatan harus dilindungi, dan tidak boleh menimbulkan ketakutan di kalangan dokter maupun nakes dalam mengambil tindakan terhadap pasien yang memiliki resiko tinggi,” ujar Azmi Syahputra.

Azmi menekankan, memang diperlukan dibangun satu pemahaman prosedural hukum, termasuk berbagai bentuk dalam langkah-langkah antisipasi guna memberikan perlindungan hukum bagi dokter dan nakes.

“Antara lain dengan dilakukan standar profesi kedokteran, patuh dan konsisten terhadap informed consent, rekam medis, dan membentuk komisi hukum rumah sakit ini adalah kunci utama,” Pungkasnya.

Dalam kasus ini, Anggota Polisi bernama Randy Bagus (RB), sang pacar korban diketahui sebagai anggota Polres Pasuruan berpangkat Bripda kini ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu malam (4/12), melalui konferensi press di Mapolres Mojokerto, atas dugaan tindak pidana aborsi dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan janin.

Selain dianggap melanggar pasal pidana umum, Secara internal institusi Bripda Randy Bagus juga terancam dipecat dari kepolisian karena melanggar kode etik.

Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha) angkat bicara, Azmi Syahputra, mendesak kepada Kepolisian Republik Indonesia agar terus bergerak cepat menemukan bukti dan memilih kausalitas yang relevan dan spesifik.

“Jika dalam penyelidikan kepolisian ditemukan bukti dan fakta bahwa kekasihnya yang oknum polisi tersebut ada keterkaitan dan ada keterhubungan perbuatannya menjadi penyebab bunuh diri, maka jelas disini telah timbul dari akibat perbuatan pelaku karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” kata Azmi Syahputra melalui keterangan tertulisnya kepada eranasional, Minggu (5/12/2021).

Menurutnya, hal ini perlu dipertimbangkan dan disisir semua keadaan sebelum kejadian bunuh diri ini, termasuk fakta- fakta dan alat bukti terutama alat bukti elektronik, yang jika dihubungkan dapat ditemukan persesuaian kejadian, dan hasil temuan tersebut berdasarkan ukuran umum menurut akal sehat dan ilmu pengetahuan yang objektif terutama diarahkan terhadap orang yang dinilai paling berpotensi bertanggung jawab atas terjadinya bunuh diri tersebut.

Maka dari itu, Pakar Hukum Pidana ini, terus mendorong kepolisian untuk mencari penyebab terdekat atas kasus ini, termasuk dugaan pihak-pihak lain yang mengintervensi korban.

Bila ditemukan gadis itu bunuh diri, kata Azmi, karena kuat dugaan ia korban perkosaan dan apalagi padanya disarankan untuk aborsi karenanya selanjutnya korban menjadi depresi berat, maka bagi pelaku kekerasan seksual tersebut harus dikenakan delik tersendiri.

“Berupa delik kekerasan seksual baik tindak pidana pemerkosaan maupun ketentuan pidana terkait aborsi serta terapkan ancaman pidana penjara 10 tahun ditambahkan 1/3 pemberatan hukuman bagi pelaku oknum polisi tersebut maupun jika ditemukan bukti ada pihak lain yang mengintervensi korban sebagai pelaku turut serta,” tutupnya.

JAKARTA | Kepala Kejaksaaan Agung patut diapresiasi dalam merespon kebijakan Pemerintah Pusat yang saat ini menggencarkan upaya pemberantasan komunitas “mafia tanah” dan “mafia pelabuhan” dengan mengomandoi dalam tim pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan.

Sebagai wujud kinerja yang terukur dan respon yang cepat pada satuan kerjanya dan dari hal ini juga dapat dilihat gambaran tentang kinerja institusi hukum kejaksaan secara utuh yang terus berupaya memberantas segala penyakit hukum yang terjadi dalam masyarakat. Demikian kata Azmi Syahputra Ketua Asosias Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha). Melalui keterangan tertulis nya Minggu (14/11).

Lebih lanjut katanya masalah pemberantasan atas mafia tanah dan mafia pelabuhan adalah masalah bagian pekerjaan raksasa yang menuntut keberanian, kerja keras dan konsisten.

” Kejaksaan Agung harus berani mengejar praktik negatif jaringan pelaku termasuk pihak yang membackup jadi harus tuntas, kejar dan sikat sampai ke akar- akarnya serta adili para pelaku mafia ini siapapun tanpa kompromi.

Karenanya perlu komitmen kejaksaaan dan integritas yang tinggi , terutama melalui unit tim intelijen, pidana umum maupun pidana khusus termasuk partisipasi informasi masyarakat yang terbuka dan tanggungjawab.

” kejaksaan harus menyisir dan jeli mengamati perilaku masyarakat dan pelaku usaha termasuk aparatur terkait di pelabuhan terutama unit fungsi pengurusan perizinan dan pengawasan perizinan, termasuk pula segala hal yang berurusan dengan lingkaran permainan patgulipat mafia tanah maupun modus operandinya (pemalsuan dokumen, notaris fiktif, dan kolusi dengan aparat) serta manipulasi dari pelaku guna mendapatkan keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat, disinilah pintu masuknya bagi jaksa untuk memberantas jaringan mafia ini.

Pemberantasan ini harus terwujud secara konkrit dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Melalui instruksi kejaksaan agung pada seluruh jajaran di unit kerja wilayahnya guna pemberantasan mafia pelabuhan dan mafia tanah ini menunjukkan bahwa kejaksaan terus bergerak dan semakin terarah kinerjanya dalam upaya memberantas tindak pidana khusus , maupun permasalahan hukum terkait hal-hal keresahan dalam masyarakat serta segala bentuk kegiatan menghambat investasi ,yang kini dijadikan target dan fokus kejaksaan, diarahkan pemberantasan bagi para mafia pelabuhan dan mafia tanah.

Sikap Kejaksaan Agung ini menunjukkan bahwa kejaksaan agung memposisikan diri pada nilai nilai yang ingin dikejar hukum, yaitu ketertiban, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. (Red).