“Presiden Jokowi dengan tegas mengatakan untuk Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh rakyat,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Namun diakuinya, ada klausul dalam Daftar Isian Masalah (DIM) Rencana Undan-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dari DPR yang menyebutkan bahwa Gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden.

Meski begitu, lanjut Azwar Anas, dalam rapat RUU DKJ, Kamis, 19 Januari 2024 kemarin, jokowi telah memutuskan pemilihan Gubernur Jakarta tetap dipilih oleh rakyat bukan oleh presiden.

“Klausul Gubernur Jakarta dipilih oleh presiden ada di daftar DIM dari DPR. Tapi Presiden memutuskan pemilihan Gubernur Jakarta tetap dipilih oleh rakyat,” ujarnya.

Anas mengungkapkan, nantinya RUU DKJ akan dibahas oleh DPR RI pada 6 Februari 2024.

Di RUU DKI ditekankan soal status Jakarta yang bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara, dan berganti menjadi pusat ekonomi nasional.

Beberapa waktu lalu, Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR RI terkait RUU DKJ Achmad Baidowi mengatakan tidak menutup kemungkinan pemilihan Gubernur Jakarta secara langsung oleh rakyat ditiadakan setelah Jakarta tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara.

Dia memaparkan, hal itu mengacu pada draf RUU DKJ yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.

Pada Pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ berbunyi, ‘Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD’. 

Meski menghilangkan Pilkada langsung, Awiek, panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa proses demokrasi tetap terjadi tapi melalui usulan DPRD.

Untuk diketahui, RUU DKJ telah disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 pada 5 Desember 2023 lalu.

RUU DKJ dirancang karena Ibu Kota Negara akan berpindah dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. (*)

BANYUWANGI, Eranasional.com – Reformasi birokrasi berdampak diharapkan dapat menyentuh setiap lini masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) sebagai motor penggerak birokrasi. Pemerintah telah melakukan transformasi penataan jabatan fungsional melalui Peraturan Menteri PANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, aturan teranyar ini akan semakin mempermudah fokus kinerja ASN pejabat fungsional karena tidak harus menghabiskan waktu untuk mengumpulkan angka kredit sebagai syarat kenaikan atau pengembangan karier.

“Jadi Pejabat Fungsional tidak perlu lagi repot ngurus angka kredit. Sebelumnya banyak ASN yang harus menghabiskan waktu bahkan ambil cuti khusus untuk mengisi Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK),” ujar Anas dalam acara Rapat Koordinasi Instansi Pembina Jabatan Fungsional & Persiapan Pengadaan ASN T.A 2023, di Banyuwangi, Kamis (23/02).

Anas mengungkapkan, tugas JF sebelummya lebih banyak fokus pada pemenuhan angka kredit. Melalui tata kelola JF saat ini, Pejabat Fungsional akan difokuskan pada Capaian Kinerja Organisasi, bukan fokus pada capaian angka kredit semata.

Penilaian kinerja pada pemenuhan angka kredit sebelumnya pun dipandang terlalu administratif dan menyulitkan dalam pengusulan kenaikan pangkat. Dengan aturan JF yang baru, Penilaian Kinerja JF didasarkan pada Penetapan Predikat Kinerja yang dikonversi ke dalam Angka Kredit.

“Jadi tidak ada lagi istilah ASN itu susah naik pangkat atau kariernya terhambat hanya DUPAK,” tutur mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Dalam gebrakan transformasi SDM aparatur ini, Anas tidak lupa menekankan pentingnya peran para Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Instansi Pembina Jabatan Fungsional diharapkan mempunyai pemahaman yang sama terkait PermenPANRB No. 1/2023 tentang JF.

“Saya harap para instansi pembina ini menjaga komunikasi yang solid sehingga usulan, harapan, dan kebutuhan dari ASN Pejabat Fungsional di seluruh Indonesia bisa diakomodir di lapangan,” tandasnya.

Instansi Pembina berperan sebagai _human capital business partner_, termasuk menyiapkan perencanaan pengembangan kompetensi JF dan penganggarannya serta melakukan pengembangan kompetensi (diklat) secara berkesinambungan.

Seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat menyukseskan transformasi tata kelola JF yang telah digeber pemerintah demi Reformasi Birokrasi Berdampak.

“Ini menjadi salah satu program dari reformasi birokrasi berdampak. Ke depan kita harapkan kinerja ASN kita lebih lincah dan bisa bergerak demi terwujudnya reformasi birokrasi berkelas dunia,” tutup Anas.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyoroti anggaran untuk pengentasan kemiskinan di Kementerian/Lembaga (K/L) hampir mencapai Rp500 triliun. Akan tetapi, anggaran itu terserap ke studi banding dan rapat.

“Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing,” kata Anas, dalam acara Sosialisasi PermenPAN-RB No.1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta, Jumat (27/01/2023).

Anas menyayangkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pengentasan kemiskinan tapi terserap untuk rapat hingga studi banding. Dia menyebut studi banding itu dampaknya kurang.

“Nama programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang,” ucap mantan Bupati Banyuwangi itu.

Dia menyebut, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPAN-RB No. 1/2023.

“Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in line dan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya,” ujar Anas.

Anas menyebut salah satu upayanya juga tercermin dari Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) di instansi. Dia menegaskan, kini nilai RB (RB) akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini, segalanya menjadi lebih terukur.

“RB itu dampak, bukan sekedar di kertas. Teman-teman di KemenPAN-RB, rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur,” imbuhnya.

Anas menambahkan bahwa dari segi efisiensi anggaran, pihaknya tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa diminimalisir. Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar.

JAKARTA, Eranasional.com- Teka teki terkait sosok Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pengganti almarhum Tjahjo Kumolo akhirnya terjawab sudah. ISosok tersebut ialah Abdullah Azwar Anas, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menjabat sejak Januari 2022.

Sebelum jabat Kepala LKPP, Azwar Anas yang merupakan Politisi PDI Perjuangan itu adalah Bupati Banyuwangi selama dua periode (2010-2021).

Presiden Joko Widodo disebut-sebut bakal melantik Azwar Anas siang ini, Rabu (7/9/2022) pukul 13.30 WIB di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Hari ini jam 13.30 pelantikan Menpan RB. Azwar Anas yang dilantik,” kata sumber di pemerintahan yang juga diamini sumber pejabat internal Menpan RB.

Kursi Menpan RB mengalami kekosongan sepeninggal Tjahjo Kumolo. Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menjadi pelaksana tugas (Plt) Menpan RB.

Mahfud menjadi Plt Menpan RB terhitung sejak 16 Juli 2022 sampai ditunjuknya Menpan RB definitif.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 75 tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menpan-RB Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024. Peraturan ini diteken Jokowi pada 12 Juli 2022.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menyatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyerahkan tiga nama kader banteng untuk mengisi posisi Menpan RB. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci terkait sosok nama yang disodorkan Megawati ke Jokowi.

“Nama-nama sudah diserahkan. Sehingga bapak presiden Jokowi lah yang akan menetapkan dan akan menentukan kapan momentumnya,” ucap Hasto. (fjr).